(karena pembetulan) 0 0Ic. umlah (a+b) 0 04 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 0 482.729.0255 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 231.709.931Kenaikan Pasal 13 (3) KUP QBunga Pasal 13 (5) KUP 0Kenaikan Pasal 13 A KUP 0Kenaikan Pasal 13 A KUP 0Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0Wumlah(a+b+c+d+e+f) 231.709.9316 )Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.) 0 714.438.956 Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding telah mengajukan permohonankeberatan atas SKPKB PPN Nomor 00049/207/

Putusan Nomor 1382/B/PK/PJK/2017"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atauPerolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPNtidak dapat dikreditkan";Bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri KeuanganNo.

Perhitungan PPN Kurang Bayar:PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 12.884.805.884Dikurangi :b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 3.995.741.184)b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 8.875.064.700)b.6. Jumlah 12.870.805.884Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 12.870.805.884Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 14.000.000)3. Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 0Dikompensasikan Ke masa pajak (karena pembetulan) +Jumlah (a+b) 04.

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriPajak yang dapat diperhitungkanRp 0,00Rp128.848.058.825,00Rp 41.052.829.125,00Rp 0,00Rp169.900.887.950,00Rp 12.884.805.884,00(Rp12.870.805.884,00)PPN yang kurang/lebih dibayar Rp 14.000.000,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan keMasa Pajak berikutnya Rp 0,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang / (Lebih) Dibayar Rp 14.000.000,00Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) KUP Rp 6.720.000,00Jumlah PPN yang

kurang/(lebih) dibayar Rp 20.720.000,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap yaitu.

oleh masing masing kuaritersebut dimana upah tarik tersebut dibayar sesuai dengan ton nasematerial yang diangkut dimana upah yang diterima dari KUARI CV DAGsetiap satu ton material yang diangkut akan dibayar sebesar Rp 7.000,(tujuh ribu rupiah) sedangkan upah tarik yang diberikan KUARI PUTRADOHERLIANSYAH untuk setiap satu ton material yang diangkut akan dibayarsebesar Rp 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dimana saksi korban FEBYmenyuruh terdakwa untuk menarik material tersebut di mana hasil darimenarik

oleh masing masing kuari tersebut dimana upahtarik tersebut dibayar Sesuai dengan tonnase material yang diangkut dimanaupah yang diterima dari KUARI CV DAG setiap satu ton material yangdiangkut akan dibayar sebesar Rp 7.000, (tujuh ribu rupiah) sedangkan upahtarik yang diberikan KUARI PUTRADO HERLIANSYAH untuk setiap satu tonmaterial yang diangkut akan dibayar sebesar Rp 10.000, (Sepuluh riburupiah) dimana saksi menyuruh terdakwa JULIAN JAMI Als JAMI Bin ZAINALHalaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B

LAMYA (Alm) upah tarik yang didapat mobilmilik saksi korban FEBY selama 5 (lima) hari dibayar sebesar Rp. 3.700.000.

oleh masing masing kuari tersebut dimana upah tarik tersebut dibayarsesuai dengan ton nase material yang diangkut dimana upah yang diterima dariKUARI CV DAG setiap satu ton material yang diangkut akan dibayar sebesar Rp7.000, (tujuh ribu rupiah) sedangkan upah tarik yang diberikan KUARI PUTRADOHERLIANSYAH untuk setiap satu ton material yang diangkut akan dibayar sebesar Rp10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dimana saksi koroban FEBY menyuruh terdakwa untukmenarik material tersebut di mana hasil dari menarik

Yani, BatinTikal, Taman Sari, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, sehinggabesarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012, dihitungkembali sebagai berikut: No Uraian (Rp)1Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 0,002 PPh Pasal 23 yang terutang 0,003 Kredit Pajak: 0,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 3 ) 0,005 Sanksi administrasi:a.

Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,006 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5) 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 September 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanHalaman 2 dari 8 halaman.

menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00197/KEB/WPJ.03/2016 tanggal 07 Desember2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor :KEP00758/NKEB/WP4J.03/2017 tanggal 12 April 2017, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PenghasilanPasal 23 Masa Pajak Februari 2012 Nomor 00044/203/12/304/15 tanggal 27November 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.880.817.0304.001; sehingga pajak yang masih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan

Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak ; 0,00PPh Pasal 23 Terutang : 0,00. , RKredit Pajak 0,00pPajak yang tidak/kurang dibayar (2 3) ; 0,00Sanksi Administrasi :R Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 3 0,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5) : 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara

sendiri1.665.288.407,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut0,00 Jumlah seluruh penyerahan1.665.288.407,00 Penghitungan PPN kurang bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri166.528.841,00 Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00Dibayar dengan NPWP sendiri 9.795.076,00 Lainlain149.118.688,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan158.913.764,00 Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 7.615.077,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak 0.00berikutnya ,PPN yang kurang dibayar

7.615.077,00Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 3.655.237 ,00 Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP 0,00Jumlah sanksi administrasi 3.655.237,00 Jumlah PPN yang masih harus dibayar ao Dio Alo Dio Aliso Alo Ais Dio Aio ANio Dio Dio Wis Alo Alo Alo Alo ADio Ajo DW 11.270.314,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir inidiberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis

:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP587/WPJ.21/2015, tanggal 15 Juni 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2010, Nomor: 00022/207/10/048/14,tanggal 24 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:02.706.888.1048.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 101/B/PK/Pjk/2019Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 166.528.841,00Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00Dibayar dengan NPWP sendiri 9.795.076,00Lainlain 149.118.688,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 158.913.764,00Do Dodo dDoAvdAodAodAvoWdoaAodododaoanoJumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 7.615.077,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke, 0,00masa pajak berikutnyaPPN yang kurang dibayar 7.615.077,00Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2)

UU KUP 3.655.237,00 Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP 0,00Jumlah sanksi administrasi 3.655.237,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 11.270.314,00ToMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan

Membatalkan Keputusan DirekturKEP2577/WPJ.19/2015 tanggal 28 Desember 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor00108/207/11/093/14 tanggal 7 November 2014, sehingga perhitunganPajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:Surat Jenderal Pajak NomorKetetapan Pajak Kurang Bayar Menurut PembatalanSKPKB Putusan Pemohon melaluiURAIAN Semula Keberatan : PermohonanBanding .

(Rp) (Rp) (Rp) Banding(Rp)Koreksi Pajak Masukan 179.708.415 162.423.725 70.204.695 92.219.030PPN yang kurang dibayar 179.708.415 162.423.725 70.204.695 92.219.030Bunga Pasal 13 (2) KUP 86.260.039 77.963.388 33.698.253 44.265.135Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 0 0 0Jumlah yang masih harus dibayar 265.968.454 240.387.113 103.902.948 136.484.165 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan PengadilanPut.79910/PP/M.IIIB

Putusan Nomor 902/B/PK/Pjk/2018Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri Rp4.239.695.556.973,00 Penyerahan yg PPNnya dipungut oleh Pemungut Rp 90.605.328.436,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp4.330.300.885.409,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 423.969.555.737,00Dikurangi:Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 423.899.351.042,00Jumlah PPN kurang/(lebih) dibayar Rp 70.204.695,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00Jumlah

PPN yang kurang dibayar Rp 70.204.695,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 33.698.253,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 103.902.948,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Februari 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 28 April 2017 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan

Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) BadanTahun Pajak 2008 Nomor 00006/206/08/812/10 tanggal 20 Mei 2010 atasnama PT Jalante, NPWP: 01.209.515.4812.000, beralamat di JalanSulawesi Nomor 376 Makassar (alamat SK Keberatan), Jalan Tanah AbangIV Nomor 34 B, Tanah Abang, Jakarta Pusat (alamat Korespondensi)sehingga penghitungan pajak menjadi sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak (Netto) Rp 909.215.949,00PPh Terutang Rp 255.264.785,00Kredit Pajak Rp 146.838.842,00PPh Yang Kurang (Lebih) Dibayar

Rp 108.425.943,00Sanksi Administrasi: Denda Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 36.864.821 ,00PPh Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar Rp 145.290.764,00Halaman 2 dari 8 halaman.

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP293/WPJ.15/2011 tanggal 15 Juli 2011mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00006/206/08/812/10tanggal 20 Mei 2010 atas nama Pemohon' Banding, NPWP:01.209.515.4812.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar

Juncto PeraturanPemerintah Nomor 140 Tahun 2000 Juncto Peraturan PemerintahNomor 51 Tahun 2008;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

menjadi sebesarRp145.290.764,00; dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak (Netto) Rp 909.215.949,00PPh Terutang Rp 255.264.785,00Kredit Pajak Rp 146.838.842,00PPh Yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp 108.425.943,00Sanksi Administrasi: Denda Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 36.864.821,00PPh Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar Rp 145.290.764,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan

PPH Dibayar Sendiri PPH Pasal 22 PPH Pasal 25 PPH Pasal 29 STP (Pokok Pajak) Fiskal Luar Negerid.

Jumiah Pajak yang dapat dikreditkan 620.522.164 620.522.164 620.522.164 620.522.16413 PPh Kurang (Lebih) Dibayar (620.522.164) 1.833.186.086 2.590.633.551 (620.522.164)14 ia admnistrasi; Bunga pasal 13(2) 623.283.269 1.036.253.42015 Jumlah PPh yang Masih Kurang (LEBIH) (620.522.164) 2.456.469.355 3.626.886.971 (620.522.164) bayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Maret 2017;Put.89789/PP/M.XXA/15/2017,Menimbang,bahwa amartanggalPutusan Pengadilan

2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00010/206/13/201/15 tanggal 26 Agustus 2015, atas nama PT ArvenaSepakat, NPWP 01.701.484.6201.000, beralamat di Jalan Diponegoro,Nomor 7, Belakang Tangsi, Padang: Penghasilan Netto Rp 13.285.710.188Kompensasi Kerugian Rp 0 Penghasilan Kena Pajak Rp 0PPh Terutang Rp 0 Kredit Pajak Rp 620.522.164PPh Kurang (Lebih Bayar) Rp (620.522.164)Sanksi Administrasi Rp 0 Jumlah PPh YMH (lebih) dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi lebin bayar sebesar Rp620.522.164,00, dengan perinciansebagai berikut

: Penghasilan Netto Rp 13.285.710.188Kompensasi Kerugian Rp 0Penghasilan Kena Pajak Rp 0PPh Terutang Rp 0Kredit Pajak Rp 620.522.164PPh Kurang (Lebih Bayar) Rp (620.522.164)Sanksi Administrasi Rp 0Jumlah PPh YMH (lebih) dibayar Rp (620.522.164)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya

sendiri 421.439.310Penyerahan yang dibebaskan dari PPN 3.864.299.1160Jumlah Seluruh Penyerahan 4.285.738.470Pajak Keluaran yang harus dipungut 42.143.931Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 352.679.1132Dibayar dengan NPWP sendiri 1.328.876.867Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 648.132.750Lain lain (1.328.876.867)Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 1.000.811.882Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (958.667.951)Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya 310.535.2011PPN yang kurang / (lebih) dibayar

Terbanding Rp 4.285.738.470,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 421.439.310,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 42.143.931,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan hasil banding Rp 42.143.931,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 01 November 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali

Nilai juncto Pasal 2 sdPasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor78/PMK.03/2010;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Terbanding Rp 4.285.738.470,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 421.439.310,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 42.143.931,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan hasil banding Rp 42.143.931,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman 6 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 4004/B/PK/Pjk/2019jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Terbanding berdasarkanSurat Keputusan keberatan sebesar Rp378.426.972,00 menjadi RpO,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116064.16/2012/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 27 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon

Sutami Km. 7, KelurahanCampang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, 35122, denganperhitungan jumlah pajak yang kurang dibayar menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00 Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar DaerahPabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri: Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah

Pabean Rp 0,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00PPN Keluaran Rp 0,00PPN Masukan Rp 0,00PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 1 Maret 2019, dengan disertai alasanalasannya yangHalaman 2 dari 8 halaman.

dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00024/KEB/WPJ.28/2017 tanggal 7 Agustus 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak November 2012 Nomor 000010/277/12/322/16tanggal 13 Juni 2016 atas nama Pemohon Banding, NPWP01.213.515.8322.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Halaman

perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding menyimpulkan bahwa Terbanding tidakmemiliki dasar hukum dalam menetapkan PPh 7 Pasal 26 berdasarkanketentuan perundangundangan perpajakan mengenai PPh Pasal 26;Bahwa untuk itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimYang Terhormat untuk dapat membatalkan SKPKB PPh 26 tersebut di atasdan membatalkan KEP00221/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017,sehingga perhitungan PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar

VTA,Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, sehingga Pajak Penghasilan Pasal26 Masa Pajak Januari 2013 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp140.350.320,00PPh Pasal 26 terutang Rp 28.070.064,00Kredit Pajak Rp 0,00Pajak yang kurang dibayar Rp 28.070.064,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2807/B/PK/Pjk/2019Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 13.473.631,00Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar Rp 41.543.695,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 November 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 1 Februari 2019, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesarRp41.543.695,00; dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp

140.350.320,00PPh Pasal 26 terutang Rp 28.070.064,00Kredit Pajak Rp 0,00Pajak yang kurang dibayar Rp 28.070.064,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat(2) UU KUP Rp 13.473.631,00Jumlah PPh Pasal 26 yang masihharus dibayar Rp 41.543.695,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara

sebagaimana lazimnya transaksi pada perdagangan internasional; Pemohon Banding tidak bisa menunjukkan SPT Masa PPN sehingga tidak bisadiketahui PPN masukan dan PPN keluaran;e Buku hutang, buku persediaan, Bukti Jurnal, Buku Pembelian tidak dilampirkansehingga tidak dapat dilakukan pengecekan silang anatara data importasi denganpembukuan perusahaan;e Bahwa datadata yang telah diserahkan tidak dapat membuktikan kebenaranbahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yangseharusnya dibayar

160/PMK.04/2010 tanggal 1September 2010 menyatakan, Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untukdiekspor ke dalam Daerah Pabean;b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnyaatau yang seharusnya dibayar

sesuai denganCommercial Invoice Nomor: 2012JSLJO3163 tanggal 29 Maret 2012 adalah Table TennisTable 01200 dari Jiangsu Liju Sporting Goods Co., Ltd. dengan harga sebesar CNF USD11,740.00;MengingatMemutuskanbahwa barang impor Table Tennis Table 01200 dengan Bill of Lading Nomor:556564213 tanggal 05 April 2012 dan Commercial Invoice Nomor: 2012JSLJ03163tanggal 29 Maret 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 162839 tanggal 25 April2012 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 11,740.00;bahwa asuransi dibayar

Maret 2012;bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap buktibukti pendukung kebenaran nilai transaksi,penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang adadalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa harga yang tercantum dalamCommercial Invoice Nomor: 2012JSLJ03163 tanggal 29 Maret 2012 sebesar USD11,740.00 yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 162839 tanggal25 April 2012 sebesar CIF USD 11,740.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atauyang seharusnya dibayar

seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP4380/KPU.01/2012 tanggal 09Agustus 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP009506/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 24 Mei 2012, atas nama XXX, dan menetapkanNilai Pabean atas impor barang Table Tennis Table 01200 sesuai PIB Nomor: 162839tanggal 25 April 2012 sebesar CIF USD 11,740.00, sehingga bea masuk, pajak dalamrangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar

menolak keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan WNilai Nomor00183/207/04/121/07 tanggal 14 Juni 2007, untuk Masa Pajak Januari s.d Desember2004 yang disampaikan kepada Pemohon Banding, dengan rincian sebagai berikut : Uraian Semula Ditambah/ Menjadi(Rp) Dikurangi (Rp)(Rp)PPN Kurang/(Lebih) bayar 5.042.791.392,00 0,00 5.042.791.392,00Sanksi Bunga 2.418.979.628,00 0,00 2.418.979.628,00Sanksi Kenaikan 3.546.000,00 0,00 3.546.000,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar

PPN yang kurang dibayar 5.042.791.392,007. Sanksi Administrasia. Bunga Ps. 13 (2) KUP 2.418.979.628,00b. Kenaikan Ps. 13 (3) KUP 3.546.000.00c. Jumlah sanksi administrasi 2.422.525.628,008. Jumlah yang masih harus dibayar 7.465.317.020,00Bahwa yang dikoreksi pemeriksa dengan uraian sebagai berikut :1.

Perhitungan Pajak:Pajak Keluaran Rp 5.043.086.892,00Kredit Pajak Rp 295.500.00Rp 5.042.791.392,00Sansi Administrasi Rp 2.422.525.628,00PPN YMH (Lebih) Dibayar Rp 7.465.317.020,00Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasanalasansebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak dari koreksi Peredaran Usaha :a.

PPN yang kurang dibayar (295.500,00)7. Sanksi administrasia. Bunga Ps 13(2) KUPb. Kenaikan Ps 13(3) KUPd. Jumlah sanksi administrasi8.

