Ditemukan 782685 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : diedarkan dibebankan dimekarkan
Penelusuran terkait : Korupsi (sependapat Tidak dapat dibenarkan) Narkotika (tidak sependapat Dapat dibenarkan) Kekhilafan hakim dan atau kekeliruan nyata tersebut tidak dapat dibenarkan Dapat dibenarkan Terdapat kekeliruan atau kehilafan hakim) Narkotika (tidak dapat dibenarkan Kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Bahwa permohonan peninjauan kembali melalui/diketahui kepala lembaga pemasyarakatan (lp) rumah tahanan negara (rutan) bagi narapidana yang sedang menjalani pidana tidak dapat dibenarkan Tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan pengadilan pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan pengadilan pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 91 huruf e undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak - bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 1 pelanggaran pasal 56 ayat (1) kuhap tidak dapat dibenarkan Karena faktanya pemohon telah didampingi oleh penasihat hukum Baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan di pengadilan. dengan demikian Alasan peninjauan kembali pemohon tersebut harus dikesampingkan Karena tidak beralasan menurut hukum; - bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 2 adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan Karena dalam putusan judex juris/mahkamah agung yang dimohonkan peninjauan kembali tidak ternyata adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dimaksud Dan pemohon tidak mengajukan bukti-bukti baru (novum) untuk membuktikan dalil hukum peninjauan kembali yang diajukannya; - bahwa mengenai alasan peninjauan kembali selebihnya tidak dapat dibenarkan Karena sifatnya hanya pengulangan dan penegasan dari penilaian hasil pembuktian yang sudah tepat dan telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh judex juris/mahkamah agung; - bahwa pemohon dalam kapasitas sebagai kepala desa mekarwangi telah menggunakan sisa dana bantuan blmp sebesar rp118.000.000 00 (seratus delapan belas juta rupiah) secara menyimpang di luar dari tujuan peruntukannya dan diterima oleh pihak yang tidak berhak untuk itu. oleh karena itu Perbuatan pemohon yang telah merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primair; Bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terpidana adanya novum pk-1 sampai dengan pk-7 Yaitu: 1. pk-1 : berupa surat keterangan dari kepala laboratorium bio medik fkik dan ketua klinik utama universitas jambi tanggal 13 april 2018; 2. pk-2 : berupa foto alat kesehatan yang sudah digunakan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi; 3. pk-3 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 21 februari 2018 dengan judul “identifikasi staphylococcal cassette choromosome mec Methicillin resistent staphyloccus auereus pada sampel klinik dengan polymerase chain reaction”; 4. pk-4 : berupa laporan penelitian fakulats kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 23 februari 2018 dengan judul “hubungan polimoreisme gen bactericidal permeabilityincreasing protein Cluster of differenciatition 14 Interleukin 1 beta da matrix melalloproteinnase-16 dengan sepsis neonatorium”; 5. pk-5 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 20 februari 2018 dengan judul “kadar interferon gamma (ifny) pada pasien toksoplasmosis yang asimptomatik”; 6. pk-6 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universita jambi tanggal 20 februari 2018 dengan judul “perbandingan antara imuno ekspresi snail family transkriptional repressor 1 (snail-1) dan estrogen reseptor (er) sebagai faktor transisi epitelial-mesenkimal (tem) pada fibroadenoma dengan tumor pilodes payudara”; 7. pk-7 : berupa sertifikasi akreditasi program studi sarjana kedokteran universitas jambi dengan peringkat-b; tidak dapat dibenarkan sebab sekalipun alat kesehatan tersebut telah digunakan untuk kegiatan bealjar mahasiswa dan penelitian dosen Tidak membatalkan fakta bahwa alat kesehatan tersebut tidak sesuai spesifikasi teknis dan merek sebagaimana tersebut dalam kontrak. - bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kemblai/terpidana adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata Tidak pula dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dan putusan tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-03-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 21-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1728 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — PT. INTERMUSTIKA MUTIARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
