Dahlia Biru yangdiajukan tanggal 29 Nopember 2006 dan tidak lama kemudianditerbitkan Keputusan Bupati Barito Selatan tanggal 18 Januaritahun 2007 Nomor 13 Tahun 2007.Kebijakan Tergugat tersebut jelas telah bertentangan denganMemorandum Gubernur dan Bupati/Walikota untuk tidakmenerbitkan izin baru, serta mengabaikan kebijakan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral. Malahan, dengan secepatnyaTergugat telah meningkatkan kegiatan Kuasa Pertambangan PT.Halaman 20 dari 37 halaman.

Putusan Nomor 544 K/TUN/201425.4.Dahlia Biru dari KP Eksplorasi menjadi Izin Usaha Produksi,sesuai Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009.Sungguh sangat ironis kebijakan yang ditempuh oleh Tergugatc.q. Kepala Dinas Pertambangan Barito Selatan yang denganmudahnya menerbitkan izin Kuasa Pertambangan (KP) kepadaPT. Dahlia Biru pada area/lokasi yang masih dikuasai oleh PT.Sarmar Jaya Cemerlang, yang belum dicabut Izin KuasaPertambangan (KP)nya.

BppBahwaBahwaBahwaPenggugat dalam posita gugatannya angka 1114 mendalilkan bahwaseolaholah Tergugat tidak pernah menempuh upaya restrukturisasiterlebin dahulu, namun langsung menempuh upaya penyelesaiankredit melalui lelang eksekusi hak tanggungan.Dapat Kami tegaskan bahwa upaya restrukturisasi merupakanlangkah penyelamatan kredit debitur dimana dalam pelaksanaanyaharus mengacu pada ketentuan dan kebijakan perkreditan yangberlaku di intansi tergugat I, dan hal itu merupakan kebijakan tergugat selaku

debitur melakukan wanprestasie makaTergugat selaku pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyaihak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya darihasil penjualan tersebut sesuai pasal 6 UU No.4 tahun 1996 tentangHak tanggungan.Dalam hal Penggugat memohon untuk dilakukan upaya restrukturisasikredit, hal tersebut sepenuhnya harus tunduk dan patuh padakebijakan perkreditan di instansi Tergugat I, sehingga disetujui atauditolaknya kebijakan

Dan bagi warga petani tambak yangkeberatan terhadap penilaian ganti rugi sebesar Rp0,00 (nol rupiah)tersebut, oleh team panitia pelaksana pengadaan tanah, dimintamengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan, paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengantanggal 10 Agustus 2016;Bahwa kebijakan Para Termohon Keberatan yang tidak memberikanpenilaian terhadap usaha tambak milik Pemohon Keberatan tersebut, tidakwajar dan tidak profesional, serta bertentangan

Bahwa atas proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk bandara baruyang berkaitan dengan Kebijakan dari Para Termohon Keberatan, yangtidak memberikan ganti kerugian terhadap usaha tambak petani tambakantara lain terhadap usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan,maka Pemohon Keberatan sebagai petani tambak telah kehilangan matapencaharian dan mengalami kerugian berupa modal dan hasil keuntunganusaha tambak yang dikelola oleh Pemohon Keberatan, yang manaberdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang Undang

kelanjutan pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta diKulon Progo akibat besarnya belanja anggaran yang tersedot pada tahappembayaran ganti kerugian tanah dalam proyek ini, hal ini juga akanberdampak buruk dan negatif bagi sejumlah ratusan proyek strategisnasional lainnya yang sedang berjalan dan turut menjadi beban anggaranNegara dalam APBN Tahun Anggaran 2016 ini (yang dalam keadaan/kondisi defisit);Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wates telah mempengaruhi semangatperjuangan pihakpihak pemangku kebijakan

Merampas kapal untuk negara dan menyerahkannyakepada kelompok nelayanan dan/atau koperasi nelayan adalah selaras denganarah kebijakan pemerintah.Menimbang, bahwa kebijakan merampas kapal penangkap ikan untukdimusnahkan, tidak searah dengan kebijakan pemerintah untuk memberdayakannelayan kecil. Tindakan siasia tersebut, bertentangan dengan Pasal 2 huruf i UUNo.45 tahun 2009 khususnya azas efisiensi dalam pengelolaan perikanan.

Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 November 2015;

tentangPembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak LingkunganHidup/UKLUPL sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)tertanggal 24 November 2015;1 (satu) Berkas dokumen Keputusan Bupati Teluk Wondama TentangPenetapan Standar Harga Satuan Barang, Standar Biaya BelanjaDaerah dan Perjalanan Dinas di Lingkungan PemerintahanKabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;1 (satu) Berkas dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran SementaraPendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015;1 (Satu) Berkas Kebijakan

No.Put 5/PID.SUSTPK/2019/ PT JAP19.20.21.22.23.24.25.Hidup/UKLUPL sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)tertanggal 24 November 2015;1 (satu) Berkas dokumen Keputusan Bupati Teluk WondamaTentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang, Standar BiayaBelanja Daerah dan Perjalanan Dinas di Lingkungan PemerintahanKabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;1 (satu) Berkas dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran SementaraPendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015;1 (Satu) Berkas Kebijakan

sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)tertanggal 24 November 2015;Hal 37 dari 39 No.Put 5/PID.SUSTPK/2019/ PT JAP19.20.21.22.23.24.25.1 (satu) Berkas dokumen Keputusan Bupati Teluk WondamaTentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang, Standar BiayaBelanja Daerah dan Perjalanan Dinas di LingkunganPemerintahan Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;1 (satu) Berkas dokumen Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan TahunAnggaran 2015;1 (satu) Berkas Kebijakan

Maka sayajelaskan bahwa banyak kebijakan masa lalu yang meresahkan dan dapatmencelakakan kehidupan kita dimasa kini. Kebijakan itu mempengaruhi kondisipsikologis kita, yang dapat berdampak pada kesalahan sikap dan perilaku.Tindakan yang salah tentu akan berakibat buruk pada kehidupan dan masadepan kita.

Dimana plan A adalahterkait dengan pelaksanaan pernikahan yang berkaitan dengan perbaikanpedoman ini, atau plan B adalah alternatif kebijakan lainnya terkait dengankegagalan plan A.Dan pagi ini, Saya pun menerima sebuah surat gugatan cerai yangdiajukan oleh istri saya.Saya syukuri semua ini, dan semoga hal ini menjadi jawaban terbaikdan juga menjadi akhir dari penebusan dosa kami, sehingga kami dapat hiduplebih tenang dan bahagia dimasa depan, dan terbebas dari belenggu hutangkarma, atau belenggu

Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatanmenghasilkan Barang Kena Pajak sekaligus untuk kegiatanmenghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebandingdengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaranseluruhnya.Bahwa PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyatanyatadigunakan untuk menghasilkan TBS, yang merupakan BarangKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga PajakMasukannya tidak dapat dikreditkanBahwa pendirian dan kebijakan

Putusan Nomor 2084/B/PK/PJK/201 7pelaksanaan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B UndangUndangPPN;Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010secara kaidah dan norma sudah dilakukan uji materi keMahkamah Agung dan dalam hal ini keputusan MahkamahAgung memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding);Bahwa dengan demikian secara yuridis kebijakan tersebut telahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,kemudian secara materi dalam proses pemeriksaan diungkapbahwa Pajak Masukan

Penyerahan Yang TidakTerutang Pajak (selanjutnya disebut PMK78) pada intinyamemutuskan bahwa norma atau kaidah di dalam PMK78 tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang lebih tinggi (UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009).Bahwa norma atau kaidah yang diatur dalam PMK78 sebagaipelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009pada prinsipnya sama dengan norma atau kaidah dalam KMK575sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 18tahun 2000;Bahwa dengan demikian kebijakan

Oleh karenanya dalam hal iniPENGGUGAT bukannya mendapatkan suatu solusi atau kebijakan dariTERGUGAT agar angsurannya kembali normal tentu. seharusnyaTERGUGAT memberikan kesempatan untuk mengangsur ' sebataskemampuannya sampai ekonomi membaik atau usahanya membaik.Dengan demikian angsuran bisa kembali normal, tetapi hal demikian tidakdiberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT justru yang terjadi adalahkekerasan, ancaman penyitaan secara lisan maupun elektronik di dalammenjalin hubungan bermitra.

