Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya tersebut.Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindakpidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangantelah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Primair :Melanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang RI. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Dakwaan Subsidair :Melanggar Pasal 3 Jo.

Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP yang unsurunsur sebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Dengan Melawan Hukum,3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi;4.

Selatan.Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.168dari.200Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalamBerita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dandianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanaDakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutdisusun secara subsidairitas, yaitu :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebutdisusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang

pekerjaan konstruksi (3) Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara 1.591.774.960 Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tersebut diatas telahmemperhitungkan pengembalian atas kelebihan pembayaran senilai Rp.109.959.528,.92sebagaimana temuan BPK RI (pengujian secara uji petik)dalam LHP atas pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang danModal Ta 20132014 pada Kementrian Agama Nomor 11/HP/XVIII/02/2015tanggal 18 Februari 2015,soneneee= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHalaman 22 Putusan No.80/Pid.SusTPK/2018/PN.Jkt.Pst.SUBSIDIAIR;wo Bahwa Terdakwa ASRAR, SE selaku Direktur PT.

Menimbang, bahwa dengan telah diperolehnya faktafakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukansejauh manakah faktafakta yang terungkap didepan persidangan dapat menjadipenilaian Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa ASRAR, SE,yang memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa ASRAR, SE, didakwa oleh JaksaPenuntut Umum dalam bentuk dakwaan subsidaritas yakni:Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Subsidair: Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor: 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana

halhal yang sudah termuatdalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini ;Putusan No. 74/Pid.Sus.k/2013/PN.MdnHalaman 119Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaiberikut :PRIMAIR :Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubahmenjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR :Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadiUU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

disusun secara Subsidairitas Alternatif, makaterlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair.Apabila unsurunsur pasal dalam Dakwaan Pertama Primair semuanya terpenuhi, makaDakwaan Pertama Subsidair tidak perlu dipertimbangkan, sebaliknya apabila belumterpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur pasal dalamDakwaan Pertama Subsidair atau Dakwaan Kedua ;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Primair, Terdakwa telah didakwaoleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

(tiga ratus dua puluhempat juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu.Perbuatan Terdakwa ARENS WEHTABTABA Alias ARENS sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menetapkan pengganti Kepala Desa Gomsey melalui pengusulan BPD (badanpengusulan desa);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang

Syamsuddin Noor sebagaimana diaturdan diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RI Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jopasal 64 ayat (1) KUHP.SubsidairBahwa terdakwa Ir. M.

delapan juta delapan ratus tujuhpuluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah ) dibulatkan menjadi Rp. 248.877.100 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu134seratus rupiah ) yang merupakan uang yang belum dipergunakan darikeuntungan pada proyek pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPAkapasitas 20 L/det = 1 unit lokasi IKK Kecamatan Juai, KabupatenBalangan, Kalimantan Selatan .Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaansebagai berikut :PRIMAIR : Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No. 31 tahun1999 yang telah dirubah dengan UU no.20 tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR =: Melanggar dalam Pasal3 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999yang telah dirubah dengan UU no.20 tahun 2001 jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP jo.

(delapan ratus sembilan puluhtujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapanratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut.Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat1 ke1 KUHP.

terpenuhi dan Majelis meyakini adanyakesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkaraini tidak ditemukan halhal yang dapat menghapuskanpertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupunkarena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harusmempertanggung jawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harusdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.

tidakterpisahkan dengan putusan ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum sebagai mana ditemukan dalam persidangan terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwadengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut ;Primair : melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 KitabUndang Undang Hukum Pidana ;Subsidair : melanggar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 KitabUndang Undang Hukum Pidana ;Menimbang bahwa

atas, terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidanasebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, hal tersebut haruslah dibuktikanterlebih dahulu apakah unsurunsur dari dakwaan yang didakwakan dapat terpenuhi atautidak ;Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannyamempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, maka Majelis juga akanmempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu ;Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair perbuatan Terdakwa diatur dan diancamberdasarkan Pasal

2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangundangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsurunsurnya sebagai berikut :1 Unsur Setiap orang ;2 Unsur Secara melawan hukum ;3 Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;4 Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara

. ~ 222 o nn nnn nnn nnn noe nnn ne nen nee nnn ne nee ne nemommnnnanne Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

TteMenimbang, bahwa pada Dakwaan Primair, Terdakwa oleh JaksaPenuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 65 KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1. Setiap orang;Secara melawan hukum;3.

sehinggamengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp. 1.593.859.158,(SatuMilyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima PuluhSembilan Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Atas KerugianNegara / Daerah Pada Komisi Pemilihnan Umum (KPU) Kota Banjar dariInspektorat Kota Banjar Nomor 700/02/LHPPKKNDInspektorat tanggal 12Pebruari 2015.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal

2 ayat(1) Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPJo pasal 64 ayat (1) KUHP.Subsidiair Bahwa ia TerdakwaNUR RIFAI, SH.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.Setiap orang;2.

Menyatakan Terdakwa MAT URIPtidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI.No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangRLNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP,sebagaimana dalam surat dakwaan Primair oleh karenanya membebaskanTerdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; 2.

akta jual beli Nomor 97/MGR/2011 tanggal 10 November 2011 tertuangharga jual tanah tersebut senilai 164.000.000,,.Hal76dari 128 Put No.204/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.SbyMenimbang, bahwa atas faktafakta yang terjadi dalam persidangan, kini MajelisHakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dibuktikan bersalah terhadapdakwaan yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yaituPrimair : Melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberatasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Rp5.521.627.047,55sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan hasil audit penghitungan kerugiankeuangan negara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek PembangunanMesjid raya Sanana di Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten KepulauanSula TA 2006 s/d 2010 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalamSuratnya Nomor: SR990/PW.33/1/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang ditujukankepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut ;Bahwa perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diaturdalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa Imran S.Sos Bin (Alm) Ibrahim tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat(2), ayat (3) Undang undang Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidanadalam dakwaan Primair.2.

puluh empat sen);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan memenuhiseluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusunsecara Subsidaritas yaitu :Primer : Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan(3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.

sama sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang ?? undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang ?? undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang ?? undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korusi Jo Pasal 55 ayat (1) ke ??

Menyatakan terdakwa ADRIAN, SE BIN IBRAHIM KADIR terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.2.

Perekara: PDS 08/TPI/Ft.1/7/2014 tanggal 8 Desember 2014 Terdakwa telahdituntut sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa YUSRIZAL EFFENDI BIN SIDIK bersalah melakukantindak pidana Korupsi sebagaimana diatur diancam pidana dalam dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undang undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahanatas Undang undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatansebagaimana disampaikan dalam laporannya Nomor SR465/PW07/5/2013tanggal 5 September 2013;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangHalaman113dari157Putusan No. 13/PidsusTPK/2014/PN.PlgMenimbang, bahwa menurut Pasal 99 ayat (2) Permendagri Nomor 61Tahun 2007 pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsipefisien, efektif, transparansi, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel danpraktek bisnis yang sehat;Menimbang, bahwa menurut Pasal 101 ayat (1) Permendagri Nomor 61Tahun 2007 pengadaan

Menyatakan terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDterbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama samamelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo38Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;2.

Halaman Putusan No71 /PidSus TPK/2015 /PN.SmgMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No. : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UU.RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, yang unsurunsurnya

telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak,yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Kejaksaan NegeriAmuntai tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo.