Soedarso Pontianak, maka Tergugat Rekonvensiberdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Juli 1968 dan Surat Pernyataan tanggal13 Februari 1987, diperkenankan menumpang dengan mendirikan bangunanrumah di atas tanah milik Rumah Sakit Umum Dokter Soedarso Pontianak ;.

Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendirikan bangunandan menggunakan tanah sengketa tersebut untuk mengosongkan danmembongkar bangunan yang berada di atas tanah bekas hak pakai NomorHal. 9 dari 32 hal. Put. No. 829 K/Pdt/200812 tanggal 2 Desember 1981 Surat Ukur No. 1842/1980 tanggal 6 Maret1981 atas nama Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan DepartemenKesehatan yang terletak di Kelurahan Bangka Belitung KecamatanPontianak Selatan Kota Pontianak ;5.

Soedarsountuk mendirikan Rumah disana termasukPenggugat.Bahwa pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Pontianak tersebut di atas yang dikuatkan oleh putusan PengadilanTinggi Kalimantan Barat pada halaman 25 alenia ke 6 dan terakhir tersebutdi atas adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang dikuatkan oleh putusanPengadilanTinggi Kalimantan Barat, tidak Cermat dalam membaca buktiPenggugat yaitu bukti P.9 Putusan

menggarap atas tanah sengketa tersebut hingga sekarang patut diberikanhak milik terhadap tanah sengketa tersebut, sesuai dengan surat KepalaKampung Kelurahan Bangka Belitung tertanggal 10 Januari 1967 danketerangan dari Ass.Wedana/Tjamat Pontianak Timur tertanggal 26 Januari1967 No.09.Tn.1967, maka penguasaan Tergugat/Termohon Kasasi atassebagian tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi adalah tidak sah, karenaPenggugat/Pemohon Kasasi menguasai tanah tersebut jauh sebelumnyaTergugat/Termohon Kasasi mendirikan

Tino MuktarAlmh sebahagian terpakai untuk pembuatan lapangan, yaitu bagian orangtua tergugat dan nenek para tergugat II, sehingga orang tua/nenektergugat yang bernama Pr Siti Inang Almh menumpang mendirikan rumahdi tanah objek perkara, pendirian rumah tersebut disetujui oleh para ahliwaris Pr. Tino Kabalo Almh;12.

Dan tidak benarSIT INANG menumpang mendirikan rumah di atas tanah objek perkara,tetapi rumah di atas tanah objek perkara adalah rumah SITI INANG yangdulunya sejak zaman belanda Siti Inang sudah mendirikan rumah diatastanah objek perkara, dan dahulunya setiap SIT INANG membeli rumah,rumah yang dibeli itu berupa rumah kayu di angkat oleh warga dan dibawaketempat tanah objek perkara milik SIT INANG dan dulunya SITI INANGmemilki tiga buah rumah dan sekarang tinggal satu buah rumah lagi yangditunggu oleh

Dan seterusnya tentangSiti Inang mengusai tanah objek perkara juga telah cukup jelas dalam gugatanpenggugat, saat dibuatnya lapangan bola kaki di samping dekat objek perkara,jadi tanah milik nenek tergugat sebagian terpakai untuk dijadikan lapangan, jadiSiti Inang (Induk/Nenek Para Tergugat) karena masih adanya hubungankeluarga dengan para penggugat menumpang di atas tanah objek perkarauntuk mendirikan rumah kayu yang dibeli dari orang Siulak Kecil, disamping itupula tentang ukuran yang telah dijual

Tri UsahaBakti), sebagaimana diuraikan di dalam surat Tergugat V tertanggal 11 November1985 ;Bahwa oleh karena Tergugat IV adalah suatu badan hukum Yayasan/lembaga nonprofit yang secara fakta, berada di bawah naungan dari Tergugat V maka untukmenunjang agar dapat melakukan kegiatan usaha untuk mengelola/mengurusperkebunanperkebunan milik angkatan darat, dimana kemudian Tergugat V,mendirikan badan usaha berorientasi profit maka didirikanlah suatu perusahaan gunadapat menunjang kegiatan yang dapat

