PUTUSANNomor 43/Pdt.G/2021/PA.MkmZa WENsyaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir bengkulu, 21 Januari 1982,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan S1, tempat kediaman di bertempattinggal di Jalan Mangga, Rt 8, No 8, KelurahanBandaratu, Kecamatan Kota Mukomuko,

Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Mkmwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan caramenasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sertahidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapitidak berhasil;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Pasal 39 ayat (1)UndangUndang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetappada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yangterikat dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah

Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas namaSitti Nurbaya, dikeluarkan oleh Bupati Muna, Nomor 461 tahun 2018,tanggal 13 Desember 2018, bercap pos dan bermeterai secukupnyatelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberikode P6.7. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Sitti Nurbaya,dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang Direksi PT Taspen Kendari,tanggal 30 November 2017, bercap pos dan bermeterai, Kemudian diberikode P7.8.

Negeri Sipil yang memilikikartu taspen;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9, terbukti suami almarhumahSitti Nurbaya Binti La Ode Adji Sam yang bernama Sudjari Bin Sulaiman saatini tidak diketahui alamatnya disebabkan telah pergi meninggalkan almarhumahsejak 5 tahun yang lalu;Hal. 9 dari 14 Hal.

Negeri Sipil yangmemiliki Taspen dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untukmengurus taspen Almarhum Almarhumah Sitti Nurbaya Binti La Ode Adji Sam.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh para Pemohonternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan danpengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satudengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksisaksi serta

Penetapan No.56/Pat.P/2021/PA.RhSam (Pemohon VI) dan Sudjari Bin Sulaiman (Suami almarhumah) adalahahli waris dari almarhumah Sitti Nurbaya binti Adji Sam; Bahwa Almarhumah Sitti Nurbaya binti Adji Sam telah meninggal duniapada tanggal 2 Desember 2020; Bahwa kematian Almarhumah Sitti Nurbaya binti Adji Sam bukan karenadianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit; Bahwa semasa hidup Almarhumah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang memiliki Kartu Taspen.

Negeri Sipil yang memiliki kartu Taspen, namun tidak dapatdiambil oleh para Pemohon tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Agamatentang siapa saja yang menjadi ahli waris.

Bahwa Almarhumah XXXXXXXXXX yang bertempat tinggal diXXXXXXXXXX Kabupaten Batubara, lahir di Simpang Gambus pada tanggal05031966, berpendidikan terakhir S1 (Ekonomi) dan bekerja sebagaiseorang Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Batubara dengan Nomor IndukPegawai (NIP) Nomor 19660305 201001 2 002 dengan Pangkat/Golonganterakhir Penata / IIl.c sebagai Kepala Seksi Pendidikan dan Sosial BudayaKantor Camat Sei Suka Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara.7.

Fhoto kopi Petikan Keputusan Bupati Batu Bara tentang kenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama XXXXXXXXXX, S.E pangkatlama III/o menjadi IIl/c pada tanggal 05 April 2016 dimana alat buktitersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kemudian diberi tanda (bukti P. 8)Hal.6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 9/Pat.P/2022/PA.Pyb9.

Fhoto kopi Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama XXXXXXXXXXdan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil atas nama XXXXXXXXXX dimanaalat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya di persidangan kemudian diberi tanda (bukti P. 9)10.

Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXX adalah Pegawai Negeri Sipil diPemerintahan Kabupaten Batu Bara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi HukumIslam, yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal duniamempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.Fakta di persidangan, bahwa, ibu dan ayah kandung Pewaris telah lebih dahulumeninggal dunia daripada Pewaris.

