yangdiajukan Penggugat baik bukti Surat maupun saksi tidak ada satupun buktiyang dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karena daliltersebut tidak terbukti maka surat persetujuan dan kuasa yang ditandatanganiPenggugat tanggal 29 April 2015 tersebut adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan hukum Tergugat yangmenghibahkan 2 ( dua) bidang tanah tersebut kepada Evan Siepeno danStephanie Siepeno yang merupakan anak kandung Penggugat denganTergugat sebagaimana Akta Hibah

;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1666 KUHPerdataberbunyi : Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktuhidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kemball,menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yangmenerima penyerahan itu.

Undangundang tidak mengakui lainlain hibahselainnya hibahhibah diantara orangorang yang masih hidup;Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 199/PDT/2021/PT PDGMenimbang, bahwa pasal 1688 KUHPerdata berbunyi Suatu hibahtidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalamhalhal yang berikut :1.Karena tidak dipenuhi syaratsyarat dengan mana penghibahan telahdilakukan;2.Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantumelakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si

penghibah atausuatu kejahatan lain terhadap si penghibah;3.Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah,setelahnya orang ini jatuh dalam kemiskinan;Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap adanya faktayang dapat dijadikan alasan untuk menarik kembali / membatalkan hibahtersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Akta Hibah tersebut sah menuruthukum maka adalah beralasan untuk dijadikan dasar untuk membaliknamakanSertipikat Hak Milik Nomor 961/Kelurahan Kampung Jaya dan Sertipikat

Penggugat I/Terbanding selaku pemegang hak.Bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat/Pembanding pada halaman 10 berita acarasidang menyatakan bahwa persetujuan Penggugat/Terbanding karena adanya kesepakatanakan adanya transaksi jual beli yang mengharuskan hak guna bangunan ditingkatkanmenjadi hak milik tapi bukan penyerahan hak, oleh karenanya keberatan Tergugat/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;Menimbang , bahwa bila merujuk kepada pasal 211 Kompilasi Hukum Islammenyatakan : Hibah

dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagaiwarisan dan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan : Hibah tidak dapat ditarekkembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Dengan demikian pendapat Tergugat/Pembanding yang mengatakan bahwa objek sengketa telah dihibahkan oleh Penggugat I/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding yang oleh Penggugat I/Terbanding tidakmengakuinya, apalagi tidak didukung dengan bukti authentic, menurut majelis hakimPengadilan Tinggi Agama Jayapura pelaksanaan hibah tersebut bertentangan denganhukum Islam dan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkanmenurut hukum;Menimbang, bahwa demikian pula pendapat hakim anggota

II majelis hakimtingkat pertama yang mengatakan pelaksanaan hibah atas objek sengketa dari pihakberperkra telah sah menurut hukum dengan alasan telah dibagi secara sukarela ataskesepakatan dan persetujuan dari semua ahli waris, menurut majelis hakim PengadilanTinggi Agama Jayapura merupakan pendapat yang tergopohgopoh (tidak berdasar)tanpa analisa serta tidak mengacu kepada ketentuan yang berlaku seperti tertuang dalampasal 210 ayat (1) pasal 211 dan 212 kompilasi hukum Islam.

Dono yang berdasarkan hibah maupun jual beli karenasepengetahuan saksi hanya menumpang saja dan mengenai menumpangtersebut merupakan pengertian saksi karena tidak pernah ada yangmemberitahukan kepada saksi termasuk Sdr.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima Hibah atas namaSaminah, di beri tanda T.L.II1;2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) penerima hibah, di beri tanda T.I.II2;3. Fotocopy Surat Kematian atas nama Joyo Tarmo alias JoyorejoNo.474.2/237/V/2016, tanggal 23 Mei 2016 dari Kepala Desa Keser,Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, di beri tanda T.I.II3;4.

Bahwa peralihnan hak atas tanah secara hibah dari Sdr.

Jika antaratanggal 24 September 1960 sampai dengan tanggal diselenggarakannyapendaftaran tanah menurut PP 10 1961 terjadi jual beli, tukar menukar,hibah, maka asli suratsurat akta jual beli, tukar menukar, hibah yang sahyaitu dibuat dihadapan Kepala Desa/adat setempat, atau dibuat menuruthukum adat setempat, harus dilampirkan juga sebagai tanda bukti hak;Menimbang, bahwa selain menjadi syarat pengkonversian tanah milikadat, /etter C juga digunakan untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanahsebagai

Akta hibah Nomor 173/PPAT C/1992 bertanggal 7 Mei 1992 dari Joyo Rejokepada Tergugat (vide Bukti T.III15);e. Surat Pernyataan tanahtanah yang telah dipunyai Tergugat bertanggal 28April 1992 (vide Bukti T.III16);f.

sebesar 3 % (tiga persen) dari hutang pokok tersebut setiap bulannya sejak bulan Agustus 2006 (sejak terlambat membayar kembali hutang Para Tergugat sesuai dengan yang diperjanjikan) sampai dengan putusan ini dilaksanakan;- Menyatakan agunan hutang berupa sebuah rumah berikut tanahnya milik Tergugat I dengan alas hak akte notaris No.43 tanggal 22 Mei 1995 yang dibuat Notaris Yonsyahminanda, SH dengan jenis Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi an.Rokimun Rumahorbo yang semula berasal dari Akta Hibah

No.22/AH/DB/1987 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;- Menyatakan Sita Jaminan/Sita Pengekalan (conservatoir beslag) atas sebuah rumah berikut tanahnya dengan alas hak akte notaris No.43 tanggal 22 Mei 1995 yang dibuat Notaris Yonsyahminanda, SH dengan jenis Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi an.Rokimun Rumahorbo yang semula berasal dari Akta Hibah No.22/AH/DB/1987 yang telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Penyitaan Jaminan No.38/B.A.Pdt.G/2007/PN.DUM tanggal 03 Juni 2008 adalah sah

Rokimun Rumahorbo yang semula berasal dari Akta Hibah No. 22/AH/DB/1987;8 Bahwa secara Juridis para tergugat terutama tergugat III (suami istri) telahmengingkari janjinya waktu pengembalian pinjaman dimaksud, makapenggugat berupaya untuk menjumpai tergugat I,J untuk menagih pinjamandimaksud, namun tergugat LII selalu menghilang dan melarikan diri darirumah, dan paling urgentnya ketika penggugat mendatangi rumah tergugarIII tergugat II sebagai istri selalu menghina penggugat dengan katakatakotor dan

Rokimun Rumahorboyang semula berasal dari Kata Hibah No. 22/AH/DB/1987 kepada penggugatdalam keadaan kosong tanpa ada beban hukum apapun diatasnya;6Menyatakan secara hukum Sita Jaminan/Sita Pengekalan (conservatoir Beslagh)atas sebuah rumah berikut tanahnya dengan alas hak Akta Notaris No. 43 tanggal22 Mmei 1995 yang dibuat Notaris Yonsyah Minanda, SH dengan jenis AktaPelepasa Hak dengan ganti rugi a.n.

Rokimun Rumahorbo yang semula berasaldari Kata Hibah No. 22/AH/DB/1987 adalah sah dan berkekuatan hukum;7Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa(dwangsoom) sebeasar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada penggugatdihitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini dinyatakan berkekuatan hukumtetap sampai para tergugat menyerahkan dengan sukarela sebuah rumah berikuttanahnya dengan alas hak Akta Notaris No. 43 tanggal 22 Mmei 1995 yangdibuat Notaris Yonsyah Minanda

RokimunRumahorbo yang semula berasal dari Akta Hibah No. 22/AH/DB/1987 kepadapenggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban hukum apapun atasnya.Bahwa antara tergugat I dan II tidak ada hubungan, karena tergugat II tidak dikenal olehtergugat I yang dalam dalil gugatannya penggugat menyatakan tergugat II seolaholahistri dari tergugat I padahal istri tergugat I bukanlah tergugat II dan juga dengan tergugatIll tidak ada hubungan hukum karena tergugat I hanyalah perantara memperkenalkandengan penggugat

RokimunRumahorbo yang semula berasal dari Akta Hibah No.22/AH/DB/1987 kepadaPenggugat rekonpensi; Menimbang, bahwa petitum nomor 4 di atas menurut Majelis harus ditolak karenamemang sejak semula alas hak tanah dan rumah Penggugat rekonpensi berupa alas hakAkte Notaris No.43 tanggal 22 Mei 1995 yang dibuat Notaris Yonsyah Minanda, SHdengan jenis Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi a.n.

Tgl. 28111998, luas 1328 m2 ditebitkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, tgl. 09121998 semulaatas nama Haji Mochamad Hadi Darmo dan dihibahkan kepada Tergugat, berdasarkan Akta Hibah tgl.10052005 No.155/AH/PKS/FI/V/2005diterbitkan oleh PPAT. H. Farchan Ismail, SH, atas nama Tergugat I/SUGENG SUBOWO, kemudin dijual kepada Tergugat II/ NUR HADIANI,tgl.14 Agustus 2013..3. Bahwa pada posita angka 2 menyatakan memang benar H.

Setelah terjadinya hibah dari H. Hadi Darmokepada Tergugat I, maka oleh Tergugat tanah tersebut diajukan keBank sebagai jaminan untuk modal usaha. Adapun penghibahantersebut sudah melalui prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,tanpa adanya rekayasa dan pemalsuan sama sekali, artinya telahmemenuhi syarat formil maupun materiil. Dengan demikian tidak benardalil Penggugat yang menyatakan bahwa secara de facto objek tersebut11bukan beralin hak sepenuhnya mengingat H.

Hadi Darmo almarhummenyetujui hibah objek yang dimaksud kepada Tergugat dengancacatatan ketika sudah lunas hutang Tergugat di Bank yang dimaksudakan dibagi rata luasnya dengan kelima saudara Tergugat I, hal tersebutadalah tidak benar yang benar adalah anaknya semua menyetujui hibahtersebut dan tidak dengan catatan ketika sudah lunas hutang Tergugat di Bank yang dimaksud akan dibagi rata luasnya dengan kelima saudaraTergugat .

Penggugat hendak bermaksudmembatalkan jual beli tanah pekarangan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Tergugat II, oleh karena Tergugat dan Tergugat II tidak hadir diBalai Desa maka penyelesaian masalah tersebut tidak jadi dilakukan ;17Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hibah atas tanah tersebut yangdilakukan oleh orang tuanya kepada Sugeng Subowo ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil sangkalannya, KuasaPara Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :1.Foto copy Sertifikat Hak Milik

pada tanggal 10 Mei 2005, Akta Hibah mana belum pernah dicabutoleh si Pemberi Hibah, sehingga Tergugat menjual obyek sengketa kepadaTergugat Il tidaklah diperlukan ijin atau sepengetahuan saudarasaudaranya,jadi Tergugat dalam melakukan jual beli telah sesuai dengan ketentuan yangberlaku sedangkan yang lainnya adalah hanya diperlukan persetujuan istriTergugat yakni Siti Maimunah ;Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Padt.G/2013/PN.KPJ24noneens Menimbang, bahwa dari uraianuraian pertimbangan

Hal ini mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak dapatmenghadirkan alat bukti berupa alas hak terbitnya sertifikat hak milik.Sebagaimana diketahui bahwa keterangan hibah tersebut menjadi dasarditerbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 194 atas nama Nurmala;Bahwa atas dasar tersebut di atas, Pemohon Kasasi dalam hal iniTergugat Ill memohon sekiranya agar Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Makassar memfasilitasi pihak Pengadilan Negeri Polewali untukmelayangkan surat kepada Pihak BPPN untuk dapat dihadirkan

Kapan pastinya peristiwa penghibahantersebut dilaksanakan dan disaksikan oleh siapa dengan jelas termuatdalam surat hibah tersebut. Surat Keterangan Hibah ini baru kami temukancopiannya dimana aslinya ada pada BPPN sebagai salah satu kelengkapanterbitnya Sertifikat Hak milik;Bahwa dalam surat keterangan hibah, jelas tercantum Hibah terjadi padatanggal 26 Agustus 1996.Disaksikan oleh Saksi Umar Bakhtiar Bioe, selakuKepala Lingkungan Mamasa (bertanda tangan) dan B.

Palangi menyatakan (di bawah sumpah)tidak pernah bertemu dengan saudari Nurmala binti Abdul Halim (TergugatIII).Untuk hal tersebut, Dimohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untukmemfasilitasi agar Pengadilan Agama Polewali memeriksa namanama yangdisebutkan di atas sebagai bukti saksi baru;Bahwa berdasarkan copian sah keterangan Hibah tersebut sebagai buktitertulis baru dan keterangan baru dari Eri Mastika dan Semel tentang StatusAziz sebagai Ahli waris Abdul Halim dapat ditinjau ulang oleh Mejelis

HakimMahkamah Agung;Bahwa dengan adanya bukti tertulis berupa Copian Surat KeteranganHibah tersebut yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi maka terbukti bahwaTergugat Ill benar telah memperoleh Hibah dari Abdul Halim, sehingga tidakHal. 19 dari 22 hal.

Putusan Nomor 606 K/Ag/2016patut jika Mejelis Hakim Tinggi Agama Makassar mengabaikan keotentikanbukti kKepemilikan sertifikat Nomor 194 atas nama Nurmala (obyek sengketaA) tahun 2002;Berdasarkan Bukti tertulis Keterangan Hibah yang diajukanoleh Pemohon Kasasi dan Keterangan saksisaksi yang baru kiranyapermohonan kasasi ini dapat dikabulkan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungmempertimbangkan sebagai berikut:mengenai alasan ke1 sampai dengan ke3:Bahwa alasanalasan

Arsyad bin Salettu.Menimbang, bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atastanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibahtersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi HukumIslam, dan apabila diperoleh berdasarkan hibah, maka segera tanah tersebutdibaliknamakan atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbulsengketa di kemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semulakecuali benarbenar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya

Surat pengantar diberikan untuk bahan dalam penyaksianAkta di Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Maritengngae.Dengan demikian surat tersebut hanyalah bersifat pengantar dalam rangkahibah yang akan dilakukan dihadapan pejabat pembuat Akta hibah, namunhingga meninggalnya H.M. Arsyad pembuatan akta hibah belum terlaksana,berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bukti PR IL5 tersebut belummembuktikan adanya hibah yang diberikan oleh H.M.

Arsyad kepada Penggugat Rekonvensi Il, karenakonsep surat yang dimaksud oleh saksi kedua hanya berfungsi sebagai suratpengantar sehingga belum terjadi adanya akad hibah atau ijab Kabul antaraHal.92 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrappemberi hibah (H.M.

Arsyad) dengan penerima hibah (PenggugatRekonvensi Il) yang dituangkan dalam akta hibah dihadapan pembuat aktahibah, sedangkan hal tersebut merupakan rukun hibah yang harus dipenuhisebagaimana yang diuraikan dalam fiqhus Sunnah Ill :geal Arg) YL Gilay J sillsArtinya : Dan sahnya hibah itu dengan adanya ijab dan kabul;Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan kedua orang saksi padapokoknya menerangkan kalau akta hibah hingga meninggalnya pewarisbelum ada dan pewaris meninggal dalam keadaan sakit, selain

Bahwa tidak benar obyek sengketa dalam gugatan Penggugatrekonvensill adalah harta Penggugat Rekonvensi Il yang diperolehdengan jalan hibah dari Pewaris H.M.

Nuan (Tergugat II No. 3) yang telah dihibahkan kepadaTergugat I No. sesuai dengan surat hibah tertanggal 20 Maret 2013 ;e Tanah tersebut adalah hak bagian ibunda Tergugat I No. yang bernama Hj. Dahminan Binti H. Mhd. Nuan(Tergugat II No. 3) sebagai ahli waris dari almh. Siti Lipahsesuai dengan surat pembagian tertanggal 10 Oktober 2009antara ahli waris dari almh. Meh Kembang dengan ahliwaris dari almh.

Nuan yang telah dihibahkan kepadaPenggugat Dalam Rekonpensi (Eliyarti) sesuai dengan surat hibah tertanggal 20Maret 2013 ;Tanah yang dihibah tersebut adalah hak bagian ibundaPenggugat Dalam Rekonpensi (Eliyarti) yang bernama Hj.Dahminan Binti H. Mhd. Nuan sebagai ahli waris darialmh. Siti Lipah sesuai dengan surat pembagian tertanggal10 Oktober 2009 antara ahli waris dari almh. MehKembang dengan ahli waris dari almh.

Dahminan menghibahkan tanahbagiannya kepada anaknya yang bernama Eliarti berdasarkan alat buktisurat hibah (T I2);Bahwa dari batasbatas tanah yang dihibahkan oleh Hj.

Dahminan cs, danUpik Tarawan cs kepada Eliyarti, Spd berdasarkan alat bukti surat SuratJual Beli Tanah (T I1);Bahwa alat bukti Surat Jual beli Tanah (T I1) dan alat bukti surat hibah(T I2) digabung menjadi satu oleh Eliyarti, Spd sebagai dasar terbitnyaSertifikat Hak Milik No 1010 atas nama pemegang hak Eliyarti (T I3);Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.

berdasarkan alat bukti Surat Jual beli Tanah (T I1) dan alat bukti surat hibah(T I2), lalu Surat jual beli dan Surat Hibah digabungkan oleh Eliyarti, Spd sebagaidasar terbitnya Sertifikat Hak Milik No 1010 atas nama pemegang hak Eliyarti (T I3),sehinga tanah objek sengketa adalah milik Eliyarti (Tergugat Konvensi I .1/PenggugatRekonvensi 1) yang merupakan isteri dari Rozali (Tergugat Konvensi I.2/PenggugatRekonvensi 2), maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan

Peraturan Bupati Kerinci Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Tata CaraPemberian dan Pertanggung Jawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosialdan Bantuan Keuangan.Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa :1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/20102.

Peraturan Bupati Kerinci Nomor : 7 Tahun 2008 tentang tata carapemberian dan pertanggung jawaban subsidi, hibah, bantuan sosialdan bantuan kuangan Pasal 18 ayat (2) menentukan bahwa :Bendahara Pengeluaran SKPKD (Satuan Kerja Pengelola KeuanganDaerah) wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional ataspengelolaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuankeuangan yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikanlaporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUDpaling lambat tanggal

, Bantuan Sosial dan BantuanKeuangan.Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2008 tentang tata CaraPemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosialdan Bantuan Keuangan.Hal. 26 dari 35 hal.

, Bantuan Sosial dan BantuanKeuangan.Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2008 tentang tata CaraPemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial danBantuan Keuangan.Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Kerincl Nomor 7 Tahun 2008 tersebutmenentukan bahwa :"Bendahara Pengeluaran SKPKD (Satuan Kerja Pengelola KeuanganDaerah) wajidb mempertanggungjawabkan secara fungsional ataspengelolaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuankeuangan yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikanlaporan

PERMENDAGRI No. 59Tahun 2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI No. 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan PeraturanBupati Kerinci No. 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian danPertanggungjawaban bantuan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuankeuangan.

Bahwa gugatan penggugat point 1 haruslah ditolak dikarenakan objek sengketatersebut bukanlah berukuran 7.000 m melainkan berukuran Panjang 70 depa xlebar 45 depa terietak dahulu Talang duku Kelurahan Kedaton sekarang masukdalam wilayah kelurahan Kotaraya Kecamatan kota kayuagung sebagaimanaberdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 7 Mei 1987 yang sampai saatini belum pemah tergugat pindah tangankan kepada orang lain maupunkepada tergugat Il M.Akip Bin H. Bustamin.

Bahwa pokok gugatan penggugat poin 8 haruslah ditolak dikarenakan tergugat sejak menerima Hibah dari Subaidah sampai sekarang belum pernahmemberikan menjualkan atau memindahtangankan objek sengketa tersebutkepada pihak lain termasuk kepada tergugat Il. Maka dengan demikianpenggugat hamya mengaada ada saja mengatakan objek sengketa tersebuttelah tergugat jualkan kepada tergugat Il.

Fotocopy Surat Keterangan Hibah Atas Tanah dari Subaidah Binti SudinSampok kepada Tergugat 1 Kardani Bin A. Karim, tanggal 11 Desember 2014,sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda T1 ;. Fotocopy Surat Keterangan Hibah dari Sudin Sampok Bin Ahmad kepadaSubaidah Binti Sudin Sampok (lbu Tergugat), tertanggal 07 Mei 1987, sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T2 ;a. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli antara A.

Bukti surat T1, T2, T3a, T3b) yang mana tanahtersebut di dapat Tergugat dari hibah orang tuanya Subaidah Binti Sudin Sampokyang juga mendapat tanah tersebut dari hibah orang tuanya yaitu Sudin SampokBin Ahmat ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pihak Para Tergugatyang menerangkan asal mula tanah objek sengketa tersebut berasal dari jual belliantara A. Nanguning kepada Sudin Sampok Bin Ahmad pada tanggal 7 Maret1963 (Vide.

Bahwa , atas pemberian dana hibah dari pemerintah daerahkabupaten Purwakarta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) Kabupaten Purwakarta telah dibuatkan Surat PerjanjianBantuan Belanja Hibah yang ditandatangani oleh Drs.LILYHAMBALI HASAN, Msi selaku Bupati Purwakarta denganterdakwa IR. Rd. DADAN KOMARUL RAMDAN, MT = selakuKetua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupatenPurwakarta periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 ;.

DADAN KOMARULRAMDAN, MT selaku Ketua Komisi Pemilinan Umum Daerah (KPUD)kabupaten Purwakarta periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 ;Menimbang , bahwa dalam surat perjanjian dimaksud intinya berisikanpihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Purwakarta selakupihak penerima hibah wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaanbantuan belanja hibah kepada pihak pemberi hibah ;Menimbang , bahwa beberapa aturan hukum yang mengatur tentangpenyelenggaranaan pemilihnan Kepala Daerah dan Wakil

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 02/Pilkada/2008/PT.Bdg tanggal 20022008Surat No. 280.1/603Keu/KPUPwk/V/2008 tanggal 21 Mei 2008perihal pertanggung jawaban SPJ bantuan hibah dan LHPPemeriksaan terhadap pengelolaan dana bantuan Hibah APBD Kab.Purwakarta 2007 untuk kegiatan Pilkada Tahun 2007 / 2008 padaKPU Kab.

Rekening 0003283895001 sejumlah Rp. 5.200.000.000, yangdisetor oleh HALIM RUSMANA tanggal 24122007.Kwitansi bulan Desember 2007 perihal belanja Hibah untukbantuan penyelenggaraan Pilkada kepada KPU Kab.

Rekening 0003283895001 sejumlah Rp. 927.700.000, yangdisetor oleh HALIM RUSMANA tanggal 25032008.Kwitansi tanggal Maret 2008 perihal belanja Hibah untuk bantuanpenyelenggaraan Pilkada kepada KPU Kab.

, adalah merupakan pemberian hibah dari orang tuasemasa hidupnya, yaitu almarhumah Saniah dengan almarhum Husen yangmenikah pada tahun 1928, dengan batasbatas: Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Husnah; Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Sarwani; Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Patlani; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pancoran Raya Ix;.

Bahwa oleh para Ahli Waris almarhumah Saniah dan almarhum Husin padatahun 1988 objek tanah tersebut secara resmi diserahkan kepadaalmarhumah Hasunah sebagai penerima hibah atas objek tersebut,sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penyerahan Hak atassebidang Tanah Hak Usaha di atas Tanah Bekas Partikelir, tertanggal 17Februari 1988, bukti 5;Hal. 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 413 PK/Padt/2014LeBahwa objek yang menjadi sengketa adalah berasal dari harta bawaan darialmarhumah Saniah (lou almarhumah

Husin memberikan pernyataan secara tertulis bahwa saudaraSarwani tidak pernah menandatangani surat hibah kepada adiknya yangbernama Hasunah binti Husin. Dalam bukti ini menunjukkan suatu hal yangtidak benar dan bohong belaka dan penuh tipu muslihat karena adanyaindikasi pemalsuan surat dan tanda tangan yang dilakukan oleh Termohondalam hal ini Anmad Sofian dan kawankawan, beberapa tanda tangan yangdipalsukan, yaitu tanda tangan atas nama H. Masud Hm Zen selaku ketuaRW03 dan H.

Husin padatahun 1962;d) Surat Hibah antara M. Husin kepada Ny. Ngatini dan anakanaknya padatanggal 17 September 1990;e) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 17 September 1990;f) Surat Keterangan Kepala Kelurahan Nomor 248.1711.03/90, tanggal 17Desember 1990;g) Surat Ukur atau Batas Peta Kasar Tanah;h) Dan suratsurat bukti pembayaran pajak dan bangunan;. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 555 K/Pdt.G/2010, tertanggal 24 Juni 2010, jo.

sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat videSurat Penyerahan Hak tertanggal 17 Februari 1988 adalah cacat hukum karenatidak semua pemberi hibah menandatangani surat penyerahan hak tersebutserta tidak pula diketahui oleh Kepala Desa/Lurah karenanya tidak memenuhisyarat terang (lihat bukti P7);Bahwa dari bukti novum PK3 (lembar ke3 berupa Perikatan Jual Belitertanggal 19 Maret 1962 dan bukti PK4 membuktikan objek sengketa bukanharta bawaan Saniah (ibu Hasunah) melainkan dibeli oleh M.

dengan Akta Hibah No.830/Clm/2004 tertanggal 07 September 2004. (bukti P7 terlampir);2. SHM No. 2142 a/n Sri Wahyuni seluas 310 m? yang terletak di Desa Gonilan,Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dihibahkan kepada AndreanMahardika (Terbanding !) dengan Akta Hibah No. 74/2004 tertanggal 07 Juli2004. (bukti P8 terlampir);3. SHM No. 1445 a/n Sri Wahyuni seluas 277 m?

yang terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dihibahkan kepada litMaharani (Terbanding II) dengan Akta Hibah No. 829/Clm/2004 tertanggal 07September 2004. (bukti P9 terlampir);Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 83 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.4. SHM No. 2861 a/n Sri Wahyuni seluas 375 m? yang terletak di Desa Klegen,Kelurahan Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dihibahkan kepada Dimas Aryanto (Terbanding III). (bukti P10 terlampir);5.

Djoko Riyanto dan (Almh) Ibu SriWahyuni (Pembanding) dan semua anakanak telah sepakat untukmenandatangani proses hibah tanah dan bangunan SHM No. 429 a/n DjokoRiyanto Broto Saputro seluas 680 m? yang terletak di Desa Blulukan, RT. 01RW. 07, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar untuk AnggoroFebriyanto (Terbanding IV). (bukti P5 terlampir);Bahwa (Almh) Ibu Sri Wahyuni (Pembanding) sudah ada niatan untukmenghibahkan tanah dan bangunan SHM No. 429 a/n Djoko Riyanto BrotoSaputro seluas 680 m?

Wasiadi bin Mangun Pawiro yang beralamat diDesa Sedah Romo Lor, RT. 02 RW. 07, Kelurahan Kartasura, KabupatenSukoharjo dimana hasil penjualan objek tersebut oleh (Almh) Ibu Sri Wahyuni(Pembanding) akan digunakan untuk biaya proses hibah balik nama tanah danbangunan SHM No. 429 a/n Djoko Riyanto Broto Saputro dengan luas 680 m?yang terletak di Desa Blulukan, RT. 01 RW. 07, Kecamatan Colomadu,Kabupaten Karanganyar sesuai amanat dan mandat (Alm) Bp.

Nomor 83 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.walaupun telah diberi hibah tanah dan bangunan SHM No. 1445 a/n SriWahyuni seluas 277 m?

,b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, danc. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalahJasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri danatau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cumacuma.Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang BeaMasuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan Pajak Penjualan atas BarangMewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan ProyekPemerintah yang Dibiayai dengan Hibah

atau Pinjaman Luar Negerisebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2001tanggal 18 Mei 2001, mengatur antara lain sebagai berikut:Pasal 2Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahyang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahanBarang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yangdibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor239/KMK.01/1996 tentang Pelaksanaan

.Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.04/2000,mengaturantara lain halhal sebagai berikut:Pasal 3 ayat (1)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah (PPn BM) yang terutang sejak 1 April 1995 atas impor BarangKena Pajak (BKP), pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luarDaerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar DaerahPabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utamasehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah yang seluruhdananya dibiayai dengan hibah

yang terutang pajak juga melakukanpenyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahanyang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya,maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah PajakMasukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang BeaMasuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan Pajak Penjualan atas BarangMewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan ProyekPemerintah yang Dibiayai dengan Hibah

atau Pinjaman Luar Negerisebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2001tanggal 18 Mei 2001, mengatur antara lain sebagai berikut:Pasal 2Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahyang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahanBarang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yangdibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.Halaman 14 dari 21 halaman.

Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan Akta Hibah yang sahmenurut hukum bernomor 496/1292/1988 tertanggal 18 November 1988 dari orangtua Tergugatbernama almarhum Habasiah Hamid karena Penggugat yang selama iniselalu memperhatikan saudarasaudaranya Samapi menjadi orang termasuk keduaorang tuanya membiayai segala sesuatunya sampai meninggalnya kedua orang tuaPenggugat:.

Sanusi sebagai ahli waris;Adanya pemberian Akte Hibah dari Ny. Habasiah Hamid kepada saudara M. GaffarHamid secara sepihak dan penerbitan sertifikat oleh saudara M. gaffar Hamid yangtidak diketahui oleh ahli waris H.M. Sanusi (alm) telah menyalahi prosedur danmelanggar hukum. Hal tersebut juga tidak diketahui oleh saudaranya yangberjumlah lima orang termasuk kami sebagai penerima kuasa atas sengketa tanahtersebut;Hal yang disampaikan oleh saudara M.

1982 adalah putusan yang dapat membatalkan Akte Hibah danSertifikat hak Milik yang diperoleh saudara HM. Gaffar Hamid ;Mengembalikan/membagi hak masingmasing kedua ahli waris dari Ny. HabasiahHamid dan H. Sanusi ;Surat Kuasa dan photo copy KTP dari ahli waris H.

Said, yaitu sebagai Ahli Waris yang sah ;Menimbang, bahwa dalam jawaban Turut Terbanding semula Turut Tergugat,pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya pemberian Akta Hibah dari almarhumah Ny.Habasiah Hamid kepada Pembanding semula Penggugat M. Gaffar Hamid adalahsecara sepihak dan penerbitan sertifikat oleh Pembanding semula Penggugat tersebuttelah menyalahi prosedur dan melanggar hukum karena tidak diketahui oleh ahli warisalmarhum H.

Adanya pemberian AKTE HIBAH dari NY.HABASIAH HAMID kepada saudaraM. GAFFAR HAMID secara sepihak, dan Penerbitan Sertifikat Oleh saudaraM.GAFFAR HAMID yang tidak diketahui oleh AHLI WARIS HM.SANUS (alm) telahmenyalahi prosedur dan melanggar hukum. Hal tersebut juga tidak diketahui olehsaudaranya yang berjumlah 5 Orang termasuk kami sebagai Penerima Kuasa atassengketa tanah tersebut.

GENDA (menjadi terdakwa dalam berkas perkaratersendiri) selaku bendahara belanja hibah anggaran penyelenggaraan pemilubupati dan wakil bupati bone Tahun 20122013; Kemudian masih ada tanggal yang sama anggota KPU Kabupaten Bonemenunjuk/menetapkan SUCI RAHMA,S.Sos Binti H. A.

Andi Fajaruddin, MM Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola KeuanganDaerah dialokasikan dana hibah untuk KPU sebesar RP.5.355.909.000,00 (limamiliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu sembilan rupiah);Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2012, Aksi Hamzah, SE,Msi, selakuKetua KPU Kabupaten Bone membuat rincian Kebutuhan Biaya KPU KabupatenBone untuk kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahuan2013 dari anggaran hibah Tahun 2012

hibah Tahun 2012 tersebut . salahsatu kegiatan yang dibiayai tersebut adalah kegiatan Rapat Kerja EvaluasiPersiapan dan Penghitungan suara untuk tingkat PPS dengan anggaran sebesarRp.111.600.000, (seratus sebelas juta enamratus ribu rupiah);Him 13 dari49 him.

GENDA (menjadi terdakwa dalam berkas perkaratersendiri) selaku Bendahara Belanja Hibah anggaran Penyelenggaran PemiluBupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012 2013; Kemudian masih pada tanggal yang sama Anggota KPU Kabupaten Bonemenunjuk /menetapbkan SUCI RAHMA, S.SOS Binti H.A.

Andi Fajaruddin, MM Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola KeuanganDaerah dialokasikan dana hibah untuk KPU sebesar RP.5.355.909.000,00 (limamiliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu sembilan rupiah); Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2012, Aksi Hamzah, SE,Msi, selakuKetua KPU Kabupaten Bone membuat rincian Kebutuhan Biaya KPU KabupatenBone untuk kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahuan2013 dari anggaran hibah Tahun 2012

Mahlu Laropo, dalam hukumislam dikenal dengan istilah hibah. Dan menurut hukum islam bahwapemberian/hibah tersebut tersebut diberikan sesuai dengan kehendak sipemberi/penghibah. Dan faktanya dalam perkara ini, Alm. Mahlu Laropotelah menghibahkan tanah yang menjadi objectum litis kepada Sarlina Laropo(Tergugat Il), sehingga tidak ada lagi kaitan dengan persoalan waris;3.

Adapun saksi mengetahuiMahlu Laropo telah menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat II karenasaksi pernah melihat surat hibah objek sengketa dari Mahlu Laropo kepadatergugat II;eBahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;Atas keterangan saksi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut serta Kuasa ParaPenggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada kesimpulan;412. Saksi MOH. SRUR A. G.

itu MAHLU LAROPO tinggal seorang diri dan pada saatsetelah saksi makan itulah Tergugat II dan Tergugat memperlihatkan kepadasaksi surat pemberian / surat hibah dan surat jual beli obyek sengketatersebut dan Tergugat mulai tinggal di atas obyek sengketa sekitar tahun1999 2000 sebelum konlik di Poso terjadi;eBahwa sekitar tahun 2002 2003 obyek sengketa pernah ditempati oleh pamansaksi bernama SUDIRMAN MUSLAENI yang disewa / dikontrak dari Tergugat dengan usaha membuka tempat foto copy dan menjual

alat tulis kantor;eBahwa Tergugat II dan Tergugat memperlinatkan kepada saksi surat hibah dansurat jual beli obyek sengketa sekitar tahun 2000 dan sewaktu Tergugat danTergugat Il memeprlihatkan kepada saksi surat hibah dan surat jual beli obyeksengketa tidak ada yang keberatan dari pihak para Penggugat;eBahwa di atas obyek sengketa ada sebuah bangunan bengkel dinamo tempatTergugat bekerja;eBahwa sewaktu Tergugat kontrakkan obyek sengketa kepada SUDIRMANMUSLAENI tidak ada yang keberatan dari pihak

obyek sengketa dan waktu itu Tergugat menolak menerima surat hibah obyek sengketa tersebut namun MAHLULAROPO mengatakan ambil ini surat hibah sekali waktu kau akan butuhakhirnya saksi yang memberikan surat hibah tersebut kepada Tergugat danTergugat menerima surat hibah tersebut;eBahwa saksi tidak melihat transaksi jual beli ooyek sengketa antara Tergugat dan Tergugat IIeBahwa saksi mengetahui Tergugat II menjual obyek sengketa kepada Tergugat karena sewaktu saksi bekerja dibengkelnya Tergugat di