Bahwa dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit merupakan hakBank/Tergugat berdasarkan kebijakan dan prosedur tertulis yangdimiliki oleh Bank, yang mana ditegaskan pula dalam Pasal 57 ayat (1)Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yangberbunyi, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulismengenai Restrukturisasi Kredit. Oleh karena itu, Bank tidak dapatserta merta melaksanakan restrukturisasi kredit Penggugat.f.

Putusan Nomor 794/ B /PK/PJK/2015untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapatdikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKPterhadap peredaran seluruhnya.bahwa PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyatanyata digunakan untuk menghasilkan Tandan Buah Segar(TBS), yang merupakan Barang Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannya tidak dapatdikreditkan;bahwa pendirian dan kebijakan Direktur Jenderal Pajakdalam pengenaan PPN atas

BahwaKMK575/KMK.04/2000 tidak pernah diuji Mahkamah Agung,namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor:78/PMK.03/2010 sebagai pengganti Keputusan MenteriKeuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 yang muatannya samadengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:575/KMK.04/2000 secara kaidah dan norma sudah dilakukanuji materi ke Mahkamah Agung dan dalam hal ini keputusanMahkamah Agung memenangkan Termohon PK, dengandemikian secara yuridis kebijakan tersebut telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku,kemudian

Selanjutnya,kebijakan Terbanding dalam pengenaan implementasi atas pengenaan PPNterhadap kegiatan terpadu (integrated) tertuang dalam keputusan MenteriKeuangan Nomor 575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6)UU PPN yang didalamnya mengatur implementasi Pasal 9 ayat (5) danPasal 16B UU PPN yang telah diperkuat konstelasi hukumnya melaluikaidah dan norma hukumnya sebagai pengganti dari keputusan MenteriKeuangan Nomor 575/KMK.04/2000 menjadi Peraturan Menteri KeuanganNomor 78/PMK.03/2010 yang

atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untukkegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligusuntuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapatdikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKPterhadap peredaran seluruhnya;Bahwa PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyatanyata digunakan untuk menghasilkan Tandan Buah Segar(TBS), yang merupakan Barang Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannya tidak dapatdikreditkan;Bahwa pendirian dan kebijakan

BahwaKMK575/KMK.04/2000 tidak pernah diuji Mahkamah Agung,namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor575/KMK.04/2000 yang muatannya sama dengan KeputusanMenteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 secara kaidahdan norma sudah dilakukan uji materi ke Mahkamah Agungdan dalam hal ini keputusan Mahkamah Agungmemenangkan Termohon Peninjauan Kembali, dengandemikian secara yuridis kebijakan tersebut telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang

Putusan Nomor 748/B/PK/PJK/2015melakukan perbuatan hukum atas penyerahan CPO/PK terutang PPN.Selanjutnya, kebijakan Terbanding dalam pengenaan implementasi ataspengenaan PPN terhadap kegiatan terpadu (integrated) tertuang dalamkeputusan Menteri Keuangan Nomor 5/75/KMK.04/2000 sebagaipelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UU PPN yang didalamnya mengaturimplementasi Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B UU PPN yang telahdiperkuat konstelasi hukumnya melalui kaidah dan norma hukumnyasebagai pengganti dari Keputusan

Tata Usaha Negara, yang dalamsengketa a quo terkait dengan pekerjaan konstruksi dengan sistem tender,maka Upaya Administratif yang tersedia adalah berupa Sanggah dan SanggahBanding berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan sanggah dansanggah banding terkait pengadaan barang dan jasa, Majelis Hakimberpedoman kepada ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan

Vide Bukti P16) yangkemudian Penggugat mengajukan sanggah banding pada tanggal 05Desember 2019 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Asahan (Vide Bukti P17) dan kemudian dijawab oleh Kepala DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan pada tanggal 16Desember 2019 (Vide Bukti P18), yang mana keseluruhan proses upayaadministratif tersebut sesuai baik dari segi tahapan ataupun tenggang waktupengajuan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam PeraturanLembaga Kebijakan

Ruas 223);Menimbang, bahwa apabila fakta hukum diatas tersebut dikaitkandengan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa melalui Penyedia angka 3.4.1 huruf e, Majelis Hakim berpendapatbahwa Tergugat di dalam Dokumen Pemilihannya tidak menambahkan syaratyang bersifat diskriminasi atau tidak objektif, justru Tergugat yang memasukkanpersyaratan kualifikasi berupa mempunyai atau menguasai tempat usahakantor

NOVENAmenanyakan mengenai kebijakan anggaran swakelola kepadaterdakwa Ir. H. Pamudji Bin Djemakir di ruangan Kepala Suku DinasPekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat bagaimanakebijakankasudin yang sebelumnya, saksi GEOFFREY R. NOVENAmenjawab DIPOTONG 30% PAK, dan terdakwa Ir. H. Pamudji BinDjemakir secara melawan hukum menyuruh saksi untuk mengikuti kebijakan tersebut, kecuali perbaikan pompa dan pintu air jangandilakukan pemotongan.v Bahwa untuk merealisasikan keinginan terdakwa Ir. H.

NOVENAmenanyakan mengenai kebijakan anggaran swakelola kepadaterdakwa Ir. H. Pamudji Bin Djemakir di ruangan Kepala Suku DinasPekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat bagaimanakebijakankasudin yang sebelumnya, saksi GEOFFREY R. NOVENAmenjawab DIPOTONG 30% PAK, dan terdakwa Ir. H.

Pamudji, terkaitpemotongan 30%, sekitar bulan September 2013 sebelum dilakukanpencairan kegiatan swakelola untuk triwulan Ill, Pada saatpenandatanganan cek bertempat di ruangan kasudin, saksi jugamenanyakan kebijakan mengenai anggaran kegiatan swakelola kepadaPamudji.

Kemudian Pamudji menjawab bagaimana kebijakan kasudinyang sebelumnya, saksi menjawab dipotong 30% pak, dan Pamudjimenyuruh saksi untuk mengikuti kebijakan tersebut, kecuali perbaikanpompa dan pintu air jangan dilakukan pemotongan.Bahwa potongan anggaran sebesar 30% tersebut, saksi serahkankepada Kepala Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat yaitu Ir. MonangRitonga, Ir. Wagiman dan Ir.

Bagaimana Kebijakan Kasudinsebelumnya dan di jawab ahli Saksi dipotong 30% Pak. Dan Terdakwameminta agar mengikuti kebijakan tersebut kecuali perbaikan pompa danpintu air jangan dilakukan pemotongan.Bahwa selama kurun waktu bulan Agustus 2013 s/d bulan Desember 2013proses pencairan telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan adanyabuktiobukti dokumen pencairanberupa :o Pencairan berdasarkan SPM (surat perintah membayar)tanggal02Oktober 2013 tanda tangan terdakwa Ir. H.

