selanjutnya berdasarkan Pasal 49 UndangundangRI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah diubah pula menjadiUndangundang RI Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah

Yunan (suami dariTergugat yang saat ini telah meninggal dunia pula sehingga diwariskan kembalikepada Tergugat dan anakanak Tergugat;Menimbang, bahwa dalam tanggapan Para Penggugat terhadapeksepsi dari Tergugat tersebut, Para Tergugat membantah bahwa suratketerangan tertanggal 1 Januari 1995 tersebut sebagai surat keteranganpembagian waris melainkan sebagai surat hibah dari Alm.Abd Gapar Aman Nurkepada Penggugat dan Almarhumah Padi Inen Serayu Binti Abu Bakar (ibudari Penggugat Il);Menimbang, bahwa

49Undangundang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telahdiubah pula menjadi Undangundang RI Nomor 50 tahun 2009 tentangPerubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamaditentukan Pengadilan agama tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama lslam di bidang waris saja melainkan pula di bidangperkawinan, wasiat, hibah

, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 Undangundang RINomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah diubah pula menjadiUndangundang RI Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atasUndangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimaksuddengan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpaimbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain

Yunan (almarhum), maka Majelis Hakim berkesimpulan ParaPenggugat perlu mendapat kejelasan status hibah yang didalilkannyaberdasarkan putusan Mahkamah Syariyah, sengketa mana sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 50 ayat (2) Undangundang tersebut di atas terhadapyang subyek hukumnya = antara orangorang yang beragama slamsebagaimana identitas Para Penggugat dan Tergugat, terhadap obyek perkaratersebut diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah dan bukantermasuk kewenangan Pengadilan Negeri;Menimbang

Bahwa terkait rumah yang ditempati oleh penggugat dan anak anak say aitubukan hibah dari orang tua penggugat (M. Taslim). Saya dan penggugatmembeli pekarangan tersebut dari paman penggugat (Bpk. Rustam).Mengenai surat hibah itu dibuat untuk melengkapi persyaratan peminajamanuang di bank.Majelis hakim yang mulia, untuk rumah dan pekarangan, sya selaku tergugattidak akan mempermasalahkan hal ini.

(P.3) FC Surat Hibah dan Sertifikat Tanah yang diberikan kepadaPenggugat.b. Alat Bukti Tergugat (7.1) buku nikah asli milik Penggugat dan Tergugat.Penjelasan:Halaman 13 dari 27Putusan Nomor 0570/Pdt.G/2019/PA.Gadt1. Berdasarkan fakta persidangan sehubungan dengan alat bukti (P.1) yaitufotocopy KTP Penggugat, bahwa Penggugat hingga saat ini berdomisili diKecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran yang merupakan wilayahhukum Pengadilan Agama Gedong Tataan.2.

Bahwa dengan menyertakanbukti (P.3) Penggugat dapat membuktikan bahwa tanahtersebutmerupakan tanah hibah dari orang tua Penggugat, sedangkanbangunannya dibuat dengan penghasilan Penggugat dan Tergugat selamamenikah.1. Keterangan SaksiSaksi dari Pengugata. Saksi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi merupakan paman Penggugat.

Bahwa tanah yang saat ini berdiri rumah bersama Penggugat dan Tergugatmerupakan tanah hibah dari orang tua Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Mei 2015. Bahwa setau saksi Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar selamaseminggu kemudian berpisah.

Bahwatanah yang saat ini berdiri rumah Penggugat dan Tergugat adalah miliksaksi, semula tanah tersebut adalah milik kakak saksi kemudian dibeli olehsaksi dengan ditukar tanah kapling dan tambahan 20 gram mas.Tanggapan dari Tergugat terkait keterangan saksi Penggugat: Bahwa Tergugat tetap bersikukuh mengakui tanah yang saat ini berdiri rumahbersama Penggugat dan Tergugat bukanlah tanah hibah melainkan tanahyang dibeli dari penghasilan Penggugat dan Tergugat selama menikahSaksi dari Tergugata.

., MBA. sebagai berikut: a Akte Hibah Wasiat Tanggal 14 Januari 1972 Nomor 12 yang minutanya dibuat dihadapan Raden Soedjono, SH., Notaris di Surabaya;b Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12 Nama Persil Jalan Khairil Anwar No. 12Surabaya Perseroan terbatas Naamlooze Vennotschap Maskapai Kapal danDagang Sulawesi Urata; c Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 682/Ket35.78/V1I/2013tanggal 21 Juni 2013; d Surat Ukur (SU) Tanggal 3 Mei 2007 Nomor : 16/Darmo/2007, NIB.12.01.04.06.0163 ;e Cek

SUMARI dan saudara MUSLIKAN berjanji/bersedia mengajak HERI BASUKI, SH., MH., MBA. ke rumah PEMOHON; Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2013, sudara SUMARI dan saudaraMUSLIKAN datang lagi ke rumah PEMOHON bersama dengan HERI BASUKI,SH., MH., MBA. dan pada saat itu HERI BASUKI, SH., MH., MBA.memperkenalkan dirinya kepada PEMOHON sebagai pengacara dari saudara RADENGUSTI ANWAR SIDIQ, tapi tidak menunjukkan surat kuasa dan selanjutnyamenujukkan kepada PEMOHON suratsurat asli sebagai berikut :~Akte Hibah

SIDIQ tidak pernah merasa memiliki obyek tanah dan bangunan yangterlatak di jalan Khairil Anwar No. 12 Surabaya dan saudara RADEN GUSTIANWAR SIDIQ juga tidak mengetahui siapa pemilknya;d Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12 dengan nama Persil Jalan Khairil AnwarNo.12 atas nama Perseroan Terbatas Naamloze Vennootschap Maskapai Kapaldan Dagang Sulawesi Utara hasil checking SAKSI NOTARIS TEGUHSANTOSO, SH. pada tahun 2007 yang oleh Kantor Pertanahan Kota Surabayadinyatakan palsu;Bahwa ternyata Akte Hibah

SOEDJONO, Nomor : 02/WR/XII/2014 tanggal 16Desember 2014 Akte Hibah Wasiat Tanggal 14 Januari 1972 tidak terdapat padaBundel Minute Akta dan juga tidak tercantum dalam Repertorium maupun dalamklappertoriumnya; Bahwa mengetahui tanah dan bangunan yang telah dibeli dari saudara RADEN GUSTIANWAR SIDIQ melalui saudara HERI ABSUKI, SH., MH., MBA. yang terletak diJalan Khairil Anwar No. 12 Surabaya telah menjadi obyek Laporan Polisi di di PolresSurabaya Selatan dan di Polrestabes Surabaya sejak tahun 2007

SOEDJONO, SH., MH., yang menyatakanbahwa Akta Hibah No. 12 tanggal 4 Januari 1979 tidak tercatat dalam bundelMinuta Akta, Repertorium dan klappertorium (vide Surat Nomor : 02/WR/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014, Perihal : Surat Keterangan);36 Bahwa berdasarkan faktafaktasebagaimana diuraikan di atas,telah terbuktiperbuatantersebut dilakukan oleh TERLAPOR II dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain (TERLAPOR I) secara melawanhukum dan oleh karenanya TERLAPOR II tersebut telah

Bahwa , atas pemberian dana hibah dari pemerintah daerahkabupaten Purwakarta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) Kabupaten Purwakarta telah dibuatkan Surat PerjanjianBantuan Belanja Hibah yang ditandatangani oleh Drs.LILYHAMBALI HASAN, Msi selaku Bupati Purwakarta denganterdakwa IR. Rd. DADAN KOMARUL RAMDAN, MT = selakuKetua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupatenPurwakarta periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 ;.

DADAN KOMARULRAMDAN, MT selaku Ketua Komisi Pemilinan Umum Daerah (KPUD)kabupaten Purwakarta periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 ;Menimbang , bahwa dalam surat perjanjian dimaksud intinya berisikanpihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Purwakarta selakupihak penerima hibah wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaanbantuan belanja hibah kepada pihak pemberi hibah ;Menimbang , bahwa beberapa aturan hukum yang mengatur tentangpenyelenggaranaan pemilihnan Kepala Daerah dan Wakil

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 02/Pilkada/2008/PT.Bdg tanggal 20022008Surat No. 280.1/603Keu/KPUPwk/V/2008 tanggal 21 Mei 2008perihal pertanggung jawaban SPJ bantuan hibah dan LHPPemeriksaan terhadap pengelolaan dana bantuan Hibah APBD Kab.Purwakarta 2007 untuk kegiatan Pilkada Tahun 2007 / 2008 padaKPU Kab.

Rekening 0003283895001 sejumlah Rp. 5.200.000.000, yangdisetor oleh HALIM RUSMANA tanggal 24122007.Kwitansi bulan Desember 2007 perihal belanja Hibah untukbantuan penyelenggaraan Pilkada kepada KPU Kab.

Rekening 0003283895001 sejumlah Rp. 927.700.000, yangdisetor oleh HALIM RUSMANA tanggal 25032008.Kwitansi tanggal Maret 2008 perihal belanja Hibah untuk bantuanpenyelenggaraan Pilkada kepada KPU Kab.

Tetapiyang ditemukan sebanyak 3 (tiga) keping tersebut;Bahwa pagar besi tersebut adalah hibah dari Bank Indonesia untuk DesaMongeudong dalam rangka program Bersih dari Narkoba (Bersinar);Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;Saksi Ainsyah M Binti Alm.

Pemuda Gampong Mon Geudong Bersinar dandirespon serta ditindaklanjuti oleh Saksi Afrisam Bin Syamril dengan cara datang ketempat jual beli barang bekas tersebut;Bahwa tidak berapa lama di tempat jual beli barang bekas di Desa Cot GirekKandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tersebut, tibatiba datang ParaTerdakwa menggunakan sebuah becak sambil membawa 2 (dua) keping pagar besiyang mirip dengan pagar besi yang terdapat di tempat jual beli barang bekastersebut;Bahwa pagar besi tersebut adalah hibah

Saat polisi datang ParaTerdakwa dan 3 (tiga) keping Pagar besi tersebut langsung dibawa ke Polsek BandaSakti Kota Lhokseumawe;Bahwa pagar besi tersebut adalah milik Desa Mongeudong Kecamatan Banda SaktiKota Lhokseumawe yang diperoleh dari hibah Bank Indonesia dalam programBersinar (Bersih dari Narkoba);Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak barang motor Honda wama silverhitam Nopol BL 4836 NP tahun 2005 dan 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda wamasilver hitam Nopol BL 4836 NP tahun 2005 adalah

Saat polisi datang Para Terdakwa dan 3 (tiga) keping Pagarbesi tersebut langsung dibawa ke Polsek Banda Sakti Kota Lhokseumawe;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganbahwa 3 (tiga) keping Pagar besi tersebut adalah milik Desa MongeudongKecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang diperoleh dari hibah BankIndonesia dalam program Bersinar (Bersih dari Narkoba), sehingga MajelisHakim berpendapat bahwa unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang SeluruhnyaAtau Sebagian Kepunyaan Orang

Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganbahwa 2 (dua) keping pagar besi milik Desa Mongeudong Kecamatan BandaSakti Kota Lhokseumawe yang diperoleh dari hibah Bank Indonesia dalamprogram Bersinari (Bersih dari Narkoba) tersebut dibawa oleh Para Terdakwasecara bersamasama menggunakan 1 (satu) unit becak barang motor Hondawama silver hitam Nopol BL 4836 NP tahun 2005 milik Terdakwa Khaidir IsmedBin alm.

Tapanuli SelatanMembangun (PERSERODA) seluas + 1,46 Ha yang letaknya di DesaKilang Papan Dano Situmba Sipirok ;Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99B/Kpts/2012 Tanggal01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas Sebagian LahanPertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT.

TapanulliSelatan Membangun (PERSERODA) seluas + 1,46 Ha yang letaknyadi Desa Kilang PapanDano Situmba Sipirok ; Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99B/Kpts/2012Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas SebagianLahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT.

Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99A/Kpts/2012Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas SebagianLahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT.Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA) seluas + 1,46 Hayang letaknya di Desa Kilang PapanDano Situmba Sipirok. ;2.3.

Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99A/Kpts/2012Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas SebagianLahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT.Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA) seluas + 1,46 Hayang letaknya di Desa Kilang PapanDano Situmba Sipirok. ;3.3.

Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99B/Kpts/2012Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah atas SebahagianLahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT.

Mahlu Laropo, dalam hukumislam dikenal dengan istilah hibah. Dan menurut hukum islam bahwapemberian/hibah tersebut tersebut diberikan sesuai dengan kehendak sipemberi/penghibah. Dan faktanya dalam perkara ini, Alm. Mahlu Laropotelah menghibahkan tanah yang menjadi objectum litis kepada Sarlina Laropo(Tergugat Il), sehingga tidak ada lagi kaitan dengan persoalan waris;3.

Adapun saksi mengetahuiMahlu Laropo telah menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat II karenasaksi pernah melihat surat hibah objek sengketa dari Mahlu Laropo kepadatergugat II;eBahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;Atas keterangan saksi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut serta Kuasa ParaPenggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada kesimpulan;412. Saksi MOH. SRUR A. G.

itu MAHLU LAROPO tinggal seorang diri dan pada saatsetelah saksi makan itulah Tergugat II dan Tergugat memperlihatkan kepadasaksi surat pemberian / surat hibah dan surat jual beli obyek sengketatersebut dan Tergugat mulai tinggal di atas obyek sengketa sekitar tahun1999 2000 sebelum konlik di Poso terjadi;eBahwa sekitar tahun 2002 2003 obyek sengketa pernah ditempati oleh pamansaksi bernama SUDIRMAN MUSLAENI yang disewa / dikontrak dari Tergugat dengan usaha membuka tempat foto copy dan menjual

alat tulis kantor;eBahwa Tergugat II dan Tergugat memperlinatkan kepada saksi surat hibah dansurat jual beli obyek sengketa sekitar tahun 2000 dan sewaktu Tergugat danTergugat Il memeprlihatkan kepada saksi surat hibah dan surat jual beli obyeksengketa tidak ada yang keberatan dari pihak para Penggugat;eBahwa di atas obyek sengketa ada sebuah bangunan bengkel dinamo tempatTergugat bekerja;eBahwa sewaktu Tergugat kontrakkan obyek sengketa kepada SUDIRMANMUSLAENI tidak ada yang keberatan dari pihak

obyek sengketa dan waktu itu Tergugat menolak menerima surat hibah obyek sengketa tersebut namun MAHLULAROPO mengatakan ambil ini surat hibah sekali waktu kau akan butuhakhirnya saksi yang memberikan surat hibah tersebut kepada Tergugat danTergugat menerima surat hibah tersebut;eBahwa saksi tidak melihat transaksi jual beli ooyek sengketa antara Tergugat dan Tergugat IIeBahwa saksi mengetahui Tergugat II menjual obyek sengketa kepada Tergugat karena sewaktu saksi bekerja dibengkelnya Tergugat di

dengan Akta Hibah No.830/Clm/2004 tertanggal 07 September 2004. (bukti P7 terlampir);2. SHM No. 2142 a/n Sri Wahyuni seluas 310 m? yang terletak di Desa Gonilan,Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dihibahkan kepada AndreanMahardika (Terbanding !) dengan Akta Hibah No. 74/2004 tertanggal 07 Juli2004. (bukti P8 terlampir);3. SHM No. 1445 a/n Sri Wahyuni seluas 277 m?

yang terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dihibahkan kepada litMaharani (Terbanding II) dengan Akta Hibah No. 829/Clm/2004 tertanggal 07September 2004. (bukti P9 terlampir);Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 83 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.4. SHM No. 2861 a/n Sri Wahyuni seluas 375 m? yang terletak di Desa Klegen,Kelurahan Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dihibahkan kepada Dimas Aryanto (Terbanding III). (bukti P10 terlampir);5.

Djoko Riyanto dan (Almh) Ibu SriWahyuni (Pembanding) dan semua anakanak telah sepakat untukmenandatangani proses hibah tanah dan bangunan SHM No. 429 a/n DjokoRiyanto Broto Saputro seluas 680 m? yang terletak di Desa Blulukan, RT. 01RW. 07, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar untuk AnggoroFebriyanto (Terbanding IV). (bukti P5 terlampir);Bahwa (Almh) Ibu Sri Wahyuni (Pembanding) sudah ada niatan untukmenghibahkan tanah dan bangunan SHM No. 429 a/n Djoko Riyanto BrotoSaputro seluas 680 m?

Wasiadi bin Mangun Pawiro yang beralamat diDesa Sedah Romo Lor, RT. 02 RW. 07, Kelurahan Kartasura, KabupatenSukoharjo dimana hasil penjualan objek tersebut oleh (Almh) Ibu Sri Wahyuni(Pembanding) akan digunakan untuk biaya proses hibah balik nama tanah danbangunan SHM No. 429 a/n Djoko Riyanto Broto Saputro dengan luas 680 m?yang terletak di Desa Blulukan, RT. 01 RW. 07, Kecamatan Colomadu,Kabupaten Karanganyar sesuai amanat dan mandat (Alm) Bp.

Nomor 83 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.walaupun telah diberi hibah tanah dan bangunan SHM No. 1445 a/n SriWahyuni seluas 277 m?

, adalah merupakan pemberian hibah dari orang tuasemasa hidupnya, yaitu almarhumah Saniah dengan almarhum Husen yangmenikah pada tahun 1928, dengan batasbatas: Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Husnah; Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Sarwani; Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Patlani; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pancoran Raya Ix;.

Bahwa oleh para Ahli Waris almarhumah Saniah dan almarhum Husin padatahun 1988 objek tanah tersebut secara resmi diserahkan kepadaalmarhumah Hasunah sebagai penerima hibah atas objek tersebut,sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penyerahan Hak atassebidang Tanah Hak Usaha di atas Tanah Bekas Partikelir, tertanggal 17Februari 1988, bukti 5;Hal. 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 413 PK/Padt/2014LeBahwa objek yang menjadi sengketa adalah berasal dari harta bawaan darialmarhumah Saniah (lou almarhumah

Husin memberikan pernyataan secara tertulis bahwa saudaraSarwani tidak pernah menandatangani surat hibah kepada adiknya yangbernama Hasunah binti Husin. Dalam bukti ini menunjukkan suatu hal yangtidak benar dan bohong belaka dan penuh tipu muslihat karena adanyaindikasi pemalsuan surat dan tanda tangan yang dilakukan oleh Termohondalam hal ini Anmad Sofian dan kawankawan, beberapa tanda tangan yangdipalsukan, yaitu tanda tangan atas nama H. Masud Hm Zen selaku ketuaRW03 dan H.

Husin padatahun 1962;d) Surat Hibah antara M. Husin kepada Ny. Ngatini dan anakanaknya padatanggal 17 September 1990;e) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 17 September 1990;f) Surat Keterangan Kepala Kelurahan Nomor 248.1711.03/90, tanggal 17Desember 1990;g) Surat Ukur atau Batas Peta Kasar Tanah;h) Dan suratsurat bukti pembayaran pajak dan bangunan;. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 555 K/Pdt.G/2010, tertanggal 24 Juni 2010, jo.

sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat videSurat Penyerahan Hak tertanggal 17 Februari 1988 adalah cacat hukum karenatidak semua pemberi hibah menandatangani surat penyerahan hak tersebutserta tidak pula diketahui oleh Kepala Desa/Lurah karenanya tidak memenuhisyarat terang (lihat bukti P7);Bahwa dari bukti novum PK3 (lembar ke3 berupa Perikatan Jual Belitertanggal 19 Maret 1962 dan bukti PK4 membuktikan objek sengketa bukanharta bawaan Saniah (ibu Hasunah) melainkan dibeli oleh M.

,b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, danc. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalahJasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri danatau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cumacuma.Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang BeaMasuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan Pajak Penjualan atas BarangMewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan ProyekPemerintah yang Dibiayai dengan Hibah

atau Pinjaman Luar Negerisebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2001tanggal 18 Mei 2001, mengatur antara lain sebagai berikut:Pasal 2Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahyang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahanBarang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yangdibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor239/KMK.01/1996 tentang Pelaksanaan

.Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.04/2000,mengaturantara lain halhal sebagai berikut:Pasal 3 ayat (1)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah (PPn BM) yang terutang sejak 1 April 1995 atas impor BarangKena Pajak (BKP), pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luarDaerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar DaerahPabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utamasehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah yang seluruhdananya dibiayai dengan hibah

yang terutang pajak juga melakukanpenyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahanyang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya,maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah PajakMasukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang BeaMasuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan Pajak Penjualan atas BarangMewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan ProyekPemerintah yang Dibiayai dengan Hibah

atau Pinjaman Luar Negerisebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2001tanggal 18 Mei 2001, mengatur antara lain sebagai berikut:Pasal 2Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahyang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahanBarang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yangdibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.Halaman 14 dari 21 halaman.

Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan Akta Hibah yang sahmenurut hukum bernomor 496/1292/1988 tertanggal 18 November 1988 dari orangtua Tergugatbernama almarhum Habasiah Hamid karena Penggugat yang selama iniselalu memperhatikan saudarasaudaranya Samapi menjadi orang termasuk keduaorang tuanya membiayai segala sesuatunya sampai meninggalnya kedua orang tuaPenggugat:.

Sanusi sebagai ahli waris;Adanya pemberian Akte Hibah dari Ny. Habasiah Hamid kepada saudara M. GaffarHamid secara sepihak dan penerbitan sertifikat oleh saudara M. gaffar Hamid yangtidak diketahui oleh ahli waris H.M. Sanusi (alm) telah menyalahi prosedur danmelanggar hukum. Hal tersebut juga tidak diketahui oleh saudaranya yangberjumlah lima orang termasuk kami sebagai penerima kuasa atas sengketa tanahtersebut;Hal yang disampaikan oleh saudara M.

1982 adalah putusan yang dapat membatalkan Akte Hibah danSertifikat hak Milik yang diperoleh saudara HM. Gaffar Hamid ;Mengembalikan/membagi hak masingmasing kedua ahli waris dari Ny. HabasiahHamid dan H. Sanusi ;Surat Kuasa dan photo copy KTP dari ahli waris H.

Said, yaitu sebagai Ahli Waris yang sah ;Menimbang, bahwa dalam jawaban Turut Terbanding semula Turut Tergugat,pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya pemberian Akta Hibah dari almarhumah Ny.Habasiah Hamid kepada Pembanding semula Penggugat M. Gaffar Hamid adalahsecara sepihak dan penerbitan sertifikat oleh Pembanding semula Penggugat tersebuttelah menyalahi prosedur dan melanggar hukum karena tidak diketahui oleh ahli warisalmarhum H.

Adanya pemberian AKTE HIBAH dari NY.HABASIAH HAMID kepada saudaraM. GAFFAR HAMID secara sepihak, dan Penerbitan Sertifikat Oleh saudaraM.GAFFAR HAMID yang tidak diketahui oleh AHLI WARIS HM.SANUS (alm) telahmenyalahi prosedur dan melanggar hukum. Hal tersebut juga tidak diketahui olehsaudaranya yang berjumlah 5 Orang termasuk kami sebagai Penerima Kuasa atassengketa tanah tersebut.

., dengan dibuatnya Akta Hibah Nomor 171/EDPBPN/2007tanggal 10 Mei 2007 dan Akta Hibah Nomor 203/EDPBPN/2007 tanggal 4Juni 2007, sehingga telah merugikan Penggugat maupun Ahli waris lainnya,Jadi disini jelas Perbuatan Tergugat yang telah mengibahkan kepadaTergugat II tanah tersebut di atas adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;karena pemberian hibah tersebut telah merugikan Penggugat, maupun Ahliwaris lainnya;Bahwa Penggugat merasakan bahwa rumah yang Penggugat banguntersebut tanahnya adalah tanah

Bahwa gugatan Penggugat tersebut di dalam uraian positanya tersebut adamenceritakan tentang hibah yang diberikan oleh Tergugat kepadaTergugat Il sesuai dengan Akta Hibah Nomor 203/EDPBPN/2007 tanggal10 Juni 2007 di hadapan notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H. Senyatanya dalamgugatan ini notaris tersebut harus disertakan sebagai pihak yang turutTergugat.

Bahwa selanjutnya dikaitkan dengan jawaban dari Tergugat IIIasal/Tergugat III Intervensi ke I pada 4 dan 5 sangat identik,menjelaskan bahwa dulunya tanah sengketa adalah dari nenekpenggugat intervensi ke I yaitu SARCE SIGAHA akan tetapi telahdilakukan hibah ;4. Bahwa dalam jawaban diatas setelah dicermati maka secara hukumdalam perkara ini tidak dapat dibuktikan adanya hibah tersebutsecara khusus bukti hibah tidak pernah dihadirkan atau diajukandalam persidangan oleh pihak perkara ;5.

Setelah dicermati putusan Pengadilan tingkat pertama dalamputusannya maupun pertimbangan serta penerapan tentangkeberadaan atau kekuatan bukti pihak penggugat asal maupuntergugat I dan II asal tidak pernah menghadirkan bukti tentanghibah tersebut, akan tetapi dalam pertimbangan maupun penerapanhukum justru mengadopsi dengan kata telah terjadi hibah, olehkarena dengan adanya kata hibah maka menurut hukum acaraharuslah dibuktikan dalam persidangan tentang kebenaran dari hibahtersebut, oleh karena itu

pertimbangan hakim tingkat pertama yangHalaman 29 dari 55 halaman Putusan 53/PDT/2016/PT MNDtelah memberikan penilaian terhadap hibah yang diajukan oleh pihakdalam perkara ini, sedangkan bukti hibah tersebut tidak pernahdihadirkan oleh para pihak dalam perkara ini, oleh karena itupertimbangan terhadap hibah tersebut adalah keliru ;6.

Bahwa majelis judex factie tingkat pertama telah kelirumempertimbangkan keterangan saksi yang dimajukan oleh parapihak, dimana tidak satupun dari saksisaksi tersebut menerangkanadanya hibah dari nenek penggugat intervensi ke I kepada JOHANESMONGAN, dan jika dikaitkan dengan buktibukti surat maka tidakada juga bukti surat yang menerangkan perihal hibah tersebut, makaPenggugat Intervensi I / Pembanding tidak sependapat denganputusan tersebut ;10.Bahwa selanjutnya majelis judex factie tingkat pertama

hanyamengambil alih/mengadopsi masalah hibah tersebut dari putusanPengadilan Negeri Manado terdahulu No.96/Pdt.G/1992/PN.Mdo,padahal seharusnya dalam pertimbangan hukum majelis judex factietingkat pertama memberikan penilaian dengan melihat tentangkebenaran hibah tersebut, akan kenyataannya dalam pemeriksaanbuktibukti surat maupun keterangan saksisaksi penggugat asaltidak pernah membuktikan peristiwa hibah tersebut, karena hibahtersebut adalah bukti otentik seharusnya bukti hibah tersebutHalaman

