., Jabatan Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Pontianak ;Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Nomor :36/G/2016/PTUNPTK2.

., Jabatan Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;3.URAY IRFAN, S.ST., JabatanKepalaSub SeksiSengketa dan Konflik Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Pontianak ;4.ABDUL KARIM LESMANA, SH., JabatanKepala SubSeksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah padaKantor Pertanahan Kota Pontianak ;5.YUSMIADI NOEGROHO, Jabatan Staf Sub SeksiPerkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan KotaPOnL@NAK 5aHsen ne ies6.TAUFIK HIDAYAT, Jabatan Staf SubSeksi SengketaPertanahan pada Kantor

SUTO RIYADI, tempat tanggal lahir: Sumenep, 01061986 jabatan Kaur Perencanaan, Desa Pancor,Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep ;2. LAILI, tempat tanggal lahir: Sumenep, 05061986 jabatan Kasi Kesra, Desa Pancor, KecamatanGayam, Kabupaten Sumenep ;Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 186/G/2020/PTUN.Sby.3. SURIYANTO, tempat tanggal lahir: Sumenep, 09021970 jabatan Kasi Pemerintahan, Desa Pancor,Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep ;4.

MAHLAWAN, tempat tanggal lahir: Sumenep, 04061964 jabatan Kadus Rokorok, Desa Pancor, KecamatanGayam, Kabupaten Sumenep ;5.MOHAMMAD NUR, tempat tanggal lahir: Sumenep, 03101976 jabatan Kadus Pancor, Desa Pancor, KecamatanGayam, Kabupaten Sumenep ;6.

SUTO RIYADI, tempat tanggal lahir: Sumenep, 01061986 jabatan Kaur Perencanaan, Desa Pancor,Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep ;2. LAILI, tempat tanggal lahir: Sumenep, 05061986 jabatan Kasi Kesra, Desa Pancor, KecamatanGayam, Kabupaten Sumenep ;3. SURIYANTO, tempat tanggal lahir: Sumenep, 09021970 jabatan Kasi Pemerintahan, Desa Pancor,Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep ;4.

MAHLAWAN, tempat tanggal lahir: Sumenep, 04061964 jabatan Kadus Rokorok, Desa Pancor, KecamatanGayam, Kabupaten Sumenep ;5.MOHAMMAD NUR, tempat tanggal lahir: Sumenep, 03101976 jabatan Kadus Pancor, Desa Pancor, KecamatanGayam, Kabupaten Sumenep ;6. TAJUDDIN, tempat tanggal lahir: Sumenep, 02091974 jabatan Kadus Nangger, Desa Pancor, KecamatanGayam, Kabupaten Sumenep ;4.

,DFM, kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen, Kemdiknas ;2. Muslikh, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala BagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dan Bantuan HukumI, Biro Hukum dan Organisasi, Setjen, Kemdiknas ;3. Dadang Gandhi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala SubbagianBantuan Hukum, Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dan Bantuan Hukum I Biro Hukum dan Organisasi, Setjen,Kemdiknas ;4.

,M.M., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf padaBagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dan BantuanHukum I, Biro Hukum dan Organisasi, Setjen, Kemdiknas ;5.

I (III/d) jabatan Pembantu Pimpinan pada Bagian SistimInformasi Biro Administrasi dan Sistim Informasi Universitas Negeri Semarang dansebelumnya Penggugat bertugas sebagai Kepala Sub Bagian Tenaga AkademikBagian Kepegawaian BAUK Universitas Negeri Semarang Eselon IV a;.

UDI CIPTINI, M.Pd, Penggugat dimutasikan dari jabatan lamasebagai Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik Bagian Kepegawaian BAUKUniversitas Negeri Semarang Eselon ITV a menjadi Pembantu Pimpinan pada BagianSistim Informasi Biro Administrasi dan Sistim Informasi Universitas NegeriSemarang (Staf Biasa) ;.

mutasi tersebut tidak sesuai dengan kaidahhukum dimana Penggugat yang semula menduduki jabatan strukral eselon IV adimutasi menjadi staf biasa tenpa adanya kesalahan yang Penggugat lakukan dankarenanya Penggugat tetap melaksanakan tugas ditempat yang lama yaitu sebagaiKepala Sub Bagian Tenaga Akademik Bagian Kepegawaian BAUK UniversitasNegeri Semarang Eselon IV a;.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalamtingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketaANAL 2222 nanan nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ence nnn nnn nn nnn nc nnesGUBERNUR BALI , berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1Denpasar Ball ,, s0nn002nnnnnnnnnanensnnnonsnnenennansnsBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/678/Hktertanggal 4 April 2014, memberi kuasa kepada :1.Nama > WAYAN SUGIADA,SH,MH,Jabatan

:Kepala Biro Hukum dan HAM SetdaProvinsi Bali, 2.Nama >: NI WAYAN SRI JANAWATI,SH,MH,Jabatan : Kepala Bagian HAM dan Bantuan HukumBiro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali, 3.

