• Variabelvariabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lainsebagai berikut : Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit darihukum itu sendiri ; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.

• dipertimbangkanMajelis Hakim tersebut antara lain adalah sebagaimana akan diuraikan dalambagian di bawah ini serta menjawab pula permohonan dari Terdakwa yangmenyatakan memohon keringanan hukuman, yakni sebagai berikut: Bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diancamdengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah); Bahwa merupakan otoritas

• Nomor 07841/DKR/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal Penyampaian Laporan Pemeriksaan Khusus sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK di Cabang Surabaya ditujukan kepada Direktorat Pengawasan Bank 1 (DPB1) Tim Pengawasan Bank 1-4 Otoritas Jasa Keuangan;

• 3 (tiga) lembar Salinan printout file Sample Bukopin Sby.

  Pilar Mars Pratama tanggal 05 Maret 2020;

• Salinan dokumen Exploration Team August 2012 Nickel Laterite Ore Exploration Report PT Cahaya Murni Sejahtera Concession;
• Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/KDK.02/2016 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Tetap Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30 Desember 2016;
• Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/KDK.01/2017 tentang Penetapan

  Mutasi, Rotasi dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Untuk Mengisi Lowongan Jabatan di lingkugan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 23 Agustus 2017;

• Salinan Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/PB.3/2017 tentang Penetapan Rotasi Pegawai Setingkat Deputi Direktur di Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan tanggal 6 Oktober 2017;
• Barang bukti Nomor 71 sampai Nomor 111 yaitu:
• Salinan dokumen Otoritas Jasa

• Bahwa MIBS Limited dan PT MIFS adalah dua badan hukumyang berbeda dimana, meskipun terdapat hubungan istimewadiantara keduanya, tidak berarti PT MIFS dapatmemerintahkan/mendikte MIBS Limited untuk memenuhipermintaan dokumendokumen tersebut.Di dalam paragraf 5.6 dari OECD Transfer Pricing Guidelines forMultinational Enterprises and Tax Administrations jugadijelaskan bahwa otoritas pajak dari negaranegara pemberijaSa maupun penerima jasa harus mempertimbangkan bebanHalaman 25 dari 63 halaman.

  Alternatiflain dalah Termohon Peninjauan Kembali dapat menggunakanpasal "Exchange of Information yang ada didalam suatu TaxTreaty (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) untukmeminta otoritas pajak dari negara dimana MIBS Limitedberdomisili untuk mendapat data / informasi / dokumen yangada di MIBS Limited.

• US FAA dan otoritas penerbangan lainnya tidak akan pernahmensertifikasi desain B737200 apabila mereka mengidentifikasi adanya cacatdalam bentuk apapun dalam sistemsistem yang ada di B737 200.Pada saat sebelum terjadinya kecelakaan pesawat Mandala 091, maka DirjenPerhubungan Udara RI juga telah melakukan pemeriksaan atas pesawatMandala 091 dan telah menerbitkan Sertifikat Standar Kelaikan Udara (StandardAirworthiness Certificate) yang membuktikan bahwa pesawat Mandala 091adalah pesawat yang aman dan

  kewajiban pembuktiannya, maka adalahberdasarkan hukum apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak Gugatan ini.Walaupun Tergugat tidak memiliki kewajiban hukum untuk membuktikan,namun Tergugat akan membuktikan dalam persidangan bahwa tidak ada cacat didalam desain pesawat B737200 dan juga khususnya bahwa tidak ada cacat dalampembuatan pesawat Mandala 091 dan bahwa sistem penyalur bahan bakar, mesinmesin ataupun sistem kontrol mesin telah disetujui dan disertifikasi sebagai amandan laik terbang oleh otoritas

  Desain tersebut (termasukkemampuan untuk terbang dengan satu mesin) telah disertifikasi baik oleh US FAAmaupun otoritas penerbangan lainnya sebagai desain yang aman dan laik terbang.Para pilot yang menerbangkan B737200 juga seharusnya telah dilatih untuk dapatmenerbangkan pesawat B737200 dengan hanya 1 mesin yang beroperasi.Kecelakaan pesawat Mandala 091 terjadi karena pesawat Mandala 091melakukan lepas landas dengan konfigurasi lepas landas (takeoff configuration)yang tidak benar.

  Halhal tersebut sama sekali tidak diajukan atau lebihtepatnya, tidak dapat diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannyatersebut.Sebenarnya standar kelaikudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PP3/2001 adalah pedoman bagi operator pesawat dan otoritas pengawasterhadap setiap pesawat dan/atau mesin pesawat yang digunakan di Indonesia.Atau dengan kata lain, Pasal 8 PP 3/2001 adalah aturan yang ditujukan kepadaoperator pesawat dan pengawas, yang mana telah dilaksanakan oleh PTMandala Airlines dengan

• Dengandemikian, secara argumentum a contrario*, beban pembuktian atassurat ketetapan pajak yang diterbitkan tidak secara jabatan beradadipihak otoritas pajak;2 Argumentum a contrario merupakan cara menemukan hukumatau menjelaskan makna undangundang dengan pertimbanganbahwa apabila undangundang menetapkan halhal tertentuuntuk peristiwa tertentu, maka peraturan tersebut terbatas padaperistiwa tertentu itu dan untuk peristiwa diluarnya berlakukebalikannya.

  Dengan demikian, secara argumentuma contrario, beban pembuktian atas Surat Ketetapan Pajak yangditerbitkan tidak secara jabatan berada dipihak otoritas pajak;Bahwa mengacu pada ketentuan serta Putusan Pengadilan Pajaksebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon Banding mohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat untuk dapatmempertimbangkan buktibukti yang Pemohon Banding sampaikanbaik saat penyampaian Surat Permohonan Banding maupun saatpersidangan nanti.

  Putusan Nomor 417/B/PK/PJK/2015beban pembuktian atas surat ketetapan pajak yang diterbitkantidak secara jabatan berada dipihak otoritas pajak;Untuk lebih memahami penjelasan di atas, dapat digambarkansebagai berikut:Bagan 5llustrasi Pembagian Beban Pembuktian di Indonesia Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP: Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat . p=Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara jabatan Wail Pajakdalam hal: SPT tidak disampaikan pada waktunya(Pasal 13 ayat (1 ) huruf b)* Kewajiban Pasal

• BPR Sri Artha Lestari Bali (Tergugat)nomor rekening 0110029379 atas nama Kong Honny Dhammas(Penggugat) Periode tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan 26Desember 2019, diberi tanda bukti P24;25.Foto copy Surat permohonan audit rekening Bank PT.BPR Sri ArthaLestari atas nama Kong Honny Dnammas nomor rekening 0110029379kepada Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Bali danNusa Tenggara tertanggal 16 April 2021diberi tanda bukti P25:Bahwa bukti surat bertanda, P5, P6, P7, P8, P16, P17, P18

  kredittersebut kepada nasabah tidak mesti asli atau salinan yangterpenting nasabah telah mendapatkan salinan perjanjian;Bahwa apabila diketahui jika Bank tidak memberikan copy atausalinan perjanjian dan diketahui oleh OJK ketika melakukanpemeriksaan onside maka kita akan berikan teguran kepadaDireksi sehingga Bank akan memberikan salinan perjanjiankepada nasabah dan selanjutnya Bank harus berkomitmen kepadaOJK bahwa Bank wajid memberikan salinan perjanjian kepadanasabah/Debitur;Bahwa dalam POJK (peraturan otoritas

  oleh BPR apabila Debiturtersebut tidak memiliki prospek usaha dan tidak memilikikemampuan untuk membayar kembali setelah dilakukanrestrukturisasi tersebut dan Top up itu dibolehkan jikapenambahan plavon dan rekapitalisasi tunggakan misalnyanasabah nunggak 4 bulan ditambahkan menjadi plavon itu jugadibolehkan tetapi jika nasabah tersebut masih memiliki prospekusaha dan dinilai masih mempunyal Kemampuan untuk membayarsetelah dilakukan restrukturisasi namun jika usaha nasabah sudahbangkrut maka oleh otoritas

