Suangwar alias Kamsudin ( Penggugat I ), kepada Halili ( Penggugat III ), terhadap Petok / Leter C Desa Nomor. 1399, Persil Nomor. 49, S1, Luas 0,293 Ha, sebagian Luas 0,114 Ha, yang terletak di Dusun Sungai Kenik, Desa Nogosari, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso yang telah dipertegas dengan Akta Hibah Nomor. 33 / PPAT / Kec.

.- Menyatakan menurut hukum Penggugat II telah menguasai dan mengerjakan diatas tanah sawah Petok / Leter C Desa Nomor. 1399, Persil Nomor. 49, S1, Luas 0,293 Ha, sebagian Luas 0,179 Ha, penghibahan dari Penggugat - I kepada Penggugat II tanah hibah tersebut telah dikerjakan mulai tahun 1976 sampai tahun 2008 selama kurang lebih 32 tahun.- Menyatakan menurut hukum Akta Hibah Nomor. 33 / PPAT / Kec.

Menyatakan menurut hukum, Penggugat II Telah menguasai danmengerjakan diatas tanah sawah Petok / Letter C, Desa nomor. 1399persel nomor. 49 SI luas 0.293 Ha, sebagian luas 0.179 Ha,Penghibaan dari Penggugat I kepada penggugat II tanah hibah tersebuttelah dikerjakan mulai tahun 1976 sampai tahun 2008 selama kuranglebih 40 tahun.8.

Jadi dengan demikian sangatlah tidak dibenarkan bilamanaPenggugat I menghibahkan tanah tanah hasil rampasannya tersebut.Bahwa oleh karena hibah yang dilakukan oleh Penggugat I kepada Penggugat II danPenggugat III telah menyalahi aturan hukum.

Suangwar alias Kamsudin ke PPAT KecamatanSukosari Bondowoso sehingga oleh PPAT dibuatkan akta hibah.Bahwa setelah dilakukan hibah oleh P. Suangwar alias Kamsudinmaka sikap saksi adalah mengumumkan akta hibah tersebut selama2 (dua ) bulan.Bahwa keadaan tanah sawah yang menjadi sengketa dibukukrawangan maupun dibuku leter C yang ada di Desa NogosariBondowoso adalah :tanah sawah seluas + 0.121 Ha, dari nomor C 326 atas nama Sabura Parin pindah kenomor 1401 atas nama Sadrian alias Sahar ( kakek P.

Suangwar aliasKamsudin pindah ke nomor 1383 atas nama Suangwar.Bahwa terhadap akta hibah yang saksi umumkan tersebut tidak adapihak lain yang keberatan.38tidak kenal.Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama P. Dahrasl aliasKamsudin akan tetapitidak kenal. ........Bahwa saksi tahu dengan P.

Suangwar alias Kamsudin( Penggugat I ), kepada Halili ( Penggugat III ), terhadap Petok / Leter C Desa Nomor.1399, Persil Nomor. 49, S1, Luas 0,293 Ha, sebagian Luas 0,114 Ha, yang terletak diDusun Sungai Kenik, Desa Nogosari, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowosoyang telah dipertegas dengan Akta Hibah Nomor. 33 / PPAT / Kec.

Dengan mewajibkan Penggugat Rekonvensi tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak-anaknya tersebut di atas;

Sedangkanmenurut hukum positif, dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat huruf g :Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dariseseorang kepada seseorang lain yang masih hidup untuk adimiliki. Danpengertian hibah menurut Pasal 1666 KUHPer, Hibah adalah suatu peranjiandengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cumacuma dan dengantidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Undangundang tidakmengakui lainlain hibah selain hibahhibah diantara orangorang yang masihhidup.Menimbang, dalam hukum positif Indonesia yang mengatur khusus hibahpaling tidak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, dan KUHperdata.

Apabiladiteliti dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang rukun dan syarathibah secara tegas, akan tetapi ketika menghayati pengaturan Hibah dalam KHIPasal 210 s/d 214 maka paling tidak, terlihat beberapa syarat hibah yang harusdipenuhi, yaitu hibah harus dilakukan oleh orang yang berumur sekurangkurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa paksaan dan hibah dilakukan ketikapenghibah dan yang menerima hibah masih hidup, apabila penghibah dalamkeadaan sakit yang dekat kematian maka harus mendapat

persetujuan dari ahliwaris lainnya, hibah harus terhadap hartaharta yang benar dimilikipenghibah secara penuh dan tidak boleh melebihi 1/3 harta bendanya, dansyarat yang terpenting adalah transaksi hibah tersebut dilakukan di hadapandua orang saksi.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi HukumIslam, Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, danmenurut Pasal 1686 KUHPerdata, bahwa Hak milik atas barangbarang yangHal. 43 dari 50 hal.

Menyatakan gugatan terkait hibah berupa rumah KPR di Xxxxxxxxxxx,Kabupaten Kotabaru dan Mobil Suzuki All New Ertiga GLS/MT kepadakedua anak Pemohon dan Termohon tidak dapat di terima (NietOntvankelijke Verklaard);5.

Bahwa , atas pemberian dana hibah dari pemerintah daerahkabupaten Purwakarta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) Kabupaten Purwakarta telah dibuatkan Surat PerjanjianBantuan Belanja Hibah yang ditandatangani oleh Drs.LILYHAMBALI HASAN, Msi selaku Bupati Purwakarta denganterdakwa IR. Rd. DADAN KOMARUL RAMDAN, MT = selakuKetua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupatenPurwakarta periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 ;.

DADAN KOMARULRAMDAN, MT selaku Ketua Komisi Pemilinan Umum Daerah (KPUD)kabupaten Purwakarta periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 ;Menimbang , bahwa dalam surat perjanjian dimaksud intinya berisikanpihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Purwakarta selakupihak penerima hibah wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaanbantuan belanja hibah kepada pihak pemberi hibah ;Menimbang , bahwa beberapa aturan hukum yang mengatur tentangpenyelenggaranaan pemilihnan Kepala Daerah dan Wakil

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 02/Pilkada/2008/PT.Bdg tanggal 20022008Surat No. 280.1/603Keu/KPUPwk/V/2008 tanggal 21 Mei 2008perihal pertanggung jawaban SPJ bantuan hibah dan LHPPemeriksaan terhadap pengelolaan dana bantuan Hibah APBD Kab.Purwakarta 2007 untuk kegiatan Pilkada Tahun 2007 / 2008 padaKPU Kab.

Rekening 0003283895001 sejumlah Rp. 5.200.000.000, yangdisetor oleh HALIM RUSMANA tanggal 24122007.Kwitansi bulan Desember 2007 perihal belanja Hibah untukbantuan penyelenggaraan Pilkada kepada KPU Kab.

Rekening 0003283895001 sejumlah Rp. 927.700.000, yangdisetor oleh HALIM RUSMANA tanggal 25032008.Kwitansi tanggal Maret 2008 perihal belanja Hibah untuk bantuanpenyelenggaraan Pilkada kepada KPU Kab.

BDG Tercatat tanggal 11 Mei 2016, tanah tersebut beralin kepada Andi BagindaMappanennungi Rani berdasarkan Akta Hibah No.27/2016 tanggal 29April 2016 yang dibuat di hadapan Windi Zainal, S.H, MKn/PPAT KotaCimahi; Tercatat tanggal 10 Juni 2020 tercapat catatan pemblokiran berdasarkanpermohonan dari Sdr. H. Achmad Andi Rani tanggal 2 Juni 2020 jo. SuratTanda ~~ Terima Laporan Polisi tanggal 10 Juni 2020No.LPB/253/V1/2020/JBR/RES.CMI ;4.

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwaPenggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak MilikNo.06054/Citeureup atas nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Ranidan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah tidak pernah melakukantransaksi jual beli atau hibah atau peralihan hak kepada siapapunsebagaimana diuraikan dalam posita gugatan halaman 3.

Andi Baginda berdasarkanAkta Hibah, pada hari itu juga saksi menemui pak H. Achmad Andi Raniuntuk meminta pertanggung jawaban karena permohonan sertipikat tidakbisa diproses dan pada hari itu juga pak H. Achmad Andi Rani mendatangiKantor BPN dan diperlihnatkan ternyata betul tanah tersebut sudah adasetipikat An. Andi Rani, kKemudian H. Achmad Andi Rani menjelaskankepada orang BPN bahwa pak H.

Achmad Andi Rani tidak pernahmengajukan permohonan sertipikat dan tidak pernah membuat Akta Hibah,kemudian H. Achmad Andi Rani mengajukan permohonan kepada KantorBPN agar surat tersebut diblokir, 2 hari kemudian datang ke Notaris mintadiantar saksi atas Akta Hibah tersebut, selanjutnya H. Achmad Andi Ranidan kuasanya melaporkan ke Polres Cimahi memberi keterangan palsuatau pemalsuan surat dan saksi diberi bukti laporanya ; Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh saksi ;2.

BDGcacat hukum karena telah diterbitkan dengan mempergunakan suatu akta otentikyang diduga didasarkan pada keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalamPasal 266 KUHP (Kitab UndangUndang Hukum Pidana), karena dalam perkaraini Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah tidak pernah melakukan transaksijual beli atau hibah atau peralihan hak kepada siapapun ;.

No. 56 K/AG/2007.bahwa gugatan Penggugat juga salah alamat karena obyek gugatantidak hanya dikuasai oleh Tergugat tetapi juga dikuasai oleh orang lain yaitupihak III, yaitu Sarno yang seharusnya dilibatkan juga dalam perkara ini sebagaipara pihak ;bahwa obyek gugatan Penggugat adalah hak milik dari Tergugat danSarno yang didapati dari jual beli dan hibah, jadi harta warisan Amaq Masinahtelah berubah statusnya menjadi hak milik dengan jalan hibah kepada Sarnosehingga perkara ini tidak lagi menjadi

