., dan hasil yang dicapai diantaranya:e Tergugat Rekonvensi belum ada niat kembali pada Penggugat Rekonvensi(masih diupayakan agar tidak terjadi perceraian)e Tergugat Rekonvensi membuat pernyataan pada pimpinan KARYAWAN PT.dan Kasi KARYAWAN PT. bahwa gaji perbulan Tergugat Rekonvensiseluruhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.e Namun pimpinan KARYAWAN PT. masih memberi kebijakan pada TergugatRekonvensi untuk difikirkan kembali agar tidak terjadi perceraian, namun bilaterjadi perceraian maka

tersebut telah dimoderatori olehHal 15 dari 42, Put.No.0345/Pdt.G/2016/PA.Pmk.1616Kepala KARYAWAN PT. dan Kasi KARYAWAN PT. adapun hasil mediasiyang dicapai diantaranya:e Tergugat Rekonvensi belum ada niat kembali pada Penggugat Rekonvensi(masih diupayakan agar tidak terjadi perceraian);e Tergugat Rekonvensi memberikan pernyataan (meminta) pada KepalaKARYAWAN PT. bahwa gaji perbulanTergugat Rekonvensi seluruhnyadiberikan kepada Penggugat Rekonvensi;e Namun Kepala dan Kasi KARYAWAN PT. masih memberi kebijakan

TergugatRekonvensi minta dan mengeluarkan statment pada Kepala KARYAWAN PT.untuk diberikan seluruh gajinya pada Penggugat Rekonvensi, namun pimpinanKARYAWAN PT. masih tolerir dengan statment Tergugat Rekonvensi, denganmemberi kebijakan 2/3 gaji yang akan diberikan pada istri dan anak dari TergugatRekonvensi.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. Menyusun Rancangan an Rancangan Perubahan APBD; c. Melaksanakan ait an pendapatan daerah yang telahrcntd. Mela kan/fungsi BUD; e. es laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawabanenaan APBD, dan; an Daerah; elaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan olehi,X Kepala Daerah; 2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b.

Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusanbarang milik daerah; Bahwa mekanisme atau proses pengajuan pencairan anggaran adalah pertamatama Bendahara Pengeluaran SKPD membuat surat pengajuan pemintaan danayang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, kmudiandikonfirmasi ke bidang Anggaran, apakah dana yang diajukan eanpencairannya tersedia atau tidak dalam anggaran. Apabila tersedia secara Otomatisdinput Surat Penyediaan Dana (SPD).

Dan bagi warga petani tambakyang keberatan terhadap penilaian ganti rugi sebesar RpO, tersebut, olehTeam Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, diminta mengajukan gugatankebertatan ke Pengadilan, paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejaktanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;Bahwa kebijakan Para Termohon Keberatan, yang tidak memberikanpenilaian terhadap usaha tambak milik Pemohon Keberatan tersebut, tidakwajar dan tidak profesional, serta bertentangan dengan ketentuan hukumHalaman

Bahwa atas proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk Bandara baruyang berkaitan dengan Kebijakan dari Para Termohon Keberatan, yangtidak memberikan ganti kerugian terhadap usaha tambak Petani Tambakantara lain terhadap usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan,maka Pemohon Keberatan sebagai Petani Tambak telah kehilangan matapencaharian dan mengalami kerugian berupa modal dan hasil keuntunganusaha tambak yang dikelola oleh Pemohon Keberatan, yang manaberdasarkan ketentuan Pasal 33 Undangundang

kelanjutan pembangunan BandarUdara Baru Yogyakarta di Kulon Progo akibat besarnya belanja anggaranyang tersedot pada tahap pembayaran ganti kerugian tanah dalamproyek ini, hal ini juga akan berdampak buruk dan negatif bagi sejumlahratusan proyek strategis nasional lainnya yang sedang berjalan dan turutmenjadi beban anggaran Negara dalam APBN Tahun Anggaran 2016 ini(yang dalam keadaan/kondisi defisit);Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wates telah mempengaruhisemangat perjuangan pihakpihak pemangku kebijakan