• 10.110.210.310.410.5Penggugat telah memperoleh persetujuan penanaman modal asing dariBKPM; Penggugat telah mendirikan badan hukum (PT PMA) sesuai hukumyang berlaku; Penggugat telah memiliki Ijin Lokasi dan memenuhi seluruh persyaratandalam iin Lokasi tersebut; Penggugat telah mengikuti seluruh prosedur perolehan hak atas tanahuntuk kepentingan perusahaan penanaman Modal Asing, sehinggamemperoleh Sertipikat HGB No.15/1995 secara sah; Penggugat juga telah memiliki dokumen AMDAL yang telah memperolehpersetujuan otoritas

  tentang adanya penerbitan Keputusan TUN No.167317.dan No.1672 Obyek Gugatan tersebut oleh Tergugat, sebelumnya; 6 Penggugat memperoleh informasi bahwa Tergugat juga telahmengundang dan melakukan pertemuan dengan pihak yang namanyatercantum dalam Keputusan TUN No.1673 dan No.1672 Obyek Gugatantersebut pada tanggal 18 Juli 2013 di kantor Tergugat yang jugamembahas tentang overlap/tumpang tindih tersebut; 7 Kedudukan hukum Tergugat sendiri, yaitu selaku badan atau Pejabatyang memiliki kewenangan (otoritas

  Seandainyapun Tergugat berdalih bahwa Tergugat baru mendugaterjadinya overlap/tumpang tindih tersebut, quad non, maka secarahukum dan selaku pemilik otoritas penuh atas pertanahan di Indonesia,hanya Tergugat lah yang memiliki kualifiikasi untuk membuktikan bahwaoverlap/tumpang tindih tersebut belum bisa dipastikan telah terjadi, baiksecara di atas kertas/dokumen (Data Administrasi Pertanahan atau DataYuridis) maupun secara kenyataannya di Lapangan (Data Fisik).Tergugatlah yang paling bertanggung

• 5 Tahun 2015 bahwakeberadaan Panitia Pemilinan Kepala Desa terdiri dari unsur PerangkatDesa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa dan tokoh masyarakatHal. 12 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK10.yang diusulkan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)kepada Bupati melalui Camat, Sehingga pada Ruang lingkup Tingkat DesaKewenangan pada levelnya paling berperan untuk menetapkan Calon KepalaDesa terpilih adalah Panitia Pemilinan Kepala Desa, BPD dan Bupati/KepalaDaerah yang mempunyai otoritas

  otoritasmenetapkannya yang secara hukum harus bertanggung jawab .Selanjutnya di ulangi lagi pada angka 10 surat gugatan bahwa SuratKeputusanyang dikeluarkan BPD Desa Tuyun Nomor188/04/KEP/435 /BPD/2018 sebagai dasar Panitia Pemilihanmenetapkan bakal calon Kepala Desa Tuyun No. 22/PAN/XI/2018,Sehingga dengan demikian , pihak pihak yang digugat Penggugatkurang lengkap menempatkan subjek hukum yang digugat seharusnyaBPD menjadi pihak yang digugat,karena ketidak konsistenan daripadagugatanPenggugat yang menyebutkan otoritas

  bertanggung jawab .Selanjutnya di ulangi lagi pada angka 10 surat gugatan bahwa SuratKeputusanyang dikeluarkan BPD Desa Tuyun Nomor188/04/KEP/435/BPD/2018 sebagai dasar Panitia Pemilihanmenetapkan bakal calon Kepala Desa Tuyun No. 22/PAN/X1/2018,Sehingga dengan demikian, pihak pihak yang digugat Penggugatkurang lengkap (Plurium Litis Consortium) dalam menempatkan subjekhukum yang digugat seharusnya BPD menjadi pihak yang digugat,karenaketidak konsistenan daripada gugatanPenggugatyangmenyebutkan otoritas

• Padahal kesalahan Tergugat tidak hanya masalah tidak adakonfirmasi, tetapi Penggugat selaku nasabah tidak pernah memberSuratKuasa untuk mencairkan kepada siapapun, tidak pernah datangke Bank BNP (Tergugat) pada setiap dilakukan transaksi pencairan,pada saat pencairan tidak ada membawa Buku Tabungan, KTP/SIM,Kartu ATMdan lain sebagainya ;15.Bahwa Penggugat juga telah mencoba melaporkan kejadian inikepada Bank Indonesia selaku Pengawas Bank BNP (Tergugat) dansetelah fungsi pengawasan Bank beralih ke Otoritas

  Jasa Keuangan(OJK), maka Penggugatpun selaku nasabah yang dirugikan (korban)telah melaporkan kejadian tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan(OJK), tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilanbelum ada jalan keluar penyelesaiannya ;16.Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwasekurangkurangnya dalam rentang waktu kurang lebih 7 (tujuh) bulanyaitu sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni2013 rekening Penggugat yang ada pada Tergugat bebasdipergunakan

  larinya pasti ke Jakarta sistimnya tapi itu akandi kredit langsung ke Rekening nasabah ;Bahwa Bukti P22 adalah bukti transfer yang dilakukan oleh nasabahRp.500.000.000,(Lima ratus juta rupiah) ini adalah rekening yang didebet ada tanda tangan nasabah sebagai pemilik rekening dimanaTeler juga malakukan Verifikasi, dari tanda tangan ini nasabah datang,ada penyetor ada pemilik rekening nasabah juga melakukan tandatangan karena nasabah sendiri yang datang ke Bank ada validasi dariTeler dan ini adalah otoritas

• Pasal 69 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas JasaKeuangan Jo. Pasal 55 ayat (1) keL KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP jelasje;as telah merugikan perekonomian dan/atau keuangannegara yaitu. merusak sendisendi perekonomian, mengakibatkankerugian negara berupa Pendapatan Pajak baik dari pajakpertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak badan hukum, dst. yangseharusnya diterima oleh negara bila kegiatan investasi tersebutdilakukan sesuai dengan ketentuan.

  Bukti ini menerangkan bahwa atas nama terdakwa TOHIRON, DKKdidakw oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok telahemlakukan tindak pidana sebagaiman adalam dakwaan kesatuPasal 46 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 1998 tentag perubahanatas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan jo Pasal 69 UU RInomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo pasal 55ayat (1) ke1 jo Pasla 64 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 378 joPasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPb.

  Pol F1320LZ atas nama NURAYATI(istri Turut Terlawan ABDUL KARIM) dirampas untuk Negara(dengan pertimbangan sebagai berikut perbuatan merekaterdakwa tidak ada jjin dari pemerintah atau Pimpinan BankIndonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (illegal), perobuatanmereka terdakwa dapat merusak perekonomian Negara)Bahwa bukti ini menunjukan bahwa berdasarkan fakta persidangan,Penuntut Umum telah melakukan penuntutan termasuk mengenaistatus hukum barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pajero Sportwarna putin

  Bahwa dalam pertimbangannya (vide halaman 261) Majelis hakimberpendapat barang barang sitaan pidana yang termuat dalamamar ke5 dari para leader masing masing dalam putusan putusanPengadilan Negeri Depok Nomor : 425 s/d 429 / Pid.Sus / 2017 /PN.Dpk yang dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukandalam kas Negara yang dihimpun dari dana masyarakat tanpa jijinusaha dari pimpinan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJkK)Halaman 99 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.ALATtersebut bukan

• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2010Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan sebagimana telahdriubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM.45 Tahun 2011 Jo.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Organisasi danTata Kerja Kantor Syahbandar sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Perhubungan dengan Nomor PM. 64 Tahun 2011 Jo.

  Pasal 1 Angka 27 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2008 tentang Pelayaran, menyebutkan Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah Lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial,3.

  Otoritas Pelabuhan;atau b. Unit Penyelenggara Pelabuhan;4. Pasal 81 Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2008 tentang Pelayaran, menyebutkan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;5.

  Pasal 82 Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2008 tentang Pelayaran, menyebutkan Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dibentuk untuk 1 (satu) atau beberapa pelabuhan,6.

• SUPIANDI tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi;

• 1 (satu) buah Kompas berwarna hitam;
• 1 (satu) paket GPS merk HAIYANG;
• 1 (satu) paket radio komunikasi merk ICOM;

Dirampas untuk Negara;

• 8 (delapan) buah Buku Pelaut/Seaman.s Book atas nama Supiandi (F.226172), Sukarno (G.088945), Pahrudin (H.188594), Juli Rianto Lubis (G.090681), Awi Hartono (F.298460), Andrianto (

• Faisal,maka otoritas pengelolaan dan penggunaan dana APBD tersebut merupakantanggung jawab kedua Terdakwa, yang dalam pengajuan pencairannya seolaholah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai keperluan operasional kantorPU Deli Serdang yang dalam pertanggungjawaban anggaran pada akhir TA. 2010diketahui bahwa anggaran tersebut telah digunakan habis dan sesuai dengankegiatan kegiatan yang telah ditetapnbkan dalam DPA dan pembayaran kepadapenyedia jasa, melalui penerbitan chek yang disetujui dan