Bahwa putusan judex facti hal 7 dan 8 yang telah mempertimbangkanbahwa penerima hibah tidak dilibatkan dalam perkara ini sebagai subyekhukum adalah merupakan suatu penerapan hukum yang jelasjelas kelirudan salah besar, karena para Pemohon Kasasi baru mengetahui kalauobyek sengketa telah dihibahkan setelah proses pembuktian, dan jugaselama proses pemeriksaan tidak ada intervensi dari pihak ketiga yangmerasa dirugikan haknya meskipun atas obyek sengketa tersebut telahdiletakkan pula sita jaminan ;2

benar, karena apa yang tertuang dalam surat gugatan paraPenggugat sudah seusai dengan pasal 144 ayat (1) RBG, baik mengenaiobyek, subyek maupun peristiwa kejadian seperti yang dituntut oleh paraPemohon Kasasi ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasanalasan ke I :Bahwa alasan ini dapat dibenarkan karena judex facti tingkat bandingsalah menerapkan hukum dalam hal menganggap kurangnya pihak dalamgugatan para Penggugat, karena tidak memasukkan penerima hibah

sebagaipihak dalam perkara, karena penentuan pihakpihak dalam perkara tergantungdari para Penggugat sendiri, terhadap penerima hibah tergantung yangbersangkutan apakah akan menggunakan haknya sendiri atau tidak.

No. 2760 K/PID.SUS/201820) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Berkas bulan Januari danFebruari 2012, Nomor : 05/BA/KONIPB/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 ;21) 5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor913/90/III/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas LampiranKeputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/41/II/2012 tentangPenerima Hibah dan Bantuan sosial pemerintah Provinsi Papua Barattanggal 12 Maret 2012 ;22) 5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat

Nomor> 913/224/11/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas LampiranKeputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/41/11/2012 tentangPenerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barattanggal 09 Nopember 2012 ;23) 6 (enam) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua BaratNomor : 913/22/1/2013 Tahun 2013 tentang Penerima Hibah danBantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat tanggal 31 Januari2013;24) 6 (enam) lembar Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI) Pusat Nomor

halTerpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untukmembayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama2 (dua) bulan, perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan,perbuatan Terdakwa selaku Wakil Ketua Umum dan Ketua HarianKONI Provinsi Papua Barat Tahun 2012 bersamasama dengan saksiAlbert Rombe, S.E. selaku Ketua Bidang Perencanaan dan AnggaranKONI Papua Barat Tahun Anggaran 2012 yang telah mengajukanpencairan dana hibah

sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh duamiliar dua ratus juta rupiah) dari APBD Provinsi Papua Barat untukKegiatan Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat, tetapipelaksanaan pembangunan gedung Kantor KONI tersebut dikerjakanoleh Albert Rombe S.E., tidak melalui proses lelang sehinggaperbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 54Tahun 2010 dan Terdakwa juga telah menerima dana hibah tersebutdari saksi Albert Rombe, S.E., sebesar Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah

karena akta Hibah sebagaimana dalam akta Hibah nomor125/AH/MGL/2006 adalah terhadap tanah seluas 65 ha (enam puluh limahektar) dan loaksi tanah selaus 65 ha (enam puluh lima hektar) adalahbukan tanah yang terkena pembangunan jalan Tol Trans Sumatera;Bahwa loaksi tanah selaus 65 ha sebagaimana dalam akta hibah nomor125/AH/MGL/2006 dari Alm BASRI Thayip kepada Tergugat VI adalahbukan ditanah yang terkena pembangunan jalan Tol Trans Sumatera hal iniberdasarkan bukti Putusan Pengadilan Negeri Mengala

Nomor09/Pdt/2017/Pn.Mgl yang telan berkekuatan hukum tetap dimana tahun2017 Tergugat VI telah mengajukan gugatan ke Pengadilan NegeriMenggala terhadap Tergugat dengan dasar Tergugat telah mengklaimtanah milik Tergugat VI karena Tergugat VI memiliki Akta Hibah atas tanaha quo seluas 65 ha berdasar akta hibah Nomor 125/AH/MGL/2006 dari AlmBasri Thayip;Bahwa dalam perkara Perdata sebagaimana dalam Putusan Nomor09/Pdt/2017/Pn.Mgl a quo telah dialukan sidang ditempat obyek sengekta(PS) dimana pada tahun

Kalaupun akan dilakukan gugatan ialah mengenai Waris danatau Hibah;Oleh sebab karena proses gugatan Nomor: 60 / Pdt.G/2018/PN.Mgl. danGugatan Nomor: 65 / Pdt.G/2018/PN.Mgl.sampai saat ini belum selesaidan masih sedang berjalan. Berdasarkan hal tersebut maka adalah patutdan wajar apabila yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksaperkara in cosu menyatakan gugatan Penggugat adalah Prematursehingga wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard):.

perkara inisebagai pemberi Waris/Hibah.

Bahwa menurut keterangan Penggugat Tanah Waris/Hibah dari BASRITHAYIB (Alm) sebagaimana gugatan Nomor: 60 / Pdt.G/2018/PN.Mgl.dan Gugatan Nomor: 65 / Pdt.G/2018/PN.Mgl;3.

luas 778 M (tujuh ratus tujuh puluh delapan meterpersegi) dengan batasbatas: Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Tini; Sebelah timur berbatasan dengan Jalan; Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Ali Arifin; Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sri Kamtini;Yang mana tanah tersebut berasal dari hibah lisan dari NGALIMANsejak tahun 1997;Bahwa Penggugat III memiliki tanah pekarangan yang terletak di DusunVI (enam), Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten LampungHalaman 7

Misawandi; Sebelah timur berbatasan dengan Jalan; Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Subiyo; Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sri Kamtini;Yang mana tanah tersebut berasal dari hibah lisan dari SANDI (Alm)sejak tahun 1997;Bahwa Penggugat IV selaku Kepala Desa memiliki memiliki lanhan yangdigunakan sebagai lapangan sepak bola seluas 11.121,25 M?

(sebelasribu seratus dua puluh satu koma dua puluh lima meter persegi),dengan batasbatas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Nasiban dan Adi; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Sahrul Ramadhan; sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Samsudin; sebelah barat berbatasan dengan Jalan Desa;Yang mana tanah tersebut berasal dari hibah lisan dari saudaraNARSAT;Bahwa Penggugat V memiliki tanah pekarangan yang terletak di DusunVI (enam), Desa Tanjung Sari Kecamatan

Sehingga dengan tidak dikuasai dan telahditelantarkan tanah tersebut maka hilanglah dasar kepemilikan dariHalaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kla26.27.Tergugat dan Tergugat II yang diperolen hanya berdasarkan SHMatas tanah yang dibuat dengan rekayasa;Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya para penggugatmemperoleh tanah tersebut berdasarkan hibah lisan dan/atau warisandari masingmasing orang tua Para Penggugat.

Dan selamamelakukan penggarapan atau mengelola tanah tersebut sejak dibuka,diberi hibah dan atau diberi waris oleh para orang tua penggugat tidakpernah ada gangguan atau klaim dari pihak manapun.

Tarjan vide Akta Hibah Nomor 068/Kec. Kramat/III/1997ttanggal 19 Maret 1997 yang dibuat oleh PPAT Camat Kramat (Tergugat6) yang cacat hukum, tidak sah karena:* Semasa hidupnya alm. Suka als. Jamil tidak pernah menyatakantelah mengalihkan: memberikan, menghibahkan, ataupun menjualobyek sengketa 2 pada Pihak Ketiga baik Susanti bt Tarjan(keponakan) ataupun orang lain, dan nyatanya baru dikeluarkanoleh Tergugat 3 setelah alm. Suka (als.

.* Akta Hibah tersebut hasil manipulasi, mengandung unsurpenipuan/pemalsuan (silsilah) tidak berdasarkan sebab yang halal,dimana sebagai Penerima Hibah adalah Susanti bin Suka, padahalSusanti bukan anak kandung alm. Suka als. Jamil, melainkan anakalm. Tarjan bin Rasmin; Susanti bt Tarjan (Pasal 1335 KUHPerdata);* Dan berdasarkan Akta Hibah Nomor 068 ttanggal 19 Maret 1997yang cacat hukum tersebut terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1003seluas + 1. 946 m? tercatat a/n.

Dulatip suami Ramini vide Akta Jual Beli Nomor 300 / 2013ttanggal 14 Oktober 2013 yang semuanya diurus oleh Tergugat 3Susanti sendiri, karenanya tidak sah;Jadi jelas bahwa Akta Hibah Nomor 068/Kec.

Jamil) bin Rasmin (harta asal) yang belum dibagi waris pada paraahli warisnya yang sah adalah sah dan dikuatkan adanya;Menyatakan bahwa tindakan hukum hibah atas obyek sengketa 2sebagaimana termaksud dalam Akta Hibah Nomor 068/Kec. Kramat/III/1997tanggal 19 Maret 1997 yang dibuat PPAT Camat Kramat (Tergugat 6) dariSuka (als.

Bahwa Penggugat mendalilkan adanya unsur penipuan dan ataupemalsuan atas isi surat pernyataan bersama, Akta Jual Beli Nomor365/AJB/Kramat/VII/2002, tanggal 31 Juli 2002, SHM Nomor 1339 yangsemula tercatat atas nama Nuratin kemudian beralin kepada Setyaningsihberdasarkan Akta Jual Beli Nomor 356/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 danAkta Hibah Nomor 068/Kec.

Mahlu Laropo, dalam hukumislam dikenal dengan istilah hibah. Dan menurut hukum islam bahwapemberian/hibah tersebut tersebut diberikan sesuai dengan kehendak sipemberi/penghibah. Dan faktanya dalam perkara ini, Alm. Mahlu Laropotelah menghibahkan tanah yang menjadi objectum litis kepada Sarlina Laropo(Tergugat Il), sehingga tidak ada lagi kaitan dengan persoalan waris;3.

Adapun saksi mengetahuiMahlu Laropo telah menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat II karenasaksi pernah melihat surat hibah objek sengketa dari Mahlu Laropo kepadatergugat II;eBahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;Atas keterangan saksi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut serta Kuasa ParaPenggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada kesimpulan;412. Saksi MOH. SRUR A. G.

itu MAHLU LAROPO tinggal seorang diri dan pada saatsetelah saksi makan itulah Tergugat II dan Tergugat memperlihatkan kepadasaksi surat pemberian / surat hibah dan surat jual beli obyek sengketatersebut dan Tergugat mulai tinggal di atas obyek sengketa sekitar tahun1999 2000 sebelum konlik di Poso terjadi;eBahwa sekitar tahun 2002 2003 obyek sengketa pernah ditempati oleh pamansaksi bernama SUDIRMAN MUSLAENI yang disewa / dikontrak dari Tergugat dengan usaha membuka tempat foto copy dan menjual

alat tulis kantor;eBahwa Tergugat II dan Tergugat memperlinatkan kepada saksi surat hibah dansurat jual beli obyek sengketa sekitar tahun 2000 dan sewaktu Tergugat danTergugat Il memeprlihatkan kepada saksi surat hibah dan surat jual beli obyeksengketa tidak ada yang keberatan dari pihak para Penggugat;eBahwa di atas obyek sengketa ada sebuah bangunan bengkel dinamo tempatTergugat bekerja;eBahwa sewaktu Tergugat kontrakkan obyek sengketa kepada SUDIRMANMUSLAENI tidak ada yang keberatan dari pihak

obyek sengketa dan waktu itu Tergugat menolak menerima surat hibah obyek sengketa tersebut namun MAHLULAROPO mengatakan ambil ini surat hibah sekali waktu kau akan butuhakhirnya saksi yang memberikan surat hibah tersebut kepada Tergugat danTergugat menerima surat hibah tersebut;eBahwa saksi tidak melihat transaksi jual beli ooyek sengketa antara Tergugat dan Tergugat IIeBahwa saksi mengetahui Tergugat II menjual obyek sengketa kepada Tergugat karena sewaktu saksi bekerja dibengkelnya Tergugat di

Tapanuli SelatanMembangun (PERSERODA) seluas + 1,46 Ha yang letaknya di DesaKilang Papan Dano Situmba Sipirok ;Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99B/Kpts/2012 Tanggal01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas Sebagian LahanPertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT.

TapanulliSelatan Membangun (PERSERODA) seluas + 1,46 Ha yang letaknyadi Desa Kilang PapanDano Situmba Sipirok ; Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99B/Kpts/2012Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas SebagianLahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT.

Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99A/Kpts/2012Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas SebagianLahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT.Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA) seluas + 1,46 Hayang letaknya di Desa Kilang PapanDano Situmba Sipirok. ;2.3.

Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99A/Kpts/2012Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas SebagianLahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT.Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA) seluas + 1,46 Hayang letaknya di Desa Kilang PapanDano Situmba Sipirok. ;3.3.

Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99B/Kpts/2012Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah atas SebahagianLahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT.

PAULUS MAHUPALE, MARLA ADRIANICE MAHUPALE danalmarhum KAREL FRANCIS TANASALE adalah Para Ahli Warisdari almarhum MARCUS ADRIAN TANASALE ;Menyatakan perbuatan hukum KAREL FRANCIS TANASALEuntuk mendaftarkan, mensertifikatkan tanah eksEigendom Verponding No. 977 menjadi Sertifikat HakMilik No. 1991 atas nama KAREL FRANCIS TANASALE adalahperbuatan melawan hak terhadap Para Ahli Waris yangsah dari MARKUS ADRIAN TANASALE ;Menyatakan perbuatan hukum KAREL FRANCIS TANASALEmemberikan objek sengketa dengan hibah

wasiatkepada CHRISTOFEL RIKUMAHUdan JUNDRI RIKUMAHU adalah perbuatan yang merugikanLegitimasi portie Para Ahli Waris yang sah lainnyadari almarhum MARKUS ADRIAN TANASALE ;Menyatakan Akta Hibah Wasiat No. 20 tertanggal 13Oktober 2005 tidak berkekuatan hukum ;Menyatakan perbuatan Tergugat CHRISTOFEL RIKUMAHUdan Tergugat I!

dihadiri oleh ibu Salem;Bahwa Ny.Salem adalah kakak dari SARDJO SOEPENO danmerupakan ibu dari Penggugat ;Bahwa saat itu tidak dengar bahwa dari saudarasaudaraSARDJSOEPENO ada yang keberatan atas hibah tersebut;Bahwa setahu saksi yang tahu tentang hibah tersebut adalah ibuSalem;Hal. 49 dari 84 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.PwtBahwa saudarasaudara SARDJOSOEPENO yang lain tinggal disekitar itu;Bahwa mengetahui hal tersebut, ibu Salem menyuruh supaya tanahdiukur saja;Bahwa keesokan harinya

Penyerahan harta warisan kepada ahli warisatau seseorang yang tidak termasuk ahli waris sebelum pewarismeninggal dunia, disebut Hibah.

sebagaimana diatas, maka pemberian Sardjosoepeno kepada Tergugat dan Tergugat IItersebut adalah termasuk dalam pengertian hibah;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahhibah tersebut sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI.II1 hibah yang dilakukanoleh Sadjosoepeno kepada Tergugat dan Tergugat tidak dilakukandihadapan Notaris/PPAT, hal ini menunjukkan hibah atas obyeksengketa oleh almarhum Sardjosoepeno kepada Tergugat danHal. 73 dari 84 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.PwtTergugat II hibah tersebut dilakukan secara adat, sehingga harus tundukpada ketentuanketentuan hukum adat;Menimbang, bahwa dalam lingkungan masayarakat tempat tinggalalmarhum Sardjosoepeno maupun Tergugat

hanya dapat dilakukan banyakbanyaknya hanya 1/3 dari harta benda yang dimiliki oleh si pemberihibah dan apabila hibah tersebut melebihi dari 1/3 dari seluruh hartaHal. 74 dari 84 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.Pwtpemberi hibah, maka selebihnya dari 1/3 harta tersebut yang dianggaptidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wasini,Herman Soewardi dan saksi Aswan serta bukti P12, TI.II2Sardjosoepeno telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 1980, dengantidak meninggalkan keturunan

Bahwa dengan adanya hal tersebut Penggugat menanyakan kepadaTergugat , akan tetapi Tergugat menunjukan surat hibah yangkeasliannya di ragukan karena saksisaksi yang menandatangani surattersebut tidak berbatasan langsung baik dengan tanah bangunan, kebun/ peladangan dan sawah yang ada, kemudian kepala adat Marga Ngarasjuga waktu ditanya oleh keluarga Penggugat menyatakan surat hibah itusudah jadi kemudian keluarga Tergugat meminta TTD ; 10.Bahwa atas dasar tersebut sudah beberapa kali di upayakan

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Hibah yang ada padaT@rQugalt: 5 ~ nnn nnn nnn rn ir ren6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah bangunan,Kebun dan Sawah yang menjadi sengketa ; 7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah bangunan,Kebun dan sawah dan mencabut semua patokpatok yang telah dipasang oleh Para Tergugat di atas tanah Bangunan, kebun dan sawahmilik Penggugat ; 2 noone non ee nee nen enn8.

Tanah Kebon Atar Berak di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkunat denganluas + 14294 M2 dengan batas batas wilayah sebagai berikut : e Sebelah Utara berbatasan dengan MASYATI dan SIRING ; e Sebelah Selatan berbatasan dengan SIRING ; e Sebelah Timur berbatasan dengan MASYATI ; e Sebelah Barat berbatasan dengan TAKRIM ; Menyatakan dan Menetapkan bahwa perbuatan para Tergugat adalahperbuatan melawan hukum (on rechmatige daad) ; Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Hibah yang ada padaTRRQLIQEIL 5 mm

tersebut tidak dapatdibatalkan, bila tidak bertentangan dengan perundangundangan dan tidakmerugikan para ahli waris yang berhak atas sesuatu bagian mutlak (putusanhal 54) dan hibah yang telah diterima Tergugat sudah memenuhi ketentuanperundangan yang berlaku dan tidak satupun ahli waris sah dari dari Bp.

H.Muhammad Siddik bin Kasim (alm) yang dirugikan dengan adanya hibahtersebut, tetapi pertimbangann hukum yang telah benar tersebut, tidak Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT TJK.18bersesuaian dengan isi Putusan pada poin 4 (empat) yang menyatakantidak sah dan batal demi hukum surat hibah yang ada pada Tergugat ;Berdasarkan segala keberatan yang telah terurai di atas, Pembandingmemohon Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berkenan menyatakan:Dalam Eksepsi;PRIMAIR1.

Hibah berupa kontrakan 1 pintu untuk Termohon dan 1 pintu untukanak Pemohon dan Termohon yang ducapkan secara lisan olehPemohon kepada Termohon;9.7. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telahdihasilkan harta bersama berupa 4 pintu kontrakan yang terletak diKecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur agar harta bersama tersebutdibagi dua;10.

Menyatakan kontrakan 1 pintu sebagai hibah satu pintu untuktermohon dan 1 pintu untuk anak pemohon dan termohon.5. Menghukum pemohon agar menyerahkan hibah berupa 1 pintuuntuk termohon dan 1 pintu untuk anak pemohon dan termohon.6. Menetapkan berupa kontrakan 4 pintu yang terletak di Kecamatanpasar rebo Jakarta Timur sebagai harta bersama dan dibagikanpembagiannya.Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohonmeyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut :. Dalam eksepsi :I.

Anak agar berada dalam pemeliharaan pemohon.Memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000, per bulansesuai dengan kemampuan pemohon.Memberikan uang mut'ah kepada termohon sebesar Rp2.000.000,.Menolak untuk memberikan uang Kiswah karena sudah menjadisatu kesatuan dengan uang mut'ah.Menolak untuk memberikan maskan berupa rumah yang sedangdiisi oleh termohon dan anaknya.Menolak permohonan termohon untuk memberikan kontrakan 1pintu untuk termohon dan anak termohon,karena pemohon tidakpernah memberikan hibah

Maskan berupa rumah yang sedang diisi oleh Termohon;6.5.Biaya anak sekurangkurangnya Rp. 30.000 per hari diluar biayapendidikan dan Kesehatan;6.6.Hibah berupa kontrakan 1 pintu untuk Termohon dan 1 pintu untuk anakPemohon dan Termohon yang ducapkan secara lisan oleh Pemohonkepada Termohon;6.7.Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telahdihasilkan harta bersama berupa 4 pintu kontrakan yang terletak diBelakang Jalan Kalisari RT 02 RW 03 Kelurahan Kalisari KecamatanPasar Rebo Jakarta

permohonan pemohon.Menetapkan anak pemohon dan termohon yang bernama Anak berumur14 tahun diasuh oleh termohon selaku ibunya dan biaya hidupnya olehpemohon selaku ayahnya sekurangkurangnya Rp 30.000, perhari diluarbiaya pendidikan dan kesehatan.Menghukum pemohon agar menyerahkan akibat perceraian berupa :0 Nafkah iddah Rp 3.000.000, perbulan1 Uang mutah Rp 100.000.000.2 Uang kiswah Rp 1.000.000.3 Maskan berupa rumah yang sedang diisi oleh termohon dananaknya.Menyatakan kontrakan 2 pintu sebagai hibah

Pernikahan Pertama dengan seseorang janda bernama XXX beranak 1 (satu) bernama PEM 7(Pemohon VII), yang dalam pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak.Pernikahan Kedua dengan XXX, yang dalam pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak.Bahwa XXX telah melangsungkan pernikahannya dengan XXX , telah dikaruniai 3 (tiga) sebagaiAhli waris XXX anak bernama :PEM 4 (Pemohon IV)PEM 5 (Pemohon V)PEM 6 (Pemohon VI)Bahwa semasa hidup dalam pernikahan XXX dengan XXX, masingmasing anak telahmendapatkan harta hibah

Harta pada waktu XXX sebelum menikah dengan (almh) Janda XXX telahmempunyai Harta Hibah (Harta pemberian XXX) , terdiri dari :1 Tanah Pekarangan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.

XX (XX) atas nama XXX , luasI+210 M2 terletak di Desa XXX Kec.XXX Kab.Kebumen.2 Tanah Pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.XXX (XX) atas nama XXX , luasI+400 M2 (27,5 ubin) terletak di Desa XXX Kec.XXX Kab.Kebumen, diperoleh dari pindahanharta hibah dari XXX yang semula terletak di desa XXX Kec.XXX Kab.Kebumen.3 Tanah Pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. XX (XXX) atas nama XXX , Luas +294 M2 terletak di Desa XXX Kec.XXX Kab.Kebumen.II.

, berdasarkan AKTE;HIBAH yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT Il, tertanggal 26 Februari2019 dengan No Akte 146/2019.Bahwa TURUT TERGUGAT II menerbitkan Akte Hibah tersebut, tanpa menelitidiatas objek tanah yang dihibahkan itu terdapat bangunan milik orang/pihak lain.Dimana diatas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan permanen 2 lantaiyang telah PENGGUGAT IV beli sejak 2009, dan bangun sejak tahun 2010sampai 2013, dan mulai ditempati serta dikontrakkan oleh PENGGUGAT IVsampai sekarang;Bahwa

setelah terbitnya Akte Hibah itu oleh TURUT TERGUGAT II, TURUTTERGUGAT I, memproses pemisahan SHM No.04818 tahun 2016 yang dimilikioleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, menjadi SHM No.0542tahun 2019, dengan luas 59 M?

Hak TERGUGAT IV;Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT MKS23.24.25.26.2s28.Bahwa selain menghibahkan sebagian tanah tersebut kepada TERGUGAT IV,TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III juga mengalihkan lagi tanahSHM No.04818 tahun 2016 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan bekas TKyang dulunya juga pernah digunakan sebagai kantor Dusun Lambengi kepadaTERGUGAT V;Bahwa Perbuatan TERGUGAT IV dipandang sebagai Perbuatan MelawanHukum dikarenakan secara diamdiam, tanpa hak menerima Hibah

, atas nama pemegang hak TERGUGAT , TERGUGAT Il,dan TERGUGAT Ill, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT adalah tidaksah dan batal demi hokum;Menyatakan demi hukum bahwa AKTE Hibah No.146 tahun 2019 tertanggal26 Februari 2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan demi hukum bahwa SERTIFIKAT HAK MILIK No. 0542 tahun 2019dengan luas 59 M?

Serta jika kita linat dalam bukti surat ParaPENGGUGAT (sekarang TERBANDING) pada saat persidanganpembuktian, mengajukan bukti Surat AKTA HIBAH No.060/KP/1991 sebagaipembanding dari adanya Tanda tangan orang yang sudah lama meninggaldunia bertanda tangan disurat yang baru diterbitkan, dimana almarhumLekang Bin Mangu selama hidup tidak pernah bertanda tangan disuatu suratapapun, hanya cap jempol.

Dana Hibah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013a. Pada Tahun 2013 Desa Nusawangkal Kecamatan Nusawungu menerimaDana Hibah Daerah Kabupaten Cilacap yang diantaranya adalah :Hal 66 dari 99 Putusan Nomor 73/Pid.SusTPK/2015/PN Smg Pavingisasi Gang Jeruk Vol. 117m X1,5m : Rp.17.500.000, Pavingisasi Gang Melon Vol. 75m X2 m: Rp.15.000.000,Jumlah : Rp.32.500.000.b. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh terdakwa diborongkankepada Sdr.

Berkaitan dengan Pengelolaan Dana Hibah Kabupaten Cilacap tahun 2013tersangka BUDIONO melanggar Peraturan Daerah Kabupaten CilacapNomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4ayat (1) dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2013tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 25 ayat (1) dan (2) ;.

Berkaitan dengan Pengelolaan Dana Hibah Kabupaten Cilacap tahun 2013terdakwa melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (1) danPeraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2013 tentangPengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 25 ayat (1) dan (2) ;b.

Dana Hibah Kabupaten Cilacap tahun 2013 sebesar Rp. 26.000.000, (duapuluh enam juta rupiah)b. Dana Bantuan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 sebesar Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah)c. Dana ADD tahun 2013 dan 2014 untuk Pembangunan Balai Desa sebesarRp. 26.600.000.d.