Nama : AGUNG HERWANTO ,SH,M.Si,Jabatan :Kepala Sub Bagian Pembinaan danBantuan Hukum Biro Hukum dan HAM4.Nama ; KETUT AYUBUDISETIAWATI ,SH,M.Si, Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa Biro Hukumdan HAM Setda Provinsi Bali , Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, beralamat Kantor di Jalan Basuki Rahmat, NitiMandala Denpasar , non nnn nnn renceSelanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT / PEMBANDING ; Hal.1 dari 36 hal. putusan Nomor : 119/B/2014/PT.TUN SBY.MELAWAN: KOMANG WIRAWAN

: 1063/NNF/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang menyatakanbahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 1 (Satu) bungkusplastik klip berisi kristal warna putin dengan berat netto 0,05 (nol koma nollima) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama MUHAMMAD IKBALLUBIS adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengansebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan

2020 tanggal 31 Januari 2020 yangmenyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putin dengan berat netto 0,05(nol koma nol lima) gram yang dianalisi milik Terdakwa; Bahwa Kesimpulan pemeriksaan tersebut adalah benar Positifmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan (Satu) NomorUrut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya denganmengingat sumpah jabatan

bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,05 (nolkoma nol lima) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama MUHAMMADIKBAL LUBIS adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat denganHalaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1450/Pid.Sus/2020/PN Mdnsebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan

Lab : 2475/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZulniErna Pangkat AKBP Nrp.60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor padaLaboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si.

,Apt Pangkat Penata Nip.197410222003122002, jabatan PaurSubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengankesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa ARI SETIAWAN BANGUNberupa: 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) gram ml urine Positifmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putin dengan berat netto0,08 Gram Positif mengandung

Lab : 2475/NNF/2015 tanggal30 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erna Pangkat AKBPNrp.60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium ForensikCabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Pangkat Penata Nip.197410222003122002, jabatan Paur Subbid Narkobafor pada LaboratoriumForensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwaARI SETIAWAN BANGUN berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh)gram ml urine Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Lbp.PB.Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barangbukti dan Urine Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 2475/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat danditandatangani oleh Zulni Erna Pangkat AKBP Nrp.60051008 JabatanKasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medandan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Pangkat Penata Nip.197410222003122002, jabatan Paur Subbid Narkobafor padaLaboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwabarang bukti milik

Kasubbid Narkobaforpada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si., AptPangkat Penata Nip. 197410222003122002, jabatan Paur Subbid Narkobaforpada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barangbukti milik terdakwa ARI SETIAWAN BANGUN berupa: 1 (satu) botol plastikberisi 30 (tiga puluh) gram ml urine Positif mengandung Metamfetamina danterdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran UndangundangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1

Nomor 7 K/Pdt.SusPHI/2021Menyatakan Tergugat belum membayar hakhak lainnya dari Penggugatsesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, yaitu adanya kekurangan pembayaran Upah periodeApril dan Mei 2014 dan Tunjangan Jabatan bulan April dan Mei 2014,belum membayar Upah Proses selama 66 (enam puluh enam) bulan, sertabelum memberikan hak Tunjangan Hari Raya Keagamaan untukpekerja/buruh di

Pembayaran Kekurangan Upah dan Tunjangan Jabatan padaperiode April 2014 dibayarkan pada bulan Mei 2014 dan selisihUpah bulan Mei 2014 sebesar Rp7.500.000,00 terbilang (tujuh jutalima ratus ribu rupiah);2.2.

RISMAN SOFYAN1 Rp9.750.000,00 Rp9.750.000,00 Rp9.750.000,00 Rp48.750.000,00RUSLAND Rp9.750.000,00 Rp9.750.000,00 Rp9.750.000,00 Rp48.750.000,00 Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hakhak laindari Penggugat yang terdiri dari, kekurangan Upah periode April dan Mei2014, Tunjangan Jabatan Bulan April dan Mei 2014, Upah Proses selama66 (enam puluh enam) bulan, serta Tunjangan Hari Raya Keagamaanuntuk Pekerja/oburuh di perusahaan pada tahun 2015, tahun 2016, tahun2017, tahun 2018 dan tahun

Surat Keputusan tertanggal 24 Maret 2014 yang ditandatanganioleh Neffa Afrini jabatan Komisaris Utama PT Joen Mode Pasirindotidak sah dan bertentangan dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;2.2. Surat Pemutusan Hubungan Kerja Sementara tertanggal 30 Mei2014 tidak sah dan batal demi hukum dan bertentangan denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan;2.3.

Pembayaran selisih Gaji Pokok dan Tujangan Jabatan Penggugatpada gaji bulan April 2014 yang dibayarkan pada bulan Mei 2014,dan selisin bulan Mei 2014 oleh Tergugat sebesar Rp7.500.000,00Halaman 7 dari 15 hal. Put.

Foto Copy Sesuai aslinya Surat keputusan Lurah Desa Sriharjo Nomor 07 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012, tentang pemberhentian saudara Darso Wiyono jabatan Staf Desa Sriharjo5. Foto Copy Sesuai aslinya Surat keputusan Lurah Desa Sriharjo Nomor 04 tahun 2012 tanggal 25 September 2012, tentang pemberhentian saudara Taufiq Amini jabatan Kabag Keuangan Desa Sriharjo-----------------------------------------------------------------------6. Foto Copy sesuai aslinya daftar tanah pelungguh Sdr.

Darso Wiyino jabatan Sataf Desa Sriharjo-----------7. 1 (satu) buah Buku arsip kumpulan bukti pendapatan Asli Desa Desa Sriharjo tahun 2008 , yang diterima dan dikelola langsung oleh Sdr. EDY GUNAWAN (Mantan Lurah Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul) --------------------------------------8. 1 (satu) buah Buku arsip kumpulan bukti pendapatan Asli Desa Desa Sriharjo tahun 2009 , yang diterima dan dikelola langsung oleh Sdr.

EDY GUNAWAN jabatan Lurah desa Sriharjo tertanggal 31 Desember 2011, tentang penerimaan dan pengelolaan dana desa yang tidak melibatkan bendahara desa Sriharjo tahun 2011;---------------------------------------------------------------32. Asli Surat Pernyataan Sdr.

EDY GUNAWAN jabatan Lurah desa Sriharjo tertanggal 31 Desember 2012, tentang penerimaan dan pengelolaan dana desa yang tidak melibatkan bendahara desa Sriharjo tahun 2012;---------------------------------------------------------------33. Foto Copy Sesuai Aslinya SK Bupati Bantul No. 66 Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Lurah Desa dan Pengangkatan Lurah desa Terpilih Pada 15 (lima Belas) Desa di kabupaten Bantul, beserta lampiranya.----------------------------34.

Foto Copy Sesuai Aslinya SK Bupati Bantul No. 205 Tahun 2014, tanggal 14 Maret 2014 tentang Pemberhentian 14 (empat belas) Lurah Desa di Kabupaten Bantul Masa jabatan 2008-2014, beserta lampiranya.--------------------------------------------------------------------------35. Foto Copy Berita Acara Nomor :642/3387, tanggal, 17 Juni 2008 , Tentang Serah terima bangunan (Gedung) Sekolah Dasar Kepada Pemerintah Desa.------------------------------------------------------------------36.

Foto Copy Sesuai aslinya Surat keputusan Lurah Desa SriharjoNomor 07 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012, tentangpemberhentian saudara Darso Wiyono jabatan Staf Desa Sriharjo Foto Copy Sesuai aslinya Surat keputusan Lurah Desa SriharjoNomor 04 tahun 2012 tanggal 25 September 2012, tentangpemberhentian saudara Taufiq Amini jabatan Kabag KeuanganDesa Sriharjo Foto Copy sesuai aslinya daftar tanah pelungguh Sdr. Taufig Aminimantan kabag Keuangan Desa Sriharjo, dan daftar tanah pelungguhSdr.

Darso Wiyino jabatan Sataf Desa Sriharjo 1 (satu) buah Buku arsip kumpulan bukti pendapatan Asli DesaDesa Sriharjo tahun 2008 , yang diterima dan dikelola langsung olehSdr. EDY GUNAWAN (Mantan Lurah Desa Sriharjo KecamatanImogiri, Kabupaten Bantul) 1 (satu) buah Buku arsip kumpulan bukti pendapatan Asli DesaDesa Sriharjo tahun 2009 , yang diterima dan dikelola langsung olehSdr.

EDY GUNAWAN jabatan Lurah desaSriharjo tertanggal 31 Desember 2011, tentang penerimaan danpengelolaan dana desa yang tidak melibatkan bendahara desaSriharjo tahun 2011. 32.Asli Surat Pernyataan Sdr.

EDY GUNAWAN jabatan Lurah desaSriharjo tertanggal 31 Desember 2012, tentang penerimaan danpengelolaan dana desa yang tidak melibatkan bendahara desaSriharjo tahun 2012. 33.Foto Copy Sesuai Aslinya SK Bupati Bantul No. 66 Tahun 2008tanggal 31 Maret 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Lurah Desadan Pengangkatan Lurah desa Terpilin Pada 15 (lima Belas) Desa dikabupaten Bantul, beserta lampiranya. 34.Foto Copy Sesuai Aslinya SK Bupati Bantul No. 205 Tahun 2014,tanggal 14 Maret 2014 tentang Pemberhentian

14 (empat belas)Lurah Desa di Kabupaten Bantul Masa jabatan 20082014, besertalampiranya. 35:Foto Copy Berita Acara Nomor :642/3387, tanggal, 17 Juni 2008 ,Tentang Serah terima bangunan (Gedung) Sekolah Dasar KepadaPemerintah Desa. 36.Foto Copy sesuai Aslinya SK Lurah desa Sriharjo Kecamatan ImogiriKabupaten Bantul Nomor : 05 /KPTS/ SHJ/V/2008, tanggal,16 Mei2008, tentang Penunjukan Bendaharawan Desa Sriharjo KecamatanImogiri Kabupaten Bantul, TA.2008. 37.