Bahwa berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas dari Tergugat I s/d Tergugat IIIdalam penempatan sahamsahamnya seluruhnya di bawah naungan dari Tergugat IVdemikian pula halnya dengan Tergugat IV sebagai suatu Yayasan yang non profit dibawah Naungan Tergugat V tidaklah terlepas tanggung jawabnya secara hukumkepada Penggugat sebagai akibat tindakan dari Tergugat V yang telah menguasai danmenduduki serta telah mendirikan bangunan untuk anggota dari Tergugat V dengantidak memberikan uang ganti rugi

dan menduduki tanahperkebunan cilaut milik Penggugat serta tidak mau memberikan uang ganti kerugiankepada pihak Penggugat sebagai pelepasan hak menguasai dan mengelolaperkebunan cilaut hingga saat ini, begitu juga halnya terhadap tindakan dari TergugatIH dan IV secara hukum adalah di bawah naungan dari Tergugat V, maka seharusnyabertanggung jawab secara hukum untuk penyelesaiannya, akan tetapi bersikap masabodo (tidak mau tahu) atas tindakan dari Tergugat V yang telah menduduki danmenguasai serta mendirikan

No. 816 PK/Pdt/2009121314151637.863.400.000, dan kerugian immaterial sebesar Rp 5.000.000.000, karena hinggasaat ini dikuasai/diduduki oleh Tergugat V;Menyatakan bahwa tindakan Tergugat V yang telah menguasai dan mendudukibahkan telah mendirikan bangunan rumah untuk anggotanya di atas tanahperkebunan Cilaut Penggugat yang luasnya 344,89 Ha yang lokasinya terletak diKabupaten Garut, Kecamatan Pameungpeuk, Desa/Kelurahan Bojong dengan tidakmemberikan ganti kerugian kepada Penggugat sebagai pelepasan

Tri Usaha Bhakti), sebagaimana diuraikandalam surat Tergugat V tertanggal 11 Nopember 1985 ;e Bahwa oleh karena itu Tergugat IV adalah suatu badan hukumYayasan / lembaga non profit yang secara fakta berada dibawah naungan dari TergugatV maka untuk menunjang agardapat melakukan kegiatan usaha untuk mengelola / mengurusperkebunanperkebunan milik Angkatan Darat dimanakemudian TergugatV mendirikan badan usaha berorientasiprofit maka didirikanlah suatu perusahaan guna dapatmenunjang kegiatan yang dapat

Nomor 3084 K/Pdt/2013objek sengketa lalu kemudian mendirikan Tongkonan di atasnya yangbernama Tongkonan Posi pada jaman sebelum penjajahan Belanda;Bahwa setelah Indo Tangke Nangka meninggal dunia, maka jabatannyasebagai Katodoloan (pemimpin dalam bidang pertanian) di wilayah tersebutdigantikan oleh ahli warisnya yang bernama Ne Kanuna;Bahwa setelah Ne Kanuna (ahli waris Indo Tangke Nangka dan Ne Motta)menjabat jabatan Katodoloan (pemimpin dalam bidang pertanian) dalamwilayah tersebut, maka orang

telah main hakim sendiri serta melawan hukum, tanpa seijin dansepengetahuan Para Tergugat telah mengambil alin penguasaan/pemilikantanah objek sengketa terlebih dahulu dengan cara membabat tanaman milikPara Tergugat yang tumbuh di atas tanah objek sengketa, yaitu: pohonbetung 1 rumpun terdiri dari 100 pohon, pohon parrin satu rumpun terdiri dari100 pohon, dan pohon aur satu rumpun terdiri dari 100 pohon, kemudian olehPara Penggugat meratakan tanah objek sengketa serta tanah objek sengketaditempati mendirikan

Bahwa tanah objek sengketa rekonvensi awalnya adalah tanah kosongkemudian dibuka pertama kali, dikuasai dan dimiliki olen Ne Bode denganIndo Bode, dimana tanah objek sengketa rekonvensi ditempati Ne Bodedengan Indo Bode mendirikan rumah dan sebagian dijadikan kebun, dimanaHal. 12 dari 23 hal. Put.

membantahnya, mohon Majelis HakimAgung mempertimbangkan fakta hukum ini;Bahwa, telah teroukti pada saat persidangan tingkat pertama pada PengadilanNegeri Jayapura, bahwa tanah milik Pemohon Kasasi dan Pemohon KasasiIl/semula Para Terbanding/Para Penggugat yang telah bersertifikat Nomor 1167dengan SU Nomor 1717/1996 tanggal 11 April 1996, dan 1172 dengan SUNomor 1719/1996 tanggal 11 April 1996 yang menjadi objek sengketa telahdikuasai oleh Termohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat dantelah mendirikan

menyatakanbahwa bangunan tersebut adalah milik Termohon Kasasi sendiri dan bukan milikorang lain, maka objek sengketa tidak sedang dikuasai oleh siapapun jadi sudahsangat jelas tanah objek sengketa dalam perkara a quo hanya dikuasai olehTermohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat dan Tergugat II selaku penjualtanah/yang melepaskan tanah kepada Para Penggugat/semula ParaTerbanding/sekarang Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II denganmelawan hukum Tergugat I/semula Pembanding/sekarang Termohon Kasasi,telah mendirikan

saat persidangan tingkatpertama pada Pengadilan Negeri Jayapura telah terbukti tidak satupunyang dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milikTergugat I/semula Pembanding/sekarang Termohon Kasasi, sehinggaTergugat I/semula Pembanding/sekarang Termohon Kasasi, hanyamenunjukkan bukti kepemilikan sertifikat yang tidak ada sangkut paut nyadengan tanah objek sengketa, sehingga Termohon Kasasi/semulaPembanding/Tergugat sama sekali tidak mempunyai hak menguasaitanah objek sengketa apalagi mendirikan

BINMAKKU dan sebagian telah dijadikan jalanan umum ;Bahwa pada ahir tahun 1963 disaat gangguan keamanan dariPemberontakan DI / TIl Kahar Muzakkar sudah mulai pulih kembali, olehPemerintah bersama Militer melakukan penataan / penempatan rumahrumah penduduk agar bertempat tinggal dipinggir jalan supayamempermuda pengawasannya dari gangguan keamananPemberontakan DI / TIl Kahar Muzakkar tersebut, sehingga olehBATONG ( ayah kandung tergugat I, II dan V ) langsung menguasai danbertempat tinggal dengan mendirikan

sahatas tanah sengketa tersebut ;Bahwa pada tahun 1980 oleh penggugat mendatangi Batong ( ayahkandung tergugat , Il dan V ) dan Matta ( suami tergugat X dan ayahkandung tergugat XI, XII, XIll, XIV, XV dan XVI) dengan tujuansSupaya tanah sengketa tersebut dikembalikan kepada penggugat, akantetap oleh Batong (ayah kandung tergugat , Il dan V) dan Matta( suami tergugat XIV dan ayah kandung tergugat XI, XII, XIll, XIV, XVdan XVI) =mengatakan bahwa dia akan mencari lebih dahulu tanahlain untuk ditempati mendirikan

dimana penguasaan tergugat III Mattoreng binPabe bersama dengan isterinya yang bernama Biya binti Umpa( tergugat IV ) atas tanah sengketa tersebut juga tanpa setahu dantanpa seizin dari penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketatersebut ;Bahwa oleh karena Batong ( ayah kandung tergugat I, II dan V ) danMatta ( suami tergugat X dan ayah kandung tergugat XI, XII, XIII, XIV,Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.14.15.XV, XVI) menguasaai dan bertempat tinggal dengan mendirikan

Ternyata kemudiandiketahui yang telah membangun/mendirikan ruko tersebut sekira awal Januari2009 adalah Msy.

DikarenakanPenggugat tidak setuju dengan penggantian tanah/lokasi tersebut, Tergugat marahmarah bahkan sempatterjadi perang mulut antara Tergugat dan istri Penggugat ;Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut, Penggugat mendapatinformasi yang mendirikan bangunan ruko tersebut adalah Tergugat , Tergugatll dan bekerjasama dengan Tergugat Ill ;Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadipermasalahan tanah milik Penggugat maka atas perbuatan Tergugat tersebuttelah pula Penggugat laporkan kepada

, Tergugat Il, Tergugat Ill tersebut, baikPenggugat maupun keluarga Penggugat yang telah berupaya untuk memintakembali tanah milik Penggugat namun tidak berhasil, karena Tergugat danTergugat Il tetap tidak mau menyerahkan tanah tersebut bahkan melanjutkanpenguasaannya dengan terus membangun ruko dan melakukan sesuatuperbuatan hukum dengan Tergugat Ill meskipun telah disomasi/ditegur bahkandilarang oleh Penggugat ;Bahwa serangkaian perbuatan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Illyang membangun/mendirikan

No. 125/Pdt/2013/PT.Smg.namun dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pembayaran tandajadi tersebut, pelunasan tidak pernah dilakukan oleh Penggugat /Terbanding ; 2 222 n nen nn nen nn nonee Bahwa dari buktiobukti tersebut diatas tidak satupun yangmembuktikan adanya Penyerahan (Levering) dari Tergugat /Pembanding kepada Penggugat / Terbanding, sehinggapenguasaan dan tindakan mendirikan bangunan dan usaha olehPenggugat / Terbanding diatas tanah milik Tergugat /Pembanding adalah merupakan perbuatan melawan

kepadaanak dari saudara perempuannya yaitu Hasanuddin, Badaruddin, Tanriulangdan Beloitang;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengakuantertanggal 21 Nopember 2016 (vide bukti surat tertanda P2) pada pokoknyamenyatakan saksi M Achad Hasan, BA adalah menjabat sebagai Kepala DesaSubik pada tahun 1978 sampai dengan tahun 1982, pada tahun 1979 saksi MAchad Hasan, BA dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Subik mendatangiKalobang Daenna Masura, saat itu saksi M Achad Hasan, BA menyampaikanakan mendirikan

Pol.menjadi obyek sengketa dalam perkara ini untuk didirikan bangunan sekolah,atas penyampaian M Achad Hasan, BA dalam kapasitasnya sebagai KepalaDesa tersebut selanjutnya Kalobang Daenna Masura dan Penggugat ,Penggugat II dan Penggugat III meminjamkan tanahnya tersebut untuk didirikangedung Sekolah Dasar Inpres No. 004, lebih lanjut saksi M Achad Hasan, BAmenyampaikan kepada Kalobang Daenna Masura dan anak dari saudarakandungnya bahwa akan ada ganti rugi oleh Pemerintah atas tanah yangdigunakan untuk mendirikan

bagunan sekolah dasar tersebut;Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi M Achad Hasan, BA menerangkansaat saksi M Achad Hasan, BA dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa saatitu menyampaikan akan ada ganti rugi oleh Pemerintah atas tanah yangdigunakan untuk mendirikan bagunan sekolah dasar tersebut, saksi M AchadHasan, BA mengetahui hal tersebut berdasarkan penyampaikan lisan daripemborong pembangunan bangunan sekolah dasar tersebut;Menimbang, bahwa keterangan saksi M Achad Hasan, BA tersebutbersesuaian

Kabu Kelurahan Pagar Agung Kabupaten Lahat; Adapun batasbatas adalah sebagai berikut :Sebalah Utara dahulu dengan tanah Yuri Kumaat sekarang denganWahyu H;Sebelah Selatan dahulu dengan tanah Yusuf dan tanah Rumisekarang dengan tanah Nurdiana (Penggugat)Sebelah Barat dengan tanah Nurdiana (Penggugat)Sebelah Timur dengan tanah Yaumah;Yang telah dikuasai Tergugat seluas 2.574 M2 adalah sah milikPenggugat;Menyatakan Tergugat yang telah menguasai tanah Penggugat dan telahmenebas, memusnahkan pohon dan mendirikan

butir 3 Gugatan karena unsurunsur perbuatan melawan hukumsebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata ternyatasama sekali tidak terpenuhi.47.Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan dan sampaikandiatas, Tergugat merupakan Pembeli yang beritikad baik serta telahmenjadi pemilik tanah yang sah atas tanah tersebut sehingga Tergugatdengan ini menyatakan secara tegas menolak seluruh dalildalilPenggugat dalam Gugatan yang menyatakan perbuatan Tergugatmenguasai objek perkara a guo serta mendirikan

membuktikan terpenuhinya keempatunsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas, namun faktanyaPenggugat dalam Posita Gugatan tidak membuktikan terpenuhinyaunsurunsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut, bahkan sama sekalitidak menyebutkan unsurunsur tersebut.52.Bahwa setelah mencermati Gugatan a quo, maka perbuatan Tergugatyang dipermasalahkan oleh Penggugat sebagai Perbuatan MelawanHukum adalah (quod non, hal mana ditolak) adalah Tergugatmenguasai tanah tersebut serta menebas dan memusnahkan pohondan mendirikan

RACHMAT MULIA SURYA HUSADA maupun PT.BANK BUMI ARTA, Tbk tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa HENDRAWIJAYA untuk mendirikan bengunan permanen tersebut.Bahwa PT.

Rahmat dengan Terdakwa Hendra,saksi tahu permasalahannya yaitu Pak Hendra minta kepada Ir.Rahmat karena pembayaran pembelian tanah belum lunas dan Ir.Rahmat Keberatan;Bahwa yang menjadi keberatan Rahmat karena sebagian tanahdikuasai Hendra dalam bentuk bangunan;Terdakwa keberatan, karena terdakwa tidak menguasai tanah, cumabangunan yang disewakan;Bahwa yang disewakan kosan dan kios;Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi;Bahwaukuran kios Saksi tidak tahu;Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mendirikan banguan

bangunan di atas tanah tersebut, kalau menurutAhli mendirikan bangunan adalah sudah perbuatan sempurna;Bahwa tentang tanah tadi dikaitkan dengan hak keperdataan barangkaliini bagian atau seluruhnya milk orang lain tetapi dalam Pasal 385 katakata itu merupakah keadaan, jadi yang mengetahui statusnya, kalaumenurut Ahli adanya dugaan tidak perlu pengetahuan yang pasti tetapibahwa dia bisa menduga bahwa apakah tanah itu terkait dengan hakkeperdataan orang lain atau pihak lain, itu sudah dianggap cukup

GAN SOAN NIOpada tanggal 20 Januari 2003, dan kwitansi tersebut juga menjadi salah satubarang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksisaksi dan dan jugaketerangan terdakwa sendiri telah ternyata pula bahwa benar pada sekitarTahun 2013 Terdakwa telah mendirikan bangunan permanen berupa kiossebanyak 7 (tujuh) petak dan merenovasi bangunan koskosan/rumahkontrakan sebanyak 5 (lima) pintu yang sebelumnya sudah ada di atas tanahHalaman 42 dari 53 Putusan

MH yang pendapatnya dikutip dan dijadikansebagai dasar analisa yuridis jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannyayang menyatakan masuk ke pekarangan orang lain tanpa ijin adalah melawanhukum, jika masuk saja sudah dilarang apa lagi sampai mendirikan bangunan.Norma hukum yang tercantum dalam Pasal 167 KUHP menurut pendapatmajelis hakim tidak dapat diterapbkan untuk mengartikan atau menafsirkannorma hukum yang tercantum dalam Pasal 385 KUHP;Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan diatas

Namunusulan tersebut ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan oleh TERGUGATIll dengan alasan bahwa batas waktu penyesuaian Anggaran DasarYayasan telah lewat waktu dan disarankan untuk mendirikan yayasan barudengan nama sama yang tidak terkait dengan yayasan lama sebagaimanaSurat TERGUGAT III Nomor : AHU.2AH.01.01.4445 tanggal 11 Juni 2010.

Kerugian Immateriil ;Kerugian akibat secara moril PENGGUGAT karena tidak dapatmengelola serta melaksanakan Program Kerja Yayasan DarussalamMaluku secara Baik dan benar karena terhalang Oleh Pihak Pihakyang memproses dan mendirikan Yayasan Pendidikan DarussalamMaluku, Maka telah menimbulkan ketidak percayaan Masyarakatterhadap PENGGUGAT, Padahal PENGGUGAT sudahmempersiapkan semuanya; sehingga secara moril TERGUGAT danTERGUGAT Il, haruslah dihukum membayar ganti rugi sebesarRp.10.000.000.000, (sepuluh

Kerugian Immateriil ;Kerugian akibat secara moril PENGGUGAT karena tidak dapatmengelola sertamelaksanakan Program Kerja Yayasan DarussalamMaluku secara Baik dan benar karena terhalang Oleh Pihak Pihakyang memproses dan mendirikan Yayasan Pendidikan DarussalamMaluku, Maka telah menimbulkan ketidak percayaan Masyarakatterhadap PENGGUGAT, Padahal PENGGUGAT sudahmempersiapkan semuanya; sehingga secara moril TERGUGAT danTERGUGAT Il, haruslah dihukum membayar ganti rugi sebesarRp.10.000.000.000, (sepuluh

Oleh karena itu terdapatpemikiran untuk mendirikan yayasan baru yang tidak terkait samasekali dengan Yayasan Darussalam (yayasan lama), kemudianmelalui tahapan yang telah diatur dalam UndangUndang Yayasan,assetaset dan segala bentuk penguasaan atas yayasan yanglama dapat dialinkan ke yayasan yang baru ;10. Terkait dengan pendirian yayasan baru sebagaimana TERGUGATIll sampaikan di atas, seharusnya dilakukan langkahlangkahhukum sebagai berikut :a.

Lebih lanjutdalam surat tersebut Kementerian Hukum dan Ham menyarankanuntuk mendirikan Yayasan Baru dengan nama yang sama yang tidakterkait dengan Yayasan yang lama.

Zainimar, Tergugat A dan Tergugat B mendirikan rumah di sebagian objek perkara poin 1 (satu) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Zainimar yang telah menjual sebagian objek perkara poin 1 (satu) kepada Terggugat D, Tergugat E dan Tergugat F tanpa setahu dan seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

menyatakanPenggugatI dan Penggugat II dapat melakukan pemagaran terhadapobjek perkara dan selanjutnya Tergugat harus diperintanhkan untukmenghentikan segala perbuatan yang merintangi kegiatanpembangunan yang dilakukan Penggugat dan Penggugat II;Halaman 43 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2013/PN.LPDapat ditambahkan bahwa terhadap pengerjaan mendirikanbangunan pagar beton di Pasar 4 Barat Kebun Sampali, Tergugatmelalui Manager Kebun Sampali telah melakukan pelarangan dengansurat perihal Larangan Mendirikan

Peta Pendaftaran No. 29 Tahun1997) menerangkan mengenai alasan Tergugat mengklaim tanah objeksengketa masih berada di dalam areal HGUnya;Menimbang, bahwa bukti T No. 2 (foto copi tanda terima SertfikatHGU) menjelaskan bukti T No.1a berada di tangan Badan PeratanahanNasional Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat III);Halaman 82 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2013/PN.LPMenimbang, bahwa bukti T No. 3 (foto copi Surat PTPN II tanggal 27Agustus 2013 kepada pihakpihak perihal larangan mendirikan

bangunan pagarbeton di areal HGU PTPN Il), bukti T No. 4 (foto copi Surat PTPN II tanggal 27Agustus 2013 kepada pihakpihak perihal larangan mendirikan bangunan pagarbeton di areal HGU PTPN Il), bukti T No. 5 (foto copi Surat PTPN II tanggal 27Agustus 2013 kepada pihakpihak perihal larangan mendirikan bangunan pagarbeton di areal HGU PTPN Il), bukti T No. 6 (foto copi Surat PTPN II tanggal 29Agustus 2013 kepada pihakpihak perihal larangan mendirikan bangunan pagarbeton di areal HGU PTPN Il), bukti

T No. 7 (foto copi Surat PTPN Il tanggal 29Agustus 2013 kepada pihakpihak perihal larangan mendirikan bangunan pagarbeton di areal HGU PTPN Il), bukti T No. 8 (foto copi Surat PTPN Il tanggal 29Agustus 2013 kepada pihakpihak perihal larangan mendirikan bangunan pagarbeton di areal HGU PTPN ll), bukti T No. 9 (foto copi Surat PTPN II tanggal 30Agustus 2013 kepada pihakpihak perihal larangan mendirikan bangunan pagarbeton di areal HGU PTPN Il), bukti T No. 10 (foto copi Surat PTPN II tanggal30 Agustus

2013 kepada pihakpihak perihal larangan mendirikan bangunanpagar beton di areal HGU PTPN Il), dan bukti T No. 11 (foto copi Surat PTPN IItanggal 30 Agustus 2013 kepada pihakpihak perihal larangan mendirikanbangunan pagar beton di areal HGU PTPN Il), membuktikan adanya keberatanTergugat atas pembangunan pagar tembok beton di dalam areal HGUnya danmenggambarkan ada pengamanan areal HGU tersebut;Menimbang, bahwa bukti T No. 12 (foto copi Surat Tanda TerimaLaporan Polisi Nomor: STTPL/859/VIII/2013/SPKT'l

(obyek sengketa), namun saksi mengetahui hal tersebut dari Fredy selaku KetuaPerkumpulan Rumah Abu Gee Pok, sering datang kerumah saksi;e Bahwa pada saat pertama kali saksi datang ke Kediri tahun 1949, dulu memangsudah ada bangunanbangunan rumah seperti itu, akan tetapi siapa yangmembangun ataupun mendirikan bangunanbangunan rumah tersebut, saksi tidaktahu, karena ketika saksi datang sudah seperti itu.e Bahwa pada saat tahun 1949 ketika saksi datang di Kediri, Perkumpulan RumahAbu Gee Pok sudah ada

menyewabangunan rumah yang ada di Jalan Dhoho dan di Jalan Wahidin Kediri;e Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sewa menyewa dimulai dan juga kapanberakhirnya, karena saksi tidak pernah melihat perjanjian sewanya;e Bahwa saat ini yang menempati bangunanbangunan rumah tersebut adalahanakanak keturunan dari penyewa terdahulu;e Bahwa saksi juga tidak pernah melihat dan mengetahui adanya pembayaran uangsewa dari penghuni bangunan kepada Perkumpulan rumah abu Gee Pok;e Bahwa saksi tidak tahu siapa sebenarnya yang mendirikan

membuktikan dalil gugatannya bahwasanya iaadalah pemilik bangunan obyek sengketa karena selama ini Penggugatlah yangmenyewakan obyek sengketa tersebut kepada orang tua Tergugat sampai denganTergugat yang saat ini menghuni bangunan tersebut ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3 (tiga) orang saksi yakni saksiBudiono Kartiko, saksi Setio Rahardjo dan saksi Sugeng, dinilai oleh Majelis bahwatidak ada satu saksipun yang mengetahui siapa sesungguhnya pemilik bangunan rumahobyek sengketa yang juga mendirikan

Bahwapenilaian Majelis Hakim tersebut didasarkan pertimbangan sebagai berikut :1 Keterangan Saksi Budiono Kartiko Bahwa saksi tidak tahu siapa sebenarnya yang mendirikan bangunan rumah yangada di Jalan Dhoho Nomor 166 sampai dengan Nomor 176 Kediri, PerkumpulanRumah Abu Gee Pok atau orang tua dari penghuni bangunan saat ini;e Bahwa sepengetahuan saksi bangunan rumahrumah yang ada di Jalan DhohoNomor 166 sampai dengan Nomor 176 Kediri serta bangunan rumah di JalanWahidin No. 3 Kota Kediri adalah milik

bangunan yang lain membayar uang sewa kepadaPerkumpulan Rumah Abu Gee Pok, namun mengenai surat kepemilikannyasaksi tidak tahu;Bahwa terhadap keterangan saksi Setio Rahardjo ini, Majelis menilaiketerangan saksi tentang kepemilikan obyek sengketa hanya didasari olehkesimpulan pribadi saksi yang didasarkan bahwa para penghuni bangunanrumah di Jalan Dhoho Nomor 166 sampai dengan Nomor 176 Kedirimembayar uang sewa kepada Penggugat, namun saksi sendiri sesungguhnyatidak mengetahui secara pasti siapa yang mendirikan

Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Judex Facti terdapat adanyakontradiksi antara pertimbangan yang satu dengan lainnya, yakni: dalampertimbangan putusan Judex Facti halaman 19 dan 20 bahwa Para Pelawanmemiliki Entitas sebagai Pelawan dan dibenarkan beralasan mendalilkanbahwa 2 bangunan ikut tersita adalah milik Para Pelawan dan bukan milikdari Turut Terlawan II.Bahwa akan tetapi pertimbangan Judex Facti halaman 21 hal tersebutdinyatakan tidak benar karena dianggap tidak sah mendirikan 2 buahbangunan

rumah disitu, padahal didalam mendirikan rumah beberapa tahunsebelumnya telah disetujui dan diizinkan oleh Turut Terlawan II, sedangkanpermohonan sita eksekusi dan surat pemberitahuan akan dilakukan sitaeksekusi (bukti P.1) hanyalah terhadap sebuah bangunan rumah batu danbukan terhadap 2 (dua) bangunan rumah batu yang ikut tersita dalam beritaacara pelaksanaan sita eksekusi terhadap 3 (tiga) bangunan rumah batu (buktiP.2),Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pertimbangan hukum putusan Judex Factiterdapat

WONG Tul LIANG.6. ljin mendirikan bangunan (IMB) Nomor :503.2/123/IMBBPPTPM/2015Tanggal 08 Juni 2015 di berikan kepada PT. BORNEO SAWITPERSADA atas nama penanggung jawab sdr. WONG Tul LIANG.. Win Lingkungan Nomor : 188.45/464/KUM/2015 Tanggal 22 Juli 2015dari Bupati Kotabaru di berikan kepada PT.

