Ditemukan 11763 data
110 — 30
merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat danmerumuskan dan menetapkan kebijakan Negara;(4)Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat untukmembangun masyarakat Pancasila;(5)Menghimpun persamaan sikap dan kehendak politik rakyat bersama denganelemen bangsa lainnya untuk mencapai citacita dalam mewujudkanmasyarakat adil dan makmur, materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila danUndang Undanf dasar 1945;(6) Mempertahankan, mengemban, mengamalkan dan membela Pancasila;(7)Menyerap, menampung
REYSKE OKTAVIA SALINDEHO, S.H.M.H.,
Terdakwa:
SYAHRIANI binti ABDUL RAHMAN alm
98 — 30
unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatanini dianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual adalah diberikansesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, yang dimaksud denganmenjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperolehuang pembayaran atau menerima uang, lalu yang dimaksud dengan membeliadalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang,kemudian yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut, mengambil(mendapat, menampung
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
RISKY SAPATNASE anak dari WAKSEN
53 — 15
supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh oranglainnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual adalah memberikansesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksuddengan "menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untukmemperoleh uang pembayaran atau menerima uang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membel adalahmemperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalahmenyambut; mengambil (mendapat, menampung
HAJI WAHYU EDDY WIBOWO Bin Alm YUDO HUTOMO
Termohon:
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN RESORT KOTA TANGERANG
142 — 27
WAHYU EDDY WIBOWO selaku Direktur PTtersebut dan anak tersebut mengalami trauma dan kekerasan fisikHal. 43 Putusan No.02/Pid.Pra/2018/PN.Tngsehingga berhasil melarikan diri dari penampungan/karantina dimanatempat tersebut sedang untuk menampung calon tenaga kerja wanitasekitar kurang lebih 80 (delapan puluh) orang;Selanjutnya berdasarkan laporan informasi dan surat tugaspenyelidikan petugas dari Polsek Pondok Aren dengan kekuatan penuhdi Pimpin oleh Kapolsek dan di back up oleh Petugas dari Polres
SUTARYO TEGUH
Tergugat:
1.BHOEND HERWAN IRAWADI
2.CAMAT TAMBUN SELATAN
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
4.BUPATI BEKASI
256 — 186
keterlibatan peran masyarakat untuk membantuPemerintah Kabupaten Bekasi di dalam penyelenggaraan perumahan dankawasan permukiman atau dengan kata lain keberadaan T.I.P. sendirimerupakan forum yang bertujuan untuk meningkatkan peran danpengawasan masyarakat yang dilindungi hukum karena keberadaannyatelah disinggung dalam ketentuan Pasal 132 UndangUndang No. 1 Tahun2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkan,Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) mempunyaifungsi dan tugas:a. menampung
165 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 9 P/HUM/2021Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan menyatakan materi muatan Peraturan DaerahProvinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materimuatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dantugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerahdan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundanganyang lebih tinggi;Bahwa Pasal 24 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa menyatakan penyelenggaraan Pemerintahan Desaberdasarkan asas:Kepastian hukum
62 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mulia Pratama oleh karena adanyakekhawatiran dari Ketua Kelompok Tani sehingga kemudian saksi SAMANIbin SABRI pun akhirnya bersedia untuk menampung dan menerimasebagian dari dana Bantuan Sosial kelompok tani melalui rekening pribadimilik saksi SAMANI bin SABRI ;Bahwa setelah pertemuan terbatas di ruang kerja Ir.
Mulia Pratama oleh karena adanyakekhawatiran dari Ketua Kelompok Tani sehingga kemudian saksi SAMANIbin SABRI pun akhirnya bersedia untuk menampung dan menerimasebagian dari dana Bantuan Sosial kelompok tani melalui rekening pribadimilik saksi SAMANI bin SABRI ;Bahwa setelah pertemuan terbatas di ruang kerja Ir. RUSMAN RIYADI binNASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan PeternakanKabupaten Banjar Tahun 2013 tersebut selesai dilakukan, kemudianHal. 56 dari 176 hal. Put.
Mulia Pratama oleh karena adanyakekhawatiran dari Ketua Kelompok Tani sehingga kemudian saksi SAMANIbin SABRI pun akhirnya bersedia untuk menampung dan menerimaHal. 95 dari 176 hal. Put. Nomor 1917 K/PID.SUS/2015sebagian dari dana Bantuan Sosial kelompok tani melalui rekening pribadimilik saksi SAMANI bin SABRI ;Bahwa setelah pertemuan terbatas di ruang kerja Ir.
