:ceeeees Hakim.BUDI ASTONO, ....cecceceeeseeeeeeeeneen ene Panitera Pengganti .Hakim membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh PemerintahKabupaten CilacapSatuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik PNS tanggal 22Oktober 2020 Nomor: BAP.Tipiring//21/PPNS ;1. Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian tersebut,;2. Keterangan saksisaksi di persidangan bernama 1.WASIS NURCAHYO,2.WASMUN, dimana keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;3.

Putusan tersebut diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebutdengan dibantu oleh BUDI ASTONO Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriCilacap serta dihadapan Penyidik PNS selaku kuasa dari Penuntut Umum danterdakwa;Hakim,SIGIT SUSANTO, SH.MH.Panitera Pengganti,BUDI ASTONO.

JUKARDI, lahir di Bantul, tanggal 16 Juni 1969, Jenis Kelamin lakilaki,Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat SATPOL DIY Jl. Janti KM 4Gedongkuning, Yogyakarta;2. MURWANTINAH, lahir di Sleman, 14 November 1961, Jenis KelaminPerempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat SATPOL DIY Jl.

PENETAPANNomor 1/Pdt.P/2019/PN TulDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tual yang mengadili perkaraperkara perdata dalamacara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara:Nama : WAJIDA THAHA,; Tempat dan Tanggal Lahir : Tual, 31 Juli 1974;Jenis kelamin : Perempuan;Pekerjaan : PNS;Alamat : JI.

Keramat Tual; Pengadilan Negeri tersebut;>Dengan ini sebagai Pemohon kami menyampaikan kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Tual, kiranya dapat mempertimbangkan permohonan kami untuk menetapkan sebagai ahli waris dariNama : ERNI THAHA;Tempat dan Tanggal Lahir : Tamangil, 12 Januari 1969; Jenis kelamin : Perempuan;Pekerjaan : PNS;Alamat : JI.

Bastian bin Melahapi, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di JIn.

namuntelah meninggal dunia, dan selama menikah tersebut telah dikaruniai6 orang anak, dan sudah berkeluarga semua; Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud mengangkatanak untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut, namunsaksi tidak tahu nama anak tersebut; Bahwa Pemohon (calon orang tua angkat) tersebut orangnyajujur, baik dan banyak orang yang pernah tinggal di rumahnya,disamping itu Pemohon juga dianggap orang tua sekaligus sebagaitokoh masyarakat; Bahwa Pemohon juga adalah pensiunan PNS

namuntelah meninggal dunia, dan selama menikah tersebut telah dikaruniai6 orang anak, dan sudah berkeluarga semua; Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berencana mengangkatanak untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut, namunsaksi tidak tahu nama anak tersebut; Bahwa Pemohon (calon orang tua angkat) tersebut orangnyajujur, baik dan banyak orang yang pernah tinggal di rumahnya,disamping itu Pemohon juga dianggap orang tua sekaligus sebagaitokoh masyarakat; Bahwa Pemohon juga adalah pensiunan PNS

dan selama menikah tersebut telah dikaruniai6 orang anak, dan sudah berkeluarga semua; Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berencana mengangkatanak yang bernama Sulifiani, anak dari Diru juga dari PensiunanPNS; Bahwa Sulfiani adalah anak yang tuna rungu sejak lahir; Bahwa Pemohon (calon orang tua angkat) tersebut orangnyajujur, baik dan banyak orang yang pernah tinggal di rumahnya,disamping itu Pemohon juga dianggap orang tua sekaligus sebagaitokoh masyarakat; Bahwa Pemohon juga adalah pensiunan PNS

Hal. 6 dari 12disamping itu Pemohon juga dianggap orang tua sekaligus sebagaitokoh masyarakat; Bahwa Pemohon juga adalah pensiunan PNS dan mempunyaipenghasilan tetap; Bahwa setahu saksi semua anakanaknya tidak ada yangkeberatan Pemohon mengangkat anak;Bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut, oleh Pemohon telahmembenarkan dengan tidak mengajukan bantahannya;Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang padapokoknya tetap pada permohonannya dan telah mencukupkan keterangannyadan

PUTUSANNomor 0851/Pdt.G/2013/PA.Pdg>weDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1,pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,sebagai Penggugat;melawan :TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

Sehinggayang mencukupi semua kebutuhan rumah tangga dan kebutuhananak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat lah yangmencukupinya, karena Penggugat adalah seorang PNS. Bahkansebagai seorang suami, Tergugat tega menyuruh Penggugatmenggadaikan SK Penggugat guna kesenangan Tergugat sendiri;b. Tergugat orangnya tempramental.

Dan pada tanggal05 Juni 2013 secara tibatiba yang mana masih karena hal tersebut,Tergugat menampar dan mencekik leher Penggugat. karena kejadian ituPenggugat melaporkannya ke kantor POLISIPOLSEK Pauh, dan saatini Tergugat telah menjalani hukuma atas perbuatan Tergugat tersebut diLembaga Pemasyarakatan (LP) Muaro Padang Kota Padang;Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2013/PA.Pdg8.Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Alat bukti Saksi:Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telahmengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masingmasing sebagaiberikut:Saksi pertama, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Balai DiklatKementerian Sosial, bertempat tinggal di Alai Kelurahan Kapalo KotoKecamatan Pauh Kota Padang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagaiberikut :1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah temansaksi;2.

Penggugat dengan Tergugatbertengkar, tetapi saksi hanya melihat bekas memar di muka Penggugatkarena ditampar oleh Tergugat;Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2013/PA.Pdg7.8.Bahwa kasus pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mengakibatkanTergugat dihukum penjara karena KDRT terhadap Penggugat;Bahwa Keluarga Penggugat tidak ada usaha lagi untuk mendamaikanPenggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berdamaidengan Tergugat;Saksi kedua, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS

PEMOHON I, umur 50 tahun (tempat/tanggal lahir Ujung Pandang,10 06 1970), agama islam, Pendidikan terakhir Diploma Strata 1,pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Kelurahan Wamena Kota, Kec.Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, sekarang mengambildomisili sementara di Perumahan Kompleks P&K Blok E 1 No. 6Talasalapang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;2.

Bahwa oleh karena Surat Nikah Pemohon dan Pemohon Il, tidakditerbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, makaPemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath Nikah ini diPengadilan Agama Kls A Makassar guna mendapatkan Surat Nikah Tersebut,guna kelengkapan berkas file kepegawaian Pemohon sebagai PNS (Guru),dengan dibantu olen Kuasa Hukum Pemohon dan Pemohon Il;7.

ANAK, lahir 6 Maret 2016; Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonanistbat nikah adalah untuk mengurus buku Nikah dan mengurus suratsuratyang berhubungan dengan kepentingan Pemohon dan Pemohon Il, sertauntuk kelengkapan berkas file Kepegawaian Pemohon sebagai PNS (Guru);Saksi kedua :2.

ANAK, lahir 6 Maret 2016; Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonanistbat nikah adalah untuk mengurus buku Nikah dan mengurus suratsuratyang berhubungan dengan kepentingan Pemohon dan Pemohon Il, sertauntuk kelengkapan berkas file Kepegawaian Pemohon sebagai PNS (Guru);Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan lagi Sesuatu alat bukti danmemohon Penetapan.Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acaradalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan

Hasade dan disaksikan oleh dua orangsaksi, Masingmasing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH II, denganmaksud dan tujuan untuk mengurus buku Nikah Para Pemohon dan untukpengurusan Kelengkapan file Pemohon sebagai PNS (guru);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf ( b ) Undangundang nomor 3 Tahun 2006, dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentangperubahan dari Undangundang Nomor 7 tahun 1989, Tentang peradilan Agama,maka perkara tersebut merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama

Judoningrat Siraman Wonosari yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalampersidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxKabupaten Gunungkidul,LAWANTergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxKabupaten Gunungkidul; Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar keterangan Penggugat dan

karena sudah diusirPenggugat dengan katakata : yen lungo ra sah mulih sisan : ( kalau pergi tidakusah pulang sekalian ;Bahwa Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat menggugat cerai terhadapTergugat ;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukanrepliknya yang initinya sebagai berikut :Bahwa Penggugat tidak mengetahui kalau Tergugat pernah mengadakan transaksisebesar Rp.25.000.000, ;Bahwa Tergugat pernah mengajukan hutang ke bank sebesar Rp.70.000.000,dengan jaminan SK PNS