Jumlah yang lebih dibayar (295.500,00)Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.32867/PP/M.XIV/16/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut :Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat KeputusanTerbanding Nomor KEP296/PJ.07/2008 tanggal 28 Juli 2008 mengenai permohonankeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor00183/207

Desember 2011 Nomor 00002/245/11/092/15 tanggal 24November 2015, atas nama PT Asahimas Chemical, NPWP01.061.615.9092.000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 6162Summitmas Lantai 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut:DPP PPh Final Pasal 23/26 Rp229.753.222.387,00PPh terutang Rp 22.347.815.120,00Kredit Pajak Rp 22.338.717.253,00PPh yang kurang dibayar Rp 9.097.867 ,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 4.366.976,00Jumlah PPh yang

masih harus dibayar Rp 13.464.843, 00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 September 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanHalaman 2 dari 8 halaman.

Desember2011 Nomor 00002/245/11/092/15 tanggal 24 November 2015 atas namaPemohon Banding, NPWP 01.061.615.9092.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp13.464.843,00; adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 421 7/B/PK/Pjk/2019huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp13.464.843, 00; dengan perincian sebagai berikut:DPP PPh Final Pasal 23/26 Rp 229.753.222.387,00PPh terutang Rp 22.347.815.120,00Kredit Pajak Rp 22.338.717.253,00PPh yang kurang dibayar Rp 9.097.867 ,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 4.366.976,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 13.464.843,00Menimbang, bahwa

Putusan Nomor 789/B/PK/Pjk/2019 Ditambah/Semul MenkadiURAIAN mura (Dikurangi) enkacl IDR IDR IDR (13.731.810.586) A PPN yang kurang (lebih) Bayar 921.828.680 (14.653.639.266)B Sanksi Bunga 0 0 0C Sanksi Kenaikan 0 0 0D Jumlah PPN ymh (lebih) (13.731.810.586)921.828.680 (14.653.639.266) Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 17 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105002.16/2013/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 16

Terbanding Rp15.411.801.589,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp83.723.277,00Pajak Masukan hasil Banding Rp 14.737.362.543,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 14.653.639.266,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Juni 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 27 Agustus 2018

Putusan Nomor 789/B/PK/Pjk/2019perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp14.653.639.266,00; dengan perincian sebagai berikut :DPP Pajak Pertambahan Nilai cfm.

Terbanding Rp 15.411.801.589,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 83.723.277,00Pajak Masukan hasil Banding Rp 14.737.362.543,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 14.653.639.266,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan

Putusan Nomor 526/B/PK/Pjk/2020 SPT Pemohon Banding Uraian(Rp)Dasar Pengenaan Pajak 131.099.108PPh Pasal 26 yang terutang 13.109.911Kredit Pajak 13.109.911 PPh Pasal 26 yang kurang dibayar0 Sanksi adm: bunga Pasal 13(2) KUP Jumlah PPh Pasal 26 yg masih harus dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 Juli 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT080089. 13/2010/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 28 Januari 2019, yang telahberkekuatan

JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 663.750.3982 PPh Pasal 26 yang terutang 66.375.0393 Kredit Pajak 13.109.9114 PPh Pasal 26 yang kurang dibayar 53.265.1285 Sanksi adm: Bunga Pasal 13(2) KUP 25.567.2616 Jumlah PPh Pasal 26 yg masih harus dibayar 78.832.389 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan

Putusan Nomor 526/B/PK/Pjk/2020Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp78.832.389,00; dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp 663.750.398PPh Pasal 26 yang terutang Rp 66.375.039Kredit Pajak Rp 13.109.911PPh Pasal 26 yang kurang dibayar Rp 53.265.128Sanksi adm: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 25.567 .261Jumlah PPh Pasal 26 yg masih harus dibayar Rp 78.832.389Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang

Putusan Nomor 3895/B/PK/Pjk/2019jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Terbanding berdasarkanSurat Keputusan Keberatan sebesar Rp.290.083.448, menjadi Rp.0,;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116062.16/2012/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 27 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon

Sutami Km. 7, KelurahanCampang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung 35122, denganperhitungan jumlah pajak yang kurang dibayar menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp0,00 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp0,00 Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar DaerahPabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri: Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah

Pabean Rp0,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp0,00PPN keluaran Rp0,00PPN Masukan Rp0,00PPN yang kurang dibayar Rp0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 1 Maret 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal

dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00022/KEB/WPJ.28/2017, tanggal 7 Agustus 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak September 2012 Nomor 00008/277/12/322/16,tanggal 13 Juni 2016atas nama Pemohon Banding, NPWP01.213.515.8322.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 3895/B/PK/Pjk/2019yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00 Atas Penyerahan

yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89466/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 28 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Pokok Sengketa (Materi):Menurut Terbanding:Pajak yang tidak/kurang dibayar

Rp 55.795.584,00Sanksi Administrasi Rp 55.795.584,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 111.591.168,00Halaman 1 dari 8 halaman.

sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP639/WPJ.29/2016 tanggal27 Januari 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2012 Nomor: 00102/207/12/732/14 tanggal 25 November 2014, atas namaPT Dalem Sakti, NPWP: 01.434.839.5732.000, beralamat di Jalan BatuahNo.1/D, Keraton, MartapuraBanjar, Kalimantan Selatan, sehingga PPN yangmasih harus dibayar

Putusan Nomor 2439/B/PK/Pjk/2018dipungut sendiri 4.007.839.890,003 Rp 4.007.839.890,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak4 Rp 400.783.989,00Pajak Keluaran 5 Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.591.673.247,006 Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih)bayar Rp (2.190.889.258,00)7 Rp 2.190.889.258,00Kelebihnan Dikompensasikan8 PPN yang kurang / (lebih) dibayar Rp 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2017,kemudian

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :DPP atas

Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah padasaat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama: WALI NIKAH, dan yangmengakad nikahkan adalah, PENGHULU dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni :SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan Pemohon I dengan PemohonII tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumarmar,Kabupaten Pamekasan.Halaman 1 dari

Pemohon karena saksi tetangga paraPemohon; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diKABUPATEN PAMEKASAN padahari Selasa, tanggal 12 September 1995; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon IJ bernama WALI NIKAHdan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan mas kawin berupa uangsebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai dan yang menjadisaksi nikah adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undanganlainnya; Bahwa status

tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dibawah sumpah menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga paraPemohon; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diKABUPATEN PAMEKASAN padahari Selasa, tanggal 12 September 1995;Halaman 3 dari 6 halamanBahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAHdan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan mas kawin berupa uangsebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) dibayar

tunai dibayar tunai dan yang menjadisaksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiriundangan lainnya ;Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 34 tahun danperawan dalam usia 16 tahun, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, danselama menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteridan telah dikaruniai 2 orang anak ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut

sertabukti surat yang diajukan, telah ditemukan faktafakta kejadian sebagai berikut:Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 1995 di KABUPATEN PAMEKASAN,telah terjadi akad nikah / perkawinan antara Pemohon I ( PEMOHON 1) denganPemohon IIT ( PEMOHON 2), yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon IIsendiri bernama WALI NIKAH dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernamaSAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta para undangan lainnya dengan maskawinberupa uang sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) dibayar

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada MajelisHakim yang Mulia agar berkenan menerima seluruhnya permohonanbanding Pemohon Banding dan membatalkan seluruh koreksi DPP PPN danPajak Keluaran yang terkait atas penyerahan jasa sewa sebesarRp4.846.606.058,00:bahwa perhitungan PPN Masa November Tahun 2011 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut:Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 7.226.792PPN Lebih dibayar

(7.226.792)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 7.226.792PPN yang kurang dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 21 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor:PUT111885.16/2011/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 28 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00001/KEB/WPJ.04/2017tanggal 9 Januari

Pemohon Peninjauan Kemballitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00001/KEB/ WPJ.04/2017 tanggal 9 Januari 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2011Nomor : 00116/207/11/063/15 tanggal 13 Oktober 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP : 02.262.026.4063.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.367.916Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (6.367.916) Kelebihan Pajak yang sudah: a.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 6.367.916 PPN yang kurang dibayar Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pajak Keluaran 3.794.684.046 (3.794.684.046) 3 Kelebihan pajak yang sudahdikompensasikan 4 PPN yang kurang dibayar 3.794.684.046 (3.794.684.046)5 Sanksi Administrasib.

Bunga Pasal 13 (2) KUP 1.214.298.895 (1.214.298.895)6 PPN yang masih harus dibayar 5.008.982.941 (5.008.982.941) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put90485/PP/M.VIIIA/16/2017, tanggal 18 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1822

Desember 2011 dihitungkembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Kredit Pajak Rp 0,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 0,00Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 3590 B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali