Ditemukan 11258 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2012/pa.sbs 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.prg.
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-08-2018 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN SELONG Nomor 69 /Pdt.G/2018/PN.Sel
Tanggal 26 Februari 2019 — - INAQ MUSLIHAN, dk melawan - MUSTA’AH ALIAS INAQ HABIBURRAHMAN, dk
109 — 61
  • SelPutusan Nomor : 620 K / Pdt / 1999, Tanggal 29 Desember1999 yang kaidah hukumnya : Bila yang digugat adalah badanatau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri.GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUWARSA (LEWAT WAKTU)7.Bahwa, klaim PARA PENGGUGAT memiliki tanah obyeksengketa dari peninggalan saudaranya LOQ SAMSUDIN, yangdikuasai
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-11-2022 — Putus : 14-12-2022 — Upload : 14-12-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT MDN
Tanggal 14 Desember 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : YOSEP ANTONIUS MANIS,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DAHMAN SIRAIT Diwakili Oleh : ISMAYANI, SH,MH,C,NSP., C.HTc
89 — 17
  • Fella Ufaira;
  • 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 1902 atas nama Dahman Sirait;
  • 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 163 atas nama Dahman Sirait;
  • 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 620 atas nama Dahman Sirait;
  • 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 93 atas nama Erika;
  • 1 (satu) lembar Asli Inquery Informasi Finansial Rekening Kredit dengan Nomor Rekening 33005700000055 tanggal pembukaan 23 Maret 2022;
  • 1 (satu) lembar Fotokopi Inquery Informasi Finansial
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 07-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
1.HERY BASKORO, S.H
2.YOPPY GUMALA, S.H.
3.RENDY BAHAR PUTRA, SH
4.GUSTI MURDANI CHAN, SH
5.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
Terdakwa:
RIDUANSYAH
103 — 30
  • Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,0021.5.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002.1.5.2.25. Belanla Makanan dan Minanian 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,002.1.6.2.23. Belanja Jasa Pihak Ketiga*) 13.200.000,002.2.
    Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,002.15.26. Betana.roteeopy, Getakdan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002.1.5.2.25. Pelatla Makenar Galt MInanan 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 Halaman 29 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk 2.1.6.2.23.
    Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,002.15.26. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002152.25. Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00Kegiatan*) Halaman 68 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk 2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,002.1.6.2.23.
    Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,0021526. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan21527. Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00Rapat2.1.5.2.25. Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegidfan Perencanaan 17.500.000,00Pembangunan Desa2.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,0021627. Belanja Makanan dan Minuman 2.310.000,00Rapat2.1.6.2.23. Belanja Jasa Pihak Ketiga*) 13.200.000,002.2.
    Belanja Alat Tulis 620..000,00KantorBelanja Fotocopy,2.1.5.2.6. Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan 600.000,00 Halaman 178 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk Minuman Rapat Belanja Makanan dan 2.1.5.2.25. Minuman Keglatan*) 1.400.000,002.1.6. Kegiatan Perencanaan 17.500.000,00Pembangunan Desa2.1.6.2. Belanja Barang dan 17.500.000,00Jasa2.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis 1.990.000,00Kantor2.1.6.2.7. Belanja Makanan dan 2.310.000,00Minuman Rapat2.1.6.2.23.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 26-08-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 176/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
YOSPHINA LUARMASSE alias YOS
Tergugat:
1.ARIE SANJAYA alias ARI
2.MIMI LESSY alias MIMI
3.IBRAHIM PARERA alias IM
95 — 34
  • Padt.G/2020/PN.AmbORATMANGUN sebagai Pihak Kedua tanggal 15 Maret 2007,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI,II 4;Foto copy sesuai dengan asli Surat Perjanjian Pelepasan Hak antaraDrs.IBRAHIM PARERA sebagai Pihak Pertama dan A.RAKMAWATIMASEWA sebagai Pihak Kedua tanggal 15 September 2007,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI,II 5;Foto copy sesuai dengan focopy Sertifikat Hak Milik No.205 tanggal10 September 2009, luas 125 M2 (Hak tanggungan 1 No.620
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-09-2020 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 24-09-2020
Putusan PN KEPANJEN Nomor PK 169/Pdt.G/2016/PN Kpn
Tanggal 4 September 2017 — Perdata Yohanes Prawira Searjaya, Dkk melawan Danlanud Abd. Saleh, Dkk
252 — 132
  • denganmana kebendaan tak bergerak dijual, dihibahkan, dibagi, dibebaniatau dipindahtangankan harus dibuat dalam bentuk otentik, atasancaman kebatalanPasal 1459 KUHPerdata, menentukan : hak milik atas barangyang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selamapenyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616Pasal 616 KUHPerdata, menentukan : Penyerahan ataupenunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan denganpengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara sepertiditentukan dalam pasal 620
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 29-05-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 41/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
1.I GUSTI PUTU EKA WIANTHA, SP.