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar) Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Hibah dari AlmarhumahHj. Siti Hasanah berupa Sebagian dari bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Rt. 03 Rw. 01 Kel. Cigondewah Rahayu Kec. Bandung Kulon Kota Bandung. Sertipikat Hak Milik No. 570, seluas 1397 M2, atas nama H. Moh Mahdar dan H. Siti Hasanah kepada Pemohon (Yayat Hidayat Bin H.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah pemberian dan penyerahan melalui hibah oleh BUDI WALUYO kepada SARININGSIH (Pemohon) tanggal 12 September 2014 dengan ketentuan sejumlah 1/3 bagian dari bagian Budi Waluyo atas Harta Bersama berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah dan telah bersertifikat Hak Milik nomor 1523 yang terletak di Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo dengan sertifikat atas nama BUDI WALUYO dengan luas 95

Menyatakan sah hibah yang dilakukan MARINEM binti DJAYUS kepada Pemohon (SUCIATI binti SUDIRMAN) atas sebidang tanah seluas 642 m2 beserta bangunan di atasnya yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 622 atas nama Marinem dengan batas-batas:

melihat dan bersilaturrahmi ke rumahAlmarhum Salim Ahmad Al Rasyidi yang kondisi kesehatannya dari hari ke harisemakin turun dan akhirnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 meninggal5 Bahwa setelah Almarhum Salim Ahmad Al Rasyidi meninggal dunia, Penggugatberusaha untuk dapat mengelola atau menguasai tanah dan bangunan seluruhnya,namun terhadap tanah tersebut telah diterbitkan sertipikat pengganti sebagaimanadijelaskan dalam surat Tergugat tanggal 20 Juni 2011, Nomor 571/7.32.73/2011,perihal Tanah Hibah

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan tertanggal 23 Maret2011 Nomor 036/1.9/K/2011 Perihal tanah Hibah Wasiat kepada PersyarikatanMuhammadiyah di Jalan Mataram Nomor 1 Bandung, dimana inti dari surattersebut adalah bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah memohon agar menelitikebenaran informasi mengenai tanah dan bangunan berstatus Sertipikat HakMilik No.9/Lingkungan Cihapit atas nama Salim Ahmad Al Rasyidi yang telahdikuasai oleh Saudari Mira berdasarkan Jual Beli, telah dibangun Garasi mobildan telah terbit

wasiatsendiri obyek tanahnya sudah dialihkan pada pihak lain oleh karena itu hibah wasiattersebut tidak terjadi karena sebelum meninggal dunia pemberi hibah wasiat sudahmelakukan perbuatan hukum akan obyek tanahnya sehingga dengan demikian makahibah wasiat tersebut batal dan Penggugat tidak dapat menuntut haknya tersebut.Sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannyaobyek sengketa a quo dengan demikian maka tidak ada kepentingan tidak adagugatan Penggugat.

Namun sebelumpenerima hibah wasiat tersebut dapat melakukan perbuatan hukum atas obyek tanahtersebut maka obyek tersebut sudah beralih dan hibah wasiat tersebut batal tidakbisa dilaksanakan apabila mengacu pada Kitab UndangUndang Hukum Perdatatentang Surat Wasiat Pasal 875 KUHPerdata berbunyi; Adapun yang dinamakansurat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorangtentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, danolehnya dapat dicabut kembali lagi.

MajelisWakaf dan kehartabendaan tertanggal 23 Maret 2011 Nomor 036/1.9K/2011 Perihal Tanah Hibah Wasiat kepada PersyarikatanMuhammadiyah di Jalan Mataram, Nomor 1, Bandung, yang telah6 Bukt. T= diberi materai cukup, atas asli Surat dari Pimpinan PusatMuhammadiyah Cq. Majelis Wakaf dan kehartabendaan tertanggal 23Maret 2011 Nomor 036/1.9/K/2011 Perihal Tanah Hibah Wasiatkepada Persyarikatan Muhammadiyah di Jalan Mataram, Nomor 1HBIAIMCUING,.f~

merupakan milik dariPara Pelawan berdasarkan harta Peninggalan Almarhum Amak Inahberdasarkan buktibukti autentik yang ada pada Para Pelawan besertapenguasaanya,Bahwa Gugatan Terlawan dalam gugatan sebelumnya dan fakta hukumatas tanah obyek sengketa tidak menunjukan korelasi hukum yangjelas antara bukti kepemilikan (Fomil) dengan tanah obyek yangdijadikan obyek tanah sengketa (Matriil) sesuai fakta persidangan,Bahwa terhadap alat bukti surat yang di ajukan Terlawan Il, yangberkaitan dengan Pernyataan Hibah

tidak ada alasan hukum tanah yang sudah diletakkan SitaEkskusi dikatakan keliru..Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Para Pelawan padahalaman 5 angka 8,9,10 dan 12, hal mana yang kami gugat pada saat diPengadilan Negeri Praya Nomor.25/PDT.G/2015/PN.PRA adalahGugataan Perbuatan Melawan Hukum dan bukan gugatan waris sepertiyang telah kami uraikan secara gamblang pada halaman 2 angka 4tersebut diatas.Bahwa terhadap dalil para Pelawan pada halaman 5 angka 13 yangberkaitan dengan pernyataan Hibah

pada saat di Pengadilan Negeri PrayaNomor.25/PDT.G/2015/PN.PRA secara tegas Terlawan 1 tolak karenatanah yang di dalam Surat Hibah tersebut bukanlah tanah sengketamelainkan tanah lain yang notabene bukan milik Terlawan 1 sehinggatidak ada alasan bahwa para Pelawan mendalilkan halhal yang diluar apayang kami gugat, disinilah kelihatan bahwa para Terlawan sengajamemutar balikkan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan diPengadilan Negeri Praya Nomor.25/PDT.G/2015/PN.PRA dengan maksuditikad tidak

Fotokopi Keterangan hibah tanggal 28 Maret 1952, yang telah telahdicocokkan sesuai dengan turunan aslinya, dan diberi tanda T.21;Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materaicukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;Menimbang, bahwa dipersidangan para Terlawan tidak mengajukansaksi;Menimbang, bahwa untuk melihat kondisi riil oboyek sengketa di lokasi,maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Selasatanggal 15 Mei

tanggal 28 Maret 1852 adalah surathibah Amaq Inah kepada anaknya Nurahmat dimana Amagq Inah menghibahkantanah sawahnya kepada anaknya bernama Nurahmat, oleh karena tanahsengketa bukan tanah miliknya papuh Inah/kakek para Pelawan, maka hibahtersebut bukan hibah tanah sengketa, sehingga surat hibah tersebut patutuntuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapatlah ditariksuatu kesimpulan bahwa Perlawanan in casu sudah pernah diputus danHalaman 33 dari 35 Putusan Perdata

Bahwa pada tahun 2014 telah terjadi pertengkaran antara anakPenggugat yang mendapat hibah sebagaimana pada point 6 di atas denganTergugat I, pertengkaran tersebut di picu karena Tergugat melarang anakPenggugat bernama Jauhari Binti muhammad yang ingin mempeluas lorongmenuju kerumahnya, karena perluasan lorong tersebut mengenai tanahyang di tumpangi oleh Tergugat I, dan Tergugat II:8.

Zein, sesuai dengan akta hibah Nomor 13/KBX/1990, serta akta hibah tersebutlah yang menjadi dasar keluarnyaSertifkat hak milik atas nama Jauhari yang merupakan Isteri dari ZulkifliBin M.Zein;4. Subjek Gugatan Tidak Lengkap;(a) Bahwa apabila Penggugat mendalilkan tanah seluas 600 m7?sebagaimana posita ke 1 (satu) gugatannya, sedangkan didalamnyaterdapat tanah yang menjadi hak milik Ramli Bin M.

Zein sesuai denganakta hibah nomor 13/KBX/1990 tidak diajdikan pihak dalam perkara ini;(b) Bahwa Zulkifli bin M. Zein (Menantu Penggugat/adik Tergugat 1)sebagaiman gugatan Penggugat Nomor 8 Pdt.G/2015/PNJTH yangdidaftarkan tertanggal 29 Mai 2015 seharusnya juga dijadikan pihakdalam perkara ini;(c) Bahwa selain itu Tergugat Il juga ada membeli tanah yangdidalilkan oleh Penggugat seluas 600 m7? tersbut dari Abang KandungbTergugat yaitu Abdul Wahab Bin M.

Zein Bin Idrissebagai perbuatan hukum penyerahan kembali atas tanah yang dijaganya,adalah juga dengan telah terbitnya Surat Hibah Nomor 13 /KBX/1990tanggal 19 Oktober 1990 (bukti T.3) yang dalam perbuatan hukum tersebutjelas mempunyai kekuatan hukum karena perbuatan hibah yang dilakukanoleh M. Zein kepada Anaknya Ramli Bin M.

Zein Bin Idris;13.Bahwa dalam pertibangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Janthotelah salah dalam menilai objek terpekara dimana terdapat tumpang tindihkepemilikan dengan dalas hukum yang salaing bertentangansatu samalainnya, sebagai dasr keluarnya sertifikat hak milik nomor 98 tanggal 12Desemaber 2011 adalah Akta Hibah Nomor 13/KBX/1990 tanggal 19Oktober 1990, (objeknya sama/di atas tanah yang sama), akan tetapiSertifikat Hak Milik Nomor 98 ttanggal 12 Desember 2011 diterbitkan atasnama Nama