Bahwa benar buruh merupakan pekerja pada Tergugat yang statusselaku Buruh Harian Lepas dengan dibayar setiap minggu dan ParaPenggugat masuk kerja sebelumnya adalah Para Kuli Bangunan yangmembuat BangunanBangunan dan Kantor pada Tergugat, karena kerjabangunan telah selesai Para Penggugat meminta untuk bekerja di PabrikKaroseri, karena kasihan dan melihat mereka tidak bekerja lagi makaatas kebijakan Tergugat dimasukin bekerja dalam Karoseri tersebutdengan status Buruh Harian Lepas digaji setiap minggunya

kalaudalambekerja Para Penggugatseringkali melakukan Pelanggaranpelanggaran didalam perusahaanBahwa karena sejak masuk bekerja dengan status Buruh Harian Lepastelah disepakati oleh Para Penggugat tanoa adanya Buktibukti lamarankerja yang diajukan oleh Para Penggugat yang merupakan kulibangunan, terlebih pembuatan Karoseri pada Tergugat bekerja sifatnyaTemporer yang kadangkadang ada kerjaan dan suka pula tidak adakerjaan selama ini... maka atas dasar itu Para Penggugat menjadi BuruhHarian Lepas dan itu pun atas Kebijakan

Bahwa Para Penggugat sebelumnya hanya pekerja Kuli BAngunan yangmembuat bangunan dan kantir pada Tergugat, karena karena ParaPenggugat tidak ada kerjaan maka atas kebijakan dari Tergugat merekameminta Bekerja di Persusahaan tersebut dengan sepakat dan setujuuntuk Buruh Harian Lepas yang dibayar setiap minggu dan kalau ParaPenggugat mengatakan dengan status Buruh Harian Lepas tidak adadasr hukumnya seperti kuli bangunan yang bekerja tanpa harus adaperjanjian Tertulis dan kalau Para Penggugat mengatakan

perundangundangan yang berlakusebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadiObjek Sengketa bertentangan dengan Peraturan PerundangUndanganyang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf aUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara dimana Tergugat menerbitkan Objek perkara tidakmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, yang bersifatprosedural / formal dalam setiap kebijakan

Tergugat seharusnya mengeluarkan Sertipikat HakMilik berdasarkan peraturan tentang waris dengan demikian tindakanTergugat telah melanggar Azas Kecermatan, dimana Tergugat tidakmengutamakan landasan keahlian, kecermatan yang berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilandalam setiap kebijakan penyelenggara secara cermat, fakta hukum(recht feitelijk) dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkankeputusannya;b.

, dengan adanyakepentingan penguasa, bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestun),sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang UndangRepublik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara diantarannya Asas Kepastian Hukum yang menghendaki dalampengambilan keputusan mengutamakan landasan peraturan perundangHalaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUNBLundangan, kepatutan dan keadilan dalam setip kebijakan

Bahwa selanjutnya, dalam Buku Il Pedoman Teknis Peradilan MahkamahAgung 2009, mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen inisebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentingan orangbanyak sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat mengubah ataumemperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturanperundangundangan, BUKAN untuk kepentingan individual suatu pihaki.c. Penggugat sebagaimana dalam perkara a quo.4.

kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; danc. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.Pasal 8 :Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6, OJK mempunyai wewenang:a. menetapkan peraturan pelaksanaan UndangUndang ini;menetapkan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan;menetapkan peraturan dan keputusan OJK;menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;menetapkan kebijakan

Nomor 774/Pdt/2017/PT.DKIg. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuterpada Lembaga Jasa Keuangan;h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola,memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dani. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasakeuangan.Pasal 9:Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6, OJK mempunyai wewenang:a.menetapkan kebijakan

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013sekitar pukul 09.30 s/d 14.00, dan hari Jumat, tanggal20 Desember 2013, sekitar pukul 14.00 s/d 17.00 WIBbeberapa mahasiswa FISIP UTA 745 Jakartamelakukan aksi demonstrasi di depan Kampus UTA45 Jakarta, yang pada intinya mempertanyakan kasusyang terjadi di Yayasan 17 Agustus 1945 Jakarta sertamenentang beberapa kebijakan yang dikeluarkan olehPimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;b.

Manusia yang berbunyi:Pasal 15Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baiksecara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa,dan negaranya;Pasal 25Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum,termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik(Konvensi Sipol) melalui UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005.Dengan demikian, segala ketentuan ataupun kebijakan

Bahwa yang terjadi adalah Tergugatmemberikan sanksi kepada Para Penggugatdengan alasan yang tidak mendukung;Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objeksengketa a quo hanya menyatakan bahwatindakan yang dilakukan oleh Para Penggugatmempertanyakan kasus yang terjadi danmenentang kebijakan pimpinan kampus adalahtindakan yang tidak pantas tanpa menyebutkansecara jelas di mana letak ketidak pantasantersebut sehingga Tergugat mengabaikan faktadan alasan dalam mengeluarkan' ketetapanterhadap Para Penggugat;

PLN (Persero) No. 055.K/020/DIR/2003 tanggal 17 Februari2003 tentang Penghapusan Aktiva Tetap Tidak Bergerak berupa Rumah Dinas PT.PLN (Persero) Kantor Pusat;3.Bahwa terhadap kebijakan Direksi PT. PLN (Persero) dimaksud dan oleh karenaPenggugat telah memenuhi syarat dan kualifikasi untuk mendapatkanrumah/tempat tinggal karena telah berkarya, maka dibuat Perjanjian Sewa BeliTanah dan Bangunan (Perjanjian) No. 607.

PLN (Persero) membuat kebijakan terkait pengadaandan/atau pemberian dan penempatan rumah kepada para pegawai ataupun kepadapensiunan PT. PLN dan hal tersebut ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya SuratKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/KMK.013/1991 tanggal25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan UsahaMilik Negara dan Edaran Direksi PT.

PLN (Persero) Kantor Pusat ;bahwa terhadap kebijakan Direksi PT.

proses tawar menawar ataunegosiasi dan pembayarannya dilakukan secara terbuka, tidakdilakukan secara sembunyisembunyi (rahasia) ";"Menimbang bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan ternyatakapasitas Terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil di lingkunganpemerintah Kota Bekasi, dan sekalipun jabatan Terdakwa adalah selakuKepala Seksi IPPL Perumahan Pemukiman pada Dinas Tata Ruang KotaBekasi, akan tetapi dalam kapasitasnya tersebut Terdakwa tidak memilikikewenangan untuk membuat keputusan/kebijakan

Pioneer Beton Industri adalah bukan sebagaipemberian (hadiah), melainkan merupakan pembayaran biayapengurusan perizinan terkait dengan pembangunan pabrik pengolahansemen (batching plan) di Kelurahan Jatiasih, Bekasi" dan "sekalipunjabatan Terdakwa adalah selaku Kepala Seksi IPPL PerumahanPemukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, akan tetapi dalamkapasitasnya tersebut Terdakwa tidak memiliki kewenangan untukmembuat keputusan/kebijakan terkait dengan seluruh perizinan yangdiurusnya berupa 14 dokumen

Nomor 114 K/PID.SUS/2015memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,menyatakan bahwa kapasitas Terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kota Bekasi, dan sekalipun jabatan Terdakwa adalahselaku Kepala Seksi IPPL Perumahan Pemukiman pada Dinas Tata RuangKota Bekasi, akan tetapi dalam kapasitasnya tersebut Terdakwa tidak memilikiuntuk membuat keputusan/kebijakan terkait dengan seluruh perizinan yangberupa 14 dokumen perizinan termasuk IMB (Izin Mendirikan

eksekutif harus bersifat terbuka (open principle) dantransparan, dalam pengertian masyarakat yang menjadi objek kebijakantersebut harus mengetahui dan ikut memberikan kontribusi sebagai bahanpertimbangan dari kebijakan tersebut.

Mengingat, peranan direksi sebagai pihak yang melakukan pengurusanatas BUMN sehariharinya, maka terkait dengan tindakan untuk melepaskanatau menghapus aktiva tetap merupakan kebijakan dari direksi.

untuk melakukan tindakanuntuk melepaskan atau menghapus aktiva tetap, bermula/berasal dari direksisebagai pihak yang melaksanakan/membuat kebijakan terkait aktiva tetaptersebut;Berdasarkan kenyataan tersebut, seharusnya Para Penggugat tidakmengikutsertakan Menteri BUMN sebagai pihak, karena peranan Menteri BUMNhanyalah sebatas berperan sebagai pemegang saham yang memberikanpersetujuan dan bukanlah pihak yang berperan dalam mengambil kebijakanuntuk melepaskan atau menghapus aktiva tetap.

Nomor 692 K/Pdt/2015tidak mempunyai kewenangan dan pengadilan tidak diperkenankanuntuk mencampuri kKewenangan tersebut; Sebagaimana tertuang dalam halaman 103104 putusan pada bagianpertimbangan hukum, Judex Facti, menyatakan sebagai berikut:Bahwa untuk kebijakan permasalahan penjualan asset tetap/aktivatetap suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun miliklembaga lain, pengadilan tidak mempunyai kewenangan untukmengambil kebijakan tersebut, karena kebijakan tersebut melekatkepada lembaga masingmasing

Nomor 692 K/Pdt/2015e Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Maksuddari asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperolehseseorang berdasarkan peraturan perundangundangan.

No. 1375 K/Pid.Sus/2015Kriteria Resiko yang dapat diterima (KRD) dan Rencana PemasaranTahunan (RPT) sebagai pedoman pemasaran kredit sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan;Melaksanakan kegiatan pengelolaan berkas II pinjaman prakarsa Kanwilatas nasabahnasabah yang menjadi binaannya agar kelengkapan,keabsahan, keamanan dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan;Menyediakan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan

No. 1375 K/Pid.Sus/2015Tahunan (RPT) sebagai pedoman pemasaran kredit sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan;Melaksanakan kegiatan pengelolaan berkas II pinjaman prakarsa Kanwilatas nasabahnasabah yang menjadi binaannya agar kelengkapan,keabsahan, keamanan dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan;Menyediakan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan kredit danmemproses tindak lanjut audit di Account Officer sesuai

Kanwilatas nasabahnasabah yang menjadi binaannya agar kelengkapan,keabsahan, keamanan dan tertid administrasi sesuai denganketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan;Menyediakan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan kredit danmemproses tindak lanjut audit di Account Officer sesuai kewenanganbidang tugasnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan audit dantindak lanjut perbaikan sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dantarget yang disepakati;Membuat laporanlaporan sesuai kewenangan

Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank dalam SuratKeputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret1995 .

Prinsip kehatihatian dalam perkreditan;Organisasi dan Manajemen Perkreditan;Kebijakan persetujuan kredit;Dokumentasi dan administrasi kredit;Pengawasan kredit;og fF NfPenyelesaian kredit bermasalah;Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bankwajid mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secarakonsekuen dan konsisten;Pelaksanaan prinsip kehatihatian dalam pemberian kredit sebagaimanadiatur dalam Bab II Surat Keputusan Direksi PT.

Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas danlembaga teknis daerah;2. Fungsi, mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pemda3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah mulai dari prosesperencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaporan serta pelayananadministrasi;4. Pengkoordinasian pelaksanaan fungsi pemerintahan umum, humas, kesra, penanamanmodal, hukum dan perundangundangan, organisasi dan tata laksana, umumperlengkapan;5.

Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas danlembaga teknis daerah;2. Fungsi, mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pemda3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah mulai dari prosesperencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaporan serta pelayananadministrasi;4. Pengkoordinasian pelaksanaan fungsi pemerintahan umum, humas, kesra,penanaman modal, hukum dan perundangundangan, organisasi dan tatalaksana, umum perlengkapan;5.

Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinasdan lembaga tehnis daerah;2. Fungsi, mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pemda;1043. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Daerah mulai dari prosesperencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaporan sertapelayanan administrasi;4. Pengkoordinasian pelaksanaan fungsi pemerintahan umum, Humas, Kesra,penenaman modal, hokum dan perundangundangan, organisasi dan tatalaksana, umum perlengkapan;5.

sampai Rp. 5.000.000, diketahui WakilBupati, diatas Rp. 5.000.000, diketahui Bupati;Bahwa sejak Agustus 2007 hubungan Terdakwa dengan Bupati tidak harmoniskarena tidak difungsikan sebagaimana mestinya lalu terdakwa mengajukanmutasi ke Pemprov Kalsel, ketika pelantikan para pejabat di Tapin tetapiterdakwa tidak dilantik, dalam penyusunan Perda Terdakwa tidak dilibatkanpadahal semestinya Terdakwa sebagai Ketuatim ;Bahwa ketidak harmonisan Bupati dengan Terdakwa saat itu dipicu karena soalperbedaan kebijakan

perekonomianNegara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Dawan Prinst,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002,halaman 13).Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum UndangUndang No.31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001,yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah : Kehidupan perekonomian yangdisusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan

Pasal 42 UU No. 32 Tahun2004, mengatur tentang tugas dan wewenang DPRDKabupaten/Kota yaitu: e Membentuk peraturan daerah yang dibahasdengan Bupati/Walikota untuk mendapatpersetujuan bersama;3636Menetapkan APBD Kabupaten/Kotabersamasama dengan Bupati/Walikota;Melaksanakan pengawasan terhadappelaksanaan peraturan daerah danperaturan perundangundanganlainnya, keputusan Bupati/Walikota,APBD, kebijakan Pemerintah Daerahdalam melaksanakan programpembangunan daerah, dan kerjasamainternasional di daerah;

Pasal 78 UU No. 22 Tahun 2003 jo pasal 42 UU No. 32 Tahun2004, mengatur tentang tugas dan wewenang DPRDKabupaten/Kota yaitu: e Membentuk peraturan daerah yang dibahasdengan Bupati/Walikota untuk mendapatpersetujuan bersama;e Menetapkan APBD Kabupaten/Kotabersamasama dengan Bupati/Walikota;=87=Melaksanakan pengawasan terhadappelaksanaan peraturan daerah danperaturan perundangundanganlainnya, keputusan Bupati/Walikota,APBD, kebijakan Pemerintah Daerahdalam melaksanakan programpembangunan daerah, dan

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaankeuangan daerah; 2. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telahditetapkan dengan Peraturan Daerah;4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD;6.

Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolahaanserta penghapusan barang milik Negara;e Bahwa dalam jabatan saksi saat ini sebagai Kepala DinasPendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD),tugas dan tanggungjawabnya adalah Membantu Bupatisebagai Kepala Daerah dalam hal pendapatan daerah danmengelola keuangan daerah yang dikoordinatori olehSekda. Artinya menjalankan kebijakan daerah untuk=95=mengoptimalkan pendapatan dan penerimaan seta dapatmenertibkan dan mengelola keuangan daerah.

tahunan suatupemerintah daerah yang didalamnya menyangkutpendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah,artinya memuat berbagai kebijakan program, kegiatan yangakan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumbersumberpenerimaan yang telah direncanakan sebelumnya,sedangkan Kas Daerah adalah suatu unit yang dibentuk untukdapat mengelola keuangan yang dibentuk sesuai denganketentuan artinya menerima seluruh rencana penerimaanyang telah ditargetkan sebelumnya, untuk dapat membiayaiprogramprogram kegiatan

Mengkoordinasikan pengelolaan aset Daerah;Mengkoordinasikan pembukuan dan pelaporan keuangan daerah;Melaksanakan kepemimpinan pada SKPD (Satuan Kerja PerangkatDaerah DPPKAD);Melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh pimpinan; Bahwa maksud tugas saksi mengkoordinasikan penyusunan APBD yaitu :Menghimpun usulan dari SKPD;Mengkoordinasikan penelitian dalam rangka sinkronisasi danrasionalisasi usulan anggaran sesuai dengan kemampuan anggarandan aturan perundangan yang berlaku;Menyiapkan naskah Kebijakan

istilah BP3D yang tercantumadalah bantuan hibah dan bantuan sosial serta dana percepatan danpemerataan pembangunan, BP3D merupakan dana hibah dan bantuan sosialserta dana percepatan dan pemerataan pembangunan dimaksud sehinggadianggarkan di APBD oleh BPK tidak dipermasalahkan;Bahwa mengacu kepada anggarananggaran sebelumnya yang telah diauditoleh BPK;Bahwa proposal tahap pertama tidak mesti dikabulkan tergantung darikemampuan anggaran, kelayakan kegiatan yang diajukan, pemenuhan syaratteknis dan kebijakan

Menyusun dan menyiapkan bahan kebijakan bidang peraturanperundangundangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia,dokumentasi dan informasi hukum berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku;2. Merencanakan program dan kegiatan bidang peraturan perundangundangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasidan informasi hukum;3.

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasarpengambilan kebijakan;9.

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasanuntuk kelancaran pelaksanaan tugas;Bahwa BP3D merupakan kebijakan rutin yang ada pada APBDKabupaten Batang sejak tahun 2004, BP3D merupakan nama lain daribantuan hibah maupun bantuan sosial yang diberikan kepada kelompokmasyarakat bertujuan untuk pemerataan dan percepatanpembangunan, hal ini didasari pada permendagri Nomor: 13 tahun 2006beserta perubahannya;Bahwa pedoman dasar pelaksanaan dana Bantuan PemerataanPercepatan Pembangunan

Dimana Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam Manpower Planning(Perencanaan Tenaga Kerja) harus memperhatikan kebijakan global tentangkebersihan udara lingkungan hidup, walaupun sebelum diberlakukan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup RI Nomor 10 Tahun 2012 tersebut, dimana PemohonKasasi tidak diperkenankan lagi memproduksi Sepeda Motor Mesin 2 (dua) Takselambatlambatnya Agustus 2015.

HC 0,3 gram/km serta Nox 0,15 gram/km, padahal sebagaimana pengakuan Tergugat, saat inisepeda motor produksi Tergugat memiliki ambang batas melebihi ukuran yangditentukan dalam Peraturan Menteri tersebut di atas, sehingga sesuai denganberlakunya Peraturan Menteri tersebut maka Tergugat harus menghentikanproduksi sepeda motor di atas 150cc pada bulan Agustus 2015 dan menurutMajelis keluarnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 10 Tahun2012 tanggal 31 Juli 2012 tentunya akan mempengaruhi kebijakan

Dalam hal salah satu Pihak tidak menghendaki lagi untuk terikatdalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi Para Pihak untuk dapatmempertahankan hubungan kerja yang harmonis dan kondusif dan mengingatTergugat menghendaki Pemutusan Hubungan Kerjanya kepada Para Penggugatserta adanya suatu kondisi dimana Perusahaan harus menyesuaikan produksidalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 10Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tersebut di atas sehingga Tergugat harus menataulang kebijakan

pengaruh signifikan atas pihak lain dalammengambil keputusan keuangan dan operasional.Transaksi antara Pihakpihak yang Mempunyai HubunganIstimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajibanantara pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpamenghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anakperusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatuperusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak suaradan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan

keuangan danoperasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasaratau perjanjian.Pengaruh Signifikan (untuk tujuan Pernyataan ini) adalahpenyertaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangandan operasi suatu perusahaan, tetapi tidak mengendalikankebijakan itu.

Pengaruh signifikan dapat dijalankan denganHalaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 976/B/PK/PJK/2015berbagai cara antara lain berdasarkan perwakilan dalam dewankomisaris atau penyertaan dalam proses perumusan kebijakan,transaksi antar perusahaan yang material, pertukaran karyawanmanajerial atau ketergantungan pada informasi teknis. Pengaruhsignifikan dapat diperoleh berdasarkan kepemilikan bersama,anggaran dasar atau perjanjian.

tiaptiapsurat lampiran yang akan ditandatangani memiliki kop sesuai surat edaran;Bahwa tujuan Terdakwa menulis dan mengarang selembaran suratpernyataan tersebut agar Masyarakat Desa Ganting secara keseluruhanmengetahui kecurangan yang dilakukan Ketua Panitia yaitu saksi Djaminurdalam proses pemilihan Anggota BPD maupun Kades di Desa Ganting,Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dan tujuan suratHalaman 24 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN Snbselanjutnya sesuai tembusan agar mengambil kebijakan

setelah selang waktu lebih kurang 4 hari, dukungan tanda tangantelah diberikan sejumlah 170 orang sebagaimana nama dan tanda tanganterlampir, kemudian tepatnya pada hari jumat tanggal 27 November 2015selepas Sholat jumat surat pernyataan masyarakat tersebut Terdakwa edarkan dengan terdakwa Il, Yusliman dengan cara mengirimkan surattersebut ke alamat sebagaimana yang tertera di tembusan surat, denganmaksud dan tujuan Terdakwa dengan terdakwa Il Yusliman adalah agartujuan surat dan muspika mengambil kebijakan

Sehubungan pemilihan calon kepala desa ganting yang sedang berjalansekarang ini bahwa masyarakat tidak menerima kebijakan yang dijalankanKetua P2K Desa Ganting atau Sdr.Jaminur, setiap langkah atau keputusansesuatu bukan melalui musyawarah kepanitiaan atau anggotanya sebabberindikasi politik2.

penetapan PenyediaBarang/Jasa (penetapan Pemenang) bukan surat pengantarpenyampaian Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi ;2) Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Hakim PTUN Surabayadi ruaang Humas PTUN Surabaya pada tanggal 14 bulan Nopember2018 dalam acara pemeriksaan persiapan atas gugatanpenggugat dimana turut hadir pada acara tersebut perwakilankuasa hukum penggugat dari Nganjuk dan Surabaya dan tergugat,bahwa Keputusan PokjaXXXI Kabupaten Nganjuk bersifat KolektifKolegial artinya seluruh kebijakan

, Surat dari POKJA XXXI UnitLayanan Pengadaan Nomor : 027/203/411.024/PokjaXXxXI/ 2018tanggal 24 Agustus 2018 Perihal : Jawaban Sanggahan (Offline) ;Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Somasi 2 Nomor :07/MHZ/ADV/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 ; Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari POKJA XXXI UnitLayanan Pengadaan Nomor : 027/321/411.024/PokjaXXxXI/2018tanggal 19 Nopember 2018 Perihal : Jawaban Somasi ; Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Deputi BidangPengembangan Strategi Dan Kebijakan

Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018Tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi danTender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/jasaKonsultasi Deputi Bidang Pengembangan Sitrategi Dan KebijakanLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 31 Desember 2018 ;Fotokopi dari fotokopi, Surat Edaran No. 14/SE/M/2018tentang Pemberlakuan standar dokumen pemilihanpengadaan jasa kontruksi tahun anggaran 2019, tanggal31 Desember 2018 ; Fotokopi

Fotocopy Artikel berjudul AAUPB SEBAGAI DASAR PENGUJIAN DANALASAN MENGGUGAT KEPUTUSAN' TATA USAHANEGARA, Oleh : GEDE EKA PUTRA, S.H, MH (Hakim PTUNPalembang) http://ptunpalembang.go.id/index.php/berita/beritapengadilan, selanjutnya diberi tanda (Bukti P 31);Hal 35 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUNMDN32.Fotocopy Kutipan Buku dengan Judul Paradigma Kebijakan Hukum PascaReformasi: Dalam Rangka Ultah ke80 Prof.

Aparatur Negara, danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukumterhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan (vide bukti: T4), Majelis Hakim berpendapatbahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa objek sengketa a quo terbitdidasarkan pada kebijakan

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 57 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan sebagaimana pula diatur dalam Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH olehHal 46 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUNMDNPPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa didasarkan pada suatu kebijakan

membantah dalil Penggugat pada angka 13, 14 dan 15Gugatannya yang pada intinya menyatakan perpanjangan Surat PerintahKerja No. 106/JRP/BANGKB/DISC.FLAMINE/V/2014 tanggal 06 Mei 2014sampai dengan tanggal 08 April 2015 dilakukan secara sepihak olehTergugat dan adanya Tim Quality Contro/ baru disampaikan dalam rapatdireksi pada tanggal 12 Juni 2015 setelah perjanjian kontrak berakhir padatanggal 28 Februari 2015;21.Bahwa perpanjangan Surat Perintan Kerja sampai dengan tanggal 08 April2015 merupakan kebijakan

Surat Perintah Kerja No. 106/JRP/BANGKB/DISC.FLAMINE/V/2014.Sehingga ada keterlambatan pekerjaan serah terima bangunan selama 78 Hari(vide Bukti TK/PR8);Bahwa Saksi menyatakan dikarenakan ada keterlambatan pekerjaan/serahterima bangunan yang dilakukan oleh Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi selama 78 hari maka sudah sepantasnya PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi dikenakan denda sesuai dengan pasal 8.2.3Surat Perintah Kerja No. 106/JRP/BANGKB/DISC.FLAMINE/V/2014;Bahwa Saksi menyatakan ada kebijakan

yang diberikan oleh TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi terkait denda yang dikenakan kepadaPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, dimana seharusnya denda yangdikenakan adalah 78 hari namun diberikan kebijakan selama 22 hari;Bahwa Saksi menyatakan dikarenakan keterlambatan serah terima bangunanyang dilakukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, maka TergugatKonpensi/Pengugat Rekonpensi menderita kerugian dengan membayar dendaketerlambatan kepada konsumen dengan rincian sebagai berikut: