Bahwa pendirian dan kebijakan Direktur Jenderal Pajak dalampengenaan PPN atas kegiatan terpadu (integrated) tertuangdalam KMK575 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UUPPN, yang didalamnya juga mengatur mengenai pelaksanaanPasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B UU PPN;Bahwa KMK575 tidak pernah diuji Mahkamah Agung, namunPeraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010 sebagaipengganti KMK575 yang muatannya sama dengan KMK575secara kaidah dan norma sudah dilakukan uji materi keMahkamah Agung dan dalam hal

ini keputusan MahkamahAgung memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding);Bahwa dengan demikian secara yuridis kebijakan tersebut telahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 179/B /PK/PJK/2017kemudian secara materi dalam proses pemeriksaan diungkapbahwa Pajak Masukan yang dikoreksi oleh PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) adalah terkait denganperolehan barang antara lain berupa pupuk yang dipergunakandi unit perkebunan

Penyerahan Yang TidakTerutang Pajak (selanjutnya disebut PMK78) pada intinyamemutuskan bahwa norma atau kaidah di dalam PMK78 tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang lebih tinggi (UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009);Bahwa norma atau kaidah yang diatur dalam PMK78 sebagaipelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009pada prinsipnya sama dengan norma atau kaidah dalam KMK575sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 18tahun 2000;Bahwa dengan demikian kebijakan

Dan Asas Akuntabilitas;Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di dalam BAB Il pada Pasal 2menegaskan Penyelenggara kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkanpada asas:Kepastian hukum;Profesionalitas;Proporsionalitas;Keterpaduan;Delegasi;Netralitas;Akuntabilitas;Efenktif dan efiesien;Keterbukaan;Nondiskriminatif;Persatuan dan kesatuan;Keadilan dan kesejahteraan;danm. n.KesejahteraanBahwa merujuk pada Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia No.28TATOO

Indonesia No.11 Tahun 2017 dan berakibat hilangnya hakhak kepegawaian Penggugat;Bahwa oleh karena tidak ada usulan Pyb kepada PPK dalam prosespenerbitan Objek Sengketa, maka tidak dapat dihitung hari kerja prosespenetapan Objek Sengketa hal ini nyatanyata bertentangan dengan Pasal266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017;Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di dalam BAB Il pada Pasal 2menegaskan Penyelenggara kebijakan

2010, tanggal 22 Maret 2010 ;Foto kopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNo. 0004/KV/V1/21213/KEP/2008, tanggal 6 Oktober 2008 ;Foto kopi Surat dari Badan Kepegawaian Daerah No. 822.456/BKD/2018, tanggal 2 Januari 2018, Perihal : Kenaikan Gaji ;Foto kopi Keputusan Depsrtemen Pendidikan dan Kebudayaan No: 32277/A2/KP/1998, tanggal 17 Pebruari 1998 ;Foto kopi Piagam Penghargaan Lembaga Penjamin MutuPendidikan Sumatera Utara No. 22379/C21/LL/2004 ;Foto kopi Piagam Penghargaan Lembaga Kebijakan

Ketidaktepatan waktupembayaran sangat merugikan Para Penggugat karena sebagai orangyang telah purna bhakti/jjabatan maka uang pesangon/purna bakti sangatdiharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupunkeluarganya.Perubahan kebijakan PT Tourisindo yang mengakibatkan berkurangnyajumlah hakhak Para Penggugat dengan alasan sesuai dengankemampuan perusahaan merupakan kebijakan yang tidak jelas dantidak terukur, dan dengan demikian kebijakan tersebut tidakHalaman 11 Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2018

Asas Kepastian HukumBahwa Tergugat telah mempertimbangkan asas kepastianhukum dimana Tergugat mengutamakan landasan ketentuanperaturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahanyang telah diuraikan secara kongkrit dalam jawaban Tergugat.b.

ahlimelihat ada yang salah dalam norma UU ASN khususnya pasal 87 ayat (4)huruf b tetapi kurang lengkap, dia kondisional artinya ditambahkan frasamisalnya apabila hakim tipikor memberikan hukuman tambahan pencabutanhak untuk menjadi PNS; 222 2n eneBahwa putusan yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (4) huruf b yaitu apabilayang dirujuk dalam kasus ini putusan tipikor maka harus mengikuti, kecualimerujuk putusan lain lagi; Bahwa yang dilakukan Bupati bukan diskresi, tetapi beleidsregal atauperaturan kebijakan

Yang menjadirujukan kita sebagai orientasi tujuan akhir dari kebijakan hukum adalah nilaiHalaman 30 dari 44 Halaman Putusan No. 95/G/2019/PTUNKPGnilai knususnya nilai kKeadilan. UU hanya pedoman untuk mencapai keadilanitu. Kapan diterapbkan asas? Bukan hanya soal kekosongan hukum, yaituapabila terjadi problem, yang paling mudah mengikuti yurisprudensi, yanglebih sedikit membutuhkan pemikiran adalah penerapannya menjabarkan asasyang lebih tinggi. Peradilan TUN membuka dua kemungkinan itu.

umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen vanbehoorlijk bestuur / the general principles of good administration), khususnya azaskepastian hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 1 UndangundangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mengatur bahwa "yang dimaksuddengan 'asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilandalam setiap kebijakan

PP 28/2005 merupakan ketentuan yang memaksa yangmenurut hukum administrasi negara bersifat limitatif atau tidak dimungkinkanadanya kebijakan diskresi; 3 Bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama pada perkara tagihan BHPIPSFR untuk Tahun Pertama sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor: 49/G/2011/PTUN.JKT tanggal 14 Juni 2011, serta Penetapan Penundaan Nomor : 49/G/2011/PTUN.JKT tanggal 14 Juni 2011 adalah terhadap Keputusan TUN yangberbeda dengan Objek Sengketa sehingga tidak dapat mengecualikan kewajibanTergugat

Perlu menjadi perhatianMajelis sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tindakan Tergugatmerupakan pelaksanaan dari kewajiban hukum di bidang keuangan negarayang tidak memberikan ruang bagi dilakukannya diskresi atau kebijakan ;5.

memenuhi kewajibannya karena kondisiperekonomian yang lesu dan posisi Penggugat berada di Negara Australia;Bahwa Tergugat pada tanggal 14 Mei 2019, mengirimkan surat Peringatanlll/Terakhir kepada Penggugat, yang menegaskan agar Penggugat melunasiselurun tunggakan kreditnya paling lambat tanggal 22 Mei 2019, danterhadap surat Peringatan Ill/terakhir ini pun Penggugat tidak mampumemenuhinya;Bahwa sejak adanya pandemi covid19, Penggugat berada di NegaraAustralia, dan kesulitan kembali ke Indonesia karena kebijakan

nilai jaminan danmenetapkan harga limit lelang sebesar Rp. 12.370.000.000, (duabelas milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);31.Bahwa Tergugat secara melawan hukum menetapkan berlakunya bungadan denda setiap hari/oulan yang diketahui pada tanggal 13 April 2021, totalkewajiban Penggugat menjadi Rp. 13.882.261.775,04 (tiga belas milyardelapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuhratus tujuh puluh lima koma nol empat);32.Bahwa secara nyata dan formil, Tergugat menetapkan kebijakan

ataskebijakan/perbuatan hukum Tergugat yang telah melakukan lelang jaminankredit secara melawan hak dengan menurunkan nilai limit lelang jaminanmilik Penggugat secara sepihak dan tanpa sepersetujuan Penggugat (Secaramelawan hukum), yang merupakan bentuk perbuatan curang yangmerugikan hak dan kepentingan Penggugat, oleh karenanya sangatberalasan menurut hukum bila perbuatan Tergugat tersebut dinyatakansebagai perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan batal dan tidakberkekuatan hukum;34.Bahwa kebijakan

Januari 2013 yang diangkat berdasarkan KeputusanBupati Madiun Nomor 1 tahun 2003 tanggal 2 Januari 2003 tentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan pengesahan Kepala Desa diHal 2 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPkK/2015/PT.SBY.Kabupaten Madiun yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Madiunnomor 323 tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Masa jabatanKepala Desa di kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, mempunyaitugas pokok dan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desaberdasarkan kebijakan

selama satu periode sejak 2 Januari 2003 sampaidengan 2 Januari 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan BupatiMadiun Nomor 1 tahun 2003 tanggal 2 januari 2003 tentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan pengesahan Kepala Desa diKabupaten Madiun yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Madiunnomor 323 tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Masa jabatanKepala Desa di kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, mempunyaitugas pokok dan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desaberdasarkan kebijakan

Madiun selama satu periode sejak 2 Januari 2003 sampaidengan 2 Januari 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan BupatiMadiun tahun 2003Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan pengesahan Kepala Desa diNomor 1 tanggal 2 januari 2003 tentangKabupaten Madiun yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Madiunnomor 323 tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Masa jabatanKepala Desa di kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, mempunyaitugas pokok dan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desaberdasarkan kebijakan

danTermohon juga mempunyai financial advisor/Penasehat Keuanganyang telah menghitung kemampuan bayar Termohon kepada ParaPemohon yaitu sebanyak 12 Termin yang mana pelaksanaanpembayarannya dilakukan setiap 2 bulan sekali, sehingga apabilaTermohon mendasarkan penundaan pembayaran termin ke 5 tersebutdikarenakan Pandemi Covid 19 dan Termohon terhalang melakukanpembayaran karena Perbankan tidak beroperasional dikarenakanadanya Penarikan uang/rush money besarbesaran sehingga BankIndonesia mengambil kebijakan

jugamempunyai financial advisor/Penasehat Keuangan yang telahmenghitung kemampuan bayar Termohon kepada Para Pemohonvant Ssebanyak 12 Termin yang mana pelaksanaan pembayarannya dilakukan setiap 2 bulan sekali, sehingga apabila mendasarkanPe of a (ma pembayaran termin ke 5 tersebut dikarenakan Pandemiyf BovidA Porhenken tidak beroperasional dikarenakan adanya Penarikang dan Termohon terhalang melakukan pembayaran karenaYe, aanigaugh money besarbesaran sehingga Bank IndonesiaSy he on gt 2SS cn,4mbil kebijakan

M/3/HK.04/III72020 tentang PerlindunganPekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahandan Penanggulangan Covid19, Termohon harus menghentikan seluruhaktifitas perkantoran demi mencegah mewabahnya virus Covid19, faktatersebut juga membuktikan Keadaan Kahar terkait Covid19 sebagaiPandemi yang mengakibatkan perubahan peraturan Perundangundangan dan perubahan kebijakan Pemerintah.PB Bahwa ebih lanjut sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Khususaril sh Z Ibuketa Jakarta Nomor 361 Tahun

Bahwa pada tanggal 16 dan 17 Januari 2009 Tergugat melukan aksi balasan terhadap ParaPenggugat yang melakukan aksi mogok kerja dengan mengeluarkan kebijakan sanksiskorsing. Tindakan balasan tersebut mengakibatkan seluruh pengurus / pimpinan SBKIKEF sudah tidak bisa lagi menjalankan kegiatan organisasi Serikat Buruh di lingkungana.13.pabrik / perusahaan.

Atas kebijakan tersebut SB KIKEF melalui surat dengan nomorsurat :066/PTP.SBKIKEF/MI/Bks/I/2009 tertanggal 23 Januari 2009meminta penjelasan kepada Tergugat atas tindakan balasan yang dilakukan tetapi Tergugattetap dengan sikap buruknya tidak mau menjawab surat tersebut ;Bahwa selain meminta penjelasan atas tindakan tergugat melakukan balasan terhadap mogokPara Penggugat yang sah, pengurus SB KIKEF PT.

Bahwa, pada tanggal 16 dan 17 Januari 2009,Tergugat mengeluarkan sanksi skorsing kepadaPara Penggugat ;e Bahwa, pada tanggal 04 Februari 2009 Tergugat mengeluarkan kebijakan PHK sepihakkepada Sdr. Margono dan kepada Sdr.

PerguruanTinggi dan Ilmu Pengetahuan, Nomor 014/dar.tahun 1965 tertanggal 19Oktober 1965), dimana keberadaan Penggugat sebagaimana akandiuraikan di bawah ini:(1)(2)(3)Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor0281/U/1979, tanggal 31 Desember 1979, Tentang : PenyerahanPembinaan Dan Pengelolaan Universitas Trisakti Kepada YayasanTrisakti yang diktumnya antara lain:MenetapkanPertama : Menyerahkan pembinaan dan pengelolaanUniversitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti;Kedua : Mengesahkan segala kebijakan

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor0281/U/1979, tanggal 31 Desember 1979, tentang PenyerahanPembinaan Dan Pengelolaan Universitas Trisakti Kepada YayasanTrisakti, yang diktumnya antara lain:MenetapkanPertama : Menyerahkan pembinaan dan pengelolaanUniversitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti.Kedua : Mengesahkan segala kebijakan yang telahdiambil Yayasan Trisakti dalam membina danmengelola Universitas Trisakti sejak tanggal2/ Januari 1966 sampai dengan berlakunyaKeputusan ini.Ketiga

Putusan Nomor 25 PK/TUN/2017berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria maupun peraturanperundangundangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan,penguasaan dan pemilikan tanah, pengurus hakhak tanah,pengukuran dan pendaftaran tanah dan lainlain yang berkaitandengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yangditetapkan oleh Presiden;Serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 19 UU PokokAgraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria Jo. P.P.

puluh duamiliar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan bunga sebesar0,6% serta dengan jaminan berupa sebuah bilyet Bank Century Tbk CabangKantor Pusat Operasional sebesar USD7,000,000.00 (tujuh juta DollarAmerika) nomor VB.028958 atas nama Animablu Indonesia ;Bahwa kemudian Formulir Persetujuan Kredit (FPK) Nomor 314A/BKAP/AI/KPO/IX/08 tertanggal 8 September 2008 dan FPK Nomor 317/TKAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 5 November 2008 walaupun tanpa kelengkapanyang benar sebagaimana diatur dalam Kebijakan

No. 2179 K/Pid.Sus/2015Account Officer, LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan KPO SenayanPT Bank Century, Tbk, ARGA TIRTA KIRANA selaku Kepala Divisi Legal PTBank Century Tbk ;Bahwa Ketentuan yang mengatur proses pemberian fasilitas Kredit yangberlaku di PT Bank Century, Tbk adalah Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT Bank Century, Tbk tahun 2005yaitu antara lain mengatur proses dan prosedur pemberian fasilitas kredit,sebagai berikut :a)b)f)g)h)j)k)Pemohon mengajukan

Fotokopi yang dilegalisir Internal Memo Nomor 085/IM/D/II/08 perihalBatas Wewenang Memutus Kredit (BWMk) tanggal 27 Februari 2008310.Fotokopi yang dilegalisir Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) danPedoman Pemberian Kredit (PPK) PT Bank Century, Tbk Tahun2005;Tetap terlampir dalam berkas perkara.4.

Karena semua keputusan dan kebijakan hanya dapatdilakukan/diambil oleh Kepala Cabang Bank Century Senayan ;e Jaminan kredit berupa Deposito dengan jangka waktu satu tahunUSD5,500,000.00 dan USD7,000,000.00. Jaminan depositonya sudahada dan sudah ditandatangani oleh LINDA WANGSADINATA. danMarlina Agung sebelum proses permohonan kredit dibuat oleh PemohonKasasi/Terdakwa II sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa II menjalankanperintah atasannya (Sdri.

Fotokopi yang dilegalisir Internal Memo Nomor 085/IM/D/II/08 perihalBatas Wewenang Memutus Kredit (BWMk) tanggal 27 Februari 2008;10.Fotokopi yang dilegalisir Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) danPedoman Pemberian Kredit (PPK) PT Bank Century, Tbk Tahun2005;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

Sedangkan pungutan sumbangar/ kontribusi dari orangtua sisiwatelah mendapat legalisasi izin dari Kadinas Pendidikan Kota Banjarbaru.Semua kebijakan PSB Non on line atas keputusan Kepala DinasPendidikan Kota Banjarbaru, dan ada 21 siswa titipan Kadinas (DRS.FIRDAUS HAZAIRIN) maupun Kabid Dikmen (DRS. H.M.

MUHAMMAD AMIN, MM menyarankan agar Terdakwamengambil kebijakan bersama Komite Sekolah untuk membukamaksimal 2 ruang baru dan segala fasilitas belajar mengajar agardibicarakan dengan orang tua calon siswa, kemudian saksi Drs.

MUHAMMAD AMIN,MM tentang kebijakan SMAN 2 Banjarbaru yang memungut Rp. 5.000.000,terhadap calon siswa baru diluar kuota. Lalu saksi perintahkan saksi Drs.MUHAMMAD AMIN, MM untuk memanggil Terdakwa Drs. H. KHAIRILANWAR, M.Pd pada hari itu juga agar menghadap saksi. Lalu pada soreharinya sekitar jam 15.00 Wita, Terdakwa Drs. H. KHAIRIL ANWAR, M.Pdmenghadap saksi dan melaporkan perihal hasil rapat dengan komitetermasuk kebijakan melakukan pungutan Rp. 5.000.000, ;Bahwa benar saat Terdakwa Drs. H.

MUHAMMAD AMIN, MM menyarankan agar Terdakwamengambil kebijakan bersama Komite Sekolah untuk membukamaksimal 2 ruang baru dan segala fasilitas belajar mengajar agarhalaman 182 dari 203 halaman.dibicarakan dengan orang tua calon siswa, kemudian saksi Drs.

kesamaan perlakuan yang menciptakan keadilan;bahwa mengingat halhal tersebut di atas dan mengingat bahwapokok pikiran dalam Undangundang Pajak Pertambahan Nilai danMemori Penjelasan Pasal 16B Undangundang PajakPertambahan Nilai menghendaki keadilan pembebanan pajak dandiberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadapHalaman 41 dari 49 Halaman Putusan Nomor 831 /B/PK/PJK/2015 semua Wajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama,bahwa pendirian dan kebijakan

Norma atau kaidah didalam PMK78/PMK.03/2010 sebagai pelaksana Pasal 9 ayat (6)UU PPN pada prinsipnya sama dengan norma atau kaidahdalam Ketentuan Menteri Keuangan nomor 575/KMK.04/2000sebagai pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (6) UU PPN;Dengan demikian secara yuridis kebijakan tersebut telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku, kemudiansecara materi dalam proses pemeriksaan diungkap bahwa PajakMasukan yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) adalah terkait dengan

Selanjutnya,kebijakan Terbanding dalam pengenaan implementasi atas pengenaan PPNterhadap kegiatan terpadu integrated) tertuang dalam keputusan MenteriKeuangan Nomor 575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6)UU PPN yang didalamnya mengatur implementasi Pasal 9 ayat (5) danPasal 16B UU PPN yang telah diperkuat konstelasi hukumnya melaluikaidah dan norma hukumnya sebagai pengganti dari keputusan MenteriKeuangan Nomor 575/KMK.04/200.0 menjadi Peraturan Menteri KeuanganNomor 78/PMK.03/2010 yang

telah dilakukan judicial review, dimana dalamPutusan Uji Materi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 57 P/HUM/2010 tanggal 18 Januari 2011, yang dalam amarnya telahmenolak Pemohon HUM sehingga memenangkan Terbanding (DUP).Sejalan dengan kebijakan tersebut yang didalilkan juga oleh PemohonPeninjauan Kembali dalam Putusan Perkara Permohonan Hak Uji MateriNomor 70 P/HUM/2014 tanggal 25 Februari 2014, yang amar putusannyamengabulkan permohonan HUM Kamar Dagang Indonesia dan dalamperkara

Bahwa selanjutnya, dalam Buku Il Pedoman Teknis Peradilan MahkamahAgung 2009, mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumenini sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentinganorang banyak sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat mengubahatau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatuaturan perundangundangan, BUKAN untuk kepentingan individualsuatu pihak i.c. Penggugat sebagaimana dalam perkara a quo.4.

*Menimbang, bahve sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapatmerubah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifatumum atau suatu aturan peraturan perundangundangan.

jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan3. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.Pasal8:Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:1. menetapkan peraturan pelaksanaan UndangUndang ini;2. menetapkan peraturan perundangundangan di sektor jasakeuangan;3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasakeuangan;5. menetapkan kebijakan

penetapan pengelolastatuter pada Lembaga Jasa Keuangan;Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 19/Pdt.G/2016/PN.Tlg8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, sertamengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dankewajiban; dan9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksisesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan disektor jasa kKeuangan.Pasal 9:Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:1.menetapkan kebijakan

Mengingatkan Pihak Rektorat, para pengambil kebijakan di UPBsesuai dengan tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupanbangsa, serta lebih memperhatikan hakhak mahasiswa,meningkatkan mutu (kualitas lulusan) harus memiliki kKompetensiyang terukur, dan setiap aturanaturan harus sesuai denganketentuan, harus ada reformasi birokrasi, struktur yang jelas, harusada perubahan setelah kegiatan ini berdasarkan kritik dan sarandari seluruh mahasiswa, pihak rektorat harus peka dan janganHalaman 8 dari 84 halaman

TonyWangdra yang menginginkan perubahan di UPB hanya oknumHalaman 13 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUNTPImahasiswa (hal ini sangat tidak mencerminkan seorang dosen yangseharusnya memberi motivasi dan menjadi contoh bagimahasiswanya justru berlaku sebaliknya memberikan pernyataansikap memilih mahasiswa atau dosen).Halhal yangdisebutkan di atas yang menjadi alasan PENGGUGAT(termasuk pengurus BEM juga) meninggalkan pertemuan karena semuapengambil kebijakan di UPB ngawur dan tidak paham tentang

Bahwa Pihak rektorat (tergugat) sudah menjalankan kebijakan sesuaidengan ketentuan yang berlaku namun tidak menutup diri untuk kritikdan saran baik dari mahasiswa maupun dosen.

, dosen sebagai pelengkappenderita.Dosen melakukan bhakti sosial bagian dari Tridharma perguruantinggi. kampus tidak memberikan apaapa dan Dosenmendapatkan uang dari kampus setelah memberikan laporankegiatan tersebut.Halaman 49 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUNTPI5)1)7)Keprihatinan seorang mahasiswa (tidak ditulis namanya) mengalamioperasi saat ujian berlangsung, lalu membayar ujian susulan, pdsaat ujian susulan mahasiswa tersebut komplikasi dan harusdioperasi ulang, meminta dispensasi (kebijakan

Bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan MahkamahAgung 2009, mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen inisebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentingan orangbanyak sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat merubah ataumemperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturanperundangundangan, BUKAN untuk kepentingan individual suatu pihak ic.Penggugat IT;4.

Menimbang, bahwa sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapatmerubah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umumatau suatu aturan peraturan perundangundangan.""

risiko; (2) tata kelola bank; (3) prinsipmengenai nasabah dan anti pencucian uang; dan (4) pencegahanpembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; danpemeriksaan bank.Pasal 8 :Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalamPasal 6, OJK mempunyai wewenang:a menetapkan peraturan pelaksanaan UndangUndang ini;bmenetapkan peraturan perundangundangan di sector jasakeuangan;menetapkan peraturan dan keputusan OJK;menetapkan peraturan mengenal pengawasan di sektor jasakeuangan;menetapkan kebijakan

Jasa Keuangan dan pihak tertentu;menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapanpengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, sertamengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dankewajiban; dani menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksisesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektorjasa keuangan.Pasal 9 :Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 6, OJK mempunyai wewenang:a.Bi.menetapkan kebijakan

Bertentangan dengan Asasasas Kepastian Hukumyang adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakanlandasan peraturan Perundangundangan, kepatutan dan keadilandalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, maka dalam halmengeluarkan keputusannya harus tidak boleh bertentangan denganperaturan perundanganundangan, kepatutan dan jugakeadilan;Halaman 23 dari Halaman 71 Putusan Nomor :109/G/2015/PTUNBDG23 712.

Danau Toba Hotel (sekarang) (in casuPenggugat), maka dalam hal ini bertentangan dengan AsasasasUmum Pemerintahan yang Baik terkait asas bertindak cermat(Principle of Carefulness), yang mensyaratkan agar pemerintahsebelum membuat kebijakan publik meneliti semua fakta yangrelevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya.

Dalam hal ini Tergugat (in casu KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Bogor) tidak cermat dalam melakukanatau menerapkan kewenangannya dalam hal mengeluarkan suratkeputusan yang menjadi objeksengketa;Bertentangan dengan Asas Keadilan dan Kewajaran (principle ofreasonableness of prohibition of arbitariness), bahwasanyapenyelenggara tidak boleh membuat kebijakan yang sewenangwenang, karena kebijakan demikian itu dapat menimbulkan kerugianbagi masyarakat, asas ini menuntut adanya suatu tindakan yangproporsional

Anggapan ilmu hukum ini diterima dalam yurisprudensi Hoge Raadtahun 1919.Bahwa Yurisprudensi Hoge Raad Tahun 1919 tersebut, hingga sekarangmenjadi pedoman pengertian perbuatan melawan hukum dalam pasal13865 KUH Perdata, bukan saja terhadap perbuatan yang bertentangandengan undangundang, tetapi juga bertentangan dengan kaedah normasosial dan normanorma yang lain;Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugatadalah membuat kebijakan tidak memberikan ganti rugi kepada ParaPeatani Usaha

Kabupaten Kulon Progo telah menindaklanjutidengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil tahun 2014 2034 (merupakan pelengkap dari Peraturan DaerahPemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012) yang terdapatpada Pasal 6 yang berbunyi RZWP3K Kabupaten berkedudukan :Halaman 23 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 159/PDT.G/2016/PN Wata. melengkapi RTIRW Kabupaten ; dan b. bersama dengan RIRWKabupaten sebagai instrumen kebijakan

Bukan saja terhadap perbuatan yang bertentangandengan undangundang, tetapi juga bertentangan dengan kaedahnorma sosial dan normanorma yang lain dan perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh para Tergugat adalah kebijakan tidakmemberikan ganti rugi Kepada para petani usaha Tambak antara lainterhadap diri Penggugat, dengan alasan adanya pendapat Hukum(Legal Opinion) dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, yang notabenePihak Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tidak mempunyai kewenanganmencampuri proses Pelaksanaan

pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepadanegara atau pemerintah, meliputi lembaga/Badan Negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha MilikNegara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untukmenyelamatkan, memulihkan kekayaan negara menegakkankewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayananhukum kepada masyarakat.Bahwa Pendapat Hukum (Legal Opinion/ LO) merupakanmasukan dan pendapat yang menjadi bahan referensi tambahan bagi sipemohon LO dalam mengambil suatu kebijakan

sedangkan perubahan nama, tempat dantanggal lahir Pemohon dan Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah itu sendiritidak mengurangi isi keautentikan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agarmemberikan kemudahan bagi para Pemohon tersebut juga tentunya harusberorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi para Pemohon sebagaimanamaksud kaidah fiqhiyyah:ss IL bogio 3 sy cols ploy 94Artinya : kebijakan

mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan