dengan memuatmateri yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan denganmencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkantanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu TandaPengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah olehPengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa SuratKuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuaiHalaman 4 dari 7 Putusan No. 697/Pdt.G/2021/PA.Blcndengan Pasal 147 ayat (1) Rog, SEMA Nomor 01 Tahun 1971

tanggal 23Januari 1971 jo.

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkanpernikahan dengan seorang wanita bernama Xxxxxxxxxxxxxx di KantorUrusan Agama, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal07 Agustus 1971 sesuai dengan Surat Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxx yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusattanggal 07 Agustus 1971;2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Termohon dengan XxxxxxxxXxxXxXxXxXtelah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masingmasing bernama :a.

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang ada isteri sah Termohon sampai dengan saat ini adalah Xxxxxxxxxxxxxx yang menikah tanggal 07Agustus 1971 sesuai dengan Surat Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxx yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusattanggal 07 Agustus 1971;9. Bahwa pernikahan Termohon dengan Termohon II adalah ilegal, tidaksah menurut perundang undangan yang berlaku di Negara RepubelikIndonesia dan dinyatakan batalkan demi hukum;10.

Ali alias xxx(Pewaris) pada tanggal 09 Desember 1971 di hadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, xxxxxxxxXx XXXXXXXXHal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.0392/Padt.P/2020/PA.Lmgsebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 503/23/1971tanggal 09 Desember 1971;2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya tidakdikarunial anak;3. Bahwa Pewaris bernama H.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama xxx Binti xxx Nomor:503/23/1971 Tanggal 09 Desember 1971, bermaterai cukup di tandai P 6;Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.0392/Padt.P/2020/PA.Lmg7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2, nomorSurat Kartu Tanda Penduduk 3524195802320001, tanggal O6 FebruariJanuarii 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lopang, xxxxxxxxxXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, bermaterai cukup, telah dicocokkandengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;8.

., yangdikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang,pada tanggal17 November 1971;Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat danTergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suamiistri danbertempat tinggal di rumah Penggugat di Kota Malang selama 41tahun;Bahwa setelah menikah Penggugat danTergugat telahmelakukan hubungansebagaimana layaknya suami istri (badadukhul) dan dikaruniai dua oranganak yang bernama:a. ANAK , Umu r40Tahun;b.

dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugattelah menyampaikan bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksisebagaimana tersebut di atas yang masingmasing telah memberikanketerangannya dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan mendukungdalildalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Kutipan AktaNikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen KotaMalang Nomor: .................., tanggal 17 Nopember 1971

terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalamHal.8 dari 12 halm.Putusan Nomor 1113/Pdt.G/2018/PA.Mlgikatan perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihakpihak dalam perkara ini;Menimbang bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugatdihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu SAKSI ( anak kandungPenggugat) dan SAKSI II (tetangga Penggugat ) telah diperoleh bukti adanyafakta: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah padatanggal 17 Nopember 1971

Nomor: 108/PDT/2014/PT.SMR17 / 1971 tanggal 4 Pebruari 1971 serta Izin mendirikan bangunan daripengawasan pembangunan dan perumahan di Balikpapan Nomor9/XII/S/1965 tanggal 13 Desember 1965 ;Menyatakan bidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya yangberasal dari Penguasaan Tanah Negara milik Almarhum H.

Makka yang sah ;Menyatakan menurut hukum sah dan mempunyai kekuatan hukumSurat Keterangan dan Pernyataan tanggal 17 11 1983 danGambar Situasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran TanahKotamadya Balikpapan No. 17 / 1971 tanggal 4 Pebruari 1971serta Izin mendirikan bangunan dari pengawasan pembangunan danperumahan di Balikpapan Nomor : 9/XII/S/1965 tanggal 13Desember 1965 ;Menyatakan bidang tanah berikut bangunan rumah yang adadiatasnya yang berasal dari Penguasaan Tanah Negara milikAlmarhum H.

karena menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah;Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengancara musyawarah perdamaian agar tanah sengketa tersebut diserahkan kepadaPara Penggugat namun tidak pernah mendapat tanggapan yang baik hinggagugatan ini masuk ke Pengadilan Negeri BondowosoBahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut merugikan di pihak Para Penggugatkarena Penggugat tidaki dapat menguasai tanah sengketa sejak tanah tersebutdirampas oleh MISTRO pada tahun 1971

dan apabila tanah sengketa tersebutdisewakan setahunnya pada saat ini dapat laku Rp.6.000.000,(enam juta rupiah)terhitung sejak tahun 1971, hingga tanah tersebut diserahkan kepada ParaPenggugat;Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai suatu penyerahan hak wajar apabilaPara Penggugat menuntut uang paksa untuk setiap hari keterlambatanmenjalankan isi putusan sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah);Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak siasia mohon agar PengadilanNegeri Bondowoso meletakkan sita

perbuatanmelawan hukum karena menguasai tanah sengketa hak milik Para Penggugattanpa alas hak yang sah;Menyatakan bahwa suratsurat tanah yang terbit tanpa seijin Para Penggugatadalah tidak sah;Menghukum Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untukmenyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Pengggat bila perlu denganbantuan Polisi;Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kenikmatan tanahsengketa tersebut setahunnya Rp.6.000.000,(enam juta rupiah) terhitung sejaktahun 1971

Menikah padatanggal 23 Februari 1971 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta NikahNomor : 57/66/71 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanBondowoso, Kabupaten Bondowoso;10.Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaisuami istri di rumah Penggugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama :a. ANAK, umur 40 tahun, sudah berkeluragab.

dibacakanlah surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidakmemberikan jawaban karena tidak pernah menghadap persidangan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwaPenggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alatbukti (P.1) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Nomor:57/66/71, tanggal 23 Februari 1971

Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadappersidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Pengadilan dapatmenjatuhkan putusan dengan verstek.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwaPenggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alatbukti (P.1) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Nomor:57/66/71, tanggal 23 Februari 1971 foto copy mana telah dinachtzegelen/

PENETAPANNo.30/Padt.P/2015/PN SrpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikanpenetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : EKAYATI ; lahir di Jakarta, tanggal 1 Januari 1971, jenis kelaminperempuan, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta,bertempat tinggal di Dusun Pasek, Desa Aan, KecamatanBanjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebutsebagai

Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Razali Mahmud bin Mahmud, sesuaidengan kutipan akta nikah Nomor 96/1971 tanggal 04 Oktober 1971 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan agama Darussalam Kabupaten AcehBesar.2. Bahwa selain Pemohon I, Razali Mahmud bin Mahmud tidak memiliki istriyang lain;3.

Fotokopi Surat Nikah Nomor 96/1971/ tanggal 4101971 dikeluarkanoleh KUA Kecamatan Darussalam, Kabupaten Atjeh Besar, atas namaRazali dan Nurhajati, bermeterai cukup, dinazegelen serta telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya (buti P.8);9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/02/VI/1999 tanggal 1071999dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, atasnama Bakhtiar, ST dan Hafnizar, ST. bermeterai cukup, dinazegelenserta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (buti P.9);10.

Berdasarkan bukti P.8tersebut, maka telah terbukti Pemohon dan Razali Mahmud adalah suamiisteri sah yang menikah pada tanggal O04 Oktober 1971, selanjutnyadikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 216/Pat.P/2019/MS.BnaMenimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi kutipan akta nikahPemohon VIII (Bakhtiar) dengan Hafnizar binti Razali Mahmud, merupakan aktaautentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.Berdasarkan bukti P.9 tersebut, maka

keterangansaksisaksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diaturdalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksisaksi tersebutmemiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.23 dan keterangan saksiyang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan dalildalil permohonanpara Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Razali Mahmud dengan Nurhayati (Pemohon ) adalah suami isteriyang menikah tanggal 4 Oktober 1971

Bahwa Alehina (almarhum) yang meninggal pada tahun 1971 denganmeninggalkan ahliahli waris yaitu Ny. Putere (istri alm. Alehina) dan anakanak alm. Alehina masingmasing bernama Hasbullah, Hasmin, Aspar danAsmaun;2. Bahwa selain Alehina (almarhum) meninggalkan ahli waris tersebutdiatas, juga meninggalkan harta benda yaitu sebidang tanah perumahanseluas 1.410 m?