;SS ea SE Jabatan : Staf padaBagian Hukum dan Peraturan PerundangundanganSekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro :Alamat : Jalan P. Mastumapel Nomor 1 Bojonegoro ; 5. Nama : MUSLIM WAHYUDI, SH.; Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan PeraturanPerundangundangan Sekretariat DaerahKabupaten Bojonegoro ; Alamat : Jalan P.

CHOSIM, SH., MM. ; Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundangundangan Sekretariat Daerah KabupatenBOJONEQOSO ~n nnn nnn nnn nnn nnnAlamat : Jalan P. Mastumapel Nomor 1 Bojonegoro ; 2.Nama : FAISOL AHMADI, SH. ; 222220==+Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum dan Peraturan PerundangundanganSekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro ; Alamat : Jalan P. Mastumapel Nomor 1 Bojonegoro ; 3.Nama : CIPTO KUNCORO, SH., MH.

;Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan PeraturanPerundangundangan Sekretariat Daerah KabupatenBojonegoro4.Nama : AMIN ASROFIN, SH.; Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan PeraturanPerundangundangan Sekretariat DaerahKabupaten Bojonegoro ; Alamat : Jalan P. Mastumapel Nomor 1 Bojonegoro ; 5.Nama : MUSLIM WAHYUDI, SH.; Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan PeraturanPerundangundangan Sekretariat DaerahKabupaten Bojonegoro ; Alamat : Jalan P.

Marpaungbekerja pada Tergugat sejak tanggal 1 Maret 2004 sampai dengan 2Maret 2011 dengan jabatan terakhir sebagai Supervisor;. Bahwa tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat tanpa melaluiperundingan dengan Penggugat serta tanpa terlebih dahulu memperolehpenetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial,sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 151 Ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal mana tindakanPHK menjadi tidak sah;.

Bahwa Judex Facti dalam memberikan landasan hukum dalampenghitungan upah, jabatan dan masa kerja dan Termohon Kasasiadalah didasarkan oleh bukti yang bukan merupakan bukti otentik sepertiSurat Pengangkatan Karyawan atau Surat Keterangan Bekerja yang sah/resmi diterbitkan oleh Pemohon Kasasi ataupun bukti sejenisnya yangmenerangkan mengenai besarnya upah, jabatan dan masa kerjaTermohon Kasasi melainkan Judex Facti menetapkan mengenai upah,jabatan dan masa kerja berdasarkan pada bukti (bukti P1.1,

Bahwa sedangkan bukti P2 berupa Surat Keterangan Kerja tertanggal 21Maret 2011 bukan merupakan landasan dasar atau tolak ukur untukmenentukan besarnya upah, jabatan dan masa kerja Termohon Kasasikarena Surat Keterangan Kerja tersebut hanya berupa keterangan yangdiberikan oleh Sdri. SRI yang tidak mempunyai kompetensi ataukewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan kerja tersebut karenatanpa adanya persetujuan ataupun ditandatangani oleh Direksi yangberwenang dan terkait.

Bahwa Judex Facti telah dengan sadar dan keliru melakukan kesalahanpenerapan hukummya tidak sebagaimana mestinya sehinggamenyebabkan batalnya putusan a quo karena pada kenyataannyaTermohon Kasasi telah tidak dapat membuktikan dalildalil gugatannyamengenai besarnya upah, jabatan dan masa kerja selama bekerja padaPemohon Kasasi.

Bahwa Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan bukti surat yangmenjelaskan secara jelas dan nyata mengenai upah, jabatan danmasa kerja secara otentik dalam sidang pembuktian surat;Hal. 9 dari 19 hal.Put.No. 513 K/Pdt.Sus/20122. Bahwa tidak ada seorang saksi pun yang mengetahui berapabesarnya gaji/upah yang diterima oleh Termohon Kasasi padasetiap bulannya dari Pemohon Kasasi;3. Bahwa seluruh saksisaksi mengatakan Termohon Kasasi adalahmempunyai jabatan sebagai Kordinator Supir saja;4.

Menyatakan Terdakwa VERONICA DEWI ANGGRAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VERONICA DEWI ANGGRAINI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; 3.

Nama Dokumen Keterangan1 Surat Keputusan Manager Personalia PT Tradisi Bina Usaha No. 757/VIII/TBU/SKPJ/PERS/09, tanggal 1 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan atas nama Veronica D. Anggraini. ASLI2 Aplikasi Setoran Gaji melalui Bank Mandiri a.n. Feronika Dewi Anggraini, tanggal 30 April 2013, sebesar Rp.3.970.000 ASLI3 Aplikasi Setoran Gaji melalui Bank Mandiri a.n.

(enam ratus delapan puluhjuta seratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) akibatperbuatan Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwaVERONICA DEWI ANGGRAINI.Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.Saksi RUDY MARWAN,Saksi membenarkan BAPnya yang dibuat oleh penyidik;Bahwa benar Saksi membenar telah terjadi satu tindak pidana Penggelapandalam jabatan yang hal tersebut terjadi dari bulan Januari 2012 sampai Juni2013 dan diketahui peristiwa tersebut di bulan juli 2013

NIKMATTULLAH NASUTIONmelaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jaksel dalam perkarapenggelapan dalam jabatan guna pengusutan lebih lanjut.Bahwa benar Saksi menjelaskan cara bagaimana terdakwa VERONICA DEWIANGGRAINI melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu yangpertama : melakukan dua kali penarikan dana dari rekening giro bank mandiriNo. rek 115.00.0491882.9 dan No. rek mandiri 115.00.0469664.9 atas namaPT.

guna pengusutan lebihlanjut.Bahwa benar bagaimana terdakwa VERONICA DEWI ANGGRAINImelakukan penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu yang pertamamelakukan dua kali penarikan dana dari rekening giro bank mandiri No. rek115.00.0491882.9 dan No. rek mandiri 115.00.0469664.9 atas nama PT.

Tradisi BinaUsaha melalui saksi TAN LIAN NIO ALIAS YENNY dengan jabatan selakuKasir PT.

Tradisi BinaUsaha melalui TAN LIAN NIO ALIAS YENNY dengan jabatan selaku KasirPT.

., Jabatan Kepala Biro Hukum danHAM Setda Provinsi Sumatera selatan ;. H. ROBANI ARDI, SH., MHum., Jabatan KepalaBagian Bantuan Hukum dan HAM Setda ProvinsiOUMatera SGlatan jesse eseeer reece.

., M.Si, Jabatan Kepala Sub BagianPerlindungan Hukum dan HAM, Setda ProvinsiiSumatera selatan ;HENDRY SETIAWAN, SH., M.H., Jabatan KepalaSeksi Usaha, Objek dan Daya Tarik Wisata padaDinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi SumateraHERMAN FIKRI, SH., M.Si, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAMSetda Provinsi Sumatera selatan ;FAHRU NASOR, SH., Jabatan Kepala Sub BagianSengketa pada Biro Hukum dan HAM Setda ProvinsiSumatera Selatan 5 992 ne ne nee. M.

Sahiridi sebagai Anggota DPRDKabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 20142019, tertanggal 31Oktober 2016. nnn nnn nnn nn nnn nnn enn nnn nen nnn nme nen nnnnnenenenHalaman 4 dari 63. halaman Putusan Perkara Nomor : 63/G/2016/PTUNPLGIV. KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 3.

Sahiridi sebagai Anggota DPRDKabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 20142019, tanggal 31 Oktober 2016 (sesuai dengan asli); Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera SelatanNomor : 545/KPTS/IV2014.

,dan Sdr Sahiridi ) ; Bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun,maupun persetujuan dari atasan Tergugat ; Menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak dan kewajiban Penggugatdari keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin masa jabatan 20142019dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada Sdr.

Atas nama Mustain,Jabatan Kepala Urusan Perencanaan;Keputusan Kepala Desa Sialang Agung Kecamatan Plakat TinggiKabupaten Musi Banyuasin Nomor: 07/KPTSKADES/2021 TentangPemberhentian Perangkat Desa Sialang Agung Kecamatan Plakat TinggiKabupaten Musi Banyuasin Tanggal 08 Februari 2021.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sialang Agung Nomor: 04 tanggal09 Januari 2019, No. 4 Nama: Rudi Hartanto Sandro, Jabatan : KepalaDusun ;Halaman 7 Putusan Perkara No.20/G/2021/PTUNPLGBahwa Para Penggugat selama menjadi Perangkat Desa sejak tahun 2019bekerja dengan sangat baik, sesuai tugas dan jabatan masingmasingsebagai Perangkat Desa Sialang Agung, Kecamatan Plakat Tinggi,Kabupaten Musi Banyuasin;Bahwa pada Tanggal 09 April 2020 Diadakan Pemilihan Kepala DesaSialang Agung, Kecamatan Plakat Tinggi

Atasnama Mustain, Jabatan Kepala Urusan Perencanaan;2. Keputusan Kepala Desa Sialang Agung Kecamatan Plakat TinggiKabupaten Musi Banyuasin Nomor: 07/KPTSKADES/2021 TentangPemberhentian Perangkat Desa Sialang Agung Kecamatan PlakatTinggi Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 08 Februari 2021. Atasnama Rudi Hartono Sandro, Jabatan Kepala Dusun ;S. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Objek sengketa berupa:Halaman 18 Putusan Perkara No.20/G/2021/PTUNPLG1.

Atasnama Mustain, Jabatan Kepala Urusan Perencanaan;2. Keputusan Kepala Desa Sialang Agung Kecamatan Plakat TinggiKabupaten Musi Banyuasin Nomor: 07/KPTSKADES/2021 TentangPemberhentian Perangkat Desa Sialang Agung Kecamatan PlakatTinggi Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 08 Februari 2021.

Mustain Jabatan Kepala Urusan Perencanaan.2. Rudi Hartanto Sandro Jabatan Kepala Dusun 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dari perkara ini.Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadiladilnya (ExAequo Et Bono).Halaman 19 Putusan Perkara No.20/G/2021/PTUNPLGTergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 5 Mei 2021, padapokoknya sebagai berikut :1.

Nomor 3025 K/Pdt/2015Bahwa Penggugat adalah Pihak yang melaksanakan pekerjaan atau yangmelakukan kegiatan pengerjaan Rehabilitasi Rumah Jabatan BupatiKetapang pada Tahun Anggaran 2010 dan dilanjutkan Tahun Anggaran2011, dimana Rumah Jabatan Bupati Ketapang merupakan Aset Milik PihakTergugat , sedangkan Tergugat Il merupakan Pihak yang memberikanpekerjaan kepada PT.Rasha Amalia Putri KSO PT.Peramas BerssholPerkasa yang pekerjaannya dikerjakan oleh Penggugat dan Tergugat ikutbertanggung jawab atas

/CK/DPU.2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Bidang Cipta Karya dengan PT.Rasha Amalia Putri KSO PT.PeramasBersshol Perkasa untuk melaksanakan Jasa Pelaksanaan Konstruksi(Pemborongan) Rehabilitasi Rumah Jabatan Bupati Ketapang KecamatanDelta Pawan tertanggal 23 Maret 2011 dengan Nilai Kontrak sebesarRp1.031.010.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta sepuluh ribu rupiah),dimana pekerjaan Rehabilitasi Rumah Jabatan Bupati Ketapang itudikerjakan/dilakukan oleh Penggugat sebagai Pihak yang melaksanakanpekerjaan

/yang melakukan kegiatan pengerjaan Rehabilitasi Rumah JabatanBupati Ketapang tersebut;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Rumah Jabatan Bupatipada Tahun Anggaran 2010 dan dilanjutkan pekerjaan pada TahunAnggaran 2011 terdapat pekerjaan yang dimintakan langsung oleh TergugatIl selaku Pihak yang memberikan pekerjaan pada PT.

Peramas Bersshol Perkasa sebagai pihak Tergugat atau TurutTergugat, padahal jelasjelas pinak tersebut adalah pihak pelaksana jasakonstruksi pemborongan rehabilitasi rumah jabatan Bupati Ketapang melaluibelanja ABPD TA 2010 dan belanja APBD TA 2011, jika Penggugat merasadirugikan dengan adanya kegiatan pekerjaan pemborongan rehabilitasirumah jabatan Bupati Ketapang oleh kedua Perusahaan tersebut, mengapaPenggugat tidak mengikutsertakan mereka didalam sengketa in casu, dengantidak diikutsertakannya

Nomor 3025 K/Pdt/2015(Pemborongan) Rehabilitasi Rumah Jabatan Bupati Ketapang denganPenggugat, oleh karena itu Tergugat dan Tergugat II tidak melakukanWanprestasi terhadap Penggugat, sehingga kalaupun ada kerugian yangdiderita oleh Penggugat bukanlah diakibatkan oleh Perbuatan dari Tergugat dan Tergugat II.

Bahwa Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK) dari KementerianPendidikan dan Kebudayaan R.I. milik guruguru yang diurus oleh terdakwa11ternyata ada sebagian yang dinyatakan sah dan ada yang dinyatakan tidak sah olehpihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. sesuai surat sebagai berikut :e Surat Nomor : 75763/A4.4/KP/2013 Tanggal 21 Juni 2013 Perihal KlarifikasiPAK Guru dan Jabatan Fungsional an.

Murtini, SPd Dkk NIP. 19531020197703 2 004 sejumlah 50 orang;e Surat Nomor : 109540/A4.4/KP/2013 tanggal 27 Agustus 2013 Perihal :Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an. Drs. H. Darwinto, SH. MSiDkk sejumlah 100 orang;e Surat Nomor : 9498/A4.4/KP/2014 tanggal 23 Januari 2014 Perihal :Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an. Drs.

Husin Ali NIP.19531020 199103 1 002 Dkk sejumlah 113 orang;e Surat Nomor : 9687/A4.4/KP/2014 tanggal 03 Februari 2014 Perihal :Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an. Drs.

Menetapkan barang bukti berupa suratSurat :1) 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Personel Militer Kima DenmaMabesad bulan Desember 2014 s.d bulan Maret 2015.2) 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor 115/II/DPO/2015 tanggal 9 Februari 2015 a.n Tersangka Junaidi Ardian,Serka NRP 21960187470674, Jabatan Ba Kima Denma Mabesad.tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d.

Bahwa Serka Junaidi Ardian (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yangberdinas di Kima Denma Mabesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadiperkara sekarang ini dengan pangkat Serka, NRP 21960187470674, Jabatan BaKima Denma Mabesad.2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 21 Desember 2014 telah melakukanketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.3.

Bahwa benar Terdakwa Junaidi Ardian adalah prajurit TN AD yang sampaisaat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinasaktif dengan jabatan Ba Kima Denma Mabesad dengan pangkat terakhir Serka NRP21960187470674.2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dariKomandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember2014 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.55.

Bahwa Serka Junaidi Ardian (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yangberdinas di Kima Denma Mabesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadiperkara sekarang ini dengan pangkat Serka, NRP 21960187470674, Jabatan BaKima Denma Mabesad.2.

Menetapkan barang bukti berupa suratsurat :1) 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Personel Militer Kima DenmaMabesad bulan Desember 2014 s.d bulan Maret 2015.2) 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor 115/II/DPO/2015 tanggal 9 Februari 2015 a.n Tersangka Junaidi Ardian,Serka NRP 21960187470674, Jabatan Ba Kima Denma Mabesad.9tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

., NIP. 19610719 198903 1 001,Sr jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negaras Selaku Sekretaris BadanPertimbangan Kepegawaian, unit kerja Badan Kepegawaian Negara;&YCh 2. Supranawa Yusuf, S.H.,M.PA., NIP 9630504 198901 001, jabatanSY Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Plt. Sekretaris UtamaYr Badan Kepegawaian Negarayy wnit kerja Badan Kepegawaian Negara; 3. Andi Anto, M.H.

., NP. 19730910 199403 1 001, jabatan Asisten Co Oo eeSy Sekretaris Badan Pettir imbangan Kepegawaian, unit kerja SekretariateyBadan Pertimbangan Kepegawaian;4. Ahmad Aniq, SH., LL.M., NIP. 19810524 200912 1 001, jabatan/ Sala>> >SY afY Him. 1 dari 48 him. Put. No. @/G/2020/PT. TUN.JKT.,ay avco ca RaBaglin Bidang Pengolahan A, unit kerja Sekietariat BadanoPertimbangan Kepegawaian; ron& Muhammad Syafig, S.H., NIP. 19850702 200ai2 1 001, jabatan Kepala>Ss Sub Bidang Pengolahan B.3, units?

Susilowati, S.H., NIP. 19630905.489103 2 001, jabatan Kepala SubBidang Pengolahan A.2, unitskera Sekretariat Badan PertimbanganKepegawaian; S7. Fera Aprilisa, S.H. Msn 19760406 201012 2 001, jabatan KopalaSub Bidang Pengolahan B.1, unit kerja Sekretariat BadanPertimbangan Kepegawaian: ee8. Muhammad> Rizky Ramdhani, S.H., NIP. 19920814 201804" 1 002,jabatanAnalis Hukum, unit kerja Sekretariat Badan, PrtimbanganKepegawaian: seSemtuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamatJalan Letjend.

Bahwa sebelum diterbitkan Objek Sengketa oleh yergugat, PenggugatcBengan NIP, pangkat dan golongan sebagai berikit NIP. : 19840928008121001; a Pangkat Penata Muda Tingkat;~ Jabatan Kepala Seksi Pemahtaatan Teknologi Informasi; Unit Kerja Kantor Regional VI BKN Medan sejak 1 Desember2008; * Gaji Pokok Rp. 3.288.200, (Tiga juta dua ratus tiga puluh detapansribu tiga ratus rupiah)Fo. 500.000, (lima ratus ribu rupiah); >* TunjanganBahwa beberapa bulan sebelum Tergugat menerbitkan Objek:Sengketarumah

Teguran Tertulis;Penundaan kenaikan gaji berkala lama 1 (satu) tahun;Penundaan kenaikan pangkat slam 1 (satu) tahun;Penurunan pangkat setigkab lebih rendah selama 1 (satu) tahun;Penurunan pangkat lebih rendah selama 3 tahun;.Pemindahan dalam Shaka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;ayofce&>J. Pemberheptin dengan hormat tidak atas permintaan sendRodlangsung dikeftakanPemiberhentian dengan hormat, padahal seharusnyapenjatuhan hukumani. Pembebasan dari jabatan;k.

Rezeki Kencana yangmenetapkan Penggugat (Christiantes) dengan jabatan AssistantLaboratorium, golongan 4A sebagai Karyawan Tetap di P.T. RezekiKencanaPabrik.2.

Bahwa Penggugat, berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Nomor:0034/RK/HRD/SK/VI/2019 tentang Penetapan Jabatan dan GolonganKaryawan tanggal 24 Juni 2019 dan ditandatangani dr. John Rorimpandeyselaku GM HRD Corporate atas nama Pimpinan P.T. Rezeki Kencana,diberikan jabatan Assistant Laboratorium, golongan 4B di P.T.

