Pasal 1888 KUHPerdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatubukti autentik;Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut telah diterangkanPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islampada tanggal 27 Februari 2004 dengan demikian bukti tersebut telahmemenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formildan

materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah mempunyaikekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalilgugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejaktanggal 27 Februari 2004 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuaidengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalamperkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksuddalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undangundang

yang selengkapnya telah termuat dalam pertimbanganduduk perkara;Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti tertulisyaitu: P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan dua orang saksi yaitu Pindi binAbdullah dan Warasudin bin Separ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut di atas, majelisakan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa bukti P1 Fotokopi Kartu Tanda Pendudukatas nama Pemohon telah bermeterai cukup dan telah dicocokan denganaslinya ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan akta autentik

yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dari bukti tersebutmenerangkan fakta hukum berkenaan identitas Pemohon;Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta autentik yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor156/11/VIII/1997 tanggal 4 Agusutus 1997 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat, telah bermeteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuail, yangmenerangkan status hubungan hukum = antara Pemohon denganalmarhumah

P4 fotokopi Surat Keputusan BupatiBengkulu Selatan Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian,Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yangHal 6 dari 10 hal Putusan No. 83/Pdt.P/2020/PA.Mnamencapai Batas Usia Pensiun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formildan materi sebagai bukti yang otentik, dari bukti tersebut menerangkanfakta hukum berkenaan penerima pensiun atas nama Rijah;Menimbang, bahwa bukti P5 Fotokopi Akta Kematian atas namaRijah, bukti tersebut merupakan akta autentik

tidakmemberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, dapatditafsirkan Tergugat mengakui atau setidaktidaknya tidak membantah dalildalilgugatan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetapdiwajibkan untuk membuktikan alasanalasan perceraiannya denganmengajukan alatalat bukti yang cukup;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu TandaPenduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik

, bermeteraicukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat buktitersebut telan memenuhi syarat formil, oleh karenanya dinyatakan terbuktibahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki /egal standing dalammengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupafotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenangsebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dansesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut

Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Tgrsisi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah denganTergugat pada tanggal 29 April 2010 relevan dengan dalil yang hendakdibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta autentik mempunyaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksisaksi yaitu:H. Madsuri bin H.

termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohonsebagaimana telah diuraikan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf aUndangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanadiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, serta buktiP yang merupakan akta autentik

perkawinanmenurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yangdilaksanakan pada tanggal 10 April 2002 di Dusun Pohdodol, Desa Bajur,Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksisaksi;Him. 5 Penetapan No.847/Pdt.P/2020/PA.GM.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan bukti P1, P2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang sebagai akta autentik

, bermeterai cukup, telah dicap pos(nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memilikikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan buktiP1 dan P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon denganPemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan masihberdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang, makaberdasarkan bukti a quo Pemohon dan Pemohon II mempunyai

Pasal 1888 KUHPerdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatubukti autentik;Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah diterangkan Penggugatdan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam padatanggal 08 Januari 2006 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syaratmateriil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil

danmateriil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatanpembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalil gugatanPenggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 08Januari 2006 antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatuperkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa sekalipun yang menjadi alasan perceraian dalamperkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksuddalam

Pengadilan Agama Kota Malang, sesuai Pasal 73 Ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Malang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta NikahNomor : 0473/035/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Kedungkandang Kota Malang tanggal 02 Maret 2012 (bukti P2),merupakan akta autentik

dan P.2), bermeterai cukup dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alatbukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KitabUndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;Menimbang, bahwa alat bukti P.L merupakan akta autentik

yang dibuatoleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilaikekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkanPasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti domisiliPenggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang;Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik yang dibuatoleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilaikekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkanPasal

Pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional danbelum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan aktapencatatan sipil;b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.3.

Pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksionalyang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan aktapencatatan sipil;b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2017/PN.WngMenimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonanPemohon yaitu : menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, olehkarena petitum tersebut masih bergantung pada

norma agama maupun norma hukum yang berlaku dan sehinggapetitum ke2 (kedua) Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan sedikitperubahan redaksional;Menimbang, bahwa selengkapnya mengenai tata cara PembetulanAkta Pencatatan Sipil ini dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil diaturdalam Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, yaitu :a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipildengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulisredaksional dan menunjukkan dokumen = autentik

sertayang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, olehkarenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian;Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum (suamiisteri) antaraPenggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P berupafotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo.Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhisyarat formil suatu bukti autentik

;Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah diterangkan Penggugatdan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam padaHal.6 dari 12.Put.No.734/Pdt.G/201 7/PA.Mpwtanggal 19 April 2009 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syaratmateriil suatu bukti autentik ;Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil danmateriil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatanpembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakanterbukti

Pasal 1888 KUHPerdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatubukti autentik;Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut telah diterangkan Pemohondan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam padatanggal 12 Mei 2014 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syaratmateriil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formildan

materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah mempunyaikekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalilpermohonan Pemohon posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, banwa sejaktanggal 12 Mei 2014 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai denganketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalamperkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undangundang

No. 1239/Pdt.G/2020/PA.BmPenggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugatuntuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan olehPenggugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, Penggugat telahmengajukan alat bukti Suratsurat dan saksisaksi;Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang mempunyaikekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti bahwa Penggugat adalahwarga

sebagaimana yangdimaksud oleh UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenanganPengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat(1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubahdengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009;Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik

dan telahbermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka buktitersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenaipernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugatmerupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta autentik dan telahbermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka buktitersebut

hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidakterhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, paraPemohon mengajukan buktibukti, yaitu surat (P.L s/d P.9) dan 2 (dua) orangsaksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa bukti (P.1 s/d P.4 dan P.8), berupa fotokopi kutipanakta nikah atas nama XXXX bin Xxxx telah dicocokan sesuai aslinya, telahdinazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik

di buat oleh pejabat yangberwenang untuk itu, membuktikan bahwa Pemohon dengan XXXX sebagaiHal. 6 dari 10 halaman Penetapan No.xxx/Pdt.P/xxxx/PA.Cjrpasangan suami istri, yang telah dikaruniai 4 (tiga) orang anak, yaitu PemohonIl, Ill, IV dan Pemohon V;Menimbang, bahwa (bukti.P.5) berupa fotokopi KTP atas nama TjoengFang Lan sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,membuktikan bahwa Tjoeng Fang Lan memiliki identitas diri Sampai saat iniTjoeng Fang Lan beragama kristen

;Menimbang, bahwa bukti (P.6, P.7 dan P.9) berupa fotokopi SuratKematian dan Surat keterangan Perbedaan Identitas telah dicocokan sesualaslinya, telah dinazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat olehpejabat yang berwenang untuk itu, Membuktikan bahwa XXXX telah meninggaldunia pada tahun 2009 karena sakit dan ayah kandung XXXX bernama ThioSeng Bin telah meninggal dunia pada tahun 2012;Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh paraPemohon bernama Mukti dan Sari, memberikan

Pasal 2 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dengan demikianbukti tersebut telah memenuhi syarat formil Suatu bukti autentik;Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah diterangkan Pemohondan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam padatanggal 16 Desember 2012 dengan demikian karena bukti tersebut sesuaidengan yang didalilkan oleh Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat materiil suatu bukti autentik ;Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah

memenuhi syarat formil danmateriil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harusdinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suamiisterisah secara hukum Islam sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk menceraikanTermohon atas dasar seringnya terjadi perselisihan dan pertengkarankarenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan PemerintahNomor

Maret 2014 ;Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 163 HIR berbunyi barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untukmenguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harusmembuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat (P.1) berupa foto copy surat keterangan domisili atas namaPenggugat, telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik

Penggugat bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Cianjur, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cianjur,dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 73 ayat 1 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti (P.2) berupa foto copy KutipanAkta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat telah di nazegheln bermateraicukup, sebagai bukti autentik

di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itumembuktikan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih terikat suamiisteri dan belum pernah bercerai, bukti P.3 berupa photo copy Surat Keterangan telahdi nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yangberwenang untuk itu membuktikan Tergugat tidak diketahui dimana Tergugat berada,dengan demikian bukti bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untukditerima ;Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan

Pasal 1888 KUHPerdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil Suatubukti autentik;Menimbang, bahwa dalam bukti P1 tersebut telah diterangkanPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islampada tanggal 28 Maret 2010 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhisyarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formildan

materiil Suatu) bukti autentik, maka bukti tersebut telah mempunyaiHalaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor: 4218/Pdt.G/2020/PA.Grtkekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalilgugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, banwa sejaktanggal 28 Maret 2010 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai denganPasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalamperkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana

Hakimmenilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1)Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0501/Pdt.P/2020/PA.Kab.MlgPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan BeaMeterai;Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, , P4 dan P.5) tersebut merupakanakta autentik

yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebuttidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurnadan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;Menimbang bahwa alat bukti (P.3) merupakan akta autentik yang dibuatoleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isi biodatayang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta inimenjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimanaketentuan Pasal

1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR;Menimbang bahwa alat bukti (P.6) bukan merupakan akta autentik, akantetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakimmenilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalildalilpermohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2)KUHPerdata;Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.4 dan P.5) adalah fotokopi KartuTanda Penduduk atas nama Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohonl, Kartu Keluarga atas nama Pemohon,

antara Pemohon dengan Termohon.Bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lain, sehingga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi KTPPemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Trenggalek, dimeteralcukup, dinasglen dan cocok dengan aslinya, yang menerangkanPemohon sebagai penduduk Desa Sugihan Kecamatan KampakKabupaten Trenggalek maka menurut Majelis alat bukti tersebut berupaakta autentik

Halaman 5 dari 10memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi KartuKeluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Trenggalek,dimeterai cukup, dinasglen dan cocok dengan aslinya, maka menurutmajelis alat bukti tersebut berupa akta autentik yang tidak dibantah olehpihak lain, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil danmateriil, Serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang

, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi SuratKeterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugihan KecamatanKampak Kabupaten Trenggalek, dimeteral cukup, dinasglen dan cocokdengan aslinya, yang menerangkan bahwa Pemohon dalam perkara inimeskipun namanya berbeda, namun orangnya satu yaitu Pemohonsendiri bukan biodata nama orang lain, maka menurut majelis alat buktitersebut berupa akta autentik yang tidak dibantah oleh pihak lain,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Ngai (pemohon).Buktibukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan dengan bentukyang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, sehinggaberkualifikasi akta autentik, yang bernilai bukti sempurna dan mengikat. Olehkarena itu, telah terbukti bahwa pemohon bernama Dg. Ngai alias Baukang.Menimbang, bahwa adapun hubungan hukum Baukang alias Dg. Ngai(pemohon)dengan Yusuf Dg.

Ngempoyang pada bukti P3 disebut sebagaisuami isteri, yang terkait satu sama lain dengan status pemohon yang tertuliscerai mati pada bukti P1 dan P2, oleh majelis hakim dinilai hanya sebagaipetunjuk dalam pemeriksaan perkara dan tidak dilekatkan kekuatanpembuktian akta otentik, karena bukti tersebut secara materil tidak dibuatdengan maksud sebagai alat bukti suatu peristiwa perkawinan.Menimbang, bahwa bukti P4 (Kartu Tanda Anggota Veteran) jugamemenuhi kualifikasi akta autentik yang memuat keterangan

Meskipun materi yang termuat pada bukti tersebut berkaitandan bersesuaian dengan dalil permohonan pemohon, namun karenabuktitersebut masih berupa surat keterangan yang dimaksudkan sebagai suratpengantar untuk penerbitan akta autentik tentang suatu peristiwa kematianoleh kantor pencatatan sipil, maka bukti P5 tersebut oleh majelis hakimhanya dinilai sebagai bukti permulaan surat.Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi yangmemberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, yangdengannya

aktaautentik yang juga diakui kebenaran isinya oleh Para Pemohon yangmenerangkan terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.Bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lain, sehingga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil, serta mempuinyai kekuatan yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa KTP Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Trenggalek, dimeterai cukup, dinasglendan cocok dengan aslinya, maka menurut majelis alat bukti tersebutberupa akta autentik

yang tidak dibantah oleh pihak lain, sehingga buktitersebut telan memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyaikekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa KTP Pemohon IIyang dikeluarkan oleh Disdukcapil Trenggalek, dimeterai cukup, dinasglendan cocok dengan aslinya, maka menurut majelis alat bukti tersebutberupa akta autentik yang tidak dibantah oleh pihak lain, sehingga buktitersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempuinyaikekuatan

yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu KeluargaPara Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Trenggalek, dimeteraicukup, dinasglen dan cocok dengan aslinya, maka menurut majelis alatbukti tersebut berupa akta autentik yang tidak dibantah oleh pihak lain,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sertamempuinyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa SuratKeterangan yang dikeluarkan

Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan aktapencatatan sipil;b. Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;3. Pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahantulis redaksional yangtelah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syaratberupa:a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan aktapencatatan sipil;b.

Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipildengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksionaldan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitanpencatatan sipil;2. Pejabat pencatatan = sipil membuat akta pencatatan sipil baru untukmenggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulisPenetapan No.61/Pdt.P/2018/PN.Sgl Halaman 6redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama daripemohon;3.

Malang, sesuai Pasal 66 Ayat(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Malang;Menimbang bahwaberdasarkan bukti Foto copy Kutipan Akta NikahINQUTOT fewer sues escememeene as , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tanggal 15 Februari 1998, (bukti P2), merupakan akta autentik

secara murni dan bulat dalil dalil Pemohon ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alatalat bukti, berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta2 (dua) orang saksi dari kalangan keluarga Pemohon atau orang dekat, sesuaiPasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik

berupaKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah dinazegelen dan sesuaidengan aslinya, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempatkediaman di Kecamatan Blimbing Kota Malang;Menimbang, bahwa berdasar bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan AktaNikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dansesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti autentik,mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikianterbukti bahwa Pemohon dan Termohon