Surat Izin Perceraian atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bupati GunungkidulNomor i XXX lalu diberi tandaP.3 j 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa Tergugat sebagai PNS juga sudah memperoleh surat Keterangandari atasanya yang dikeluarkan oleh Bupati Gunungkidul Nomor : xxx lalu diberi tandaT.1;Menimbang, bahwa terhadap bukti suratsurat tersebut Penggugat dan Tergugatmembenarkan;Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kedua belah

nnnMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas namaPenggugat) telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah HukumPengadilan Agama Wonosari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1)huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenanganPengadilan Agama Wonosati;Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkankedudukan Penggugat sebagai PNS

PUTUSANNomor 0083/Pdt.G/2016/PA Lbgexe oll ee sll all pasDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN AGAMA LEBONGMemeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalamsidang majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:PEMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.2, pekerjaan PNS,bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong,sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, Umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan swasta,bertempat tinggal di

SAKSI I, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempattinggal di Desa Nangai Tayau, Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, di bawahsumpah memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon; Bahwa saksi kenal dengan Termohon;Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA Lbg Bahwa, peda pernikahan Pemohon dan Termohon saksi tidak hadir,karena pernikahannya diselenggarakan di Pekalongan Jawa Tengah,namun setelah menikah dilaksanakan peresmian di Lebong di Rumahorang

Kabupaten Lebong, Termohon pulang keJawa dengan membawa pakaiannya dan sampai sekarang tidak lagpernah kembali ke Lebong, yang sebelumnya telah terjadi perselisinandengan Pemohon, karena Termohon selalu ingin pulang ke Pekalongan,sementara Pemohon tidak menginginkan yang demikian, karena setiappulang memerlukan biaya yang tidak sedikit; Bahwa, sepengetahuan saksi intinya bahwa Termohon tidak betahuntuk tetap tinggal di Lebong, sementara menginginkan Pemohon yangpindah ke Jawa, sementara Pemohon sebagai PNS

Jawa, dan sejak kepulangannya itu Termohonsudah tidak lagi pernah kembali kepada Pemohon sampai sekarang; Bahwa, Saksi sebagai saudara kandung sudah mencoba menghubungITermohon dengan tujuan agar kembali membina rumah tangga denganrukun, namun HP Termohon sudah tidak lagi aktif; Bahwa, permasalahan terjadinya perselisihan rumah tangga Pemohondengan Termohon sepengetahuan saksi Termohon tidak betah tetap tinggaldi Lebong, dan mengajak Pemohon untuk pindah ke Jawa, sementareaPemohon bertugas sebagai PNS

keterangan saksitersebut memiliki Kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa keterangan Pemohon dalam permohonan dan penjelasanpermohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalahbahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihnan danpertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang tidak melaksanakankewajiban menyiapkan keperluan Pemohon sebagai Suaminya dan Termohon seringingin pulang ke jawa, sementara Pemohon bertugas sebagai PNS

Bor.10.Bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) padaKementrian Pertanian, Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian,Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian telahmendapat Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Balai BesarPengkajian dengan Surat Keterangan Izin Cerai Nomor : B14781/Kp.430/H12/06/2019 , pada tanggal 19 Juni 2019;11.Bahwa Penggugat mampu dan berkesanggupan untuk membayarseluruh biaya perkara yang timbul akiibat perkara ini;Berdasarkan dalilidalil

Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapatdilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidanganBahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di KementerianPertanian, yaitu Penyuluh Pertanian Muda BBP2TP, telah mendapat izin untukmelakukan perceraian dari atasannya, sebagaimana Surat Keterangan IzinHal. 3 dari 13 Hal., Putusan Nomor 1002/Pat.G/2019/PA.

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS,bertempat tinggal di Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksisebagai kakak kandung Penggugat; Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungansebagai Suami isteri, yang menikah pada tanggal 08 November 1997; Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu)orang

selama hampir 2 (dua) tahun sampaisekarang;Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agarrukun kembali, namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidaksanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;Bahwa setahu saksi, tentang masalah rumah tangga Penggugat danTergugat sudah pernah diproses di kantor tempat Penggugat bekerja,hasilnya atasan Penggugat memberi izin kepada Penggugat untukmelakukan perceraian dengan Tergugat;Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS

berita acara pangilan Nomor 1002/Pdt.G/2019/PA.Bgr., telahdipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi,sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakimdalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukundengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap padapendiriannya, ingin bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS

Zakirman, umur 50 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir Sl, pekerjaan PNS (Kepala SDN 25Kecamatan V Koto Kampung Dalam), tempat kediaman diKorong Bunga Tanjung, Nagari Sikucur, Kecamatan V KotoKampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman ProvinsiSumatera Barat, sebagai Penggugat;Melawan :Hidayat, S. Sos bin Bgd. Gazali, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir Sl, pedagang PNS (Pemerintah Kota Pariaman),tempat kediaman di JI.

lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat danmemutuskan pergi dari tempat kediaman bersama ke rumah orang tuaPenggugat di Korong Bunga Tanjung, Nagari Sikucur, Kecamatan V KotoKampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman;Bahwa semenjak berpisah (akhir bulan Oktober 2015), Tergugat tidakmempedulikan Penggugat, dan tidak ada lagi hubungan lahir dan bathinantara Penggugat dengan Tergugat yang lamanya sampai sekarang lebihkurang telah 01 (satu) tahun 09 (sembilan) bulan;Bahwa Pemohon adalah seorang PNS

Syaiful Amir bin Thaheruddin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir S1, pekerjaan PNS (Plt Camat), tempat kediaman di Kampung Pauh,Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten PadangPariaman, saksi adalah paman kandung Penggugat, di bawah sumpahnyatelah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Hidayat, dia adalah suamiPenggugat yang menikah sekitar 20 tahun yang lalu di hadapan PegawaiPencatat Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan V Koto

Mufti bin Abdul Wahab, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirD2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Korong Kampung Tanjung, NagariCampago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten PadangPariaman, saksi adalah saudara satu suku dengan Penggugat, di bawahsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Hidayat, dia adalah suamiPenggugat yang menikah pada tahun 1992 di hadapan Pegawai PencatatNikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan V Koto Kampung Dalam

PUTUS ANNomor83/Pdt.G/2011/PA.LBBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa danmengadili perkara teretentu pada tingkat pertama dalampersidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaiberikut dalam perkara;PEMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pendidikanSMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal diKabupaten Agam, disebut sebagai = PEMOHON.MelawanTERMOHON umur 51 tahun, agama Islam, pendidikanS.I, pekerjaan PNS (Guru), bertempat

pemohon dengan Termohonberpisah, karena anak anak sangatmengharapkan figur seorang ayah di rumah, danTermohon tidak sanggup menghadapi danmengurus anak anak Pemohon dan Termohonseorang diriSelanjutnya Termohon menambahkan jawabannya sebagaiberikut: Tentang Mobil, Termohon telah menjualmobil untuk biaya kuliah anak anakTermohon dan Pemohon selama Pemohonpergi dari rumah;Tentang Rumah, Tahun 1995 Termohon danPemohon membeli tanah perumahan, uangnyaadalah hasil tabungan Termohon sejakdiangkat menjadi PNS

akur saja,tapi satu tahun terakhir ini sudahtidak harmonis lagi dan seringbertengkar, penyebabnya karenaTermohon tidak memelihara hubunganbaik dengan orang tua Pemohon; Bahwa penyebab lain adalah karenaTermohon tidak mengakui pemberianPemohon serta Termohon kurangmemperhatikan Pemohon;~ Bahwa Pemohon dengan Termohonsekarang telah berpisah tempattinggal sejak bulan April2010.Pemohon tinggal di rumah orangtuanya dan Termohon tinggal diKabupaten Agam;Bahwa pekerjaan Pemohon sekarangadalah seorang PNS

penyebabnya adalah karenafaktor ekonomi dan Pemohon berselingkuh dengan perempuanlain dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan~ keterangan Pemohon danpengakuan Termohon, bukti P. serta keterangan para saksiterbukti secara sah dan meyakinkan antara Pemohon denganTermohon telah dan sedang terikat dalam perkawinan yang sahakibat pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober101987;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T yang menyatakanTermohon adalah seorang guru (PNS