  Faisal,maka otoritas pengelolaan dan penggunaan dana APBD tersebut merupakantanggungjawab kedua Terdakwa, dalam pencairannya seolah olah anggarantersebut digunakan untuk membiayai keperluan operasional kantor PU DeliSerdang yang dalam pertanggung jawaban anggaran pada akhir TA. 2010diketahui bahwa anggaran tersebut telah habis dan sesuai dengan kegiatan kegiatan yang telah ditetapbkan dalam DPA dan pembayaran kepada penyediajasa, melalui penerbitan chek yang disetujui dan ditandatangani oleh keduanya

  Faisal,maka otoritas pengelolaan dan penggunaan dana APBD tersebut merupakantanggung jawab kedua Terdakwa, dalam pencairannya seolah olah anggarantersebut digunakan untuk membiayai keperluan operasional kantor PU DeliSerdang yang dalam pertanggungjawaban anggaran pada akhir TA. 2010 diketahuibahwa anggaran tersebut telah habis dan sesuai dengan kegiatankegiatan yangtelah ditetapkan dalam DPA dan pembayaran kepada penyedia jasa, melaluipenerbitan cheque yang disetujui dan ditandatangani oleh keduanya

  Faisal,maka otoritas pengelolaan dan penggunaan dana APBD tersebut merupakantanggungjawab kedua Terdakwa, dalam pencairannya seolah olah anggarantersebut digunakan untuk membiayai keperluan operasional kantor PU DeliSerdang yang dalam pertanggung jawaban anggaran pada akhir TA. 2010diketahui bahwa anggaran tersebut telah habis dan sesuai dengan kegiatankegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA dan pembayaran kepada penyediajasa, melalui penerbitan chek yang disetujui dan ditandatangani oleh keduanya

• memiliki alamat yang sama terlebih perusahaanyang berbentuk badan hukum (perseroan terbatas) yang secarahukum adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjekhukum;e Bahwa seterusnya bilamana Terlapor selaku panitia dalam halpelelangan umum ini memenagkan selaku Pemenang Paket 1,Paket 4, dan 5 tersebut sangatlah lazim dalam praktek pelelanganumum berarti tidak telah bersekongkol untuk menetapkan siapayang menjadi pemenang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku adalah merupakan otoritas

  jawabannya secara hukum atau setidaktidaknyapanitia tender dapat berdiri sendiri terpisah dari penyediabarang/jasa peserta lelang di dalam pemeriksaan keberatan a quo;Bahwa seterusnya bilamana Terlapor selaku panitia dalam halpelelangan umum ini memenagkan selaku Pemenang Paket 1,Paket 4, dan 5 tersebut sangatlah lazim dalam praktek pelelanganumum berarti tidak telah bersekongkol untuk menetapkan siapayang menjadi pemenang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku adalah merupakan otoritas

• Fotokopi transaksi pengajuan kredit yang diajukan Pemohon keBank BRI, Nomor :3254135/DEB/0101009/2019, tanggal 11 Agustus2019, yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, telah bermeteraicukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya danternyata cocok, (T.3);Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.KdrB. Saksi:1.

• Sus/2018/PN KagMenimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untukmenjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkanspirit dari hukum itu sendiri;Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenaipidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perludipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana atautindakan dengan menengok dimensi sosioyuridis, agar putusan pemidanaanatau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari

• Variabelvariabel pertimbangan itumenurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut;Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuatancaman hukuman yang berat, berupa pidana penjara;Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit darihukum itu sendiri;Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.

• Variabelvariabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :Bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwamerupakan tindak pidana dengan kategori berat, dengan ancamanpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hinggamaksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan

• secarapribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnyasesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1)UUPT ;Bahwa adapun yang dimaksud dengan "standar kehatihatian" itu, antaralain misalnya sebagai berikut : Anggota Direksi harus menolak untuk mengambil keputusan mengenaisesuatu. hal yang diketahui atau sepatutnya diketahui akan dapatmengakibatkan perseroan melanggar ketentuan perundangundangan yangberlaku, sehingga perseroan terancam dikenai sanksi otoritas