60 — 47
Yang menjadi dasar pertimbangan Terdakwamenggunakan rekening mereka tersebut diatas adalah karena mereka temantemanTerdakwa dan juga ada yang sepupu Terdakwa, dan mereka juga tidak terlalubanyak bertanya hanya setiap kali meminjam Terdakwa mengatakan kalau itu darikantor Terdakwa itu saja dan mereka tidak bertanyatanya lagi, jadi Terdakwameminjam rekening mereka untuk menampung uang dari hasil kejahatanTerdakwa.Bahwa benar Terdakwa ada menggunakan nomor rekening keluarga terdekatTerdakwa yaitu AMBAR
82 — 55
Namun demikian pemohon keberatan perlumenjelaskan pertimbangan majelis BPSK yang telah keliru mengartikanmaksud dalam Pasal 6 UU No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungantersebut.Munculnya UU hak tanggungan, yang bisa dilihat di dalampenjelasannya didasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotiktentang tanah) yang belum mampu menampung perkembangan yangterjadi dalam bidang perkreditan dan hukum jaminan atas tanahsebagai perkembangan pembangunan ekonomiSalah satu ciri dari hukum jaminan ini antara
Therry Gutama, SH.MH
Terdakwa:
ROBERT AGUSTA Pgl ROBERT
21 — 5
;pada halaman 1183, yang dimaksud dengan menerima (v) adalah menyambut,mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;Menimbang, bahwa sebagaimana faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekirapukul 19.00 Wib, sewaktu sedang dirumah, sdr.
583 — 424
Kehilangan fungsi penyimpanan air:Untuk menampung air 650 m*%/ Ha diperlukan reservoir berukuran lebar20 m x panjang 25 m x tinggi 1,5 m. Biaya pembangunan diasumsikanper m? = Rp. 50.000,00. Per hektar lahan yang hilang diperlukan biaya= ((2 x 1,5 m x 20 m) + (2 x 1,5 m x 25 m) + (20 m x 25m) xRp50.000,/ m? = 635 m? x Rp 50.000/m?
RYAN RUDINI, SH.
Terdakwa:
OLGA INDIRA Binti ABDUL RACHMAN BAYUNG (Alm)
89 — 19
SUHARYANTO Bin TUGIYO :Bahwa saksi adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Girimukti, tahun 2009 hingga tahun 2014;Bahwa Saksi juga pernah menjabat sebagai Pengawas di LPD IndahLestari Desa Girimukti;Bahwa LPD bergerak di usaha simpan pinjam, dan dibentuk oleh InstitusiKabupaten untuk semua desa di Kabupaten PPU;Bahwa dana yang dipergunakan LPD sebagai Modal, adalah berasal dariAlokasi Dana Desa (ADD), sebesar Rp. 200.000.000, (Dua Ratus JutaRupiah), lebih, tapi Saksi tidak tahu nama Bank yang menampung
tentang Neraca Keuangan LPD, tapi Saksitidak tahu isi nya, sebab yang baca adalah Ketua Pengawasnya;Bahwa Saksi tahu ada pinjaman tanpa jaminan/di luar prosedur, ;Bahwa meskipun ada pinjaman macet,belum pernah dilakukanpelelangan;Bahwa Saksi tidak tahu adanya syaratsyarat tertentu untuk menjadiManager LPD, tapi Saksi tahu Terdakwa diangkat secara aklamasi (maintunjuk) saja di dalam rapat Musyawarah Desa Girimukti;Bahwa Saksi tahu Pak Kepala Desa ada meminjam uang;Bahwa Saksi tidak tahu Bank mana yang menampung
57 — 27
,M.SYAMSUL HIDAYAT, dan USWANTO selaku panitia pemeriksabarang.Bahwa benih ikan tersebut diantarkan langsung oleh Ir.FATMAWATI bintiMUSTAFA KAMAL ke kelompok penerima karena kolam penampunganmilik CV.HITAM PUTIH tidak layak untuk menampung benih ikan;seharusnya kolam penampungan milik CV.