Bahwa pada tahun 1971 Alehina/suami Penggugat menderita sakitkemudian dibawah ke Kendari untuk pengobatan dan akhirnya meninggaldunia lalu mayatnya disemayamkan di Wawatobi sebagai kampung suamiPenggugat;7. Bahwa setelah Alenga (alm) meninggal lalu Penggugat (Putere istri alm.Alehina) dan anakanaknya bolak balik tinggal di Wawatobi dan di tanahsengketa karena Penggugat menerima gaji pensiun janda alm. Alehina diKolaka.

Bahwa setelah Alehina (alm) meninggal dunia, lalu anak tertua alm.Alehina bernama Hasbullanh telah mengajukan surat permohonanpengakuan hak milik atas tanah sengketa tersebut sehingga terbitlan suratpengakuan kepemilikan dari Kepala Desa Wundulako dan CamatWundulako pada tanggal 28 Maret 1971 dan risalah pemeriksaan tanahyang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wundulako dan Camat Wundulako;Halaman 3 dari 18 Hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt/201710.

Bahwa sebagaimana tertuangdalam Gugatan Penggugat bahwa Almarhum Alehina telah meninggal duniapada tahun 1971 dengan meninggalkan ahli waris sebanyak 5 (lima) orangyang terdiri dari 1 (satu) isteri bernama Putere dan 4 (empat) orang anakmasingmasing bernama Hasbullah (Sinoro), Hasmin (Amin Ratman), Aspardan Asmaun, juga didalilkan Penggugat bahwa Almarhum Alehina selainmeninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta benda berupa tanahperumahan seluas + 30 m x 47 m = 1410 m (seribu empat ratus sepuluhmeter

penguasaan Penggugat dengansuami atas objek sengketa oleh karena selama Penggugat dengan suaminya(Alehina) menguasai tanah sengketa mulai dengan membangun rumahpanggung dan ditempati Kurang lebih 10 tahun tidak ada yang keberatanhingga suami Penggugat meninggal dunia lalu anak pertama Penggugatyang bernama Hasbullan mengurus surat atas tanah sengketa denganmengajukan permohonan hak milik lalu terbitlah surat pengakuankepemilikan dari Kepala Desa Wundulalo dan Camat Wundulako padatanggal 23 Maret 1971

jelas, maka oleh karenanya terhadap tuntutanganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah ditolakatau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvantkelij verklaara);Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16Desember 1970, dengan Kaidah Hukum: ganti rugi sejumlah uangtertentu tanpa perincian dari bentuk apa yang menjadi dasartuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutantuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna*;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/Sip/1971

, tanggal 2Juni 1971, dengan Kaidah Hukum: tuntutan ganti rugi harusditolak, bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan mengenaijumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkepadanya;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 598 K/Sip/1971, tanggal 18Desember 1971, dengan Kaidah Hukum: gugatan dimanaPenggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya danbesarnya kerugian yang dideritanya harus ditolak*;Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT SMRPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K

/Sip/1971, tanggal 22Agustus 1974, dengan Kaidah Hukum: menurut Yurisprudensitetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang gantirugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktianuntuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yangdideritanya dengan alatalat bukti yang sah.

areal IzinHalaman 27 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT SMRPinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat,maka oleh karenanya tuntutan Penggugat yang memohon agarMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat menghentikansegala kegiatan Tergugat diatas tanah objek sengketa danmeletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah objeksengketa dalam perkara ini menurut hukum haruslah ditolakkarena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971

tanggal 16 juni 1971 yang mengatur kaidahHukum :Penarikan pihak ketiga kedalam perkara oleh Pengadilan Tinggidilarang*;Menimbang, bahwa Penggugat pembanding pun keberatan terhadappertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat bahwa dengan tidak puladigugatnya PT Timber Dana yang juga menguasai objek sengketa makagugatan Penggugat/Pembanding tersebut kurang pihak.

PEMOHON 4, Lakilaki, umur + 44 tahun / 16 Desember 1971,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, AgamaHindu ;Il. PEMOHON 2, Perempuan, umur + 43 tahun / 24 April 1972, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, AgamaHindu ;Samasama bertempat tinggal di , KecamatanMarga, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebutsebagai : PARA PEMOHON ;Pengadilan Negeri terSebult j+=

kekeliruan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka6, 7 dan 8 tersebut di atas, nyata menimbulkan ketidakpastian mengenaiidentitas dan hubungan hukum antara pihak yang berperkara, dan olehkarenanya bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku yangmenyatakan bahwa gugatan seharusnya diajukan terhadap pihakpihakyang secara tegas memiliki hubungan hukum yang sah, sebagaimanadipertegas berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971

;Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958;Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilanadalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanyahubungan hukum;Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971;Gugatan harus diajukan terhadap pihakpihak yang secara tegasmempunyai hubungan hukum;Berdasarkan uraian di atas, terbukti dan tak terbantahkan bahwa gugatanperkara a quo adalah gugatan salah alamat (error in persona).

Halini ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 332.K/Sip/1971,Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 429.K/Sip/1971 dan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 459.K/Sip/1973, sebagai berikut:Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 332.K/Sip/1971;Dalam hal perkara sebelum diputuskan, Tergugat meninggal, haruslahditentukan lebih dulu siapasiapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadapsiapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya tidakdapat dilaksanakan.

;Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 429.K/Sip/1971;Dalam hal pada waktu perkara disidangkan Tergugat ternyata telahmeninggal, apabila Penggugat tidak berkeberatan, perkara dapat diteruskanoleh ahli waris Tergugat.

;Yurisprudensi Mahmakah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971;Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan, asal halitu tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat pemeriksaan disidang...

. : 43 Tahun / 20 Januari 1971. : Lakilaki. : Indonesia. : Jl. Raya Stagen Desa Sungai TaibKomplek PPI Kec. Pulau Laut UtaraKab.. Kotabarru; ==+2 @ (2 AO

berdasarkan Surat Keterangan No. 4/1971 tanggal 27 JanuariHalaman ke7 dari 60 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2015/PA.Rap.1971 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1/K/1971,dengan batas dan ukuran sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Aek Natas, terukur120 meter; Sebelah Selatan berbatas dengan M.

berdasarkan Surat Keterangan No. 4/1971 tanggal 27 Januari1971 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1/K/1971,saat ini berbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Aek Natas, terukur120 meter; Sebelah Selatan berbatas dengan M. Arif, terukur 50 meter; Sebelah Timur berbatas dengan Luddin, terukur 180 meter; Sebelah Barat berbatas dengan Dahlan, Denan, terukur 102 +26 + 80 meter;Sebidang tanah pertanian seluas 48.162 m? (+ 4,8 hektar) yangterletak di Lingkungan !

Rap.instansi Turut Tergugat serta guna mematuhi isi putusan dalam perkara aquo,Bahwa Tergugat dalam eksepsi point 2, 3 dan 4 tidak relevanmempersoalkan posisi Turut Tergugat dan II dalam gugatan a quokarena sesuai asas hukum perdata bahwa Penggugat berwenangmenentukan siapa siapa yang akan digugatnya (Yurisprudensi MARI No.305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);Berdasarkan hal tersebut di atas beralasan hukum bagi MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo untukmenolak eksepsi Turut

Panji Aflus(warisan) baru kemudian diperbuat suratnya pada tahun 1971sebagaimana bukti Surat Keterangan No. 4/1971 tanggal 27Januari 1971 dan Surat Keterangan Pendaftaran TanahNo. 1/K/1971;b. Sebidang tanah pertanian seluas 48.162 m* (+ 4,8 hektar) yangterletak di Lingkungan II! Simpang Panigoran RT.002 /RW002,Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IXX, KabupatenLabuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara), semulamerupakan tanah garapan alm.

tertanggal27 Januari 1971, yang diterbitkan Kepala Agraria Daerah Labuhanbatua/n Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu (bukti P.15);16.Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan11335/2015 tertanggal 23 Maret 2015, yang diterbitkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (bukti P.16);17.Fotokopi 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 56 tertanggal 17Maret 1983, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria an.

BerdasarkanHalaman 39 of 145 Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMDPP27/1968 ini, maka WKP Pamusian dan lahan sumur PAM0228 & Il juga termasuk asset yang beralin kepada danmenjadi milik P.N.PERTAMINA dengan segala akibathukumnya.Bahwa pada tahun 1971, Pemerintah RI menerbitkan UndangUndang No. 8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA (UU8/1971),yang pada intinya mengatur bahwa pendirian PERTAMINA danmembubarkan P.N.PERTAMINA sehingga seluruh hak,kewajiban, kepemilikan, kekayaan termasuk cadangancadangan

Dengandemikian berdasarkan UU8/1971 ini, WKP Pamusian dan lahansumur PAM0228 & Il juga menjadi bagian dari asetaset milikPERTAMINA.