PUTUSANNomor 15/Pdt.G/2022/PA.BlpCDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkanputusan perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan S1, tempat kediaman di Perumahan LimpujangPermai Blok B5 No. 12, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa,Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaiPenggugat;melawanTERGUGAT

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izinuntuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan NomorHalaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Blp800/079/BKPSDM/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu, tanggal 13Desember 2021;9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas,gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadiatur dalam peraturan perundangundangan (pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutmenurut relaas Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Blp yang dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidakbercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannyauntuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izinHalaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Blpdari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/079/BKPSDM/XII/2021 yangdikeluarkan oleh Bupati Luwu, tanggal 13 Desember 2021;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa

Negeri Sipil, Penggugattelah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengandemikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmidan patut

Membebankan seluruh biaya perkara ini menurut hukum;Subsider:Mohon putusan seadil adilnya;Menimbang, bahwa Penggugat Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian dari Gubernur Riau pada tanggal 24 Januari2014 No.

Kpts 29/1/2014 sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor:10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990, oleh karenanyaperkaranya dapat dilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa Tergugat Pegawai Negeri Sipil telah diberi kesempatanuntuk mengurus surat Keterangan atasan sebagaimana ketentuan pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990Hal. 3 dari 13 hal Put.

Negeri Sipil telah memperoleh SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian dari Gubernur Riau pada tanggal 24 Januari2014 No.

Kpts 29/1/2014 sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor:10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990, oleh karenanyaperkaranya dapat dilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa Tergugat Pegawai Negeri Sipil telah diberi kesempatanuntuk mengurus surat Keterangan atasan sebagaimana ketentuan pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir lagi ke Persidangan setelah sidang pertamadan melaksanakan

Negeri Sipil pada DinasKehutanan Provinsi Riau yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp2.448.400, oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkahanak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugatsebesar Rp 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebutdewasa atau dapat mengurus diri sendiri;Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan

PUTUSANNomor 82/Pdt.G/2020/PA.KPaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lembata, 30 September 1960, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan StrataIll, tempat kediaman di Maulafa Kota Kupang.Namun SaatIni Berdomisili Desa Penfui Timur Kecamatan KupangTengah

, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa TenggaraTimur, sebagai Pemohon;MelawanTermohon., tempat dan tanggal lahir JAKARTA, 15 Januari 1978, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan , tempatkediaman di Rt 01 Rw 18 Tawarsari, Wonosari, GunungKidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.Telah memeriksa buktibukti di persidangan.DUDUK PERKARABahwa Pemohon

Bahwa sebelum dan sesudah pernikahan Termohon. terjadikesepakatan bahwa setelah menikah, Termohon pindah tugas keKupang NTT dengan alasan mengikuti Pemohon karena Pemohonadalah Pegawai Negeri Sipil Dosen Pada Fakultas Hukum UniversitasNusa Cendana Kupang NTT.Hal ini telah dilakukan dengan mengajukanpermohonan pindah dan pemohon sudah mengurusnya pada KantorGubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur, akan tetapi, kemuduan setelahmenikah dan terjadi keributan ini, Termohon membatalkan kesepakatanpindah

putusan ini, semua hal yang termuatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pemohon telahmendapat Surat ijin Cerai Nomor XXXXX Tanggal 29 Juni 2020, dengandemikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan DanPerceraian Bagi Pegawai

Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan telahmelangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, denganKutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 17 Agustus 2017, dan rumahHalaman 7 dari 13, Putusan Nomor862/Pdt.G/2020/PA.KPtangga Pemohon

Bahwa semasa hidup anak Pemohon atas nama ATLERD JULIANUS STEVENNUBATONIS (alm) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas KesehatanKabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Keputusan Bupati Timor TengahSelatan, Nomor : BKPP.814.2/20/3/2011, pada tanggal 31 Januari 2011;5.

