Ditemukan 14416 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan Dewan komisioner otoritas jasa keuangan vs yualita widyadhari S.h; M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Dewan komisioner otoritas jasa keuangan vs glen glenardi Dkk dan irlan suud Sh;; Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering; Pt. pudan kreasi Pejabat pembuat komitmen satuan kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus batam Pt. bintanika jaya “turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam hal pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan secara berlanjut”;
Pengadilan PN METRO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 08-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN METRO Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Met
Tanggal 8 September 2016 — Aan Handaya bin Jumakir
49 — 9
  • No.87/Pid.Sus/2016/PN.Metmenganggap perlu untuk mempertimbangkan variabelvariabel yang melingkupipenjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusanpemidanaan tidak kering dan jauh dari nilainilai kemanusiaan dan keadilan. makadipandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : Bahwa merupakan otoritas bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal yangdiancamkan dalam pasal yang dinyatakan
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Pencurian
Register : 19-05-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 272/Pid.B/2017/PN.Bls
Tanggal 30 Agustus 2017 — - BAGUS BUDI HERIYANTO ALIAS WAHYU ALIAS BAYU BIN RAHMAD (Alm) - BAMBANG KURNIAWAN GINTING ALIAS BIN BAKHTIAR GINTING
21 — 3
  • , bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenaipidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkanvariabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensisosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilainilai kKemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia danbukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itutidak berada di alam hampa nilai tanoa makna hakiki;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN BATANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-07-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN BATANG Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
DEDI RIYANTO, SH
Terdakwa:
AJI RIDWAN Bin AGUS TARYONO
46 — 14
  • Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengansuatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkotika.
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum Pencurian
Register : 15-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN JOMBANG Nomor 474/Pid.B/2020/PN Jbg
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
SULTONI, S.H.,M.H
Terdakwa:
AGUS DWI IRAWAN alias RUMAN bin SAUJI
30 — 13
  • melepaskanterdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenardan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwadari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwaperbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadaTerdakwa;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danoleh karenanya harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN PALOPO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 22-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN PALOPO Nomor 294/PID.SUS/2018/PN.PLP
Tanggal 22 Oktober 2018 — JPU : IRMAWATI, S.H. TERDAKWA : AHMAD SYADLI Alias Aii BIN SAMSU
83 — 31
  • daripertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaafyang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum,oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danHal 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Plpoleh karenanya harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-09-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 181/Pid.Sus/2014/PN.Pbm
Tanggal 21 Oktober 2014 — RISKA OKTA RINA BINTI IMRON YAKUB
44 — 8
  • selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepatmengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perludipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana denganmenengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak keringdan jauh dari nilainilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalahuntuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingateksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakik1;Menimbang, bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Khusus
Register : 29-04-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 19 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb
Tanggal 25 Mei 2016 — - Penggugat : PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Pematangsiantar Cq. Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Tanjung Balai - Tergugat : Lindawati Br. Siregar
83 — 49
  • ataumengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturanbaru, tambahan, lanjutan, dan / atau pengubahan lanjutan yang dibuatsepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasayang dibelinya;h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usahauntuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Ksp
Tanggal 31 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
ROBY SYAHPUTRA, SH,MH
Terdakwa:
AULIA FIRDAUS ALIAS AULIA BIN ALM IBRAHIM
37 — 4
  • AKUB Blangsung mengambil alat bong tersebut dari tanganTerdakwa dan langsung menggunakan shabu tersebut sebanyak 1 (satu)kali hisapan, setelah itu alat bong tersebut diserahkan kepada SaksiIRMANSYAH Als IMAN Bin Alm ILYAS AB;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari otoritas terkaitdalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan BarangBukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang di dalamnya diduga narkotika jenisshabu sisa pakai dengan berat
    AKUB Blangsung mengambil alat bong tersebut dari tanganTerdakwa dan langsung menggunakan shabu tersebut sebanyak 1 (satu)kali hisapan, setelah itu alat bong tersebut diserahkan kepada SaksiIRMANSYAH Als IMAN Bin Alm ILYAS AB;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari otoritas terkaitdalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan BarangBukti berupa 1 (Satu) plastik kecil yang di dalamnya diduga narkotika jenisshabu sisa pakai dengan berat
Pengadilan PN GARUT Perdata
Register : 26-09-2018 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN GARUT Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Grt
Tanggal 29 April 2019 — Penggugat:
OLICH CHANDRA ADHIWIJAYA
Tergugat:
FERYANTO TANUWIJAYA
Turut Tergugat:
1.POETY LAYDA ALAMSYAH. SH
2.PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN GARUT
109 — 22
  • wajar terjadi dalam hal perbankan sebagaimana customer bertanyakepada lembaga perbankan;Bahwa saksi pada awalnya saksi tidak mengetahui Tergugat berselisin dengansiapa, namun saksi mengetahui kemarin setelah saksi diminta untukmemberikan keterangan mengenai Tergugat pernah datang kepada saksiuntuk menanyakan perhitungan bunga rekening koran;Bahwa saksi mengetahui cara perhitungan koran dan syarat bunga makasetiap bank ada memiliki kKebijakan pada masingmasing bank yang acuannyadikeluarkan oleh Otoritas
    ;Bahwa saksi menggunakan acuan yang dikeluarkan oleh Otoritas JasaKeuangan (OJK) itu adalah acuan untuk tingkat suku bunga, kalau untukperhitungan dasarnya adalah ilmu matematika, yaitu sekian kali sekianpersen;Bahwa saksi Tergugat datang kepada saksi sebagai customer saksi, otomatissaksi berikan penjelesan dalam lingkup kacamata perbankan dengancustomer;Bahwa setahu saksi apabila hanya untuk bertanya perhitungan rekening korantidak selalu harus debitur, semua terbuka untuk masyarakat luas, jadi
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Ksp
Tanggal 31 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
ROBY SYAHPUTRA, SH,MH
Terdakwa:
ABDUL AZIS ALIAS AZIS BIN FADLI
35 — 3
  • ZULFAHMI Als FAHMI Bin Alm SAIDI untuk mengantarTerdakwa pulang kerumah karena Terdakwa mau pergi bekerja;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari otoritas terkaitdalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan BarangBukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang di dalamnya diduga narkotika jenisshabu sisa pakai dengan berat keseluruhan sebesar 0,02 (nol koma noldua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisabercak
Pengadilan PN MALILI Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 26-10-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN MALILI Nomor 48/Pid.B/2017/PN Mll
Tanggal 26 Oktober 2017 — JONLIS,DM
146 — 68
  • Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 adalahsertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjangPendidikan Formal atau Pendidikan Non Formal;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapatlah MajelisHakim menarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud surat palsu dalam halini ljazah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum adalah suatu suratyang tidak memenuhi syaratsyarat ijazah sebagaimana ketentuan yang adadan dalam hal penerbitannya tidak dilakukan oleh otoritas
    Kemudian jika mencermati uraian diatasmaka baik lama jarak antara penerbitan SKHUN (surat keterangan hasil ujiannasional) dan ljazah Paket B maupun terhadap nomor seri dan Lembaga yangmenerbitakannya adalah Lembaga yang mempunyai Otoritas penuh makadengan keyakinan yang bulat dan penuh Majelis Hakim menyimpulkan bahwaijazah paket B milik Terdakwa tersebut asli;Putusan No. 48/Pid.B/2017/PN MIIHal. 56 dari 62Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanalat bukti selebinnya dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 22-02-1017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2602 K/PID.SUS/2016
Tanggal 22 Februari 1017 — TUTUK BUDI SUPRIYATMOKO, ST bin WAJAT
146 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 danPenunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 pada Kantor/UPTdan Satuan Kerja di Lingkungan Dirjen Perhubungan Laut, pada bulan Januari2012 sampai dengan Desember 2012 pada Tahun 2012, bertempat di KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkulu atau Kantor AdministrasiPelabuhan (Adpel) Pulau Baai Bengkulu di Jalan Ir.
    Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 pada Kantor/UPTdan Satuan Kerja diLingkungan Dirjen Perhubungan Laut, pada bulan Januari2012 sampai dengan Desember 2012 pada Tahun 2012, bertempat di KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkulu atau Kantor AdministrasiPelabuhan (Adpel) Pulau Baai Bengkulu di Jalan Ir.
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 17-05-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
JOSH MARS SIRINGO RINGO
Terdakwa:
I KOMANG SASTRA WIRAWAN
22 — 20
  • Variabelvariabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lainsebagai berikut: Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit darihukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan Terdakwa.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 13-01-2017 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 02/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn.
Tanggal 22 Februari 2017 — PT.BFI FINANCE INDONESIA.Tbk melawan RASIMAN
283 — 107
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untukPembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barangyang dibeli oleh kKonsumen secara angsuran".DAN begitu juga dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor :1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan yang pada Pasal 22butir (1) dan (8) juga menyebutkan dan meng anulir pada Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Bahwa sangat jelas sebagaimana diurai
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Khusus
Register : 30-03-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Jbg
Tanggal 13 Juni 2017 — 1.MUHAMAD SYAFIQ Alias GUNDUL 2.TRI SETYO APRIYANTO Alias ANTOK
20 — 4
  • obatyang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongansebagaimana terlampir dalam Undang undang ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatuperbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenanganatau Ijin dari pihak yang mempunyai otoritas
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 26-05-2016 — Putus : 01-07-2016 — Upload : 05-08-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 51/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP
Tanggal 1 Juli 2016 — Perdata - PT. OTO MULTIARTHA Cq. PT. OTO MULTIARTHA Cabang Rantauprapat Lawan - Hj. NURHAFNI Br TANJUNG
81 — 61
  • mengurangiharta kekayaan konsumen yangmenjadi objek jual beli jasa;g Menyatakan tunduknyakonsumen kepada peraturanyang berupa aturan baku,tambahan, lanjutan, dan/ ataupengubahan lanjutan yangdibuat sepihak oleh PelakuUsaha dalam masa konsumenmemanfaatkan jasa yangdibelinya;h Menyatakan bahwa konsumenmemberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan haktanggungan, hak gadai ataujaminan terhadap barang yangdibeli oleh konsumen secaraangsuran;Dan begitu juga yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-12-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1315 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — FACHRUR ROZI VS PT BANK SUMUT (PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA)
109 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat(1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, sedangkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 17-04-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 17 April 2017 — SURYA GINTING VS PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., qq. Bank Danamon Kantor Cabang Kandis
118 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat(1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, sedangkan pada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-05-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 671 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Mei 2012 — LA ODE BALI, SH
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ijelasketidakcermatannya di mana menguraikan tentang kewenangan yangmelekat pada diri Terdakwa, perlu Pemohon Kasasi / Terdakwa uraikanbahwa Terdakwa sama sekali bukan sebagai penentu kebijakan dalamproses pembelian lahan tersebut, kewenangan apa yang dilanggar olehTerdakwa dan sebesar apa tanggung jawab yang diemban oleh Terdakwa.Sementara segala sesuatu yang menyangkut masalah kewenangan terkaitdengan pembelian lahan Balai Besar KSDA Propinsi Sulawesi Selatanadalah tanggung jawab KPA selaku pemegang otoritas
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pencurian
Register : 21-01-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 20-02-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 1/Pid.B/2015/PN Kfm.
Tanggal 16 Februari 2015 — - PAULINUS KOLO Als. PAUL sebagai TERDAKWA
81 — 31
  • Variabelvariabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lainsebagai berikut :e Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit darihukum itu sendiri ;e Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.