Fatmawati selaku PPTK, mengatakanbahwa kondisi kolam penampungan yang disediakan oleh CV.Hitam Putih tidak memungkinkan untuk menampung benih ikanyang telah dibeli karena airnya tidak mengalir dihawatirkan benihikan akan mati.Proses pelelangan tersebut menyimpang dari ketentuan PerpresNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdan perubahannya pasal 5 huruf e, f dan g, pasal 19 ayat (1)b, e dang, pasal 66 ayat (7), pasal 79 ayat (1) dan pasal 118 ayat (6),mengatakan:Pasal 5 hurufe
Endang Marintan, SH
Terdakwa:
HANDRI Alias ERI Bin ALI. M
25 — 10
membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;Menimbang, bahwa kalimat menawarkan untuk dijual berarti negosiasiyang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;Menimbang, bahwa kata menjual berarti memberikan sesuatu kepadaorang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;Menimbang, bahwa kata membeli berarti memperoleh sesuatu melaluipenukaran (pembayaran) dengan uang;Menimbang, bahwa kata menerima berarti menyambut; mengambil(mendapat, menampung
38 — 17
pemungut desa/kelurahan menerima setoran dariwajib pajak, yaitu petugas pemungut menyetorkan ke Bank dalam halini Bank Jateng dengan membuat DPH (Daftar Penerimaan Harian),sedangkan Bank Penerima menerbitkan SSPD (Surat Setoran PajakDaerah) PBB P2 sesuai tercantum dalam SPPT, Penyetoranpenerimaan PBB P2 ke kas daerah dalam kurun waktu 1 x 24 jam,wajib pajak setelah melakukan pembayaran mendapat SSPD lembar 1dan dianggap sah apabila telah ada validasi dari bank tempatpembayaran dan bank tugasnya adalah menampung
96 — 34
Modal;Bahwa ketika meminjam uang dari PT.Asia Amerika sebagai pesero diam saksi ikutmenandatangani karena sudah ada dalam spesimen sehingga dalam pembukaan rekening samasama sepakat saling mengawasi; Persetujuan pinjam saat itu oleh Wakil Direktur/LeeYanto,tidak oleh Direktur/terdakwa sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar karena terdakwadan rekeningnya di Atambua sehingga klausula dalam hal Direktur berhalangan bisa diwakilioleh Wakil Direktur;Bahwa pembukaan rekening atas nama CV Kasih Mulia dan menampung
1.NURLIYAH
2.SRIANI
3.LINA SULIANI BR MANURUNG
4.MARADU LAMSIHAR SIPAHUTAR
5.WIHELMUS SOKHIELI LAIA
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq Kepala Kepolisian Resor Siak
37 — 20
T56.h : Fotocopy foto barang bukti gelangan yang terbuat dari drumuntuk menampung CPO114. T 56.1 : Fotocopy foto barang bukti mesin Robin115. T 56. : Fotocopy foto barang bukti handpone116. T56.k : Fotocopy foto barang bukti ember hitam117. T 56.1 : Fotocopy foto barang bukti berupa uang tunai118. T57a : Fotocopy surat pengiriman berkas perkara TersangkaPONARI119. T57.b : Fotocopy surat pengiriman berkas perkara TersangkaSUKARDI Alias KELING, Dkk kepada Kajari Siak.120.
75 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut dapat dilihatdalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3 KepMenPerindag Nomor 350Kep/MPP/12/2011 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang BPSK.Namun demikian Pemohon Keberatan perlu menjelaskan pertimbanganmajelis BPSK yang telah keliru mengartikan maksud dalam Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tersebut;Munculnya Undang Undang Hak Tanggungan, yang bisa dilihat di dalampenjelasannya didasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentangtanah) yang belum mampu menampung
539 — 236
pendiri perkumpulan Islam AJlHilaal tahun 1946 untukmencerdaskan anak Bangsa di daerah ini ;Penggugat I sebagai Ketua Pembina Yayasan AlHilaal Pusat juga dalamjabatannya sebagai Wakil Gubernur Maluku dan Penggugat lain sebagaipanutan dan tokoh masyarakat, harus dan wajib menyelamatkan danmelindungi Universitas AlHilaal ini bukan sebaliknya, karena disampingUniversitas AlHilaal terilhami dari citacita luhur para pendiriperkumpulan Islam AlHilaal Ambon tahun 1946, juga setelah Tergugatmendengar dan menampung
138 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahkan, untuk perihalmekanisme penyadapan oleh aparat penegak hukum, MahkamahKonstitusi berpendapat Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintahtidak mampu menampung seluruh artikulasi kKetentuan yang benarmengenai hukum penyadapan;Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi berpendapat perihalkeinginan negara untuk menyimpangi hak yang dimiliki oleh warganegara haruslah dalam bentuk undangundang, bukan peraturanperudangundangan yang lain, seperti yang ditegaskan dalamketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945