No. 1375 K/Pid.Sus/2015Kriteria Resiko yang dapat diterima (KRD) dan Rencana PemasaranTahunan (RPT) sebagai pedoman pemasaran kredit sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan;Melaksanakan kegiatan pengelolaan berkas II pinjaman prakarsa Kanwilatas nasabahnasabah yang menjadi binaannya agar kelengkapan,keabsahan, keamanan dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan;Menyediakan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan

No. 1375 K/Pid.Sus/2015Tahunan (RPT) sebagai pedoman pemasaran kredit sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan;Melaksanakan kegiatan pengelolaan berkas II pinjaman prakarsa Kanwilatas nasabahnasabah yang menjadi binaannya agar kelengkapan,keabsahan, keamanan dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan;Menyediakan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan kredit danmemproses tindak lanjut audit di Account Officer sesuai

Kanwilatas nasabahnasabah yang menjadi binaannya agar kelengkapan,keabsahan, keamanan dan tertid administrasi sesuai denganketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan;Menyediakan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan kredit danmemproses tindak lanjut audit di Account Officer sesuai kewenanganbidang tugasnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan audit dantindak lanjut perbaikan sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dantarget yang disepakati;Membuat laporanlaporan sesuai kewenangan

Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank dalam SuratKeputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret1995 .

Prinsip kehatihatian dalam perkreditan;Organisasi dan Manajemen Perkreditan;Kebijakan persetujuan kredit;Dokumentasi dan administrasi kredit;Pengawasan kredit;og fF NfPenyelesaian kredit bermasalah;Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bankwajid mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secarakonsekuen dan konsisten;Pelaksanaan prinsip kehatihatian dalam pemberian kredit sebagaimanadiatur dalam Bab II Surat Keputusan Direksi PT.

Menyiapkan perumusan kebijakan di bidangPeraturan PerundangUndangan, BantuanHukum dan Dokumentasi Hukum ;4.Menyampaikan saran dan pertimbangankepada Atasan baik lisan maupun tertulissebagai bahan masukan guna kelancaranpelaksanaan tugas ;5.

Ada alat bukti pada bulan Juni 2010 dilakukantindakantindakan untuk pemenuhanpersyaratan administrasi tetapi dibuat surut ;Bahwa menurut Ahli tidak diperkenankan adanyapengelolaan keuangan daerah secara bebas danseenaknya;e Bahwa diskresi (kebijakan) pengelolaankeuangan Negara bisa tanpa prosedurperundanganundangan adalah dalam hal adabencana alam, kegiatan yang bersifat urgentatau mendesak ;e Bahwa pelanggaran terhadap mekanismepengelolaan keuangan daerah untuk belanjabantuan sosial APBD Kabupaten

, dan yangkedua adalah sebagai pembuat keputusan,dengan demikian Pejabat tersebut tidak masukke dalam area yang bersifat teknis, karena haltersebut adalah tugas dari para pejabatadministrasi dibawahnya, jadi apabila KepalaDaerah membuat sebuah Keputusan ataumembuat suatu peraturan kemudian keputusanatau peraturan tersebut~ dijalankan olehbawahannyadan ternyata bawahannya tersebutSalah dalam menjalankan peraturan tersebut,maka si pembuat kebijakan dalam hal ini KepalaDaerah tidak dapat disalahkan

Ada alat bukti pada bulan Juni 2010dilakukan tindakantindakan untukmemenuhi persyaratan administrasi, tetapidibuat surut ;Bahwa Diskresi (Kebijakan) pengelolaankeuangan Negara bisa tanpa prosedurperundangundangan adalah dalam hal adabencana alam ataupun kegiatan yang bersifaturgent dan mendesak ;Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Edward OmarSharif Hariej, SH., Mhum., Ahli yang diajukanoleh Terdakwa, pada pokoknya menyatakan :1.

Bahwa kebijakan atau beleid adalah suatutindakan yang dilakukan atau diambil olehseorang Pejabat baik dalam bentuk keputusanmaupun dalam tindakan yang nyata yangdidasarkan pertimbanganpertimbangan dariperaturan perundangundangan yang berlakuataupun berdasarkan asaS asSaS umumMPemerintahan yang baik berdasarkankewenangannya ;3.Bahwa bisa juga kebijakan tersebutdikeluarkan tanpa menggunakan peraturanperundangundangan yang berlaku tetapididasarkan atas pertimbanganpertimbangansubyektif dari Pejabat

Melanggar Prinsip Kejujuran dan Keterbukaan (Fair Play);Bahwa setiap kebijakan eksekutif harus bersifat terbuka (openprinciple) dan transparan, dengan pengertian bahwa masyarakat yangmenjadi obyek kebijakan tersebut harus mengetahui dan ikutmemberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dari kebijakantersebut. Asas ini terlanggar dengan adanya kebohongan tidakterkendali keamanan berkepanjangan sehingga menyebar di seluruhwilayah Provinsi Maluku, termasuk Maluku Utara sebelum dimekar:3.

Selanjutnyamelalui Kebijakan Pemerintah pada tahun 2001 ditetapbkan bahwamerupakan tahun terakhir dalam pemberian bantuan jaminan hidup;b.

Jimly Asshiddiqie di dalam bukunya yang berjudulPerihal UndangUndang halaman 20 merupakan policy rules ataupeleidsregels, yaitu bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapatHalaman 106 dari 137 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundangundangan yangbiasa. Disebut polio atau beleids atau kebijakan karena secara formaltidak dapat disebut atau memang bukan berbentuk peraturan yang resmi(ibid, hal. 391).

Nomor 1950 K/Pdt/2016diktum Pertama, Instruksi Presiden kepada Pemohon Kasasi semulaTergugat Xl/Pembanding XI selaku Menteri Koordinator BidangPerekonomian adalah dalam rangka mengoordinasikan kebijakan terkait:1. Rehabilitasi prasarana dan sarana ekonomi wilayah; dan2.

Atasdasar survey BPKP yang mengambil beberapa sampel tersebutmerupakan laporan bawahan kepada pimpinan sebagai bahan masukan(bukan konsumsi publik) untuk pengambilan kebijakan, sehingga jelastidak ada Perbuatan Melawan Hukum Tergugat IX (Pembanding).Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat IX) sudah beberapakali mengajukan agar dikeluarkan dari gugatan, namun belum pernahdikabulkan.

MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANAYANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN.Bahwa menurut Indriyanto Seno Adji, kebijakan yang dilakukan PemohonKasasi adalah kewenangan yang bersifat aktif, berupa kKewenangan untukmelaksanakan kebijakan dalam mengatasi segera dan secepatnya;Bahwa akan tetapi apabila pelaksanaan kewenangan tersebut tidaksesuai dengan tujuan ditetapbkannya kewenangan tersebut, makatermasuk dalam ruang lingkup pidana (Indrianto Seno Adji, 2007,Scientific evidence

dalam proses pembuktian hal. 16 dan 39);Bahwa dalam kaitannya dengan pengertian tersebut di atas tindakanPemohon Kasasi untuk menggunakan sisa dana untuk pengembangansekolah bersifat aktif, dalam mengatasi segera dan secepatnya, dalampelaksanaan kegiatan tersebut tidak terbukti kewenangan yangdigunakan oleh Pemohon Kasasi bertujuan untuk memperkaya diri danmerugikan keuangan negara;Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi adalah merupakan kebijakan yangdiambil dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Terdakwa

hukumPengadilan Negeri Tanah Grogot meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumidan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi standard danmutu yang ditetapkan oleh Pemerintah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal dari Saksi IMAMHAMBALI dan Saksi JOKO SUPRIADI yang kedua Saksi tersebut adalah anggotaPolsek Penajam Paser Utara melaksanakan tugas giat operasional pemberantasan 13(tiga belas) prioritas kebijakan

UtaraKalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanah Grogot Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BahanBakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal dari Saksi IMAMHAMBALI dan Saksi JOKO SUPRIADI yang kedua Saksi tersebut adalah anggotaPolsek Penajam Paser Utara melaksanakan tugas giat operasional pemberantasan 13(tiga belas) prioritas kebijakan

ARMAN dan SaksiJOKO SUPRIADI Bin TUKIDJO yang merupakan anggota Polsek Penajam PaserUtara yang sedang melaksanakan tugas giat operasional pemberantasan 13 (tigabelas) prioritas kebijakan Kapolri termasuk pemberantasan tindak pidana dibidangBahan Bakar Minyak illegal;e Bahwa Saksi IMAM HAMBALI Bin H. M. ARMAN dan Saksi JOKO SUPRIADIBin TUKIDJO sering melihat kapal Speed Boad milik perusahaan PT.