Tapanuli SelatanMembangun (PERSERODA) seluas + 1,46 Ha yang letaknya di DesaKilang Papan Dano Situmba Sipirok ;Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99B/Kpts/2012 Tanggal01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas Sebagian LahanPertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT.

TapanulliSelatan Membangun (PERSERODA) seluas + 1,46 Ha yang letaknyadi Desa Kilang PapanDano Situmba Sipirok ; Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99B/Kpts/2012Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas SebagianLahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT.

Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99A/Kpts/2012Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas SebagianLahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT.Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA) seluas + 1,46 Hayang letaknya di Desa Kilang PapanDano Situmba Sipirok. ;2.3.

Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99A/Kpts/2012Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas SebagianLahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT.Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA) seluas + 1,46 Hayang letaknya di Desa Kilang PapanDano Situmba Sipirok. ;3.3.

Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99B/Kpts/2012Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah atas SebahagianLahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT.

Bahwa begitu pula pertimbangan hukum Majelis hakim tingkatpertama pada halaman 22 alinea 4 yang pada intinyaberpendapat bahwa bukti T2 yang dibuat dan ditandatanganioleh Jaisah sebagai pemberi hibah justru mempunyai nilaipembuktian adalah suatu pertimbangan / pendapat hukumyang sangat keliru dan tidak benar.Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam kontramemori bandingnya tertanggal 19 Mei 2014menyatakan ; 1.

Terbanding semula Tergugat berpendapat sebagai berikut : bahwa alasan keberatan memori banding dari Pembanding semulaPenggugat tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak dapatmembenarkannya dengan alasan bahwa pengadilan tingkatpertama telah mempertimbangkan dengan cermat dan seksamasemua buktibukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dimanapihak Pembanding semula Penggugat dengan alat bukti surat danketerangan saksi saksinya tidak mampu membuktikan dalildaliinya bahwa obyek sengketa adalah merupakan hibah

dariAlmarhum... .Almarhum BOCCO dan Almarhum ST.JAISAH kepada orang tuanyayang bernama ST.RUHAYA, sedangkan dari buktibukti terbandingsemula tergugat mampu melumpuhkan dalildalil PembandingsemulaPenggugat bahwa objek sengketa adalah merupakan hibah dariAlmarhum ST.JAISAH kepada cucunya yang bernama PATRIANTO,Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dapatmenyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, olehkarena pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat danmenguraikan dengan

Dana Hibah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013a. Pada Tahun 2013 Desa Nusawangkal Kecamatan Nusawungu menerimaDana Hibah Daerah Kabupaten Cilacap yang diantaranya adalah :Hal 66 dari 99 Putusan Nomor 73/Pid.SusTPK/2015/PN Smg Pavingisasi Gang Jeruk Vol. 117m X1,5m : Rp.17.500.000, Pavingisasi Gang Melon Vol. 75m X2 m: Rp.15.000.000,Jumlah : Rp.32.500.000.b. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh terdakwa diborongkankepada Sdr.

Berkaitan dengan Pengelolaan Dana Hibah Kabupaten Cilacap tahun 2013tersangka BUDIONO melanggar Peraturan Daerah Kabupaten CilacapNomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4ayat (1) dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2013tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 25 ayat (1) dan (2) ;.

Berkaitan dengan Pengelolaan Dana Hibah Kabupaten Cilacap tahun 2013terdakwa melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (1) danPeraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2013 tentangPengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 25 ayat (1) dan (2) ;b.

Dana Hibah Kabupaten Cilacap tahun 2013 sebesar Rp. 26.000.000, (duapuluh enam juta rupiah)b. Dana Bantuan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 sebesar Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah)c. Dana ADD tahun 2013 dan 2014 untuk Pembangunan Balai Desa sebesarRp. 26.600.000.d.

Kabupaten Cilacap tahun 2013, Dana Bantuan Provinsi JawaTengah tahun 2014, Pembangunan Balai Desa, Dana APBDes tahun 2013 dan2014 untuk kegiatan NPM;Bahwa dana hibah tahun 2013 diajukan oleh LPPMD Desa Nusawangkalbersama dengan pemerintah Desa Nusawangkal ;Hal 76 dari 99 Putusan Nomor 73/Pid.SusTPK/2015/PN SmgBahwa pada tahun 2013 Desa Nusawangkal memperoleh Dana Hibah Saranadan Prasarana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran2013 sebanyak 9 (sembilan) titik dengan jumlah keseluruhan