PUTUSANNomor: 65/G/2020/PTUN.KDI.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasayang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:1.

FANWMIUONG FRAJAJalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939MALANGAlsKode Pos 65119 BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakankembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadilidengan sistem peradilan cepat seperti ini.

WIB eae eee Benita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian Demikian berita acara bukil pelanac: ' a ac langgaran dibua ane ee i ai kepadanya, yang bersangkutan sebenamya atas kekuatan ainsa (sabato cont rirehe ee eeu membenarkan keterangan yang tanda tangani di Malang pada hari. langgal dan bulan sepertian dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepal lersebut di atas pada tahun 2020 (dua ribu dua pul reseperti ini, untuk menguatkan pelanggar membubuhkan earns. landa tangan sebagai

Sistem informasi, dalam hal ini merencanakan, mengkoordinasikan danmengendalikan pelaksanaan program kerja bidang informasi.d.

Tjk11.Kalau sistem pengerukan Tim kami sudah ahli dalam bidang dredging jadikami sudah profesional dalam bidang tersebut jadi PT.

Il 12 tanggal 9 Februari 2012 diangkat sebagaiManager Tehnik dan Sistem Informasi PT.

PELINDO II telah melakukan pekerjaan Pengerukan Alur danKolam sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Menimbang, bahwa benar Terdakwa ACHMAD YOGA SURYA DARMAselaku Manager Teknik dan Sistem Informasi PT. PELABUHAN INDONESIA II(Persero) Cabang Panjang sesuai Surat Pengangkatan Direksi PT.

Bahwa oleh karena itu, sistem kerja kontrak berdasarkan PKWT tersebutnyatanyata bertentangan dengan ketentuan pasal 59 ayat (1) dan (2) UUKetenagakerjaan No. 13 tahun 2003,(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untukpekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatanpekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidakterlalu lama dan

EnergiMurni Indonesia untuk memproduksi produk baru yang merupakan produktambahan Tergugat yaitu Torpedo dan Isocup, bahkan karena order/pesanan bersifat Fluktuatif sehingga ada masanya order menurun sehinggaTergugat tidak berproduksi yang dalam istilah Tergugat adanya "Hari TidakProduksi", dan dalam istilah gudang adanya "Hari Tidak Muat", atas kondisitersebut sehingga Para Penggugat dihentikan/diliburkan dari pekerjaannya,sehingga sistem kerja kontrak dengan PKWT di perusahaan Tergugat telahsesuai

Menyatakan sistem kerja kontrak berdasarkan PKWT (Perjanjian KerjaWaktu Tertentu) antara Tergugat dengan Para Penggugat sah menuruthukum;4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat terhadap ParaPenggugat sah menurut hukum;Halaman 225.

UUANG BASRI, S.SOS, yang telah memberikan keterangan dibawahsumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dan tidak adahubungan keluarga ;Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Gudang ;Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat ketika bekerja di Perusahaansejak tahun 2013 ;Bahwa Para Penggugat bekerja dibagian Helper yang tugasnyamengangkut dari gudang ke container ;Bahwa sistem pekerjaan Para Penggugat Kontrak dan ada perjanjian ;Bahwa Penggugat 1 kontrak

Energi Murni Indonesia (buktiT4f,T4g) mengerjakan produk baru yang merupakan produk tambahan yaituTorpedo dan Isocup yang order / pesanan bersifat fluktuatif dan apabila ordermenurun Perusahaan Tergugat tidak berproduksi dalam istilan Gudang adanya"Hari tidak muat" maka para Penggugat diliburkan (bukti T8a, T8b, T8c, T8d,T8e, T9a, T9b, T9c, T9d) sehingga sistem kerja kontrak (PKWT) diperusahaan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) huruf dUU No. 13 Tahun 2003, dan selain tersebut

biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara :Nama lengkap : Anak;Tempat lahir : AsamAsam ;Umur/tanggal lahir : 13 tahun /7 September 2002 ;Jenis kelamin : Lakitaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Karya Rt 10 Rw 02 Desa AsamAsam KecamatanJorong Kabupaten Tanah Laut ;Agama : Blam ;Pekerjaan : Swasia ;Menimbang, bahwa anak yang bemama Anakmasih berumur 13 (tiga belas)tahun sehingga berdasarkan pasal 32 ayat (2) UndangUndang Nomo 11 tahun 2012tentang Sistem

pidana dalam Pasal365 ayat (2) ke1, ke2 dan ke3 KUHPMenimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, anak yang bemamaAnakmengetahui dan membenarkannya sehingga tidak mengajukan keberatan ataueksepsi ;Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakanselaniuinya Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatanmemmbacakan laporan hasil peneliian kemasyarakatan mengenai anak yangbersangkutan tanoa kehadiran anak berdasarkan Pasal 57 ayat 1 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem

ABHBapas Bjm//2016, pembimbing kemasyarakatanmerekomendasikan anak yang bemama Anakuntuk dikenai tindakan berupaperawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sesuai denganketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d dan mengingat ketentuan Pasal 69 ayat (2)UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA) yaitu anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenaitindakan ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah

peradilan anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat danmartabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dan karunia TuhanYang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnyasehingga Negara Republik hdonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak ;Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2016/PN.Pli.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UndangUndang Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dinyatakan anak yangbelum berusia 14 (empat

belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dinyatakan tindakan yangdapat dikenakan kepda anak meliputi : Pengembalian kepada orang tua / wali ; Penyerahan kepada seseorang ; Perawatan di rumah sakit jiwa ; Perawatan di LPKS ; Kewajiban mengikuti pendidikan formal daratau pelatihnan yang diadakan olehpemerintah atau badan swasia ; Pencabutan surat izin mengemudi darvatau ;

tenagakesejahteraan sosial, penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat ataupemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagianak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara;Maka dengan demikian demi kepentingan anak, Kami selaku PembimbingKemasyarakatan menyarankan sebagai berikut kepada Penyidik agar dalammelakukan penyidikan dan pemeriksaan selalu mengedepankan hakhak dankepentingan terbaik bagi anak serta seyogyanya juga memperhatikan UU nomor11 tahun 2012, tentang Sistem

Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum Anak bersalah telahmelakukan tindak pidana Membujuk anak melakukan Persetubuhandengannya yang dilakukan secara berlanjut yang diatur dan diancampidana dalam Pasal 76 huruf e Jo Pasal 82 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Anak Jo 64 KUHP, sebagaimana dalam

belas tahun, pada pemeriksaan ginekologis ditemukanHalaman 8 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2018/PN Dumrobekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liangsenggama.none= Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal76 huruf e Jo Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;Ad. 7 unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsurini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampumelakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhisemua unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orangtersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka (3) Undangundang nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, sesuaidengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (8) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelummenjatuhkan Putusan terlebih dahulu Hakim juga telah memperhatikan LaporanHasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: 306/SA/VIII/2018,oleh Pembimbing Balai Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS)Klas Il Pekanbaru Pos Bapas Dumai;Menimbang, bahwa Hakim setelah

Berdasarkan Surat Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Pemerintahan Desa Pendowoharjo Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 25September 2008 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Kas DesaPendowoharjo untuk Pembangunan Tower Base Transceifer Sistem(BTS) oleh PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA yang berkedudukan diJalan H.

Desa Pendowoharjo untuk Pembangunan Tower BTS oleh PT.DIAN SWASTATIKA SENTOSA dengan sistem sewa ;Setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Sewa Menyewa :Nomor : 153/pemb/Pdh/2009Nomor : 007/Pdh/PSMLHN/DSS/VII/2009Tanggal 1/7 Juli 2009 tentang Pengelolaan Tanah Kas DesaPendowoharjo untuk Pembangunan Tower Base Transceifer System(BTS) oleh Terdakwa CAHYO WIBOWO selaku Pihak Pertama dengansaksi MARIA PURNAMASARI (Project Manager PT.

No. 260 K/Pid.Sus/2012Kaliputin Desa Pendowoharjo untuk Pembangunan Tower BTS oleh PT.DIAN SWASTATIKA SENTOSA dengan sistem sewa ;Setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Sewa Menyewa :Nomor : 153/pemb/Pdh/2009Nomor : 007/Pdh/PSMLHN/DSS/VII/2009Tanggal 1/7 Juli 2009 tentang Pengelolaan Tanah Kas DesaPendowoharjo untuk Pembangunan Tower Base Transceifer System(BTS) oleh Terdakwa CAHYO WIBOWO selaku Pihak Pertama dengansaksi MARIA PURNAMASARI (Project Manager PT.

No. 260 K/Pid.Sus/2012Kas Desa Pendowoharjo Untuk Pembangunan Tower BTS oleh PT.DIAN SWASTATIKA SENTOSA Dengan Sistem Sewa ;Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Pendowoharjo melalui saksi QodriAlwi :19. 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Pendowoharjo Kecamatan SewonKabupaten Bantul nomor : 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan TanahKas Desa :20. 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Pendowoharjo Kecamatan SewonKabupaten Bantul Tahun 2009 tentang :1. Program Kerja Pemerintah Pemerintah Desa ;2.

DIAN SWASTATIKA SENTOSA Dengan Sistem Sewa ;Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Pendowoharjo melalui saksiQodri Alwi ;19. 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Pendowoharjo KecamatanSewon Kabupaten Bantul nomor : O06 Tahun 2008 tentangPengelolaan Tanah Kas Desa ;20. 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Pendowoharjo KecamatanSewon Kabupaten Bantul Tahun 2009 tentang :1. Program Kerja Pemerintah Pemerintah Desa ;2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;3. Pungutan Desa ;4.

Putusan No.362/Pid.B/2016/PN.Bkn.Bahwa sistem permainan judi tersebut adalah sekelompok orang yang jumlahpemainnva sekitar 5 (lima) orang membentuk sebuah lingkaran, kemudian kartudomino merk kabuki tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemainyang masingmasing pemain awalnya dibagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembarkartu. dan hanya pemain tersebut sajalah yang bisa melihat kartunya masingmasing, kemudian setiap pemain menjatuhkan uang taruhan ditengah kelipatanRp. 5.000, (lima ribu rupiah)

Kampar.Bahwa sistem permainan judi tersebut adalah sekelompok orang yang jumlahpemainnva sekitar 5 (lima) orang membentuk sebuah lingkaran, kemudian kartuHal. 10 dari 21 Hal.

Kampar.Bahwa sistem permainan judi tersebut adalah sekelompok orang yang jumlahpemainnva sekitar 5 (lima) orang membentuk sebuah lingkaran, kemudian kartudomino merk kabuki tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemainyang masingmasing pemain awalnya dibagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembarHal. 11 dari 21 Hal.

Kampar.Bahwa sistem permainan judi tersebut adalah sekelompok orang yang jumlahpemainnva sekitar 5 (lima) orang membentuk sebuah lingkaran, kemudian kartudomino merk kabuki tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemainyang masingmasing pemain awalnya dibagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembarkartu. dan hanya pemain tersebut sajalah yang bisa melihat kartunya masingmasing, kemudian setiap pemain menjatuhkan uang taruhan ditengahkelipatanHal. 12 dari 21 Hal.

Kampar.Bahwa sistem permainan judi tersebut adalah sekelompok orang yang jumlahpemainnva sekitar 5 (lima) orang membentuk sebuah lingkaran, kemudian kartudomino merk kabuki tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemainyang masingmasing pemain awalnya dibagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembarkartu dan hanya pemain tersebut sajalah yang bisa melihat kartunya masingmasing, kemudian setiap pemain menjatuhkan uang taruhan ditengah kelipatanRp. 5.000, (lima ribu rupiah) lalu dibagikan lagi setiap

Nomor23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak DAN KEDUA Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHPidana joUndangundang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RONALD ANDREANT alias RONALDberupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selamaanak RONALD ANDREANT alias RONALD berada dalam tahanan dan denganperintah agar anak RONALD ANDREANT alias RONALD tetap ditahan ;3.

Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan gabungan yaitu Kesatu melanggar Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76CUndangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak dan Kedua Pasal 170 ayat (2) ke2 KUHPidana jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;Menimbang, karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk gabunganmaka Hakim akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

menurutYurisprudensi adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanyadapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang telahdilakukannya;Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umumtelah dihadapkan Anak dan atas pertanyaan Hakim, Anak mengakui sertaHalaman 18 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2017/PN Tjbmembenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaanJaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Anak yang dimaksud dalam Undangundang 11tahun 2012 Tentang Sistem

pidana;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakjo Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak dan Pasal 170 ayat (2) ke2 KUHPidana jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah jual beligabah dimana Penggugat sebagai penjual gabah dan Tergugat sebagai pembelinya ;e Bahwa saksi tidak berada di tempat penjualan pada saat belum penjualan hanyaPenggugat memberitahu saksi bahwa ada yang membeli gabah sebanyak lebih kurang4 ton lebih ; e Bahwa harga gabah yang masih basah (belum dijemur) pada saat itu adalah sekitarRp3.200,00/kg (tiga ribu dua ratus perkilogram); e Bahwa Penggugat adalah yang mengerjakan sawah saksi dengan sistem

jumlah gabah yang telah ditimbang oleh Tergugat; e Bahwa menurut keterangan Penggugat catatan tersebut ditulis sendiri oleh Tergugat ;Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan tidakada hubungan pekerjaan sedangkan Tergugat saksi tidak kenal; Sepengetahuan saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah jual beligabah dimana Penggugat sebagai penjual gabah dan Tergugat sebagai pembelinya ;Bahwa Penggugat adalah yang mengerjakan sawah saksi Sukarta dengan sistem

Bahwa gabah tersebut memang masih basah karena baru selesai dipanen;Menimbang, saksi Amir memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa Penggugatadalah pekerja yang mengerjakan sawah saksi Sukarta dengan sistem bagi hasil yaitu dibagidua, kemudian hasil panen berupa gabah yang merupakan bagian Penggugat dijual kepadaTergugat adalah sekitar 3 (tiga) ton lebih dimana harga gabah per kilonya pada saat itu adalahRp3.100,00 (tiga ribu seratus rupiah) per kilogram.

menentukan kemenangannya dalam perjudian togel tersebutdengan cara penombok mencocokkan nomor yang telah dibeli dengan nomoryang keluar dari Singapura yang dibuka 5 (lima) kali putaran yaitu hari Senin,Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu bila penombok nomornya cocok 2 (dua)angka (BT) mendapat keuntungan 65 kali , 3 (tiga) angka (KOP) mendapat 400(empat ratus) kali , 4 (empat) angka (AS) mendapat 2500 kali lipat dari jumlahuang tombokannya, dan kalau tidak cocok maka uang tombokan menjadi milikBandarnya dan sistem

Baru di DusunPuhrejo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ;e Bahwa terdakwa telah melakukan judi Togel yang sifatnya untunguntungandengan cara mulamula penombok memasang uang taruhannya penombokdinyatakan menang apabila penombok nomornya cocok 2 (dua) angka (BT)mendapat keuntungan 65 kali , 3 (tiga) angka (KOP) mendapat 400 (empatratus) kali , 4 (empat) angka (AS) mendapat 2500 kali lipat dari jumlah uangtombokannya, dan kalau tidak cocok maka uang tombokan menjadi milikBandarnya dan sistem

memiliki ijin dari pihak yang berwenang;e Bahwa cara terdakwa yang berperan sebagai Pengecernya yaitu ParaPenombok datang kerumah Terdakwa dengan cara mulamula penombokmemasang uang taruhannya penombok dinyatakan menang apabila bilapenombok nomornya cocok 2 (dua) angka (BT) mendapat keuntungan 65 kali ,3 (tiga) angka (KOP) mendapat 400 (empat ratus) kali , 4 (empat) angka (AS)mendapat 2500 kali lipat dari jumlah uang tombokannya, dan kalau tidak cocokmaka uang tombokan menjadi milik Bandarnya dan sistem

MARA IMAN ITO HARAHAP BIN BUKITHARAHAP mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000, (tigajuta rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 363 ayat (1) ke3, ke4, dan ke5 KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2)KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak;Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsatanggal 15 Juli 2021No.Reg.Perk :PDM10/LNGSA/Eoh.2/06/2021, danmeminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Langsa yangmemeriksa danmengadili

Rizky Maulana bin Suarsah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian denganpemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DakwaanPenuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke3, ke4, dan ke5KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak;Halaman 5 dari halaman 10 Putusan Nomor 9/PID.SUSANAK/2021/PT BNA2.

PenelitianKemasyarakatan dan semua buktibuktinya, Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Langsa yangmenyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke3, ke4 dan ke5 Kitab UndangUndang Hukum Pidana Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11Halaman 7 dari halaman 10 Putusan Nomor 9/PID.SUSANAK/2021/PT BNATahun 2012 tentang Sistem

Bahwa Penggugat seharusnya memperoleh segala hakhaknya sejak mulaidipekerjakan pada 23 Juli 2012 s/d 30 Mei 2016; karena status PKWTPenggugat tidak sesuai dengan Pasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun2013 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 KEPMEN Tenaga Kerja danTransmigrasi Nmor 100 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu, dan mengacu pada Peraturan tersebut rnaka statusPenggugat sebagai pekerja dengan sistem PKWT sejak 23 Juli 2012 s/d 23Juli 2015 batal demi hukum;.

Bahwa Penggugat bekerja sebagai operator sejak 23 Juli 2012 s/d 30 Mei2016; sudah menunjukkan bahwa Penggugat tidak seharusnya dipekerjakandengan sistem PKWT, dikarenakan pekerjaan. sebagai seorang operatorsudah ada sejak PT AKA berdiri hingga saat ini;.

Pengadilan Negeri Pekanbaruuntuk mendapat keadilan;Bahwa selanjutnya agar putusan perkara ini nantinya dapat dilaksanakan,maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri: Pekanbaru supaya Tergugat membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) / hari, setiapkali tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini sejak putusandiucapkan hingga dilaksanakan;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada buktimengenai status sistem

, yangdilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 witabertempat di Kota Lama di Jalan RRI Lama Kendari, terdakwa memperoleh paketsabu sebanyak 2 (dua) gram atau 2 (dua) sachet plastik dengan sistem tempel dariseorang lakilaki yang tidak dikenal dengan cara terdakwa bayar seharga Rp2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan selain itu terdakwa memperoleh10 (Sepuluh) sachet plastik klip kosong yang

atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanoa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasal, atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatanantara lain sebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 witabertempat di Kota Lama di Jalan RRI Lama Kendari, terdakwa memperoleh paketsabu sebanyak 2 (dua) gram atau 2 (dua) sachet plastik dengan sistem

narkotika golongan bukantanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yang manaHalaman 7 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 169/PID.SUS/2021/PT KDIatas putusan tersebut tidak menjelaskan perihal maksud dan tujuankepemilikan oleh terdakwa;Bahwa majelis hakim mengesampingkan fakta berupa tujuankepemilikan atas barang bukti tersebut adalah untuk digunakansendiri sebagaimana berikut: bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebutdari seseorang di Kendari yang Terdakwa tidak tahu namanyadengan sistem

13.000, perkilo, namun sampai saat ini belum dibayaroleh terdakwa; Bahwa seingat saksi selain membeli beras dan gula terdakwa juga pernahminta dikirimkan dua almari seharga Rp.1.700.000, yang dikirim bersamaanpengiriman beras 7 ton pada tanggal 6 Februari 2018 dengan sistemPutusan No.92/Pid.B/2019/PN.Trk Halaman 13 dari 34 Halamanpembayaran jatuh tempo dua bulan kedepan, pada tanggal 12 Maret 2018terdakwa membeli beras 17 ton dengan harga perkg sebesar Rp.12.800,sejumlah Rp.217.600.000, dengan sistem

pembayaran sepuluh hari kedepan,kemudian tanggal 18 Maret 2018 terdakwa kembali memesan beras sebanyak15 ton dengan harga perkg sebesar Rp.13.000, sejumlah Rp.195.000.000,dengan sistem pembayaran sepuluh hari kedepan; Bahwa seingat saksi setiap mengirim beras kepada terdakwa saksi selalumembuat nota penjualan rangkap dua untuk lembar pertama saksi simpansedang lembar kedua diberikan pada terdakwa setelah barang diterimaterdakwa; Bahwa setahu saksi pada saat terdakwa tidak menepati janjinya untukmembayar

Riadi dengan harga dibawah pasaran, namun dengan sistempembayaran didepan;v Bahwa benar harga pasaran beras perkilo sekitar Rp.10.500, (Sepuluh ribu limaratus rupiah) sampai dengan Rp. 11.000, (Sebelas ribu rupiah);v Bahwa benar terdakwa membeli beras dengan harga perkilo Rp. 12.000, (duabelas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 13.000, (tiga belas ribu rupiah), dengansistem pembayaran jath tempo;v Bahwa benar terdakwa menjual beras tersebut dengan harga perkilo Rp. 8.000,(delapan ribu rupiah) dengan sistem

Lamuri, AnmadSafi'i dan Arif Riadi dengan dengan harga dibawah pasaran dan sistem pembayarandidepan, dimana terdakwa terlebih dahulu menerima uang dari Rusmini, Sulis Setiorini.Lamuri, Ahmad Safii dan Arif Riadi sebagai pembeli, setelah uang diterima olehterdakwa baru terdakwa akan mencarikan beras dan menyerahkannya kepada parapembeli;Menimbang, bahwa seyogyanya ketika terdakwa menerima uang pembayaranberas dari para pembeli maka uang tersebut harus disetorkan kepada saksiErminingsih selalu pemilik

Riadi dengan harga dibawah pasaran, namun dengan sistempembayaran didepan;v Bahwa benar harga pasaran beras perkilo sekitar Rp.10.500, (Sepuluh ribu limaratus rupiah) Sampai dengan Rp. 11.000, (Sebelas ribu rupiah);v Bahwa benar terdakwa membeli beras dengan harga perkilo Rp. 12.000, (duabelas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 13.000, (tiga belas ribu rupiah), dengansistem pembayaran jatuh tempo;v Bahwa benar terdakwa menjual beras tersebut dengan harga perkilo Rp. 8.000,(delapan ribu rupiah) dengan sistem

Estinwati, umur 31tahun, diterima tanggal 22 Agustus 1995dijawab tanggal 24 Agustus 1995 (buktiphoto copy sesuai asli);Bukti : P 8 : Photo copy Hasil Laboratorium KlinikNo. 1456, tanggal 1 Maret 1997 atas nama Ny.Estinwati, umur 33 tahun (bukti photo copysesuaiBukti : P 9 Photo copy Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor : 2 A Tahun 1995,Tentang Prosedur dan Tata CaraPenyelenggaraan Pendaftaran PendudukDalam Kerangka Sistem Informasi ManajemenKependudukan (bukti photo copy sesuaiBukti : P 10: Photo

PemerintahRepublik Indonesia No. 31 Tahun 1998, tentangPenyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan diBidang Penyelenggaraan PendaftaranBuktiBuktiBuktiBuktiTeTTTPenduduk Kepada Daerah (bukti photo copysesuai asli);Photo copy Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Pendudukan Dan Pencatatan Sipil(bukti photo copy sesuai photoPhoto copy Peraturan MenteriDalam Negeri No. 1 A Tahun 1995, tentangPenyelenggaraan Pendaftaran Penduduk DalamKerangka Sistem

Penduduk Dalam Kerangka SistemInformasi Manajemen Kependudukan dan Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor: 2A Tahun 1995 tentang Prosedur dan TataCara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam KerangkaSistem Informasi Manajemen Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Reglemen/Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Tionghoa, Staatsblad1917 No. 129, Pasal 1 huruf c dan huruf f Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor: IA Tahun 1995 tentang PenyelenggaraanPendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem

InformasiManajemen Kependudukan dan Pasal 5 ayat (1) KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor: 2A Tahun 1995 tentang Prosedurdan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk DalamKerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, yangdihubungkan pula dengan dalil Tergugat pada surat jawabannyabutir 6 halaman 3 dan 4, dapat disimpulkan bahwa persyaratanyang harus dilengkapi dalam pelaporan kelahiran untukpenduduk adalah: a.Surat Pengantar dari RT/RW); 299922 nn non n nner nnn nn nnn cnc nn nn nnn cn

No. 36/G/2015/PTUNBDGGolongan Tionghoa, Staatsblad 1917 No. 129, Pasal 5 ayat (2)Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2A Tahun 1995 tentangProsedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran PendudukDalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan,prosedur pelaporan kelahiran adalah:1. Pelapor/kepala Keluargaberkewajiban:a. Mengisi formulir Pelaporan Kelahiran (Modela. Menerima dan meneliti berkas pelaporan kelahiran(Formulir Model: FS 04 danpersyaratannya);b.

seluas 272M2 ( dua ratus tujuh puluh dua meter persegi ) beserta rumah panggung diatasnya, namun demikian, dengan terungkapnya fakta bahwa ParaTergugat telah tinggal dan menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun1998 sampai dengan sekarang dan dengan memperhatikan keteranganSaksi Muhammad Jabir Usman: bahwa Saksi mengetahui tanah tersebutadalah milik Holleng/Para Tergugat karena pada tanggal 16 Juni 2005 diJapingJaping Selatan diadakan pengukuran tanah sebagai programpemerintah yaitu SISMIOP ( Sistem

Informasi dan Manajemen ) bahwa sistem SISMIOPtersebut tidaklah akurat dan banyak merugikan Penggugat , karena padasaat dilakukan pengukuran tidak melalui mekanisme yang benar karenaMenurut Saksi MUHAMMAD JABIR USMAN (dibawah sumpah)memberikan keterangan bahwa pada saat dilakukan SISMIOP tidakdilakukan Pendataan dan langsung melakukan Pengukuran tanpamemanggil pihakpihak yang mempuyai kepentingan dan saat pengukuranTergugat ( Holleng ) tidak berada ditempat, dan keterangan yangmenjelaskan bahwa

BADO , mengatakan yang memiliki rumah danTanah adalah Holleng, dan Pertimbangan ini adalah sangat mengadaada,karena tanpa didasari Buktibukti tertulis yang akurat.Bahwa sebagaimana Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep05 / PJ.6 / 1994Tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Informasi Obyek PajakHalaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 398/PDT/2019/PT MKS( SISMIOP ) Tahun anggaran 1994 / 1995, sangat jelas dijelaskan padaPasal 1 yang berbunyi sebagai berikut :Yang dimaksud dengan sistem Manajemen Informasi

obyek Pajak( SISMIOP ) adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk mengolahInformasi data obyek dan subyek Pajak dengan bantuan computer, PajakPengumpulan data ( dengan Pendaftaran, Pendataan, dan penilaian )Pemberian identitas nomor obyek Pajak ( Nop ), pemrosesan, pemeliharaan( updating ) sampai dengan hasil keluaran berupa SPPT, STTS, dan DHKPdalam program SISMIOP, serta peningkatan pelayanan wajib pajak padasuatu tempat Dengan memperhatikan dan mencermati Keputusan Dirjen Pajak Nomor :Kep 05

/ PJ.6 /1994 Tentang Pelaksanaan Sistem Manajeman InformasiObyek Pajak ( SISMIOP ) khususnya pada Pasal 1 tersebut diatas, sangatbertentangan dengan apa yang dilaksanakan pada tanggal 16 juni 2005 diJapingjaping selatan, tidak melalui proses pendataan baik data obyekmaupun data subyek Pajak karena pada saat itu langsung melakukanPengukuran tanpa dihadiri oleh subyek Pajak .Bahwa Bukti TI.Il1 berupasurat pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun2019, No.

Seorang hakim dapat menjatuhkan putusanbebas (vnijspraak), atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van allerechtsvervolging) atau pun terbukti dengan pemidanaan yang sama ataupun yangberbeda sesuai kadar kesalahannya yang di dukung dengan pertimbangan yangObjektif dalam penanganan objek perkara tanpa intervensi siapapun dan tentunyaharus sesuai dengan hukum yang berlaku mengingat sistem hukum diRepublik Indonesia adalah menganut sistem Civil Law artinya sistem civil lawmemiliki sistem

peradilan yang mana seorang Hakim tidak terikat dan tidakwajib mengikuti putusan hakim sebelumnya yang lebih dikenal dengan asas bebasartinya kebalikan dari azas precedent yaitu hakim tidak terikat kepadakeputusankeputusan Hakim sebelumnya pada tingkat sejajar atau kepadaHakim yang lebih tinggi, dan Negara kita bukanlah menganut sistem commonlaw/anglo saxon yang memiliki sistem peradilan yang mana seorang hakim terikatpada putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sejenis melalui asas TheBinding

Dapat memelihara tumbuh atau berkembangnya perasaan sinis masyarakatterhadap sistem pidana yang ada, 2. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana, 3. Mendorong terjadinya tindak pidana, 4.

Tergugat adalah Sepakatmelakukan serta menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan SistemBagi Hasil dalam jangka waktu 1 tahun, Tergugat PT.Bangun IndonesiaSejahtera (PT.BIS) menjanjikan kepada Penggugat bahwa setiap bulanPenggugat diberikan keuntungan 2% distribusi dari modal yang ditanamkandan Deviden setiap tahun.Bahwa pada tanggal 15 September 2011 Penggugat telah mentransfer uangkepada Tergugat (PT.BIS) sebesar Rp. 200.000.000, (Bukti P1) danditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Sistem

Pada gugatan yang pada prinsipnya mengatakan :Bahwa pada tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat adalahSepakat melakukan serta menandatangani Surat PerjanjianKerjasama dengan Sistem Bagi Hasil dalam jangka waktu 1 tahun,Tergugat PT.Bangun Indonesia Sejahtera (PT.BIS) menjanjikankepada Penggugat bahwa setiap bulan Penggugat diberikankeuntungan 2% distribusi dari modal yang ditanamkan dan Devidensetiap tahun.Butir 2.

Pada gugatan yang pada prinsipnya mengatakan :Bahwa pada tanggal 15 September 2011 Penggugat telahmentransfer uang kepada Tergugat (PT.BIS) sebesar Rp.200.000.000, (Bukti Pl) dan ditanda tangani Surat PerjanjianKerjasama dengan Sistem Bagi Hasil untuk yang pertama denganNo. 0127/SPKDIR/IX/2011 tertanggal 15 September 2011 (Bukti P2).Butir 3.

BIS)(Direktur Tunjung Sukmaningrum/ Pihak Pertama /Tergugat) dengan Lilis Sunanti,Spd (Pihak Kedua/Penggugat) telah membuat perjanjian (menandatangani)kerjasama Distributor susu dengan merek Susu Haji Sehat dengan sistem bagiHal. 24 dari 32 hal. Putusan No. 759/Padt.G/2013/PN.Jkt.

BIS) (DirekturTunjung Sukmaningrum/ Pihak Pertama /Tergugat) dengan Lilis Sunanti, Spd(Pihak Kedua/Penggugat) telah membuat perjanjian (menandatangani) kerjasamaDistributor susu dengan merek Susu Haji Sehat dengan sistem bagi hasil untukjangka waktu 1 tahun lamanya, yaitu terhitung sejak tanggal 1 April 2012 s/dtanggal 1 April 2013:e Pihak Kedua /Penggugat pada tanggal 1 April 2012 telah menanamkan modalkepada Pihak Pertama / Tergugat sebesar Rp.300.000.000.