Pasal 132 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1)PERMA No. 1 Tahun 2008 ;Hal. 7 dari 14 halamanMenimbang

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir ;Menimbang, bahwa yang menjadi

Pasal 132ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

Tahun1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Mahkamah AgungRepublik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1984tanggal 17 April 1984 dan Khusus menyangkut perceraian, Pasal 3 ayat (1)dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyatakan :Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperolehizin lebih dahulu dari Pejabat hal ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA

) No. 1 Tahun2008 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cumacuma ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan,maka amanat PERMA Nomor tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang atas gugatannyatersebut isinya tetap dipertahankan Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikanjawaban karena tidak pernah hadir menghadap kepersidangan ;Menimbang, bahwa

No. 57/Pdt.G/2012/MS.SgiNomor 3 Tahun 2006, terakhir direvisi dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa amanat Perma Nomor tahun 2008 tentang mediasi tidak dapatdilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil Penggugat mengajukan gugatancerai terhadap Tergugat intinya adalah : bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

mengirimkan salinan putusan ini kepada PegawaiPencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, oleh karenapermohonan Penggugat untuk berperkara secara cumacuma (prodeo) telah dikabulkan MajelisHakim dengan Putusan Sela maka Penggugat dalam hal ini dibebaskan dari semua biaya perkarayang timbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat dan 2 UndangundangNomor 48 tahun 2009 jo pasal 2 ayat 4 PERMA

dan 10 Agustus2016, yang dibacakan di dalam persidangan Termohon telah dipanggil denganresmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkansesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat TermohonPutusan No. 1677/Pdt.G/2016/PA.Grt Halaman 3 dari 12 halamantidak hendak membela kepentingan hukumnya dan pemeriksaan perkara aquodilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang maka upayaperdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur PERMA

meskipunPutusan No. 1677/Pdt.G/2016/PA.Grt Halaman 6 dari 12 halamantelah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, sehingga harus dinyatakanbahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, danpemeriksaan dilanjutkan di luar hadirnya Termohon atau secara verstek;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datangmenghadap di muka sidang, maka kewajiban para pihak untuk menempuhmediasi sebagaimana ketentuan Perma

tidakdalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untukmeneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakanfakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai denganmaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaiansesual dengan Perma

2014 dan tanggal 30 April 2014Termohon telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut;Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secaramaksimal mendamaikan Pemohon agar hidup rukun dengan cara menasehatiPemohon agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali denganTermohon, namun tidak berhasil;Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, makaMajelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksudoleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA

tidak pula mengirim oranglain yang bertindak sebagai wakil/kuasanya yang sah sedangkan tidak terbuktibahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yangsah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara ini dapatdilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidanganselama proses pemeriksaan perkara ini, maka proses Mediasi sebagaimana yangdiatur oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA

2014 dan tanggal 30 April 2014Termohon telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut;Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secaramaksimal mendamaikan Pemohon agar hidup rukun dengan cara menasehatiPemohon agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali denganTermohon, namun tidak berhasil;Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka MajelisHakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud olehketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA

Pasal 132 ayat (1) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud PERMA No. 1 Tahun2016;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

Pasal 132 ayat (1) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud PERMA No. 1 Tahun2016;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Hal. 6 dari 13 halamanMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telan membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajid terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidanganmaka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk HakimMediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7ayat

(1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex Aquo et bono);Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat danTergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilantersebut Penggugatdan Tergugat hadir di persidangan;Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan PenggugatdanTergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam rumah tangganya, danjangan bercerai;Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perma

Dengan demikian telahterpenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang No. 7Tahun 1989 sebagaimana telah diuah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentag PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama jo Pasal 39 ayat (1) Undangundang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 31ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 Perma Nomor1 Tahun

Dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuanPasal 4 Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tersebut; tor dengan ,akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasitidak layak dilakukan;Menimbang, bahwa dalildalil yang dijadikan alasan oleh Penggugatmenggugat cerai Tergugat adalah sejak bulan Mei 2006 rumah tangga mulaigoyah dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yangterus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:a.

No.240/Pdt.G/2012/PA SjBahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datangmenghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidakmenyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 Desember 2012 dan tanggal 14Desember 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwatidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01

No.240/Pdt.G/2012/PA SjMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan MahkamahAgung Nomor Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukanMediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga prosesMediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusahamemberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri, namuntidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor Tahun2008 jo.

dalam satu tempat tinggalbersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatuperceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai denganPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma

memberikan nasihat kepada Pemohon,anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami agar memahamiresiko perkawinan yang dilakukan sebelum memenuhi batas usia yangditentukan oleh undangundang (19 tahun) terkait dengan kemungkinanberhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menepuh wajibbelajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap, dampak ekonomi, sosialdan psikologis bagi anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalamrumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 12 PERMA

tersebut sertatidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namunpada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, menolakdengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;Hal 7 dari 12 Pen No 355/Pdt.P/2020/PA.TmgMenimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anakyang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami,sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (1) PERMA

bagianaknya yang kurang umur tersebut sudah selayaknya mendapatkan pelayanandari penguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui pengadilan sebagaipelayan dalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyah yangberbinyi:arbass boio ac JI de plo VI 9 paiHal 10 dari 12 Pen No 355/Pdt.P/2020/PA.TmgArtinya: " Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMA

Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Mrbini dapat diputus secara Verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg danpendapat ahli figin dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz hal 405 yang berbunyisebagai berikut :Ad Ga Y alle gd Cany ald cyrabeall ale cye Sle cll pea (ysArtinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadapdipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasukorang yang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma Nomor

01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehatikepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belahpihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah bahwa sejak memasuki 10 hari pernikahan Tergugat merasatersinggung dengan prilaku Penggugat yang tidak mau melayani keinginanTergugat

apapun,dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk halinwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohonadalah seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dipersidangananak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suamiuntuk didengar keterangannya, sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1)PERMA

merestui rencana pernikahantersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahantersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut,Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxX XXXXXXXX,Kabupaten Temanggung, menolak dengan alasan anak Para Pemohon masihbelum cukup umur;Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon,anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami,sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (1) PERMA

Pemohon yang mengajukan dispensasi kawinbagi anaknya yang kurang umur tersebut sudah selayaknya mendapatkanpelayanan dari penguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui pengadilansebagai pelayan dalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyahyang berbinyi:arbass boyio ac JI de el VI 9 paiArtinya: " Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMA

Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdatayang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 wayibterlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun olehkarena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim merasacukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian,hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA No.

Pasal 115 KompilasiHukum Islam dan PERMA No.

Pasal 132ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

Pasal132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Hal. 7 dari 15 halamanMenimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1)PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patutdan sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, makaTergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dapat diputus denganverstek

menjatuhkanPenetapan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon telahdatang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusahamemberikan nasehat kepada Pemohon tentang pentingnya penetapan AhliWaris agar tidak terjadi sengketa waris di kemudian hari;Bahwa oleh karena perkara ini perkara yang dikecualikan darikewajiban penyelesaiannya melalui mediasi, maka kepada Pemohon tidakwajib melaksanakan mediasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat(1) huruf d Perma

uraian, segala sesuatu yang terjadiselama dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara pemeriksaanperkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapanini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana dikemukakan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikannasehat kepada Pemohon tentang pentingnya penetapan Ahli Waris agartidak terjadi sengketa waris dikemudian hari;Menimbang, bahwa untuk untuk memenuhi ketentuan PERMA

No. 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dalam perkara ini karenamerupakan perkara yang dikecualikan penyelesaiannya melalui mediasi,maka sesuai dengan Pasal 4 (ayat) 1 huruf d PERMA No. 1 Tahun 2016proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka3 telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohonsebagai ahli waris dari almarhum (Bernhard Gottfried Otto Fischer binGottfried Richard Fischer);Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan memperkuatpermohonannya

ataupun menyuruhorang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya,meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidakternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yangsah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secaramaksimal dengan menasehati Pemohon untuk kembali membina rumahtangganya dengan Termohon seperti Semula, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Termohon tidak hadir, maka dengantidak hadirnya Termohon, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2016pasal 7 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidakdapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;HIm. 5 dari 12 halaman, Putusan No. 147/Pdt.G/2018/PA.MrbMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusahamendamaikan Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniatuntuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesualdengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan Perma

Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuaidengan maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008,Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hiduprukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,maka Tergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadappanggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi