Bank Indonesia telah mengeluarkanserangkaian kebijakan yang secara langsung ataupun tidak langsungmendukung penerapan Good Corporate Governance bagi duniaperbankan, dan seharusnya TERGUGAT menerapkan azas tersebut diataskepada para nasabahnya termasuk PENGGUGAT.Bahwa jaminan sebagai tersebut yang masih dalam proses balik nama atasPENGGUGAT yang hal itu sudah disampaikan kepada TERGUGAT akantetapi kredit PENGGUGAT tetap dicairkan sejumlah Rp. 1.950.000.000,(satu milyar sembilan ratus lima puluh juta

Termohon cenderung ingin lebihmendominasi dalam pengambilan kebijakan dalam rumah tangga.5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antaraPemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih 24 April 2020,antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak adahubungan seperti layaknya suami istri lagi, yang meninggalkan tempatkediaman bersama adalah Termohon;6.

Inisiatifpemerintah daerah adalah mengusulkan rencana pinjaman daerah kepadaDPRD dan Pemerintah Pusat, setelah usulan rencana pinjaman tersebutmendapat persetujuan dari DPRD dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah.Dengan demikian Pinjaman Daerah merupakan kebijakan daerah yang harusmendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat dan DPRD, dan pelaksanaanyamengikuti mekanisme APBD 52 2222 nnn on neon nnn ne enone.

ditingkat pusatmaupun didaerah;Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha MilikDaerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yangmenyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan negara; Menimbang, bahwa yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusunsebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkanpada kebijakan

penyampaianatau. pelaksanaan PERJANJIAN ini, tidak melanggar suatupembatasan oleh hukum ataupun suatu perjanjian yangmengikatnya.PERJANJIAN ini dan semua dokumen terkait lainnya adalah sahdan mengikat serta seluruh syarat dan ketentuan yang termaktubdidalamnya dapat dilaksanakan dan berlaku menurut hukum.Semua tindakan PARA PIHAK dalam PERJANJIAN ini sehubungandengan dan berdasarkan PERJANJIAN ini dan semua dokumenterkait tersebut tidak bertentangan ataupun melanggar peraturanperundanganundangan, kebijakan

Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:Cllweal) la le atte suldall 52Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Lijnal alaYf) (gle Ae ji) Lagi AatanallyArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harusdiimbangi dengan kemaslahatan.11Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A UndangUndangNomor

anak) kurang cukup umur untukmenikah, namun menurut majelis hakim, calon isteri sudah siap secara mentalkarena sangat ingin untuk segera menikah, apabila perkawinan di tunda justruakan menimbulkan halhal yg dilarang agama dan etika di masyarakatsetempat;Menimbang bahwa dengan uraian tersebut maka alasan permohonan parapemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1Tahun 1974, maka Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam kitab Al Asbahwa al Nadzoir : 128 yang artinya : Kebijakan

Menentukan kebijakan operasional LPD ; danf. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan ;Ayat (2) Kepala dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah danbertanggung jawab kepada paruman desa melalui Ketua KetuaPengawas ; Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 tahun2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga PerkreditanDesa disebutkan :Ketua Ketua Pengawas mempunyai tugas :a. Mengawasi pengelolaan LPD ;b. Memberikan petunjuk kepada pengurus ;c.

Menentukan kebijakan operasional LPD dan ;6.

Menentukan kebijakan operasional LPD ; danf. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan ;Ayat (2) Kepala dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah danbertanggung jawab kepada paruman desa melalui Ketua KetuaPengawas ;Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 tahun2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga PerkreditanDesa disebutkan :Ketua Ketua Pengawas mempunyai tugas :a. Mengawasi pengelolaan LPD ;b. Memberikan petunjuk kepada pengurus ;c.

Kepala LPD menentukan kebijakan operasonal LPD.7. Kepala LPD menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Bahwa benar terdakwa Made Rijasa menjabat sebagai badan KetuaKetua Pengawas LPD Selat sekaligus Bendesa Desa Pekraman Selat.Halaman 65 dari 146 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2019../PN.Dps.Y Bahwa dalam tahun 2013 saksi selaku kepala LPD Selat pernahmengajukan pinjaman dana UEP dari pengelola UEP Kecamatan Susut.

No. 217 PK/Pid.Sus/2016mengenai uraian tugas disebutkan :(1)1.2.Ketua Umum :Merupakan kekuasaan tertinggi dalam pimpinan Pengurus FPTMerumuskan kebijakan terhadap pembinaan dan pengembangankegiatan panjat tebing sesuai amanat Musyawarah dan Rapat KerjaFPTIBertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusanMusyawarah, Rapat Kerja dan Program Kerja dapat dilaksanakan dandipenuhi dengan baik oleh pengurus FPTIBertindak keluar dan ke dalam atas nama FPTIMelaksanakan tugas dan tanggung jawab lain

kepadamusyawarah FPTIBahwa demikian pula dalam Pasal 6 Adendum Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga Federasi Panjat Tebing Indonesia (AD/ART FPTI)disebutkan :(1)(2)(4)(5)Pengurus FPTI menerapkan "One Gate Policy dalam pengertiankebijakan yang dikeluarkan berasal hanya dari Ketua Umum atauKetua Harian.Kebijakan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum maupun Ketua Harianwajib mendapat dukungan dan diamankan oleh dan dari anggotapengurus.Kebijakan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum atau Ketua Harianmerupakan kebijakan

yang berasal dari masukan dan pertimbanganKetuaketua Bidang, Ketuaketua Komisi maupun narasumber yangdianggap perlu.Ketua Umum dan Ketua Harian bertanggung jawab secara fungsiterhadap kebijakan yang dikeluarkan.Ketua Umum dan Ketua Harian secara bersama maupun secaraterpisah diijinkan memberi mandat dalam bentuk Surat Keputusan (Sk)kepada KetuaKetua Bidang maupun Komisi atau Ketua PanitiaPerlaksana untuk mengeluarkan kebijakan yang memiliki batas waktu.Kebijakan yang dikeluarkan dan kemudian menimbulkan

RIZA KURNIAWAN, SE, selakuKetua Umum diganti menjadi lik Suryati Azizah selaku Ketua Harian.Bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) addendumFPT yang menyebutkan bahwa Ketua Umum dan Ketua Harianbertanggung jawab secara fungsi terhadap' kebijakan yangdikeluarkan, maka apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa M.

IIK SURYATI AZIZAH selakuSEKRETARIS Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jawa Tengah.Bahwa dalam struktur organisasi Federasi Triathlon Indonesia (FTI)kedudukan Pelindung/Penasihat adalah bukan penentu kebijakan danpelaksana kebijakan, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mendikteatau memerintah jajaran pimpinan pengurus daerah FTI Jawa Tengah.Tugas Pelindung/Penasihat hanyalah memberikan sumbang sarankepada Pengurus manakala diperlukan ataupun diminta.Bahwa dalam perkara in casu kapasitas Pemohon

SOLEMAN SAGISOLO, S.Sos, M.Si selakuPengguna Anggaran dan saksi SIMON H.E.FOFIED selaku bendaharapengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat yang mengelolapengeluaran anggaran dan dana kegiatan tersebut dapat dicairkan oleh saksiSIMON H.E.FOFIED atas kebijakan terdakwa yang menerangkan bahwa apabilaterdakwa tidak berada ditempat dan kegiatan sudah harus dilaksanakan segeramaka dana tersebut dapat dicairkan hanya dengan tanda tangan bendaharapengeluaran dan apabila terdakwa sudah kembali baru

FOFIED berkomunikasi secara lisan dengan terdakwa dengan alasananggota DPRD memerlukan dana sehingga diambil kebijakan pencairanmendahului kelengkapan bukti formal di lembar cek yang seharusnyaditandatangani oleh terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Asmat dansaksi SIMON H. E.

CB 826487 tanggal 03 November 2011 senilai Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah).yang mana cek tersebut dibawa oleh staf Sekretariat DPRD KabupatenAsmat yang menyampaikan alasan terdakwa selaku Sekretaris DPRDKabupaten Asmat tidak berada ditempat karena ada keluar daerah dan tidakbisa dihubungi sedangkan anggota DPRD Kabupaten Asmat memerlukandana, sehingga diambil kebijakan oleh Saksi ELISA KAMBU, S.Sos selakuSekretaris Daerah Kabupaten Asmat sebagai Pejabat Pengelola KeuanganDaerah (PPKD) yang

masing Kepala SKPDdan Bendaharanya.b) Ada pengecualian untuk hal hal yang bersifat penting bagi pencairan danaSKPD bahwa jika Kepala SKPD sedang dinas luar maka sepanjang adaperintah dari kKepala SKPD melalui telepon yang meminta tolong sekembalinyadari dinas luar akan menandatangani cek tersebut.c) Bahwa pencairan yang dilaksanakan dengan hanya 1 (satu) tanda tanganoleh Bendahara sedangkan Kepala SKPD menyusul (setelah tiba dari dinasluar), adalah murni untuk pelayanan khusus SKPD dan di luar Kebijakan

Syafiin, SH, MH, NRP : 62100238 Pamen Yanma Polri(Penugasan pada Setmil) dimutasikan sebagai Analis Kebijakan MadyaBidang Hukum Divkum Polri."

Dan harus segera melapor dalam jangka waktu14 hari.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat lyang tertuang dalam SuratTelegram a quo, jabatan dan golongan pangkat Penggugat diturunkansebanyak 5 tingkat, yaitu. dari golongan eselom lama Il.amenjadi golonganeselon Il.63 dengan jabatan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang HukumDivkum Polri.Tingkatan kepangkatan eselon II adalah meliputi eselonil.a, II.b, Il.b2, Il.b3,dimana pada tingkat Il.o3 adalah jenjang yang umumnya non job.

Syafiin, SH, MH, NRP : 62100238 Pamen Yanma Polri(Penugasan pada Setmil) dimutasikan sebagai Analis Kebijakan MadyaBidang Hukum Divkum Polri. Ini berarti jabatan dan golongan pangkatPenggugat diturunkan sebanyak 5 tingkat, yaitu. dari golongan eselonlama Il.amenjadi golongan eselon Il.b3 dengan jabatan sebagai AnalisKebijakan Madya Bidang Hukum Divkum Polri;4. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tergugat!

Bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala BiroSekretariat Militer Presiden Kementrian Sekretariat Negarayang mempunyai tugas menyangkut kebijakan KepalaNegara dengan tupoksi memberikan pelayanan kepadapresiden dan wakil presiden.

Bahwa sejak penerbitan Obyek Sengketa aquo sampai denganditerbitkannya KEPUTUSAN MENSESNEG No. 23/2016 pada tanggal 11Februari 2016, faktanya Penggugat tetap bertugas menjalankanpekerjaannya sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden yangdiantaranya berupa membuat dan menandatangani suratsurat yang masukdalam lingkup kewenangan jabatannya, di sisi lain Penggugat juga belummelaksanakan tugastugasnya sebagai Analis Kebijakan Madya BidangHukum Divisi Hukum Polri.

teknis dan memberikan dukunganserta pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang Anggaran;Yang berfungsi untuk : Menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang anggaran; Menyiapkan bahan perumusan kebijakan anggaran; Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Kepala BKAD;Yang menjadi dasar pengangkatan Saksi adalah SK Bupati Raja AmpatNomor : SK .821.232274, tanggal O7 September 2012 tentangPengangkatan Kepala Bidang Anggaran pada BKAD Kabupaten Raja Ampat

Fungsi Saksi adalah :a. perumusan dan penetapan kebijakan penaggulangan bencana danpenanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif danefesien;Halaman 78 dari 215 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkb. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencanasecara terencana, terpadu dan menyeluruh;Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor : 5 Tahun2011 tentang Pembentukan, Sususnan Organisasi dan Tata Kerja BadanPenanggulangan Benacana Daerah Kabupaten Raja

Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa Seksi Wilayah IImempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian kebijakan pelaksanaandan pertanggungjawaban dan bantuan keterangan ahli serta evaluasirancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah dibidang keuangan daerah;Bahwa dalam kedudukan sebagai Ahli yang berkaitan denganPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH yang berhubungan denganpenggunaan anggaran dari ABPD, Tahun 2011 s.d.

PengadaanUmumLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);Halaman 139 dari 215 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkj.2015 sdDirektur Penanganan sekarang Permasalahan Hukum LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);Sertifikasi yang dimiliki :a.1997 Pelatinan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan KerjasamaBappenas dan LPEM UI;. 1998 Study Banding Ke CIDA Kanada Tentang Kebijakan PemberianBantuan Pemerintah Kanada kerjasama Bappenas dengan CIDA;. 2000 Pelatihnan Tentang

Penyusunan Kebijakan Pinjaman dan Hibah LuarNegeri kerjasama Bappenas dan Bank Dunia;. 2000 Pelatinan TOT Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintahkerjasama Bappenas dengan LAN;Bahwa Ahli menerangkan bahwa tugas dan wewenang Ahli selaku DirekturPenanganan Permasalahan Hukum LKPP adalah;a.Memberikan pendapat dan rekomendasi terhadap permasalahanpermasalahan Pengadaan Barang/Jasa yang timbul pascapenandatanganan kontrak;.

teknis dan memberikan dukunganserta pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang Anggaran;Yang berfungsi untuk : Menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang anggaran; Menyiapkan bahan perumusan kebijakan anggaran; Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Kepala BKAD;Yang menjadi dasar pengangkatan saya adalah SK Bupati Raja AmpatNomor : SK .821.232274, tanggal O7 September 2012 tentangPengangkatan Kepala Bidang Anggaran pada BKAD Kabupaten Raja Ampat

Fungsi Saksi adalah :Halaman 75 dari 206 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN Mnka. perumusan dan penetapan kebijakan penaggulangan bencana danpenanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif danefesien;b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencanasecara terencana, terpadu dan menyeluruh;Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor : 5 Tahun2011 tentang Pembentukan, Sususnan Organisasi dan Tata Kerja BadanPenanggulangan Benacana Daerah Kabupaten Raja

Tahun 2011 s.d Sekarang sebagai Kepala Seksi pada Sub DirektoratKajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli, Direktorat JenderalKeuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;Bahwa Ahli sudah 4 (empat) tahun sebagai Kepala Seksi pada DirektoratJenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Ahli sehubungan denganjabatan Ahli saat ini berdasarkan Pasal 1067 ayat (2) Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam

Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa Seksi Wilayah IImempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian kebijakan pelaksanaandan pertanggungjawaban dan bantuan keterangan ahli serta evaluasirancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah dibidang keuangan daerah;Bahwa dalam kedudukan sebagai Ahli yang berkaitan denganPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH yang berhubungan denganpenggunaan anggaran dari ABPD, Tahun 2011 s.d.

PengadaanUmumLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);2015 sdDirektur Penanganan sekarang Permasalahan Hukum LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);Sertifikasi yang dimiliki :a.1997 Pelatinan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan KerjasamaBappenas dan LPEM UI;. 1998 Study Banding Ke CIDA Kanada Tentang Kebijakan PemberianBantuan Pemerintah Kanada kerjasama Bappenas dengan CIDA;. 2000 Pelatihnan Tentang Penyusunan Kebijakan Pinjaman dan Hibah LuarNegeri kerjasama

dan kebijakan itu ada saksi selalumenyampaikan bahwa kebijakan itu dilaksanakan sensuai dengan aturan atauketentuan misalnya pada akhir tahun anggaran sudah tidak ada dan anggaranbelum turun kemudian pada tanggal 5 Januari ada ujin semester bagaimana dan ituharus jalan sedangkan anggaran tidak ada dengan sendirinya harus mengambilkebijakan dengan jalan menghutang barang dan lainlain yang berkaitan denganujian semester tersebut dengan ketentuan setelah ada anggaran baru dibayar ;Bahwa terkait dengan

yang diambil oleh Pimpinankarenaa selama ini ada kompling di Fakultas bahwa pengelolaan keuangan diFakultas mereka tidak mengetahui sehingga diambil kebijakan untuk itu ;Bahwa untuk laporan keuangan tidak ada kebijakan dan laporan keuangan yangbertanggungjawab adalah pejabat perbendaharan di Fakultas, PPK (PejabatPembuat Komitmen) dan Bendahara ;Bahwa untuk pertanggungjawaban keuangan sesuai SK nomor 190 ada formatkwintasi yang hanya ditanda tangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) danBendahara

diFakultas mereka tidak mengetahui sehingga diambil kebijakan untuk itu;Bahwa proses pengajuan permohonan untuk mendapatkan dana PNBP, harus adamengetahui Dekan dan ada juga tidak itupun sudah dikomfirmasi dengan PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) Fakultas, tetapi untuk laporan pertanggungjawabantidak di tanda tangani oleh Dekan selaku pimpinan Fakultas untuk mengetahuilaporan itu ;Bahwa untuk laporan keuangan tidak ada kebijakan, laporan keuangan yangbertanggungjawab adalah pejabat perbendaharan di

Sedangkan sisa danasebesar Rp. 339.160.982, (Tiga ratus tiga puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribuSembilan ratus delapan pulu dua rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan, Adapunbelanja kebijakan atas perintah dari terdakwa I Dr.

Latif Kharie, MSi dialkukanbelanja kebijakan yang mana belanja kebijakan tersebut tidak diatur dalam DIPA TA2011 dan 2012 yaitu untuk pemberian hadiah lebaran dan natal, honor pegawai, bantuandosen promosi Doktor, pembelian AC, pembelian pembelian kain horden, pembeliankipas angin, pembelian pintu kaca, pembelian infocus, pembelian kursi tiger, pembeliankursi lipat, pembuatan sumur bor, uang duka, transfortasi, pemasangan instalasi listrik,komputer, pembelian meja, pembelian TV, Diklat Pim III, tes

TENTANG MUTAHMenimbang, bahwa Penggugat menuntut mutah sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannyamenyatakan keberatan dan memohon kebijakan dari Majelis Hakim.;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugatdalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutannya.

TENTANG NAFKAH IDDAHMenimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) setiap harinya selama Penggugat menjalanimasa iddah.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tersebut, Tergugatdalam jawabannya menyatakan tidak sanggup dan memohon kebijakan dariMajelis Hakim.

TENTANG NAFKAH ANAK :Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sampaidewasa atau mandiri sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan,dan terhadap tuntutan ini Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidaksanggup dan memohon kebijakan Majelis Hakim karena Tergugat hanyaberpenghasilan Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketuntuan Pasal 41 huruf (b)Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf(c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan

Bahwa pada bulan September 2014, TERGUGAT 2 membujuk denganmenawari pekerjaan untuk menjadi PNS kepada anak Penggugat yaituHalaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN MtrAstari Prima Setyorini, kareena TERGUGAT 1 mendapat jatah dari Jakartamelalui jalur khusus/kebijakan dan sanggup membantu untuk masukmenjadi PNS;Bahwa untuk mencari kebenaran informasi tersebut, kKemudian padatanggal 10 September 2014 anak Penggugat Astari Prima Setyo Rinibersama PENGGUGAT ingin datang ke rumah

Bukti Surat system seleksi CPNS Nasional 2014;Bukti formulir persyaratan masuk CPNS melalui jalur kebijakan;Bukti Surat pengantar nota dinas CPNS Pusat dan Daerah;Bukti Register CPNS Pusat dan Daerah;Bukti Daftar Nominatif listing Kategori Pusat dan Daerah atas namagoao tdASTARI PRIMA SETYORINI;f.

Butki P8 berupa Kwitansi tertanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) dari ASDI GITA MUKTIFANI, SE& ASTARI PRIMA SETYORINI, SH. untuk pembayaran tambahan DPHalaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pat.G/2018/PN MtrCPNS Jalur Kebijakan Tahun 2013 2014, menunjukkan bahwa Tergugattelah menerima uang dari Penggugat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermatisuratsurat bukti tersebut di atas ( bukti P1, P2, P7 dan P8 ) yangdikaitkan dengan

Tambun Utara tertanggal27 Maret 2012 adalah kebijakan / kejujuran tergugat sebagai pengusahatanah kavling sesuai Surat perjanjian tertanggal 21 Juni 2010 dalam pasal II(dua) : PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Akta jual beli tanah dan SPPT atasnama konsumen (pembeli) yang harus diurus oleh PIHAK PERTAMAapabila angsuran telah lunas biaya Akta jual beli ditanggung bersama 4.

Tambun Utara tertanggal27 Maret 2012 adalah kebijakan / kejujuran tergugat sebagai pengusahatanah kavling sesuai surat perjanjian tertanggal 21 Juni 2010 dalam pasal II(dua) : PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Akta jual beli tanah dan SPPT atasnama konsumen (pembeli) yang harus diurus oleh PIHAK PERTAMAapabila angsuran telah lunas biaya Akta jual beli ditanggung bersama 3.

Asas Kepastian HukumYang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas didalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiappengambilan kebijakan dan keputusan terkait penyelenggaraanpemilinan.

dilaksanakan, sehingga ada kekhawatiran yangsangat tinggi bahwa Surat Keputusan Tergugat akan dilaksanakan,padahal surat keputusan yang pada pokoknya membatalkankeikutsertaan Penggugat pada pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaPematangsiantar pada Tahun 2015 dilaksanakan tidak sesuai denganperaturan penyelenggaraan pemilinan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa apabila objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya, makaobjek sengketa akan digunakan oleh Tergugat untuk melakukanserangkaian kebijakan

Dengan demikian dalam perkara a quo keputusan yangdikeluarkan oleh Tergugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinyasesuai dengan UndangUndang tidak menjadi wewenang dari PengadilanTata Usaha Negara Medan;Bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa yang berhubungan denganpenyelenggaraan pemilihan umum tersebut, Mahkamah Agung telahmengeluarkan beberapa kebijakan yang menjadi panduan umum bagisemua badan peradilan yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal iniPeradilan Tata Usaha Negara.

ditunjuk selaku Kuasa PenggunaAnggaran pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkanKeputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.343Huk/2006 tanggal 29Juni 2006 tentang Perubahan ke empat atas lampiran Keputusan GubernurBanten Nomor: 902/Kep.68Huk/2006 tentang Penetapan PenggunaAnggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD ProvinsiBanten TA.2006, Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selakuKepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :e Membantu dan merencanakan kebijakan

Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selakuKepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :e Membantu dan merencanakan kebijakan pimpinan dalam bidangkebutuhan perlengkapan Sekretariat Daerah ;e Melaksanakan pengadaan atau penyediaan alat perlengkapan kantorPemerintah Provinsi Banten, sarana dan prasarana ;Sedangkan tugas dan tangggung jawab Terdakwa selaku Kuasa PenggunaAnggaran pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :Mengelola belanja operasi dan belanja modal ;

InCasu antara lain : Merencanakan kebijakan kebutuhan perlengkapan Sekretaris Daerah ,dan mengadakan pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana,dan alatalat perlengkapan kanitor ;. Bahwa, diakui benar, Terdakwa berdasarkan hakhakdan kewajibannyatelah mengeluarkan Surat Perintah Membayar, kepada Nuraisah,S.IP selaku Pemegang Kas Biro Perlengkapan Provinsi Banten, yakni SuratNo: 900/981LK/2009., tanggal 28 September 2006 ; .

Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatanKPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota.e Sedangkan Terdakwa II M. Ali Afni,S,Sos selaku Bendahara BelanjaHibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 11 Tahun2010 tanggal 10 Maret 2010 mempunyai tugas antara lain :1.

Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatanKPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kotae Terdakwa Il M. Ali Afni selaku Bendahara KPU Provinsi Bengkulu periodetahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 11Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 mempunyai tugas antara lain :1. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan mengujikebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuaidengan perintah bayar atasan langsung bendahara.2.

/bulan,sedangkan KPU Provinsi tidak mengeluarkan kebijakan atau ketetapan atau SuratPerintah kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menyesuaikan pembayaran honorariumBendaraha Pembantu dengan honorarium yang ditetapkan dalam Surat KeputusanGubernur, maka dalam hal ini pihak KPU Kabupaten/Kota tidak dapat dibebanitanggub jawab sehubungan dengan pembayaran honorarium Bendahara Pembantuyang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur, melainkan hal ini merupakantanggung jawab KPU Provinsi Bengkulu, dengan perkataan