Kabupaten Cilacap tahun 2013, Dana Bantuan Provinsi JawaTengah tahun 2014, Pembangunan Balai Desa, Dana APBDes tahun 2013 dan2014 untuk kegiatan NPM;Bahwa dana hibah tahun 2013 diajukan oleh LPPMD Desa Nusawangkalbersama dengan pemerintah Desa Nusawangkal ;Hal 76 dari 99 Putusan Nomor 73/Pid.SusTPK/2015/PN SmgBahwa pada tahun 2013 Desa Nusawangkal memperoleh Dana Hibah Saranadan Prasarana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran2013 sebanyak 9 (sembilan) titik dengan jumlah keseluruhan

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan NegeriMasamba pada halaman 37 sampai dengan 38 yang menyatakan Menimbangbahwa berdasarkan kepada pokok gugatan dan juga Petitum gugatanPenggugat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, apabila direlevansikandengan alasan eksepsi dari Tergugat yang eksepsinya menyatakan bahwaobyek perkara merupakan sehingga karena Penggugat dan Tergugat BergamaIslam, maka seharusnya gugatan ini diajukan sebagai gugatan Hibah diPengadilan Agama berdasarkan

II;Menimbang , bahwa selain gugatan Penggugat merupakan sengketa dalambidang Hibah,berdasarkan Pengamatan Majelis Hakim serta pemeriksaanidentitas para pihak diawal persidangan dan juga Gugatan penggugat dapatdisimpulkan bahwa Penggugat serta tergugat adalah orang yang beragamaislam, oleh karenanya menurut majelis perkara a quo haruslah disidangkan dipengadilan agama, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (2)UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 TentangPeradilan

Bahwa terhadap ketiga objek sengketa yaitu sertifikat Hak Milik berupa SHMNo. 325/Tarobok, SHM No.302/Tarobok, dan SHM No.328/Tarobok telah beralihdari pihak pembanding menjadi pihak terbanding melalui mekanisme Hibah.Definisi Hibah, menurut pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KH),Adalah pemeberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dariseseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Hibah;e. Wakaf:f. Zakat;g. Infaq;h. Shadagah; dani.

UU No.3 tahun 2006, yang dimaksud dengan antara orangorang yang beragama islam dalam pasal 49 adalah termasukorang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengansukarela kepada hukum islam mengenai halhal yang menjadi kewenanganPeradilan Agama.Sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwaMenimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurutpendapat majelis Hakim sengketa sebagaimana dalam gugatan perkara aquo antara Penggugat dan Tergugat adalah sengketa Hibah

adalah para ahliwaris dari almarhum Ratu Karta Yuda dengan PangeranKarta Yuda, terhadap tanah Suapraja beserta apaapa yangterdapat di dalamnya seperti tersebut di atas, yangdihibahkan oleh Pangeran Cakra Prabu Wijaya IbnuPangeran Kasoema Agung dan Ratu lu Binti PangeranKasoema Agung kepada Ratu Karta Yuda binti PangeranCakra Prabu Wijaya pada Tarikh 13 bulan Syawal 1277Hijrah ( Hari Sabtu 22 Juni 1861);Bahwa tanah milik Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda binPangeran Tapa Laksana yang berasal Hibah

dan Pangeran Cakra PrabuWijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu lu binti PangeranKasoema Agung sampai meninggalnya tidak pernah dijual atau dipindahtangankan kepada siapapun juga maupun oleh para ahli warisnya darialmarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya denganPangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana hingga sekarang ini;Bahwa diatas tanah milik almarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran CakraPrabu Wijaya dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksanayang berasal Hibah

HarapanYuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya yang berasal dan Hibah Pangeran CakraPrabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti PangeranKasoema Agung, oleh karena Penggugat selaku ahli waris dan almarhum RatuKarta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya berhak untuk menggugatnya diPengadilan Tata Usaha Pontianak, untuk pembatalannya, sedangkan gugatanPenggugat diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak,pada tanggal 27 Oktober 2010, maka gugatan Penggugat diajukan

atas tanah (BuktiP.1) tanah tersebut berstatus Kerajaan Matan, bukanlah berstatus Swapraja,sedangkan tanah yang disengketakan adalah tanah hak milik mutlak dari RatuKarta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya, yang mendapat hibah danPangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu lu bintiPangeran Kasoema Agung, sedangkan Pangeran Cakra Prabu Wijaya IbnuPangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung,mendapatkan Penyerahan dari Gusti Muhammad Saberan Penambahan,

Harapan Sawit Lestari di atas tanah milik Penggugat/Pembandingseluas 5.137 ha, yang berasal Hibah dari Pangeran Cakra Prabu Wijaya IbnuPangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung,sedangkan Pangeran Kasoema Agung dan Ratu lu binti Pangeran KasoemaAgung mendapatkan penyerahan dari Gusti Muhammad Saberan PenambahanRaja pada Kerajaan Mantan; 1118.Bahwa Swapraja Matan berbeda dengan Kerajaan Matan dari segi ejaan dan bacaansaja sudah menunjukkan perbedaan jauh antara Swapraja Matan