BSP sebelum mendirikan PKS tersebut wajib terlebihdahulu memiliki UPP (Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan).Perbuatan terdakwa WONG TJIN LIANG anak dari (md) WONG LIN POKsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Jo Pasal 47 ayat (1)UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut,Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan(requisitoin) dengan Nomor Register Perkara : PDM/168/Q.3.12/Epp.2/10/2017,tanggal

Kotabaru;Bahwa terdakwa dalam menjual LPG 3 Kg memiliki ijin : 1( satu ) lembar surat izin usaha perdagangan nomor : 9120005172522 tanggal22 Januari 2019.1 ( satu ) lembar nomor induk berusaha nomor : 9120005172 522 tanggal 22Januari 2019. 1( satu ) lembar surat izin tempat usaha nomor : 503/ 0180/ SITU DPMP2TSP/2018. 1( satu ) lembar surat izin tempat usaha nomor : 503/ 0180/ SITU DPMP2TSP/2018. 1 (Satu ) lembar surat izin mendirikan bangunan Nomor : 503. 2/ 96/ IMBBPP2TPM/ 2016 tanggal 08 Juni

Kotabaru; Bahwa benar terdakwa dalam menjual LPG 3 Kg memiliki ijin : 1 ( satu ) lembar surat izin usaha perdagangan nomor : 9120005172522tanggal 22 Januari 2019. 1( satu ) lembar nomor induk berusaha nomor : 9120005172 522 tanggal 22Januari 2019. 1(satu ) lembar surat izin tempat usaha nomor : 503/ 0180/ SITU DPMP2TSP/2018.Hal. 7 dari 18 hal.Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Ktb. 1(satu ) lembar surat izin tempat usaha nomor : 503/ 0180/ SITU DPMP2TSP/2018. 1 (satu ) lembar surat izin mendirikan

tanpa seizin dan tanpa hak Tergugat mendirikanbangunan kios untuk tempat jualan dilokasi tanah terperkara ;Bahwa atas pembangunan kios tersebut oleh Tergugat, para Penggugattelah memperingati agar Tergugat tidak mempergunakan tanah tersebutmenjadi tempat jualan, namun Tergugat minta tolong kepada paraPenggugat bahwa tanah lokasi tempat jualan/kios hanya dipergunakanmenjadi tempat jualan dan sewaktuwaktu dapat dipindahkan ;Bahwa pada tahun 1996 dengan tanpa seizin dan tanpa hak, Tergugat telahpula mendirikan

Litner Purba,kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, yaituberdasarkan Surat tertanggal 21 Mei 1985, maka surat tersebut adalah Sahdan Berkekuatan yang Mengikat serta Tanah Terperkara adalah Hak Pakaibagi Tergugat adalah berhak pula mendirikan bangunan di atas TanahTerperkara kecuali dikemudian hari atas permintaan keturunan St.

KeteranganTanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Gandus pada tanggal 16Juni 1997, dan pada bulan September 1997 Saudara SUAEDI juga yangmendaftarkan untuk pengukuran di Kantor Pertanahan KotamadyaPalembang,selesai pada tanggal 14 Oktober 1997 dan dilegalisir pada tanggal 15Oktober 1997 dengan Nomor Register : 6602/1997 dan seluruh suratsurattanah (SKT, Pengoperan Hak, Surat Pengakuan Hak) distempel :GS/6602/1997;8 Setelah dibeli tanah tersebut dijaga oleh Saudara AMIR dan SaudaraSAHAK dengan mendirikan

ALIHASAN mendirikan bangsal batu bata dengan mempekerjakan wargasekitar seperti Saudara YAMAN dan hal ini juga diketahui oleh SaudaraSAMSUL BAHRI yang sekarang adalah Ketua RT. 29 dimana tanahtersebut terletak;12131415Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada point 3,karena menurut saksisaksi atau warga sekitar lokasi tanah tersebut,mereka tidak pernah mengenal Penggugat dan juga tidak pernahmengetahui bahwa Penggugat memiliki tanah ditempat mereka tinggal.Dan hal ini juga dikuatkan