PUTUSANNomor : 583/Pdt.G/2013/PA.PBR.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara CeraiGugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara:PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di KotaPekanbaru, sebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikanSMP, alamat Kota Pekanbaru, sebagai

sendiri atau kuasa sahnyatidak pernah hadir menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patutdan resmi supaya datang menghadap di persidangan sesuai hukum acara yang berlaku;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian denganmemberikan nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugatnamun tidak berhasil;Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugatmenyatakan tetap dengan isi dan maksud dari gugatan tersebut;Menimbang, bahwa sebagai PNS

dikeluarkanoleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dan telahbermeterai cukup dan dilegalisir Pejabat Kepaniteraan Pengadilan AgamaHalaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2013/PA.PBR.Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksisaksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokokpokoknya dikutipsebagai berikut :TUTI UTAMI Binti SARGINEN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS

tidak harmonis lagi dan mereka berpisah rumah;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat adalah karena sejak menikah Tergugat tidak menafkahi Penggugatdan Tergugat melarikan uang perusahaan di tempatnya bekerja tanpa jelaskegunaannya;Bahwa Tergugat juga ternyata menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;Bahwa saksi dan pihak keluarga besar lainnya sudah berusaha mendamaikanmereka tapi tidak berhasil;DEWI WULAN Binti SARGINEM, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS

Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimalmenasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa sebagai PNS aktif, Penggugat telah mendapat izin dariatasannya untuk melakukan perceraian sebagaimana surat Nomor Kpts.156/I/2013Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian PegawaiNegeri Sipil atas nama SURYANI yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau, dengandemikian ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor

Salinan PUTUSANNomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Bktaseh Fi al 423DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESAPengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT ASLI umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S.1),pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bukittinggi, selanjutnyadisebut sebagai PenggugatMelawan.

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)oleh sebab itu Penggugat telah di beri izin oleh atasan Penggugat untukmelakukan Perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi Sesuai denganSurat izin atasan Nomor SURAT IZIN ATASAN, tanggal 28 Desember2017;11.

SAKSI PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikanS1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bukittinggi, saksi tersebutmemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat; Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGATASLI ; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikahbulan Nopember 2002, yang dilaksanakan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Jati Asin, Kota Bekasi; yang lalu dan telah dikaruniai 2 oranganak; Bahwa setelah menikah, Penggugat

dan Tergugat tinggal diPariaman karena Penggugat bekerja sebagai guru PNS di Pariamandan Tergugat tinggal di Jakarta karena bekerja di Jakarta, dan Tergugatpulang ke Pariaman 3 sampai 4 bulan sekali; Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun dan harmonis, tetapi semenjak 7 tahun terakhir ini tidak rukun lagikerena telah sering terjadi perselisihan, perselisihan yang memuncakHal 5 dari 13 hal Putusan No 0238/Pdt.G/2018/PA.Bktpada akhir tahun 2011, yang mengakibatkan antara Penggugat

SAKSI II PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bukittinggi, saksitersebut memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Penggugat adik iparsaksi; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugatdengan Tergugat menikah yang menikah bulan Nopember 2002, yangdilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Asih, KotaBekasi, yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat

SALINAN PENETAPANNomor 0240/Pdt.P/2013/PA.Kab.Kdr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkaraPembetulan Biodata Akta Nikah yang diajukan oleh:PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di,Kabupaten Nganjuk, sekarang memilih domisili di Kab Kediri,selanjutnya disebut sebagai " Pemohon";e Pengadilan Agama tersebut ;e Setelah membaca

Fotokopi ljazah Sarjana (S1) dari Institut Keguruan dan Ilmu PendidikanPersatuan Guru Republik Indonesia atas nama Pemohon Nomor : 912020tanggal 30 Oktober 1990, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,( Bukti P. 4);Menimbang, bahwa selain buktibukti tertulis Pemohon juga telahmenghadirkan 2 orang saksi (orang dekat) yakni :Saksi : SAKS/ KE 1 PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaanPensiunan PNS, tempat tinggal , Kabupaten Nganjuk;, dibawah sumpahmemberikan keterangan sebagai berikut :1.