Lebih lanjut, sebagai penegasan terkait wilayahkerja PERTAMINA, Presiden RI menerbitkan KeputusanPresiden No. 50 Tahun 1971 tentang Penetapan Wilayah KerjaPERTAMINA (Keppres 50/1971), dimana di dalam Keppres50/1971 ditegaskan kembali bahwa Pulau Tarakan termasukdalam Wilayah Kerja PERTAMINA yang sebagaimana diketahuibahwa didalamnya terdapat WKP Pamusian dan lahan sumurPAM0228 & Il.Bahwa sejak diserahkannya WKP Pamusian dan lahan sumurPAM0228 & Il tahun 1971, PERTAMINA secara terusmenerus mengelola

PERTAMINA)Foto Copy sesuai dengan Fotocopy KeputusanPresiden No. 50 Tahun 1971 tentang PenetapanWilayah Kerja PERTAMINA.Foto Copy sesuai dengan Foto Copy UndangUndang No. 8 Tahun 1971, tentang Pertamina.Foto Copy sesuai dengan FotocopyTechnicalAssistance Contract between PERTAMINA and PTTesoro Indonesia Petroleum Company tanggal 13Maret 1989.Foto Copy sesuai dengan Fotocopy UndangUndang No. 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi.Halaman 68 of 145 Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMD11.

Bahwa PI Pertamina (Persero) dahulu P.N Pertaminamendapatkan kuasa pertambangan' berdasarkan KeputusanPresiden Tentang Penetapan WilayahWilayah KuasaPertambangan P.N.PERTAMINA tanggal 29 Juli 1971 (bukti PI7);4. Bahwa Wilayah Kerja Pertamina didasarkan dari Peta Wilayah KerjaBPM Tahun 1946 / Topografische Kaart Tarakan (bukti P.I21);5.

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa suatu gugatan harusdiajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan olehorang yang mempunyai kepentingan.Bahwa meskipun Penggugat diberi kebebasan dalam menarik pihakpihakyang berperkara, namun dengan mendasarkan pada faktafakta hukumsebagaimana diuraikan Tergugat Il tersebut di atas, maka sudah sepatutnyaMajelis Hakim memutuskan untuk mengeluarkan Tergugat Il sebagai pihakdalam perkara

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa suatu gugatanharus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukanoleh orang yang mempunyai kepentingan.c. Bahwa meskipun Penggugat diberi kebebasan dalam menarik pihakpihakHalaman 18 dari 24 Halaman.Pengadilan Negeri Blitar. Putusan Nomor 07/Pdt. G./2016/PN.

Hal ini sesuai dengan Jurisprudensi MahkamahAgung nomor : 305/K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 juncto PutusanMahkamah Agung RI nomor : 3909 K/Pdt.G/1994, tanggal 11 April 1997, bahwa hanya Penggugatlah yang berhak untuk menentukan siapasiapa yangdijadikan / ditarik menjadi pihak dalam perkara ;Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat Il tersebut harus dinyatakantidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak ;Eksepsi Turut Terqugat :Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi eksepsi dari

dengan memuatmateri yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan denganmencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkanHalaman 4 dari 8 Putusan No. 164/Pdt.G/2021/PA.Blicntanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu TandaPengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh PengadilanTinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khususdimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat(1) Rog, SEMA Nomor 01 Tahun 1971

tanggal 23 Januari 1971 jo.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 91/87/1971, tanggal : 5 Mei 1971,atas nama : PARMIN dengan WAGINEM, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, diberi tanda P3;4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 474.1/108/X1/2020, tanggal: 21 Nopember 2020, atas nama : PARMIN, yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Tambahrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, diberitanda P4;5.

Bahwa pada tanggal O1 Februari 1971, Pemohon telahmelangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernamaSUAMI PEMOHON yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kabupaten Trenggalek, sebagaimanadalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 11 Oktober 2018atas Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 01 Februari 1971;2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawandan suami Pemohon berstatus duda;3.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 11 Oktober2018 atas Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 01 Februari 1971 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telahdinatzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 19 Nopember 2012 yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.