2.I GUSTI MADE DWI ARI WIARTA
3.I GUSTI BAGUS TRI PRAWITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.
Intervensi:
SAHBAN
158 — 111
  • Hikmah,(fotokopi Sesual dengan aslinya);Surat Ukur Nomor : 620/Dopang/2016, tanggal 06 September2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Buku Tanah Hak Milik No. 00638, terbit tanggal 07 Maret 2017,Surat Ukur Nomor 00621/Dopang/2016, tanggal 17/10/2016,Luas 1.829 m2, terletak di Desa Dopang, Kecamatan GunungSari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat,atas nama atas nama 1. Sahban. 2. Abdul Rauf. 3. Kalsum.4. Jumaiah. 5. Holminah. 6. Saripah. 7.
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Register : 04-12-2019 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
147 — 62
  • Pejabat Pemerintahan, yaitu unsur yangmelaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintahMmaupun penyelenggara negara lainnya.Dalam membahas kedudukan Kepala Desa, maka harus pula dicermatipengertian kepala desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,dimana Pasal 1 angka (3) mengatur bahwa Pemerintahan Desa adalahKepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 10-09-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 25-02-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Gns
Tanggal 20 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
123 — 34
  • Atas dasar ini, kami mohonkepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk menolak Gugatan untukselurunnya atau setidaktidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidakdapat diterima.Berbagai putusan pengadilanpengadilan Indonesia terdahulumenunjukkan penerapan prinsip tersebut di atas, sebagaimana antaralain terlihat dalam putusanputusan berikut :Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.864/Pdt.G/2014/PN.SbvMenimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RIPutusan No. 620 K/Padt/1999 Tanggal 29 Desember
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 08-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PT MATARAM Nomor 151/PID.SUS/2021/PT MTR
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. Zaenudin als Mamiq Zen Diwakili Oleh : SITI NURMAH, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
355 — 143
  • Sandubaya Kota Mataram beserta BPKB nomor M-09433238;
  • 1 (satu) bendel SHM Nomor 3681 dan Sebidang tanah dengan luas 620 M2 berdasarkan Sertifikast Hak Milik (SHM) Nomor 3681 atas nama ROHENI berlokasi di Kelurahan Selagalas,Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
  • 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Kidang,Kec.
    Sandubaya Kota Mataram beserta BPKB nomorM09433238;1 (satu) bendel SHM Nomor 3681 dan Sebidang tanah denganluas 620 M?* berdasarkan Sertifikast Hak Milik (SHM) Nomor3681 atas nama ROHENI berlokasi di Kelurahan Selagalas,Kec.Sandubaya, Kota Mataram;1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di DesaKidang,Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah denganluas tanah 12.100 M?
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 14-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 115/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 21 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : SUWANDI Diwakili Oleh : SAPRIN. SH
Terbanding/Tergugat I : Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN Kantor Cabang Lahat
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Lahat
Terbanding/Tergugat III : M. Yani AB
107 — 43
  • Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut diatas, YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999,memberikan kaidah hukum sebagai berikut :bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenangpengadilan negeriHalaman 6 dari 47 Putusan Nomor 115/PDT/2019/PT PLG9.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 11-05-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 221/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 10 Juli 2018 — Pembanding/Penggugat II : INDRA SENJAYA Diwakili Oleh : GITO ABDUSSALAM SH MH
Pembanding/Penggugat I : AKURNIADI Diwakili Oleh : GITO ABDUSSALAM SH MH
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR CABANG PEMBANTU KCP PT BANK CENTRAL ASIA BCA Tbk CABANG PEMBANTU AHMAD YANI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DINAS BADAN PENANANAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU BPMPT PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
38 — 39
  • Hal tersebut juga selarasdengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 620 k/Padt./1999 tanggal 29 Desember 1999 yang pada intinyatelah memutuskan bahwa "Bila yang digugat adalah badan atau pejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukanwewenang pengadilan neger'.Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, kiranya sudah cukup alasan bagiMajelis
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 23-03-2010 — Putus : 31-01-2011 — Upload : 14-02-2012
Putusan PA JEMBER Nomor 1330/Pdt.G/2010/PA.Jr.
Tanggal 31 Januari 2011 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, TERGUGAT II
26 — 5
  • Tanah Sawah, terletak di desa Sidorejo, kecamatan Umbulsari, kabupaten Jember, PersilNo.105, Petok C No.908, Klas S.II, Luas : + 2350 M2, tercatat atas nama Puji Astutik,620;Zl22.23.dengan batasbatas sebagai berikut :Utara : Sawah M. Kboliq Mujadi dan Imam;Timur : Sawah H.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 11-04-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 25 September 2018 — Penggugat:
MUH. SYARIEF, SH.,MH
Tergugat:
1.PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Cq Kantor Network Regional Kawasan Timur Indonesia
2.HOTEL CLARION
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
195 — 56
  • No:620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, yang kaidah hukumnya:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilanTata Usaha Negara, bukan wewenang pengadilan negeri.Penggugat Tidak Mempunyai Legal StandingBahwa Penggugat, sebagaimana didalilkannya sendiri dalamgugatannya, adalah Ahli Waris dari Mala Dt. Bin Kr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/TUN/2014
Tanggal 23 September 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DK VS IDA THAHIR
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PemohonII Kasasi bahas dalam memori kasasi ini;Bahwa sekedarnya dapat Pemohon II Kasasi ingatkan disini akan ketentuanhukum dalam perjanjian penyerahan barang atau benda, hak atas benda beralihpada saat penyerahan benda itu, sedangkan dalam perkara ini, penyerahan tidakpernah terjadi, karenanya tidak pernah pula terjadi peralihan hak dari yangmenyerahkan kepada Penggugat, sehingga tidak ada (setidaknya belum ada) hakPenggugat atas benda tersebut, ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 612s/d 620
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 02-03-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Kis
Tanggal 10 Oktober 2017 — Penggugat:
Edhie Kosasih
Tergugat:
1.Baharuddin
2.Baharuddin Harahap, SH. MH.
123 — 23
  • . : 620.K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember1999 yang dengan tegas disebutkan bila yang digugat adalah badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek yang digugat adalahmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah PengadilanTata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri; Bahwa oleh karena hal yang digugat dalam perkara aquodidalamnya termasuk berupa Keputusan Tata Usaha Negara yangmerupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka badan
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama
Register : 14-12-2015 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 927/Pdt.G/2015/PA.Sgm
Tanggal 15 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 30
  • pihak lain in casu para Penggugat,oleh karenanya berkaitan dengan /egal standing Turut Tergugat dalam perkaraa quo apakah itu berkaitan langsung dengan kedudukan hukum paraPenggugat maupun para Tergugat karena adanya hubungan hukum kewarisanmaupun karena adanya perbuatan hukum yang dilakukannya berdasarkankewenangan yang diberikan oleh negara kepadanya, maka secara hukumkedudukan Turut Tergugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo.Hal ini bersesuaian dengan Putusan MA Register, No. 620
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pdg
Tanggal 3 Juli 2019 — Penggugat:
H. SYAHRUDDIN UJANG
Tergugat:
1.Kampus Politeknik Negeri Padang
2.PT.Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
3.PT. Kawan Lama Cabang Padang, Kota Padang Sumatera Barat
77 — 29
  • Bahwa tindakan PENGGUGAT yang mengajukan gugatan langsungpada peradilan umum, bertentangan dengan PasalPasal yang telah disebutkandiatas, karena tidak ada upaya hukum yang difasilitasi oleh peraturanperundangundangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negaramelalui mekanisme peradilan umum, sebagaimana dikuatkan dalamYurisprudensi Mabkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999, yang kaidah hukumnya berbuny!
Pengadilan PT MATARAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 13 /PDT/2019/PT. MTR.
Tanggal 13 Maret 2019 — 1. H. M. IZZUL ISLAM,dk sebagai Para Pembanding M E L A W A N 1. IR. TEDY YUSALDI selaku Direktur PT. De Bale Property, dk, sebagai Para Terbanding
57 — 32
  • mengingat substansi Gugatan PENGGUGATsesungguhnya berkaitan dengan suatu Keputusan Tata UsahaNegara.1.4 Bahwa, Gugatan Aquo bukan kewenangan Pengadilan NegeriMataram, mengingat PARA PENGGUGAT dalam Gugatannyajuga telah mengikutsertakan Kepala Badan PertanahanKabupaten Lombok Barat sebagai pihak, bahkan dalampetitumnya Para Penggugat meminta Turut Tergugat (casu quoKepala Badan Pertanahan) dinyatakan telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum, karenanya Berpedoman padaYurisprudensi MARI Putusan No. 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1914 K/Pdt/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — EDDY TRIO TJAN, dk melawan PT. ALFA GOLDLAND REALITY
81 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inisesuai dengan Putusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999:Bila yang digugat adalah pejabat Tata Usaha Negara dan objekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri;.
Pengadilan PN BATUSANGKAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-10-2013 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 20/Pdt.G/2013/PN BS
Tanggal 10 Juli 2014 — JANEWAR LAWAN SRI WARDINAL AKHYAR, CS
79 — 13
  • Bahwa Penggugat sendiri mengakui pada hari Jumat tanggal 28Maret 2008 bersama dengan Tergugat A datang ke kantor TergugatB dan menandatangani Akta Jual Beli atas seluruh tanah objekperkara seluas 620 M2 nggal 28 Maret 2 I .