Jenderal Sudirman No.113, Ambarawa;Jabatan Legal:Nomor Handphone (0298) 591198;2. Nama Adi Romdoni;Tempat Tanggal Lahir 20 Juni 1984;Jenis Kelamin LakiLaki;Tempat Tinggal PT. BPR KARTICENTRA ARTHA Cabang AmbarawaJL. Jenderal Sudirman No.113, Ambarawa;Jabatan Account Officer;Nomor Handphone (0298) 591198;3. Nama Aris Susanto;Tempat Tanggal Lahir 23 Mei 1979;Jenis Kelamin LakiLaki;Tempat Tinggal PT. BPR KARTICENTRA ARTHA Cabang Ambarawa.JL.

Jenderal Sudirman No.113, Ambarawa;Jabatan Account Officer;Nomor Handphone(0298) 591198;Berdasarkan Surat Kuasa Kepala Cabang Nomor 242/KCACA/X1/2019 tanggal04 November 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MelawanYun Kasminanto, Tanggal lahir 07 Januari 1970, Jenis Kelamin LakiLaki, Tempat tinggalJambu Kidul Rukun Tetangga RT. 001 RW.002 Kelurahan Jambu Kecamatan JambuKabupaten Semarang, Pekerjaan Wiraswasta.

Pemohon Banding memohon agar Pengadilan Pajak menghapuskan dendtersebut sehingga denda menjadi nihil;bahwa Surat Banding Nomor: 08/CUL/Banding/XI/2013 tanggal 11 November 2013ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur;bahwa Surat Banding Nomor: 08/CUL/Banding/XI/2013 tanggal 11 November 2013, ddalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi keterPasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 08/CUL/Banding/XI/2013

Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan impor yang masih harus ditsebesar Rp439.176.000 dan 50%nya adalah sebesar Rp219.588.000 dan Pemohon Bartelah melakukan pembayaran tagihan pungutan impor tersebut yang dibuktikan deSurat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) sebesar Rp439.176.000 tanggal 312013, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) UndangunNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa XX, jabatan

Notaris di Jakarta, menunjukkan b:XX, jabatan: Direktur dan berhak menandatangani Surat Banding tersebut, sehipengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undangundang NomoTahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara in1;Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur JendetBea dan Cukai Nomor: KEP6332/KPU.01

. , Jabatan/Pekerjaan Kepala bagian HukumSetdakab Aceh Besar, alamat di Jalan T.Bachtiar Panglima Polem, SH. KotaJantho.; 2. Drs. BACHTIAR IS, Jabatan/pekerjaan;Kepala Dinas pertambangan dan Energi,Kabupaten Aceh Besar, alamat di Jalan T.Bachtiar Panglima Polem, SH., KotaJantho; 3. BAHRUL ULUM, SH.

Jabatan/pekerjaanAdvokat/Konsultan Hukum, alamat Lr.Amal No. 4 Desa Seroja LamteumenTimur Banda Aceh, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 04/KUASA/2011tertanggal 20 September 2011,selanjutnya disebut TERGUGAT/PEMBANDING; non nnnnn LAWAN A R M I A, kewarganegaraan Indonesia, pekerjfoh NW Acosta, bertempat tinggal di Gampong Lamsod, KecamatanDarul Kamal Kabupaten Aceh Besar, Dalam hal inimemberi kuasa kepada; 1. RASMINTA SEMBIRING, SH. B2852. DYNA SOFYA, SH. 3.

Brt.KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAadilan Negeri Jakarta Barat;membaca dan mempelajari berkas perkara perdata No.9/PN.Jkt.Brt. dalam perkara perdata gugatan antara :UJANG KOSASIH, Jabatan Ketua Yayasan Perlindungan KonsumenAmanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) Cabang Depok, WargaNegara Indonesia, LakiLaki, Tempat dan Tanggal Lahir : Lebak, 14071970, Status perkawinan : Sudah menikah, Agama Islam, PekerjaanOrgan Pengurus Yayasan.ERWIN PRIMA WIJAYA, Jabatan pengurus Yayasan PerlindunganKonsumen

Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) CabangDepok, Warga Negara Indonesia, LakiLaki, Tempat dan Tanggal Lahir :bogor, 15101982, Status perkawinan : Sudah menikah, Agama Islam,Pekerjaan Organ Pengurus Yayasan.YUSUP, Jabatan pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen AmanatPerjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) Cabang Depok, Warga NegaraIndonesia, LakiLaki, Tempat dan Tanggal Lahir : lebak, 23101999,Status perkawinan : belum menikah, Agama Islam, PekerjaanMahasiswa/ Organ Pengurus Yayasan.Untuk selanjutnya

Jabatan : KepalaSeksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan PadaKantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin;2. USNIARTI, SH. NIP : 19660602 198603 2 001,Pangkat/Gol : Penata TK. ( IlVd ). Jabatan : Kepala SubSeksi Perkara Pertanahan Pada Kantor PertanahanKabupaten Banyuasin 53. SUTORO, NIP : 1965811112 198203 1 006, Pangkat/Gol :Pena Muda TK.I ( Il/b ). Jabatan : Kepala Sub SeksiSengketa dan Konflik Pertanahan Pada KantorPertanahan Kabupaten Banyuasin;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2.

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN GOWA;Tempat Kedudukan: Jalan Andi Mallombassang Nomor 65Sungguminasa Kabupaten Gowa;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masingmasing bernama :1. HARDIANSYAH,SH., NIP. 19870109 200903 1 001,Pangkat Penata Muda Tk. (IlV/b), Jabatan Kasubsi PerkaraPertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;2.

., NIP. 19720316 199803 2 003,Pangkat Penata (Il/c), Jabatan Kasubsi Sengketa danKonflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan KabupatenGowa;3. MARIYANI, SH., NIP. 19821214 200502 2 002, PangkatPenata Muda (ll/a), Jabatan Analisis PermasalahanPertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat pada kantorPertanahan Kabupaten Gowa, JALAN ANDI MALLOMBASSANG NOMOR 65SUNGUMINASA KABUPATEN GOWA, berdasarkan surat kuasa khususNomor 1274.

Nama Jabatan : PT. TJAKRINDO MAS;Tempat Kedudukan: Jalan Raya Kepatihan Industri Nomor168 A, Menganti Gresik, Jawa Timur;Dalam hal ini diwakili oleh OE! RONNY WUHAYA,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur, Bertempattinggal di Bukit Darmo Golf 4951 Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :ANDI MANSUR KAPATI;Jabatan Staff PT.

Domisilielektronik pada alamat surat elektronik aliode538@gmail.com;Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANNama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTABAUBAU;Tempat Kedudukan =: Jalan Sijawangkati No. 09, Kelurahan Lamangga,Kecamatan Murhum, Kota Baubau, ProvinsiSulawesi Tenggara;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1064/Sku74.72.600.MP.01.01/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa yangbernama:1. Nama : WAODE SITTI HASNAH, S.SIT., M.H.

;Jabatan : Plt. Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan Kantor PertanahanKota Baubau;Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 101/B/2021/PTTUN Mks2. Nama : SUDARMIN;Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,Konflik, dan Perkara, Kantor Pertanahan KotaBaubau;3. Nama > DWIALMUSHAWIR ZULIADI, S.H.

;Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Sub SeksiPenanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara,Kantor Pertanahan Kota Baubau;4 Nama : RIZALDI NOGRAHA;Jabatan : Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;5 Nama > RENIANGRAENI;Jabatan : Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;6 Nama : AKBAR SARANA PALAYATI;Jabatan : Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur SipilNegara memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Baubau, JalanSijangkawati No. 09, Kelurahan

YOSINA LOHDO Kewarganegaraan :INCONCSIA j 222222 nnn none n neem enn nn enn nn en enn ennnnePekerjaan : P@NSIUNAN 222 noone nn nnn nnn nnn nnn neeTempat tinggal : Perum Bumi Permata Hijau Blok C.12 RT/RW 003/001,Kelurahan Manembo Nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;Berdasarkan Surat kuasa tertanggal 20 April 2017 dan Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara Manado Nomor : 5/Pen.kis/2017/PTUN.MDO tertanggal 25 AprilMELAWAN: Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 18/G/2017/PTUN.MDO Halaman 1Nama Jabatan

: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO>;Tempat Kedudukan : Jalan Pomorouw No. 109 Manado;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1.Martina Tambahani, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan. ; 22200222 22 nn nn none nn nen enn nn nnn nn cence nn nen enennneneneneeJhon Edward C, S.H.

,Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanalhan nn 0mm nnn nnn n nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nn anna manna nana nannannnnannanannnnsRichart A.E. Runtuwene, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, KonflikP@rtanahan j 202222 nn nn nn nena nn ene nn nn nen senna nen enema nen ne nen eeennneneeeneneeNensi M.J.

., Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan nnn nnn nnn nnn nc nnn nn nnn nnn manna nnn nanan nannanannanannannn naceKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pomorouw No. 109 KotaManado Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1141/571.71/IV/2017 tanggal 10April 201 7; 222222 o nnn nn nnn nn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnSelanjutnya diS@Dut 22222 0n neon nn nn ne nn nen en nen ne eens nee TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;Penetapan

Wilbarnope,jabatan Inspektur Kabupaten Sukamara, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188.45/230/HUK,tanggal 15 Agustus 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 393 K/TUN/20201.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati SukamaraNomor: 888/51/BKD tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan Penggugat tanggal 26 April 2019 terhadap AndiJayandi;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSukamara Nomor: 888/51/BKD tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana YangAda Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019 terhadap AndiJayandi;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikankedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai PeraturanPerundangundangan yang berlaku;5.

Kadir;

.; Jabatan: Kasubbag Litigasi pada Bagian BantuanHukum, Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat; Byenceccnnennnnnne YUNUS DOWANSIBA, SH. ; Jabatan: Kasubbag Bantuan Hukum danPerlindungan Hukum pada Bagian BantuanHukum Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat ;A nnnneeneenne= DEMIANUS WANEY, S.H., M.H; Pekerjaan: Advokat/ Penasehat Hukum,Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesiaberkedudukan di Jalan Brigjend = Marinir (Purn)Abraham oO.

KaimanaMasa Jabatan 2014 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Prov.Papua Barat tidak melalui Bupati Kaimana adalah Surat yang nyatadanjelascacatprosedurdantelahnyata terdapatpenyalahgunaanwewenang didalamsurattersebut.

Kaimana Masa Jabatan 2014 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Prov.

Menolak Permohonan Rehabilitas Nama Baik, Kedudukan, Jabatan dan HakHak Penggugat karena hukum; 5. Menolak dalildalil Penggugat selebinnya demi hukum;6. Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini sebagai pihak yang kalah;7.

Kaimana Masa jabatan 20142019 yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kabupaten Kaimana juga menyebutkan Surat DPRD KabupatenKaimana Nomor 171.2/S1/DPRD/2017 tertanggal 12 Juni 2017 PerihalPengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRDKab. Kaimana Masa jabatan 20142019 (vide bukti surat P13);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahuibahwa Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PimpinanDPRD Kab.

atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum,kemudian Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan: PNSdiberhentikan tidak dengan hormat apabila di pidana dengan pidanapenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana

atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan.

PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhisanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS;b. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf aterhitung mulai tanggal ditetapbkannya Keputusan PTDH sebagaiPNS;C.

Bahwa Tergugat' telah menghilangkan hakhakPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS )Pangkat Pembina Tk.I Golongan IlI/d Jabatan KepalaBidang Sosial Budaya pada Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Nias Utara;C.

PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua)tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanaberencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedialowongan jabatan;11.

PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPTPratama, JA, JF selain JF ahli utamaPemberhentian Penggugat tidak pula didasarkan karenaalasan tidak tersedia lowongan jabatan yang manakenyataannya Penggugat berulangulang mendapat jabatanHalaman 16.

Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan;c. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ;d.

Tersedia Lowongan Jabatan;Halaman 19. Putusan Perkara Nomor: 221/G/2019/PTUN.MDN2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua)tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidakdengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabilatersedia lowongan jabatan;24.Bahwa dari ketentuan terurai di atas dapat dipetik sari hukumnyasebagai berikut :a.

., Jabatan KepalaSeksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan Kantor Pertanahan KotaMakassar ;2.MUHALLIS, S.SiT.MH.,... ke halaman 2MUHALLIS, S.SiT.MH, Jabatan Kepala SubSeksi Perkara Pertanahan KantorPertanahan Kota Makassar :DEWI SARTIKA,SH.

Kepala Sub ~~ SeksiSengketa dan Konflik Pertanahan KantorPertanahan Kota Makassar :SARTIKA JANUARSIH INDAH, S.H, JabatanStaf Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan Kantor PertanahanKotaMakassar i ~GHUFRON MUNIF, S.H, Jabatan Staf SeksiSengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan Kantor Pertanahan KotaMakassar; FATIMAH NADIR, S.H, Jabatan Staf SeksiSengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan Kantor Pertanahan KotaMakassar; Kesemuanya Kewarganegaraan' Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaKantor

. : Penata Tk/I/Illd;Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan;2.Nama : MUH. IMRAN HAMID DM, S.H.; Nip : 197808121997031 001 ;Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I/IIb;Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,Konflik dan Perkara Pertanahan;3. Nama : SURIANAH, S.E.; Nip : 1986092320091 22002:;Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I/IIb;Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;4.Nama : M.

. : Pengatur Muda/Ib;Jabatan : Pengadministrasi Umum Seksi PenangananMasalah dan Pengendalian Pertanahan;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa alamatHalaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa di Jalan AndiMallombassang Nomor 65 Sungguminasa Kabupaten Gowa;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut :Telah membaca :!

Andi Hamzah yang menegaskan bahwaaddresat Pasal 3 adalah sebagai berikut : ... dengan katakata menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menunjukkanbahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyaikedudukan.

Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga mengandung pengertian yangsifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan denganmenyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berartikekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada padapelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kronisendiri;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausalhalaman 25 dari 34 halamanantara keberadaan kewenangan, kesempatan

atau sarana dengan jabatan atau kedudukan.

Olehkarena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan,kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan ataukedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikiantidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan ataukedudukan yang sudah tidak dimilikinya (vide: Adami Chazawi.

2008 tentang rincian tugas unit dilingkungan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya yaitu melaksanakan penyiapan bahankegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi kegiatan Pendidikan, Kesehatan,Keagamaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Kebudayaan serta penanganan masalahkesejahteraan sosial, sedangkan dalam Satker Raskin Kecamatan Cisayong yang dibentuksetiap awal tahun dengan masa jabatan (satu) tahun tersangka menjabat sebagai Sekretarissebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Camat Cisayong

atau kedudukan dengan kata lainbahwa unsur pokok pada kedua pasal tersebut adalah berbeda; maka dakwaan tersebut akandibaca sebagai dakwaan alternatif, dalam hal ini Hakim bebas menentukan dakwaan manayang cocok dengan kasus itu;=33=Menimbang, menurut Majelis bahwa dari fakta yang terbukti dipersidangan,mengingat jabatan terdakwa pada waktu dilakukan tindak pidana tersebut adalah selakuPegawai Negeri dengan Jabatan Kasi Kesra Kecamatan Cisayong, dan sekaligus telahditunjuk selaku Sekertaris pada

Satker Raskin Kecamatan Cisayong, berdasarkan SuratKeputusan Camat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Nomor 500/SK.02/2011 tentang TimKoordinasi Program Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) di Kecamatan Cisayongtahun anggaran 2011, sedangkan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwaerat kaitannya dengan jabatan terdakwa tersebut, maka walaupun dakwaan Jaksa PenuntutUmum disusun secara subsidiaritas, namun Majelis akan membacanya secara alternatif dansesuai dengan jabatan terdakwa tersebut

Perbuatan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara salah satunyamenerima uang negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD yangtentunya penerimaan uang tersebut harus dilakukan bertentangan dengankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan.Pengertian menguntungkan tidak berarti ia menjadi kaya, cukup apabila salah satutujuannya tercapai maka disitu ia telah mendapat untung.

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan oeYang dimaksud dengan menyalahgunakan, kesempatan atau sarana yang adakarena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan atausarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki olehterdakwa untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atausarana tersebut.Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah termuatdalam

Anggun Navana Bin Supono

tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menyatakan terdakwa KANDAR Bin ZAKARIA dan terdakwa Il ANGGUNNAVANA Ad SUPONO, bersalah melakukan tindak pidana Penggelapandalam jabatan secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana dalam dakwaan pertama.Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Tng2.

Lyhock Batavia Plastic Persada sejak tahun2003 dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiahrupiah) dengan jabatan sebagai kepala bagian produksi, sedangkanterdakwa II Anggun Navana bekerja di PT. Lynock Batavia Plastic Persadasekira sejak tahun 2015 dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000, (tigajuta rupiah) dengan jabatan sebagai staff administrasi. Bahwa pada tanggal tanggal 07 Januari 2019 terdakwa Kandar bertemudengan terdakwa 11 Anggun di PT.

Soejono, dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hariRabu tanggal 09 Januari 2019, sekira jam 13.00 wib, di PT. Lyhock BataviaPlastic Persada alamat JI. Raya Serang Km. 18,8 Kawasan Industri BonenKav. 33 A Ds. Sukanegara Kec. Cikupa Kab.

Bahwa secara langsung saksi tidak mengetahui terjadinya penggelapandalam jabatan tersebut, namun setelah saksi melihat rekaman CCTVterlihat ada beberapa karyawan yang sedang memuat barangmenggunakan trolley dan valet ke dalam mobil box Mitsubishi Colt Dieselmilik perusahaan diluar jam yang seharusnya, kemudian dibawa keluarmenggunakana mobil box oprasional perusahaan dan setelah dilakukanpemanggilan terhadap karyawan yang terlihat di CCTV diketahui bahwapenggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan

Adapun yang menjadi korban dalam perkara tindakpidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah PT. Lyhock BataviaPlastic Persada.Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa II ANGGUN NAVANAbersama Terdakwa KANDAR tersebut, berupa plastik potongan ukuran040 x 44/33 x 42 sebanyak 54 ball x 25 Kg = 1. 350 Kg tersebut adalahmilik PT.

Aceh Selatan masa Jabatan 2016 2022 dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut PeraturanPerundangundangan yang berlaku;3. Namun tanpa alasan yang sah menurut hukum Tergugat menerbitkanSurat Keputusan Tentang Pemberhentian Penggugat sebagai KeuchikKrueng Batu dan mengangkat Sdr.

Secara materil Penggugatjuga telah dirugikan karena dihentikannya Penggugat dari jabatannyaselaku Kepala Desa, maka Penggugat telah kehilangan pendapatan yangsah seperti gaji dan fasilitas yang melekat pada Jabatan Penggugatsebagai Kepala Desa.

Padahal untuk mendapatkan Jabatan sebagaiKepala Desa tersebut Penggugat telah menyita waktu, pemikiran, tenagadan uang untuk membiayai seluruh rangkaian proses seleksi dankampanye terbuka dalam tahapan tahapan pencalonan diri Penggugatsebagai Kepala Desa.

Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan demi melindungihakhak Penggugat selaku Keuchik yang diangkat sesuai denganSurat Keputusan Bupati Aceh Selatan No.153 tahun 2016, sangatkeliru, Penggugat hanya memahami dan menuntut haknya sajasedangkan kewajiban tidak memahaminya dan tidakmelaksanakannya, karena meskipun Keputusan Bupati ( Tergugat)tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Keuchik Krueng Batu,masa jabatan 20162022, tidak berlaku otomatis atau permanensampai masa jabatan berakhir, karena didalam

Bahwa alasan penggugat juga menyangkut lamanya proseshukum di Pengadilan sedangkan masa jabatan Penggugatsebagai keuchik hanya sampai tahun 2022, alasan inimenunjukkan bahwa Penggugat menjadi Keuchik hanyaberorientasi pada jabatan, kekuasaan dan pendapatan sajabukan untuk pengabdian, padahal jabatan keuchik lebih besarpengabdiannya dibandingkan jabatan atau kekuasaan, danalasan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabulkanpenundaan ;3.

DEVI KURNIA, S.H, M.M, jabatan Asisten Pemerintahan SekretariatDaerah Provinsi Sumatera Barat;2. ENIFITA DJINIS, S.H, jabatan Kepala Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Sumatera Barat; 3. DESI ARIATI, S.H, jabatan Kepala Bagian Peraturan PerundangUndangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat; 4. YENNI NOVARITA, S.H, M.H, jabatan Kasubag PenangananSengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat;Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.PDG5.

MIRAWATI, S.H, M.M, jabatan Staf Subag Penanganan SengketaHukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat; Ke 5 (lima) kuasa hukum tersebut baik secara bersamasama maupunsendirisendiri memilin kediaman hukum pada alamat Jalan TamanSiswa No. 1 Padang, Sumatera Barat; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2332/SKKPUPR/2017,tanggal 23 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Nomor: 59/SK/15/VIII/2017/PTUNPDG, tanggal 24 Agustus 2017; Untuk selanjutnya

PUTUSANNomor 933/B/PK/PJK/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di JalanJenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini diwakili oleh: AgungKuswandono, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, beralamat kantor di JalanJenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1Sugeng Apriyanto, S.Sos., M.Si.,

jabatan Kepala SubDirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum pada DirektoratPenerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, DirektoratJenderal Bea dan Cukai;Agus Amiwijaya, SH., MH., jabatan Kepala Seksi BantuanHukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanandan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;Lulus Hadi P., SH., jabatan Pelaksana Pemeriksa padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;M.Z.

Firmansyah, SH., jabatan Pelaksana Pemeriksa padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;Rusdianto K. Mardani, SH., jabatan Pelaksana Pemeriksa padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;Riksi A.

., jabatan Pelaksana Pemeriksa padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;kelimanya beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU84/BC/2013, Tanggal 21 Maret2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;melawan:Hal. 1 dari Shal. Put. Nomor ... K/Pdt/...PT.