Jabatan Assistant Laboratorium, golongan 4B di P.T. Rezeki KencanaMill dengan Gaji Pokok Rp 5.200.000,/bulan (Lima Juta Dua Ratus RibuRupiah Perbulan), menjadi Field Conductor R & D golongan 3C di P.T.Rezeki KencanaJangkang dengan Gaji Pokok Rp 4.100.000,/bulan(Empat Juta Seratus Ribu Rupiah Perbulan).b. Jabatan Asst Laboratorium, golongan 4B di P.T.

Rezeki KencanaMilldengan tunjangan jabatan Rp 800.000,/bulan (Delapan Ratus RibuRupiah Perbulan), menjadi Field Conductor R & D golongan 3C di P.T.Rezeki KencanaJangkang dengan tunjangan jabatan Rp300.000,/bulan (Tiga Ratus Ribu Rupiah Perbulan).c. Jabatan Asst Laboratorium, golongan 4B di P.T.

Jabatan Assistant Laboratorium, golongan 4B di P.T.

menggunakankepalan tangan kanan atau meninju dan mengenai bagian pipi sebelahkanan saksi LATOLA, sedangkan saksi LATOLA tidak melakukanHalaman 2 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Pinperlawanan, setelah itu terdakwa pulang, akibat perbuatan terdakwa makakorban LATOLA bin LASODDING menderita tampak bengkak pada pipikanan bagian dalam, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 4/PKMTPO/VISUM/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 atas nama LATOLA, yang dibuatdan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi LATOLA bin LASODDINGmengalami bengkak pada pipi kanan sesuai dengan Surat Keterangan VisumNomor:04/PKMTPO/VISUM/III/2108,Hasil pemeriksaan: tampak bengkakpada pipi kanan bagian dalam dengan panjang satu sentimeter dan lebarsatu sentimeter, warna sama dengan sekitar, kesimpulan: berdasarkan hasilpemeriksaan yang ditemukan, tampak bengkak pada pipi kanan bagiandalam, luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul, yangdibuat dan mengingat sumpah jabatan

akibat perbuatan Terdakwa, saksi LATOLA bin LASODDINGmengelami bengkak di pipi bagian kanan sesuai dengan Surat KeteranganVisum Nomor:04/PKMTPO/VISUM/III/2108, Hasil pemeriksaan: tampakbengkak pada pipi kanan bagian dalam dengan panjang satu sentimeter danlebar satu sentimeter, warna sama dengan sekitar, kesimpulan: berdasarkanhasil pemeriksaan yang ditemukan, tampak bengkak pada pipi kanan bagiandalam, luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul, yangdibuat dan mengingat sumpah jabatan

ada tunjanganhidup; Bahwa Terdakwa mengakui telah memukul saksi LATOLA binLASODDING pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali; Bahwa Terdakwa meminta maaf didepan persidangan kepada saksiLATOLA bin LASODDING.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) ;Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula SuratKeterangan Visum Nomor : 04/PKMTPO/VISUMI/III/2018 tanggal 27 Maret2018 atas nama LATOLA yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingatSsumpat jabatan

bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi LATOLA binLASODDING mengalami bengkak pada pipi kanan sesuai dengan SuratKeterangan Visum Nomor:04/PKMTPO/VISUM/III/2108,Hasil pemeriksaan:tampak bengkak pada pipi kanan bagian dalam dengan panjang satusentimeter dan lebar satu sentimeter, warna sama dengan sekitar, kesimpulan:berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditemukan, tampak bengkak pada pipikanan bagian dalam, luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan bendatumpul, yang dibuat dan mengingat sumpah jabatan

Firdaus, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Merangin, 2. M. Fauzan BudiHalaman 1 dari 11 Putusan No.112/PDT/2019/PT JMBSaroko, S.H. pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, 3.

., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kasubbag Evaluasidan Bantuan Hukum Setda Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,Nomor 03/SKKH/HK/2019, tanggal Maret 2019, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, dibawah Nomor40/S.Kh/PDT/III/2019/PN Bko, tertanggal 19 Maret 2019, selanjutnyadisebut sebagai sebagai Terbanding II / Tergugat II;lil. Kepala Dinas DKUKMPP Kab.

H.Firdaus, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan KepalaBagian Hukum Setda Merangin, 2. M. Fauzan Budi Saroko, S.H.pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, 3.

., pekerjaanPegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kasubbag Evaluasi dan BantuanHukum Setda Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor4ISKKH/HK/2019, tanggal 27 Maret 2019, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, dibawah Nomor53/S.Kh/PDT/IV/2019/PN Bko, tertanggal 22 April 2019, selanjutnyadisebut sebagai sebagai Terbanding III / Tergugat III;IV.

,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kepala Bagian HukumSetda Merangin, 2. M. Fauzan Budi Saroko, S.H. pekerjaanAdvokat/Penasihat Hukum, 3.