Bahwa semua itu bertujuan untuk Pembetulan nama NAMA PEMOHON YANGSALAH nama sebenarnya yang benar seharusnya NAMA PEMOHON YANGBENAR, karena nama Pemohon yang ada dalam akta Cerai berbeda denganKartu Tanda Penduduk (KTP), ljazah, dan Akta Kelahiran;Saksi Il : SAKS/ KE 2 PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,tempat tinggal Kabupaten Ngawi;, dibawah sumpah memberikan keterangansebagai berikut :1.

DEMON adalah seorang Pensiunan PNS berdasarkanSurat Keputusan Nomor :035270/KEP/KR.III/KC.300/A/09, tanggal 27 Agustus2009 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian NegaraBahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan/Isbatadalah untuk terusan tunjangan janda PNS ;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, makaPemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Sumedangcq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapansebagai berikut1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

DEMON) dan tahu pularumah tanggaPemohon dan Suami Pemohon dan telahdikaruniai 4 orang anak serta3.Pemohon memerlukan surat pengesahan nikahuntuk kelengkapan administrasi terusan janda pensiunan PNS,bahwaperkawinan telah dilaksanakanmenurut syariat islam maka pernikahan tersebuttelah sesuai dengan ketentuanpasal 2 ayat ( 1 ) undang undang Nomor 1Tahun 1974 yang berbunyiperkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum masing masingagamanya dan kepercayaannya itu ;5.

., tanggal O7 Januari 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap, maka sudah tepat Tergugat menerbitkankeputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Penerbitanobjek sengketa a quo telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) huruf cHalaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 370 K/TUN/2020UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian sebagaimana telah diuban dengan UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 jo.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, sertaPasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, sehingga substansiobjek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangundangan danAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksudPasal 53 ayat 2 huruf a dan

PUTUSANNomor 13/Pdt.G/2022/PA.Unaa AI 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), tempat kediaman di Kabupaten Konawe, dalam halini memberikan kuasa kepada Rahmawati Tomalili, S.H.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa HukumPenggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidakmenyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun menurut relaaspanggilan Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan ternyataketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa, Penggugat adalan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telahHal. 3 dari 7 hal.

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, KuasaHukum Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dantidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun menurutrelaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan ternyataketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS

dan masaHalaman 19 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBYpercobaan calon PNS dan Pengangkatan menjadi PNS ;Bahwa berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan berkas dan mengacupada ketentuan Permenpan dan RB Nomor 36 Tahun 2018 dan SuratPengumuman Ketua Panselda CPNSD Nomor : 810/02/415.41/2018,tanggal 27 September 2018, Perihal : Penerimaan Calon PegawaiNegeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, makaPanselda memutuskan untuk tidak memproses pengusulan NIP danPengangkatan

BuktiP14 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat dari Kepala Kantor Regional Il Badan Kepegawaian Negara kepadaKepala Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Nomor> 111/KR.IA/I/2019, tanggal 27 Maret 2019, Perihal :Peninjauan Status Kelulusan Calon PNS ;15. BuktiP15 : a. Fotocopy sesuai asli, ljazanh Sekolah TinggiKeguruan IIlmu Pendidikan (STKIP) PGRI Jombang,tanggal 28 Maret 2016, atas nama Riza Rahmawan ;b.

CPNS 2018 ;Fotocopy sesuai asli, Pengumuman Sekretaris Daerahselaku Ketua Panitia Seleksi Daerah atas nama BupatiJombang, Nomor : 810/4287/415.41/2018, tentangHasil Akhir Seleksi Penerimaan CPNS DaerahPemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran2018, tanggal 31 Desember 2018 ;Fotocopy sesuai asli, Surat dari Kepala BadanKepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihankepada Kepala Kanreg II BKN Surabaya, Nomor :810/480/415.41/2019, tanggal 19 Pebruari 2019,Perihal : Peninjauan Status Kelulusan Calon PNS

(beserta lampiran) ;Fotocopy sesuai asli, Surat dari Kepala Kantor Regional Il Badan Kepegawaian Negara kepadaKepala Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Nomor: 111/KR.IL/IN/2019, tanggal 27 Maret 2019, Perihal :Peninjauan Status Kelulusan Calon PNS ;Halaman 26 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBYMenimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tidakmengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatanuntukitu ; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat

, karena adanya ketidaksesuaian kualifikasiCalon PNS yang lulus dengan persyaratan Seleksi Pengadaan CPNSDaerah Kabupaten Jombang Tahun 2018, dimana terlampir Daftar NamaCalon PNS Daerah Kabupaten Jombang dengan Peninjauan KembaliStatus Kelulusan, yang salah satunya tercantum atas nama PenggugatHalaman 36 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBYpada nomor 4 (vide bukti T 11), dan telah dijawab tanggal 27 Maret2019 oleh Kepala Kantor Regional Il Badan Kepegawaian Negarakepada Kepala

PUTUSANNomor : 212/Pdt.G/2013/PA.Tgm.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :PEMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempattinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSIML EL A W AL Nijeeeec

Dasar Hukum sesuai dengan PP No.51 Tahun 1992 perubahan ketiga atas PP no.7 Tahun 1977 tentang PeraturanPegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil(PNS), sesuai dalam Poin ke III yaitu tentang perceraian Nomor 19menyebutkan sebagai berikut :e Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagaiberikut :1 Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan;2 Sepertiga

Jawaban untuk hak anak/nafkah anak 1/3 gaji, Hak anak merupakan suatukewajiban sebagai orang tua dan tidak terlepas sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) untuk membiayai semua kebutuhan yang di butuhkan.Untuk masalahmasih ada tidaknya gaji suatu PNS yang bersangkutan itu bukan merupakantanggung jawab seorang anak namun tanggung jawab PNS yang bersangkutan,yang harus tetap memberi nafkah anak itu merupakan keharusan selaku orangtua.

Oleh karena itu Termohonsangat keberatan kalau ada hutang di Bank itu merupakan hutang bersama.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terangjelas bahwa hak seorang anak yaitu 1/3 gaji PNS yang bersangkutan selama anaktersebut masih menjadi tanggungan PNS bersangkutan dan tidak ada alasanapapun untuk tidak bisa memenuhi permintaan 1/3 gaji yang diterima setiapbulannya.

Dengan ketentuan : Jumlah anakdua; Anak yang pertama ikut denganPemohon; Dan anak yang kedua bersama Termohon;Besarnya gaji PNS An.

Bahwa atas tindakan pidana Korupsi yang telahdilakukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil,maka permasalahan tersebut dibahas dalam Sidang TimPenanganan KasusKasus Pelanggaran Disiplin PNS diPemerintah Kabupaten Kebumen.

,M.H., menerangkan yang padapokoknya sebagaie Bahwa ahli menerangkan bahwa ada dua kondisi yang diemban olehseseorang pada saat PNS menjabat sebagai Kepala Desa yaitu sebagaiHalaman 29 dari 58 Halaman Putusan No. 79/G/2012/PTUN.SMGKepala Desa dan sebagai PNS, maka apabila salah satu posisitersangkut persoalan hukum dan mendapat putusan pengadilan, makakedua posisi tersebut tidak bisa dicampur adukan, akan tetapi apabilaMajelis Hakim dalam putusan tersebut juga mempertimbangkankedudukan lainnya sebagai

di levelKabupaten otomatis menjadi wewenang Bupati, untuk menentukanjenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada PNS yangbersangkutan;Bahwa ahli menerangkan bahwa pasal yang lebih tepat untuk menjadidasar hukum Keputusan objek sengketa selain pasal 8 dan pasal 9yaitu bisa juga diterapkan ketentuan pasal 8 atau pasal 23 dariPeraturan Pemerintah Nomor 32 TahunBahwa ahli menerangkan bahwa terhadap perbuatan hukum Bupatidalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa tersebut salahsatunya dikarenakan

Penggugat sebagai Kepala Desa yang terbuktimelakukan korupsi,dan apabila seseorang tersebut berkedudukansebagai PNS maka Bupati juga dapat mendasarkan pada putusanpengadilan tersebut dalam mengeluarkan keputusan objeksengketa;Halaman 31 dari 58 Halaman Putusan No. 79/G/2012/PTUN.SMGe Bahwa ahli menerangkan bahwa secara teori hukum administrasinegara bahwa pejabat yang mengeluarkan sebuah surat keputusanberwenang pula untuk mencabut surat keputusantersebut;e Bahwa ahli menerangkan bahwa hak pensiun

hormat tidak atas permintaansendiri sebagai PNS TMT per bulan September 2012 (vide bukti.