151 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perhatian Bapakkami ucapkan terima kasih;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 26 November 2018 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi Pajak Penjualan atas Barang Mewah(PPnBM) Masa Pajak Desember 2008 yang dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam memori peninjauankembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontramemori peninjauan kembali dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan
    memiliki dasar pijak hukum berupa asumsi/anggapankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf 1 point (a), Pasal29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 2 dan Pasal 4ayat (1), Pasal 5 serta Pasal 13 ayat (5) UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto PMK Nomor 620/PMK03/2004;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 15-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2065/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Juni 2020 — PT COSL INDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
242 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali pada tanggal 29 November 2019 yang padaintinyaputusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan
    Koreksi Atas Pajak Masukan Yang DapatDiperhitungkan Sebesar Rp3.044.822,00 yang tetap dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp10.134.955.029,00; dengan perincian sebagai berikut :DPP Penyerahan
Pengadilan PA CIMAHI Perdata Agama Perceraian
Register : 31-08-2009 — Putus : 30-09-2009 — Upload : 10-01-2012
Putusan PA CIMAHI Nomor 1976/Pdt.G/2009/PA.Cmi
Tanggal 30 September 2009 — Penggugat lawan Tergugat
40 — 1
  • berhasil danPenggugat tetap pada pendiriannya untuk berceraisedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidakpula menyuruh orang lain untuk datang menghadapsebagai kuasanya atau wakilnya yang sah sertaternyata tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah, meskipun telah dipanggil denganpatut;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukanbukti bukti surat bertanda P1 dan P2 sertaKeluarganya yang sekaligus sebagai saksi sebagaimanatelah diuraikan di atas yang atas semua buktitersebut telah dibenarkan
    oleh Penggugat dimukasidang, Majelis mempertimbangkan pengakuan/pernyataandi muka sidang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti buktisebagaimana telah diuraikan di atas, majelis Hakimtelah dapat menemukan fakta dari persidangan yangdapat disimpulkan sebagai berikutbahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugatdan dibenarkan SAKSI dan SAKSI II serta buktisurat P2, Akta Nikah Nomor : XXXX/92/XXXX/2002tertanggal 138 Maret 2003, harus~ dinyatakanPenggugat dan Tergugat adalah suami isteri yangsah
    ikatan bathin, yang menurutpenjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsurikatan bathin/rohani adalah mempunyai peranan yangsangat penting , sehingga apabila unsur ini sudahtidak ada lagi dan salah satu pihak sudah tidak maumempertahankan perkawinannya, maka disini sudah adabukti atau. setidak tidaknya suatu petunjuk bahwaantara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathinsehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;Menimbang, bahwa di dalam pada itu berdasarkanpengakuan Penggugat yang dibenarkan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Putus : 22-10-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1313 / Pid.Sus / 2015 /PN. Plg
Tanggal 22 Oktober 2015 — RANO HARTANTO Bin MISBARI
19 — 2
  • Andi Kumbu, Iwan sini dulu, karena saksi kenal dia, laluberhenti berdiri dekat Andi Kumbu, tibatiba terdakwa ada disitu langsungmengayunkan pisau kearah muka saksi, sehingga mengenai dibahagianpipi/rahang kanan ;Bahwa saksi mengalami luka sayat dibahagian pipi kanan dan di jahirsebanyak 14 jahitan.Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya terdakwa menusuk saksi.Bahwa saksi membenarkan barang bukti dopersidangan.Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah ada perdamaian.Atas keterangan saksi Kesatu tersebut dibenarkan
    Hoesin palembanguntuk diobtai, dan saksi sempat bertanya kepada Iwan siapa pelakunyadan dijawab bahwa pelakunya adalah terdakwa.Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya penganiyaan tersebut.Atas keterangan saksi Kedua tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;Saksi YUDI ARIANSYAH bin AHMAD BASTARI, saksi tidak hadir,keterangan saksi dalam Berita acara pemeriksaan penyidik dibacakanpada pokoknya sebagai berikut :tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 22.00Wib, di jalan jembatan
    Iwan kalaupelakunya adalah terdakwa.Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari penganiayaan tersebut.Bahwa saksi korban mengalami luka tusuk dibagian pipi sebelah kanan.Atas keterangan saksi Kedua tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan' telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015, sekira pukul 22.00 Wib dijembatan masjid Istipada Jalan PSI Kenayan Kel. 36 Illir Kec.Gandus .Palembang, terdakwa telah melakukan
Pengadilan PA BARABAI Perdata Agama
Register : 03-12-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PA BARABAI Nomor 105/Pdt.P/2019/PA.Brb
Tanggal 26 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
86 — 8
  • sangat akrab;Menimbang, bahwa berdasar keterangan Pemohon yang diperkuat olehketerangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis berpendapat bahwa antaraPemohon (Harianti, S.E. binti Sahibar) dengan calon suaminya (Affandi Sidik binSolikin) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik dipandangdari Sudut syar maupun peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa wali Pemohon enggan/tidak mau menjadi wali denganalasan karena calon suami Pemohon seorang anggota TNI AD merupakanalasan yang tidak dibenarkan
    Pen.Nomor:105/Pdt.P/2019/PA.Brb.cukup, maka majelis berpendapat kKeengganan Paman Pemohon untuk menjadiwali dalam pernikahan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab menurut sunnahNabi, orang tua harus segera berusaha menikahkan anak perempuannya yangsudah baligh dan agar Pemohon dan calon suami Pemohon tidak melakukandan terhindar dari perzinaan yang dilarang oleh agama;Menimbang, bahwa Paman Pemohon adalah merupakan wali nasab yangsah terhadap Pemohon yang telah tidak bersedia menjadi wali nikah
    bagiPemohon, sedangkan keengganannya bertindak sebagai wali tidak berdasarkanalasan hukum yang dibenarkan, oleh karena itu harus dinyatakan adhal (engganmenjadi wali);Menimbang, bahwa karena telah ternyata terbukti bahwa wali nasab bagiPemohon telah adhal (enggan atau menolak untuk menjadi wali) makaberdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987,jo.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 28-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 4684/Pdt.G/2020/PA.Sby
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 5
  • Hakim Pengadilan AgamaSurabaya, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Tergugat hanya datang menghadap di persidangan sebanyaksatu kali dan pada sidang selanjutnya Tergugat telah tidak datang menghadapdi persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipuntelah dipanggil secara patut;Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan denganmembacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetapdipertahankan
    Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempattinggal sejak Mei 2020 sampai dengan sekarang;Menimbang bahwa Tergugat hadir di persidangan hanya satu kali danpada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipuntelah dipanggil secara patut karena pemeriksaan tetap dilanjutkan dengantanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap telah
    membenarkan dalildalil/ouktibukti yang disampaikan Penggugat;Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan buktibukti baik suratmaupun saksi dan alat bukti surat yang berupa Foto copy telah dicocokkandengan aslinya serta bermaterai cukup, sedangkan dua orang saksi telahdisumpah dan keterangannya dibenarkan oleh kedua belah pihak, olehkarenanya, baik formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalamperkara ini;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dikuatkandengan bukti P1
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 01-05-2013 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 19-06-2013
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 554/Pid.Sus/2013/PN.Bjm
Tanggal 27 Mei 2013 —
26 — 11
  • Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakanbenar.2. Saksi EDDY PURWANTO, dibawah sumpah menerangkan : Bahwa saksi adalah anggota Polisi. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekitar jam 13.00 wita diJalan Veteran Gg. Baru Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin TimurKota Banjarmasin, saksi bersama anggota Polisi lainnya telah melakukanpenangkapan terhadap terdakwa.
    Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.benar.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakanMenimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa :Laporan Pengujian Badan POM R.I. NomorPM.01.06.1001.03.13.0028.LP. tanggal 5 Maret 2013.Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekitar jam 13.00 wita diJalan Veteran Gg.
    Carnophen.Bahwa obat tersebut adalah pesanan seseorang bernama Edong danterdakwa mendapat obat tersebut dengan cara membeli dari seseorangbernama Yadi.Bahwa obat tersebut terdakwa jual kepada Edong dengan hargaRp.185.000, perbox, terdakwa memperoleh keuntungan Rp.15.000,perboxnya.Bahwa terdakwa menjual obat tersebut tidak ada ijinnya tapi terdakwa tidaktahu kalau ijin edar obat tersebut telah dicabut.Bahwa terdakwa menjual obat tersebut baru satu kali kepada Edong dansatu kali kepada Abi.Bahwa barang bukti dibenarkan
Pengadilan PA BALIKPAPAN Perdata Agama Perceraian
Register : 06-07-2012 — Putus : 20-02-2012 — Upload : 06-07-2012
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 63/Pdt.G/2012/PA Bpp.
Tanggal 20 Februari 2012 — Penggugat dan Tergugat
35 — 7
  • tentukanpenggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan,sedang tergugat telah tidak datang menghadap, serta tidak pulamenyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukitu, sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patutmelalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapansebanyak tiga kali berturutturut, sebagaimana relaas panggilanyang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnyatersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yangsah, atau alasan yang dibenarkan
    maksimalmendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberinasihat kepada penggugat, agar mengurungkan niatnya berceraidengan tergugat dan dapat kembali membina rumah tanggadengan baik dan rukun bersama tergugat, tetapi tidak berhasil.Karena penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untukbercerai dengan tergugat.Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datangmenghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggilsecara resmi dan patut sebanyak dua kali berturutturt, tanpaalasan yang dibenarkan
    oleh hukum, maka hak menjawab bagitergugat dinyatakan gugur dan tergugat dapat dianggap telahmengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan penggugat.Menimbang, bahwa sekalipun dalil gugatan penggugattelah dapat dianggap diakui dan dibenarkan oleh tergugat, akantetapi oleh karena pokok materi perkara ini menyangkut masalahperceraian, maka Majelis Hakim masih memandang perlu dantetap mewajibkan beban pembuktian kepada penggugat (LexSpecialis Derogat Lex Generalis).Menimbang, bahwa untuk meneguhkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-08-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2559 B/PK/PJK/2020
Tanggal 26 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. INDOSAT, TBK.;
131 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 19 Februari 2020 yang pada intinya PutusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi terhadap PPh Pasal 23/26 Final yangTerutang Masa Pajak Mei 2012 sebesar Rp4.474.474.426,00 yang tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan,karena setelan meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidinubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalildalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifatmenentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapatPutusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali
Pengadilan PA AMBARAWA Perdata Agama Perceraian
Register : 23-02-2010 — Putus : 03-08-2010 — Upload : 11-02-2015
Putusan PA AMBARAWA Nomor 165/Pdt.G / 2010 / PA.Amb
Tanggal 3 Agustus 2010 — PEMOHON VS TERMOHON
14 — 0
  • HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ceraiPemohon adalah seperti diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa atas penjelasan dan petintah Ketua MajerlisPemohon dan Termohon telah sepakat memilih Drs.HMUHAMADABDUL AZIS, sebagai mediatornya dan telah melaksanakan mediasi diluar sidang, namun gagal dan Majelis Hakim juga telah berusahamendamaikan Pemohon dan Termohon di dalam sidang, akan tetapi tidakberhasil; Menimbang, bahwa bukti (P.1) setelah dilihat dan dicocokkandengan aslinya dan dibenarkan
    pernah berhubungan badan, yang benar Pemohon danTermohon sudah pernah melakukan hubungan badan sekali di hotekBandungan 2 bulan setelah pernikahan, dan posita angka 3, Termohon tidakmembenarkan alasannya, yang benar termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon, dan tidak kumpul lagi dengan mantan suami Termohon, danpada posta angka 4 tidak benar, yang benar Termohon tetap tinggal dirumah orang tua Termohon, oleh karena bantahan Termohon tersebut tidakdikuatkan dengan saksisaksi dan juga tidak dibenarkan
    berdasarkan atas pengakuantersebut;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian,untuk mengindari persekongkolan dan persetujuan para pihak sehinggamenghasilkan putusan perceraian berdasarkan perstujuan suami isteri, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus membuktikan kebenaranalasanalasan/dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa se untuk~=~= meneguhkan dalildalilpermohonannya Pemohon telah mengajukan saksi bernama SAKSI I danSAKSI II, dan keterangan saksi tersebut telah dibenarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-05-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1071 B/PK/PJK/2018
Tanggal 17 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. OSAKI MEDICAL INDONESIA;
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • membayarsemua biaya dalam perkara a quo.Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 22 Desember 2017, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif sebesarRp676.687.324,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkanbuktibukti yang terungkap dalam persidangan
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91Halaman 7 dari 9 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-10-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3913 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KERRY SAWIT INDONESIA;
152 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Februari 2020, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    00276/207/12/057/14 tanggal 12 Desember 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.071.733.8.057000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp345.200,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang terkait denganpenyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Masa PajakSeptember 2012 sebesar Rp69.455.323,00; yang tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan
    dikreditkan dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 1A, Pasal9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PajakPertambahan Nilai yuncto Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-08-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3464 B/PK/PJK/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PUNKOOK INDONESIA ONE;
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 25 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan atas Faktur Pajak yangdigunakan sebelum tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak(NSFP) sebesar Rp6.183.000,00 yang tidak dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitiHalaman 5 dari 9 halaman.
    oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat(2) dan Pasal 9 ayat (8) huruf b UndangUndang Pajak PertambahanNilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-08-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2853/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 13 Agustus 2020 — PT SMELTING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
168 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • semua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali pada tanggal 22 Januari 2019 yang pada intinyaputusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Agency Cost sebesar USD 7,822,341.46;dan Koreksi Other Expense (Substitution Cost) sebesar USD5,944, 736.00; serta Koreksi Offshore Technical Assistance Fee sebesarUSD 2,855,268.00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanHalaman 7 dari 9 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT EAGLE INDUSTRY INDONESIA
60 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • biaya dalam perkara a quo;Atau:Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa danmengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    Putusan Nomor 264/B/PK/Pjk/20206) Tidak mencantumkan unit kuantitas BKP sebesar Rp82.403.670,00;7) Tidak mencoret nilai DPP di kolom nilai penggantian sebesarRp870.099,00;yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukanKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafaktadan
    Putusan Nomor 264/B/PK/Pjk/2020Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 1 angka 23 dan Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat(5) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 13-02-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — PT KIMBERLY-CLARK INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
203 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 338/B/PK/Pjk/2020 Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali pada tanggal 18 Juni 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahanyang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)nya Harus Dipungut Sendirisebesar Rp223.553.042,00; dan Koreksi Pajak Masukan yang dianggapTidak Lengkap sebesar Rp252.166.987,00; yang dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam memoripeninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali
    dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 9 ayat(8), Pasal 13 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan atas Barang Mewah juncto Pasal 2, Pasal 16, Pasal17 Peraturan Terbanding Nomor 24/PJ/2012;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 583 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Maret 2021 — PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
71 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 583/B/PK/Pjk/2021Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterimabanding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP04883/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari 2015 Nomor : 00012/204/15/058/18 tanggal 21 Agustus 2018 atas nama Pemohon Banding, NPWP :02.504.354.8728.000
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Surat Banding Nomor : 01/PMM/TAX/I/2020tanggal 8 Januari 2020 tidak memenuhi ketentuan formal pengajuanbanding sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) dan Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembalidapat menggugurkan
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalildalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifatmenentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Bea Masuk
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3421/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT AGRISTAR GRAIN INDONESIA, VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
215 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3421/B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP02/WBC.02/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentangPenetapan atas Keberatan Terbanding Terhadap Penetapan yang dilakukanoleh Terbanding dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPTNP) Nomor SPTNP003405/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 15September 2016, atas nama Pemohon
    Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu penetapan yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali atas PIB Nomor 025341 tanggal 1 September 2016,berupa importasi Milling Wheat in Bulk, negara asal Ukraine, yangdiberitahukan dengan klasifikasi 1001.99.19.90 (pembebanan BM 0%)dan oleh Termohon Peninjauan Kembali ditetapkan menjadi1001.99.90.90 (pembebanan BM 5%), sehingga Pemohon PeninjauanKembali diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa BeaMasuk, PDRI dan denda sebesar Rp567.008.000,00; dapat dibenarkan
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yangdisampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifatmenentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Bea Masukdan Pajak Dalam Rangka Impor yang masih harus dibayar menjadiNIHIL;Menimbang,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-09-2020 — Upload : 12-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2339 K/Pdt/2020
Tanggal 29 September 2020 — T A M I N A H Lawan SUMIATI, DKK
179 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2339 K/Pdt/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karenaputusan judex facti/Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk sudah tepat dan benarserta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa jual beli atas tanah objek sengketa yang disertai dengan janjijanji untuk membeli tidak dapat dibenarkan, karena dalam hukum adat tidakdikenal
    dengan perjanjian jual beli tanah dengan hak untuk membeli kembali,oleh karena itu jual beli atas objek sengketa antara Sulimin (suami TergugatTaminah) dengan almarhumah Sikem (isteri almarhum Sapar Kartoredjo/ibuPara Penggugat) tersebut tidak dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan judex facti PengadilanNegeri Nganjuk perlu diperbaiki yaitu sepanjang amar angka ke 6 (enam)tentang ganti rugi sejumlah Rp122.000.000,00
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Smr
Tanggal 5 Maret 2021 — Pemohon:
KONIFAH ERNAWATI
26 — 16
  • Salinan Surat Pernyataan Ahli Waris yang disaksikan dan dibenarkan olehKetua RT. 29, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaHalaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN SmrSamarinda yang telah dinyatakan sebagai ahli waris dari Almarhum ABDULAZIS diberi tanda P6;. BANK BCA (Buku Tabungan) atas nama ABDUL AZIS WAGE, diberi tanda P8:.
    atas nama RAMADHA MAULANA DANOEdengan Nomor 3115/2005 tertanggal 19 Desember 2005 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberitanda P4;Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN SmrFotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama ABDUL AZIS dengan Nomor6472KM270820200010, tertanggal 27 Agustus 2020 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tandaP5;Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang disaksikan dan dibenarkan
    olehKetua RT.29, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaSamarinda yang telah dinyatakan sebagai ahli waris dari Almarhum ABDULAZIS diberi tanda P6;Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris yang disaksikan dan dibenarkan olehKetua RT. 29, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaSamarinda, diberi tanda P7;Fotocopy BANK BCA (Buku Tabungan) atas nama ABDUL AZIS WAGE,diberi tanda P8;Fotocopy BANK KALTIMTARA (Buku Tabungan) atas nama ABDUL AZISWAGE, diberi tanda P9;Menimbang, bahwa bukti P1 sampai