Bahwa PT Suzuki Finance tersebut ada kebijakan yang ditawarkan kepadakredit macet yaitu keringanan masalah angsuran kredit macet dan dalamhal ini pernah disampaikan kepada Penggugat. Bahwa cara untuk medapatkan keringanan tersebut ada proses pengajuankeringanan dan ini sudah disampaikan kepada Penggugat akan tetapiHalaman 24 dari Halaman34Putusan Nomor :10/Pdt.GS/2020/PN Bglbelum masukkan dokumen dan ditawarkan kepada Penggugat ini sebelumditarik mobilnya.

Bahwa PT Suzuki Finance tersebut ada kebijakan yang ditawarkan kepadakredit macet yaitu keringanan masalah angsuran kredit macet dan dalamhal ini pernah disampaikan kepada Penggugat.

kepada Penggugat ini .Bahwa kredit mobil Penggugat dalam jangka waktu 48 bulan dan sudahmenunggak selama 7 (tujuh) bulan.Bahwa terhadap masalah ini yang saksi lakukan adalah meneleponPenggugat , melalui sms dan mengunjungi rumah Penggugat.Bahwa tindakan Penggugat ini adalah janji dan janji terus tapi tidak adarealisasinya.Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Penggugat ini yakni 3 bulan sebelumkejadian.Halaman 26 dari Halaman34Putusan Nomor :10/Pdt.GS/2020/PN Bgl Bahwa PT Suzuki Finance tersebut ada kebijakan

LIMPASEMO selaku Kepala Desa Timpaus Kecamatan BokanKepulauan Kabupaten Banggai Laut bertentangan dengan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentangPengelolaan Keuangan Desa :e Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asasasastransparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dandisiplin anggaran.e Pasal 3 ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaanpengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai kewenangan : Menetapkan kebijakan

Limpasemo selaku kepala Desa TimpausKecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut berdasarkan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan KeuanganDesa Pasal 3 Ayat (2) mempunyai kewenangan sebagai berikut : Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes ; Menetapkan PTPKD ; Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa ; Menyetujul pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes ; Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBDes

Pasal 3 ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaanpengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai kewenangan : Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes ; Menetapkan PTPKD ; Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaandesa ; Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDes ; Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBDes ;Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatankegiatan pekerjaantersebut diatas sebagaimana pada Tahun

Bahwa berdasarkan posita angka 4 (empat), Tergugat (pbemegang saham)mengambil suatu keputusan atau kebijakan untuk mengganti Direksi karenaadanya Surat Rahasia Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/8/KEP/GBI/Pdg/2013/Rahasia tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fitand Proper Test) Sebagai Calon Direksi PT. Bank Perkreditan RakyatMutiara Nagari;.

Padatanggal 11 Maret 2013 Tergugat memberikan jawaban dengan surat Nomor012/Kt7/BPRMN/UM/03 2013, yang menyatakan Penggugat dilarangmelakukan kegiatan operasional perusahaan atau kegiatan lain yangmempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuanganperusahaan;. Bahwa pada tanggal 27 April 2013 pihak Tergugat menjelaskan berdasarkanhasil rapat umum pemegang saham luar biasa, Penggugat mulai diHal. 2 dari 35 hal. Put.

S.H., DilarangMelakukan Tugas sebagai Direksi dalam kegiatan Operasional BPRdan/atau Kegiatan Lain yang Mempunyai Pengaruh Signifikanterhadap Kebijakan dan kondisi Keuangan BPR; Berdasarkan surat keputusan Bank Indonesia tersebut diatas makapara pemegang saham PT. BPR Mutiara Nagari menindak lanjutihasil keputusan tersebut guna menghindari sanksi penurunan nilaikesehatan BPR;Hal. 26 dari 35 hal. Put.