Bahwa menantu Pemohon atas nama NI KOMANG AYU EVAYANTHI TIMORtelah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 23 Maret 2016, sesuai Kutipan AktaKematian Nomor 5302KM010420160001, tertanggal 1 April 2016;Halaman 2 dari lt halaman Penetapan No: 22 (PAP / 2017 / PN.SO E.7.10.11.Bahwa oleh karena ATLERD JULIANUS STEVEN NUBATONIS (alm). semasahidupnya merupakan Pegawai Negeri Sipil dan telah meninggalkan hakhak yangberhubungan dengan kepegawaiannya berupa Uang Duka dan uang Taspen diPT.TASPEN PERSERO Cabang

ALMIRA QUINCIERAZHALIANDRA NUBATONIS ; bahwa saat in AUDREY CALVIN NUBATONIS berumur 5 (lima) tahun danALMIRA QUINCIERA ZHALIANDRA NUBATONIS berumur 2 (dua) tahun; bahwa pekerjaan dari ATLERD JULIANUS STEVEN NUBATONIS adalahPegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Timor Tengah Selatan ; bahwa selain dari 2 (dua) orang anak tersebut diatas, ATLERD JULIANUSSTEVEN NUBATONIS tidak punya anak lain ; bahwa Pemohon adalah kakek kandung dari anakanak tersebut ; bahwa Pemohon pekerjaannya adalah pensiunan Pegawai

Negeri Sipil ; bahwa Pemohon sebagai wali ia mampu mengurus anakanak tersebut ; bahwa sekarang imi anakanak tersebut ikut dengan pemohon bahkan semenjakibu anakanak tersebut meninggal dunia, anakanak tersebut sudah ikut denganpemohon dan isterinya dan sudah dirawat seperti anaknya sendiri ;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatandan membenarkannya ;2.

AUDREY CALVIN NUBATONIS berumur 5 (lima) tahun danALMIRA QUINCIERA ZHALIANDRA NUBATONIS berumur 2 (dua) tahun;bahwa pekerjaan dari ATLERD JULIANUS STEVEN NUBATONIS adalahPegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Timor Tengah Selatan ;bahwa selain dari 2 (dua) orang anak tersebut diatas, ATLERD JULIANUSSTEVEN NUBATONIS tidak punya anak lain ;bahwa Pemohon adalah kakek kandung dari anakanak tersebut ;bahwa Pemohon pekerjaannya adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;bahwa Pemohon sebagai wali ia mampu

., namun tidak berhasil ;Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangandilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh ijin untukmelakukan perceraian dari atasan Penggugat sesuai dengan surat Keputusan PemberianIzin Perceraian Nomor: 800/2995/419.62/2014 tertanggal 03 November 2014 ;Bahwa, Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diperintahkan olehMajelis Hakim

1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomot 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Pengadilanmemerintahkan kepada para pihak untuk mediasi dan ternyata juga tidak berhasil,dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun2008 tentang Prosedur Mediasi, dianggap telah terpenuhi dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah memperolehijin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat sesuai dengan surat KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor: 800/2995/419.62/2014 tertanggal 03 November2014, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahdiperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mengurus surat keterangan dari atasanTergugat dan diberi waktu selama enam bulan, namun sampai

batas waktu enam bulanTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwakehendak Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

Negeri Sipil dengan PangkatPenata Muda TK.

(III/o), dan diterangkan pula oleh Para Saksi bahwa sekarangPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berdinas pada Dinas SosialKabupaten Nabire;Menimbang, bahwa untuk orang yang berstatus sebagai PNS apabilahendak melakukan perceraian pada dirinya berlaku Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS;Menimbang, bahwa pada Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990 tersebutdisebutkan :Halaman 8 dari

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperolehizin atau Surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagiPegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untukmemperoleh izi atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;3.

Negeri Sipil,majelis hakim tingkat pertama harus memberikan peringatan tentang adanyaancaman hukuman disiplin kepada kedua belah pihak yang akan melakukanperceraian jika tidak ada surat izin cerai yang sah dari pejabat menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena status Penggugat adalah PegawaiNegeri Sipil maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas sebelum Penggugatmelakukan perceraian harus ada surat izin cerai yang sah dari pejabat lebihdahulu;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat

Negeri Sipil maka secara materiilsyarat gugatan Penggugat telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkanpokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian, sebagaimanadalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan UUPerkawinan), disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepanSidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan

gugatanPenggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugatmengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;Dalam Eksepsi :Bahwa tergugat menolak dalil dalil gugatan penggugat. kecuali yangsecana dan tegas diakui oleh tergugat datam jawaban ini.Bahwa tergugat menolak gugatan penggugat oleh karena dibuat tidakcermat dan jelas, dan tidak lengkap karena berdasarkan identitaspenggugat sebagai seorang PNS (Pegawai

Negeri Sipil) makaseharusnya penggugat terlebin dahulu mendapatkan persetujuan dariatasan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun1993 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pasal3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebin dahulu dari atasan.gugatan Penggugat dibuat tidak, cermat, lengkap dan jelas maka Dengandemikian gugatan penggugat

Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat oleh karena dibuat tidakcermat dan jelas, dan tidak lengkap karena berdasarkan identitasPenggugat sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) makaseharusnya Penggugat terlebin dahulu mendapatkan persetujuan dariatasan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun1993 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pasal3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang

,maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil (PNS) telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah di aturdalam Peraturan pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 dan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraianbagi pegawai negeri sipil, sehingga eksepsi Tergugat tersebut harusdinyatakan di tolak.Dalam Pokok pertkara :Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yangharus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan

hak pemeliharaannyaakan tetapi oleh karena Tergugat sebagai ayah kandungnya kurang10.bertanggungjawab maka sudah selayaknya jika pemegang hakpemeliharaannya diberikan kepada Penggugat (lbukandungnya);Bahwa anak Fajriel Dwiputra, lakilaki, lahir tanggal 16 Juni 2008 atauberumur 10 tahun sehingga belum mumayyiz maka menurut hukumpemegang hak pemeliharaannya diberikan kepada Penggugat(Ibukandungnya);Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil jo PeraturanPemerintah no 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturanpemerintah no 10 tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil jo surat edaran nomor 48/SE/1990 tentang PetunjukPelaksanaan PP no 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturanpemerintah no 10 tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil yaitu:Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajibmenyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan anak anaknyasebesar sepertiga

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo PeraturanPemerintah no 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturanpemerintah no 10 tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil jo surat edaran nomor 48/SE/1990 tentang PetunjukPelaksanaan PP no 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturanpemerintah no 10 tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil yaitu: Pegawai

Menghukum Tergugat (SUTIKNO bin MUKADI) untuk memberikan biayapemeliharaan kedua anak tersebut sebesar sepertiga bagian dari gaji yangdiperoleh sebagai Pegawai Negeri Sipil dan atau sekurangkurangnya Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) sampai dengan anak anak tersebutdewasa atau umur 21 tahun;9.

negeri sipil, maka yang berhak melakukanpemotongan 1/3 gaji tersebut adalah atasan tempat Tergugat bekerja bukanPengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan putusanMahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2001 yangberbunyi: Pembagian 1/3 gaji Suami untuk bekas isteri dan 1/3 gaji untukanak sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP 10 tahun 1983 yang telah diubahdengan PP 45 tahun 1990 merupakan peraturan disiplin pegawai negeri sipilbukan merupakan hukum acara peradilan

Pdt.1.C.3 PUTUSANNomor 339/Pdt.G/2021/PN TabDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:Penggugat, lahir di Tabanan pada tanggal 11 Januari 1971, Jeniskelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia,Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),Alamat di Kabupaten Tabanan, sebagai Penggugat I;Lawan:Tergugat, lahir di Buleleng pada tanggal

Bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian, oleh karenaPenggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru di SDN 3Mengesta), Penggugat telah mendapat jijin dari Bupati Tabanan sesuaidengan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor:800.043/1475/2021/BKPSDM tertanggal 25 Oktober 2021;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukanperkara ini kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untukmemanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya,selanjutnya

tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriTabanan sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa danmengadili perkara a qua;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang AparaturSipil Negara (ASN) maka dalam pengajuan gugatan cerai ini adalah tundukpada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan AtasHalaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN TabPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai

Negeri Sipil;Menimbang, bahwa pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa:1.

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugatatau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untukmemperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;3.

Dan telah sesuai puladengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2007,tanggal 24 September 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor : 45 tahun 2007 Tentang persyaratan dan Tata caraPengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri sipil, khususnyaketentuan pasal 2 ayat (2) huruf e memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasaratau yang sederajat.

Lebih jauh ternyata Penggugat diangkat dalam jabatantersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara, Nomor : 32 Tahun 2007, tanggal 13 September 2007 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2007 tentang Persyaratandan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil,khususnya ketentuan angka 3 lampiran I huruf e memiliki ijazah paling rendahSekolah Dasar atau yang sederajat.

Negeri sipil, jo. pasal 2 ayat (2)huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2007, tanggal 24September 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor45 tahun 2007 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris DesaMenjadi Pegawai Negeri Sipil ; e Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum administrasi Negara, yaitutindakan yang tidak memperhatikan kaedah normatif tentang syaratsyaratSekretaris Desa diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimanadiamanatkan

Negeri Sipil, pasal 2dan pasal 3 ayat (1) huruf e;Halaman 21 dari73 halamanPutusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUNBNAc Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2007, tanggal 24September 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 2007 Tentang persyaratan dan Tata CaraPengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, pasal 2ayat (1) dan ayat (2) huruf e; dand Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 32 Tahun2007, tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipildan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penerbitan Objek Sengketa telah melaluiketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan TataCara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah tidak tepat,dikarenakan pengujian dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat ex tunct,Halaman 65 dari73 halamanPutusan Perkara Nomor : 04/G/2015

PUTUSANNomor 824/Pdt.G/2020/PA.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir sinjai, 11 Januari 1978, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempatkediaman di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, KotaMakassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad,

,M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 April 2020menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, Hal ini sesuaimaksud Pasal 3 ayat (1) PP.

Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya sejak tahun 2016bahkan tahun sebelum sebelumnya, antara Tergugat dan Penggugattidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerusdalam rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, oleh karenaselain Tergugat sibuk dengan pekerjaan guna membiayai rumah tanggajuga Tergugat lebih banyak mengalah dan membuka ruang pengertiankepada Penggugat yang sehari harinya memang juga melakukanpekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, selain itu juga Tergugatberfikir

Negeri Sipil (perawat) yang tentunya telah terikatoleh kode etik kepegawaian.

No. 45 Tahun 1990 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin atau suratketerangan terlebin dahulu dari Pejabat, selanjutnya Pasal 3 ayat (2)menyebutkan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagaiPenggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagaiTergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis

29 Maret 2010 yangditandatangani oleh Bupati Ir H Sutrisno yang petikannya ditandatangani olehKepala Badan Kepegawaian Daerah(BKD) Hendro Suestono Suemali,SH,Msi;e Bahwa berdasarkan bukti surat fotocopy SK Bupati yang diperoleh dari SdrSUWANTAH, yang selanjutnya saksi juga memberitahukan kepada yangberminat mendaftar menjadi tenaga honorer daerah yang akan segera diangkatmenjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)Pemerintah Daerah KabupatenKediri tahun 2010 dapat mendaftar kepada saksi melalui 5 (

Kediritahun 2010 langsung memberitahukan kepada para korbannya kalau adalowongan calon tenaga kerja honorer daerah (Honda) yang akan segeradiangkat menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di PemerintahKabupaten Kediri tahun 2010 dengan syarat melengkapi berkas berupaFotocopy Ijasah, Pas foto 5 lembar berwama ukuran 4X6 dan focopy KTPserta Fotocopy Kartu Keluarga dan membayar sejumlah uang;Bahwa terdakwa juga menjanjikan kepada para korbannya bahwa apabilatidak diterima menjadi calon tenaga kerja

Kediri tidak melakukanpenerimaan CPNS melalui jalur Honorer Daerah (Honda);e Bahwa para korban yang direkrut dan dijanjikan oleh terdakwa untukdijadikan calon tenaga kerja honorer daerah yang akan segera diangkatmenjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di pemerintah kabupaten Kediritahun 2010, kenyataannya sampai sekarang tidak juga menjadi calon tenagakerja honorer daerah atau CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di pemerintahkabupaten Kediri dan uang yang telah disetor oleh para korbannya kepadaterdakwa

Kediri tahun 2010langsung memberitahukan kepada para korbannya kalau ada lowongan calontenaga kerja honorer daerah (Honda) yang akan segera diangkat menjadiCPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Pemerintah Kabupaten Kediri tahun2010, bagi yang berminat dapat mendaftar kepada terdakwa dengan syaratmelengkapi berkas berupa Fotocopy Ijasah, Pas foto 5 lembar berwamaukuran 4X6 dan focopy KTP serta Fotocopy Kartu Keluarga dan membayarsejumlah uang;Bahwa antara bulan Maret 2010 s/d Desember 2010 terdakwa

Negeri Sipil) di pemerintah kabupaten Kediritahun 2010, kenyataannya sampai sekarang tidak juga menjadi calon tenagakerja honorer daerah atau CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di pemerintahkabupaten Kediri dan uang yang telah disetor oleh para korbannya kepadaterdakwa semuanya tidak dikembalikan oleh terdakwa;e Bahwa foto copi Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kediri Nomor :188.45/223/418.32/2010 tertanggal 29 Maret 2010 tentang pengangkatanhonorer daerah (Honda) dengan pengangkatan tanggal

IPPT55 Bappeda tanggal 29 Januari 2014; (asli).14)2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 556.71/IPPT195Bappeda tanggal 2 April 2014 tentang Izin Penggunaan PemanfaatanTanah Pembangunan Hotel yang ditandatangani oleh Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor; (asli)15)1 (satu) lembar Regester Permohonan IPPT; (asli)16)1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor:831.45154 tahun 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri sipilMenjadi Pegawai Negeri Sipil

HARI SUTJAHJO, MEagar dananya disiapkan ;14.Bahwa benar Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkanSurat Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 831.45154 tahun 2008 tentangHalaman 149 dari 177Putusan No. 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintahan Kota Bogor atas nama TOTO SUPRIYADI ;15.Bahwa benar, jumlah uang yang diminta oleh saksi IR.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;2. Menerima Pemberian atau janji;3. (a) Dengan maksud supaya Pegawai negeri atau Penyelenggara Negaratersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya, (6) Karena atau berhubungan dengan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dlakukan dalamjabatannya;Ad. 1.

31 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud denganPegawai Negeri adalah meliputi :1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undangundang tentangKepegawaian;2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang HukumPidana;3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;Halaman 153 dari 177Putusan No. 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDG4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu

Keputusan Walikota Bogor Nomor: 831.45154 tahun2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I.

PUTUSANNomor 1560/Pdt.G/2018/PA.KrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai talak antara:PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), pendidikan D3, tempat kediaman di KabupatenProbolinggo, sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), pendidikan D3, tempat kediaman

dirumah Kos Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo KabupatenKediri, tidak memiliki/membawa KTP;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup,kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .Catatan Putusan Nomor 322/Pid.C/2020/PN Gpr hal 1 dari 2 halPengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalamperkara terdakwa VINA ELSA ERINTAMIA Binti KATAM, tersebut diatas ;Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Pegawai

Negeri SipilSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan suratsurat bukti lainnya;Mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa ;Memperhatikan barang bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa sertabarang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat terdakwasecara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dandijatuhi hukuman ;Mengingat pasal 10 ayat (3) jo

,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, danputusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nanik Nurhandajani, S.H., PaniteraPengganti dengan dihadiri Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Kediri selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;Panitera Pengganti, Hakim,Nanik Nurhandajani, SH. Guntur Pambudi Wijaya, S.H.,M.H.Catatan Putusan Nomor 322/Pid.C/2020/PN Gpr hal 2 dari 2 hal

PB Sudirman Kecamatan PareKabupaten Kediri;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup,kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalamperkara Terdakwa YASYFI QOLBA, tersebut diatas;Catatan Putusan Nomor 122/Pid.C/2021/PN Gpr hal 1 dari 2 halMembaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Pegawai Negeri SipilSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan suratsurat

Membebankan biaya kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal : 28 Januari 2021, olehkami Lila Sari, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H., Panitera Penggantidengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Kediri selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa

KepalaDesa di Kabupaten Brebes, kemudian pada awal Bulan Agustus 2010terdakwa menyampaikan ke Saksi SIROD, S.Ag apabila ada saudara ataukawan yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), ada pendaftaranCPNS di Kabupaten Ciamis, dan terdakwa mengaku punya kenalan orangnomor dua dan Bupati Ciamis sehingga dapat lebih mudah memasukkanorang menjadi CPNS, dan terdakwa juga menyampaikan ini kesempatanBahwa kemudian pada Tanggal 18 Agustus 2010 sekira Pukul 11.00 WIB.ketika Saksi SIROD bertemu dengan

Saksi IDI SUTIONO. bersama isterinya menemui terdakwadengan maksud untuk meyakinkan informasi penerimaan CPNS diKabupaten Ciamis, lalu Saksi IDI SUTIONO diberi penjelasan olehterdakwa yang sanggup untuk memasukkan Saksi YOGI NUR FAUZImenjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Ciamis denganpersaratan harus menyerahkan saratsarat lamaran dan adanya biaya Rp.65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) tanpa melalui tes, dan setiapcalon peserta diwajibkan untuk membayar setengahnya dulu.

KepalaDesa di Kabupaten Brebes, kemudian pada awal Bulan Agustus 2010terdakwa menyampaikan ke Saksi SIROD, S.Ag apabila ada saudara ataukawan yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), ada pendaftaranCPNS di Kabupaten Ciamis, dan terdakwa mengaku punya kenalan orangnomor dua dari Bupati Ciamis sehingga dapat lebih mudah memasukkanorang menjadi CPNS, dan terdakwa juga menyamapaikan ini kesempatanBahwa kemudian pada Tanggal 18 Agustus 2010 sekira Pukul 11.00 WIB.ketika Saksi SIROD bertemu dengan

Saksi IDI SUTIONO. bersama isterinya menemui terdakwadengan maksud untuk meyakinkan informasi penerimaan CPNS diKabupaten Ciamis, lalu Saksi IDI SUTIONO diberi penjelasan olehterdakwa yang sanggup untuk memasukkan Saksi YOGI NUR FAUZImenjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Ciamis denganpersarataan harus menyerahkan saratsarat lamaran dan adanya biaya Rp.65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) tanpa melalui tes, dan setiapcalon peserta diwajibkan untuk membayar dulu, terdakwa yangmeyakinkan

Negeri Sipil Guru SekolahMenengah Kejuruan, lulusan Pasca Sarjana yang seharusnya menjadicontoh tauladan terhadap masyarakat, dapat menjaga nama baik negarakhususnya dalam proses perekrutan Pegawai Negeri Sipil, sehinggatidak seharusnya Terdakwa mencari keuntungan dengan dalihmembantu untuk menjadikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;e Bahwa sikap Terdakwa selama persidangan yang terlihat seolaholahhendak menyelesaikan dan menyanggupi mengembalikan uang parakorban dijadikan alasan pembenar dari Terdakwa