Ditemukan 875498 data
Urut Berdasarkan
Putus : 20-02-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2019 Tanggal 20 Februari 2019 — PT. INDOVISUAL PRESENTATAMA VS MARTIANSYAH ACHMAD, S.H
42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 24 PK/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:PT. INDOVISUAL PRESENTATAMA, berkedudukan diKomplek Perkantoran Multiguna Blok 1 AB Kemayoran, JalanRajawali Selatan Raya, Jakarta, diwakili oleh Jonny selakuDirektur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.
pokoknya mohon agarMahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan permohonanpeninjauan tersebut, Mahkamah Agung perlu memberikan pemahamantentang maksud dan hakikat beberapa ketentuan dalam UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial Knususnya Pasal 56, Pasal 109 dan Pasal 110, antara lain: Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugasdan berwenang memeriksa dan memutus
di tingkat pertama mengenaiperselisihan hak dan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja,sedangkan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antarSerikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan, PengadilanHubungan Industrial berwenang memeriksa dan memutus di tingkatpertama dan terakhir; Bahwa Pasal 110 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenaiupaya hukum dalam perkara PHI , yaitu mengenai perselisihan hak danperselisihan
Register : 18-07-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Son Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan Bank Papua Cabang Teminabuan
Tergugat:
Marthen Flasy
43 — 26
PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan Bank Papua Cabang Teminabuan
Tergugat:
Marthen Flasy
43 — 26
PUTUSANNomor: 5/Pdt.G.S/2019/PN SonDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Sorong, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaragugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara:Ottow G. Malagawak,S.H, Agustinus Mario Imbiri,S.H, Agustinus A. Lopulalanmasingmasing selaku Pegawai PT.Bank Pembangunan Daerah Papua,Kantordi JIn.
MusliminBahwa saksi atas nama Saudara Muslimin menjelaskan mengetahuibetul terkait proses pencairan kredit dan sekaligus melakukanpenagihan, setiap saksi melakukan penagihan Tergugat tidak memilikiitikad baik bahkan cenderung marah serta seringkali menghindar.Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas,Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong untukmemanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telahditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus
gugatan ini.Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :d.2.4.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepadaPenggugat;.
Register : 30-06-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 14 Juli 2020 — Pemohon:
NIDAH
28 — 6
NIDAH
28 — 6
PENETAPANNomor 313/PDT.P/2020/PN Jkt.Utr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkaraperdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikutdalam perkara yang diajukan oleh Pemohon:NIDAH, Tempat/Tanggal lahir Sampang, O6 September 1975 JenisKelamin Perempuan, KewarganegaraanIndonesia, Agama Islam, PekerjaanPedagang, yang beralamat di Jl. EngganoLorong W Barat No. 32, RT 007 RW 016, Kel.Tanjung Priok, Kec.
lanjutmengenai permohonan Pemohon apakah berdasar dan beralasan hukum untukdikabulkan atau tidak, terlebin dahulu) akan dipertimbangkan apakahpermohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No.23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan untuk perbaikan/perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, halini mengandung arti bahwa Pengadilan Negeri diberi kewenangan untukmemeriksa dan memutus
permohonan tentang perbaikan/perubahan namaPemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utaraberwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan aquo .
Register : 16-06-2013 — Putus : 08-07-2013 — Upload : 27-08-2013
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 294/Pdt.G/2013/PA.Wsp Tanggal 8 Juli 2013 — Pemohon dan Termohon
17 — 9
17 — 9
mawaddah, warahma sebagimana yang dikehendakioleh pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juntoInstruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 3sudah tidak dapat tercapai lagi sehingga sangat beralasan apabila permohonanPemohon dapat dikabulkan.Bahwa berdasarkan halhal yang terurai diatas maka sangatlah beralasan hukumPemohon untuk memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus
Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.Subsider :Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono).Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohontelah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir, tidakpula mengirim wakil atau kuasanya untuk mengikuti persidangan, tanpa alasan hukumyang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya, maka majelis hakimakan memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek
Pasal 116 Huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islamtelah terpenuhi.Menimbang, bahwa majelis hakim dalam memutus perkara ini merujuk kepadafirman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut :Dan jika mereka berazan (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah MahaMendengar lagi Maha Mengetahui.Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah cukupalasan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan PemohonPemohon untuk mengikrarkan talak satu raji kepada
Register : 16-07-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor Nomor : 88/B/2013/PT.TUN.MKS Tanggal 16 Oktober 2013 — - BUPATI BUOL, TERGUGAT/PEMBANDING ; -
M E L A W A N :
1. AGUSSALIM BATALIPU, S.E., PENGGUGAT/TERBANDING ; ---------------------
2. MANSYUR A.S. MANGGE, PENGGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING ; ---------------
30 — 15
30 — 15
PUTUSANNomor : 88/B/2013/PT.TUN.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAPengadilan Tinggi Tata usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkatbanding, di gedung yang disediakan untuk itu di Jalan A.P.
beralamat di Kantor PBHR Sulteng, Jalan Anoa I/Komplek Perumahan Pajak Nomor A 1, KelurahanTatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 29 #November 2012 ;Selanjutnya disebutsebagalPENGGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 88/Pen/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 31Juli 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa, memutus
No. 88/B/2013/PT.TUN.MKSdalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam perkaraNomor: 23/G.TUN/2012/PTUN.PL tanggal 20 Februari 2013, danselanjutnya untuk tidak mengulangi pertimbangan hukum yang sama,maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadipertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkaraini dalam tingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas, maka menurut Majelis Hakim banding berpendapat bahwakeberatankeberatan sebagaimana yang
Register : 26-04-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PA BEKASI Nomor Drs. Abdul Samad, MH. dan Hj. Firris Barlian, S.Ag., MH Tanggal 14 Juni 2017 — Pemohon dan Termohon
23 — 2
23 — 2
Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankanmenurut Peraturan PerundangUndangan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohonmohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima ,memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :Mengabulkan permohonan Pemohon;Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1245/Pat.G/2017/PA.Bks2.
mempertimbangkan pokoknya perkaraterlebin dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dankompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraianantara orangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkupperkwinan sebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7tahun 1989 sebagaimana telah diubah duakali yaitu dengan UU No. 3 tahun2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenanganPengadilan Agama untuk memeriksa, memutus
No. 1245/Padt.G/2017/PA.BksBekasi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenangPengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telahdipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ternyatatidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakil/kuasanya serta
Register : 11-07-2013 — Putus : 18-07-2013 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 69/PID/2013/PT YYK Tanggal 18 Juli 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Wiwik Triatmini,SH.,M.Hum
Terbanding/Terdakwa : MAULANA ARFIANSYAH ALS GONTENG
95 — 26
Terbanding/Terdakwa : MAULANA ARFIANSYAH ALS GONTENG
95 — 26
mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Juni 2013, No.210/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. serta memori banding dari Jaksa PenuntutUmum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakimtingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengansah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertamadiambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggisendiri dalam memutus
berpendapat apabila Terdakwa ditempatkan diLembaga Pemasyarakatan Anak, dikhawatirkan akan mempengaruhi11anakanak yang lainnya dan lebih tepat ditempatkan di LembagaPemasyarakatan untuk menjadikan pelajaran bagi dirinya ;Menimbang ............Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum danputusan Hakim tingkat pertama dan pertimbangan Hakim tingkatpertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan PengadilanTinggi sendiri dalam memutus
perkara dalam tingkat banding ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalamtahanan dan menurut ketentuan pasal 21, 27 ayat (1), (2), pasal 193ayat (2) b KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan,karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusanPengadilann Negeri Sleman tanggal 13 Juni 2013, No.210/Pid.Sus/2013/PN.SImn. yang dimintakan banding ;Menimbang, bahwa oleh
Register : 23-10-2012 — Putus : 15-01-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PA MUNGKID Nomor 1902/Pdt.G/2012/PA.Mkd Tanggal 15 Januari 2013 — RABIS WAGINAH bin KERTOSENJOYO
SULASTRI binti IMAM SAYUTI
14 — 4
14 — 4
Majelis Hakim yang menangani perkara iniberkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1902/Pdt.G/2012/PA. MkdPRIMAIR1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;2. Menyatakan dengan hukum perkawinan Pemohon dengan Termohon putuskarena perceraian;3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknyaterhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;4.
dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkwinan sebagimanadimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 makaperkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus
danmenyelesaikan;Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayahKabupaten XXXXX yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkidmaka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohonhadir dan telah
Register : 04-01-2016 — Putus : 15-02-2016 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA MUNGKID Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.Mkd Tanggal 15 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 4
9 — 4
Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Berdasar halhal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua PengadilanAgama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memeriksa,mengadili serta memutus sebagai berikut :PRIMER :1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;2. Memberi ijin kepada Pemohon (SUTARNO Bin DARYANTO) untukmenjatuhkan dan mengikrarkan talak satu Roj'i terhadap Termohon(HESTI WINARSIH Binti SUJIONO ) dihadapan sidang PengadilanAgama Mungkid, Kabupaten Magelang;3.
mempertimbangkan pokoknya perkaraterlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dankompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antaraorangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkwinansebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UUNo. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agamauntuk memeriksa, memutus
dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili diwilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum PengadilanAgama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenangPengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telah dipanggilsecara sah dan
Register : 04-11-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 87/PID/2016/PT YYK Tanggal 5 Desember 2016 — SUGIHARTONO Bin SUPARMIN
74 — 25
74 — 25
menyatakan pertimbangan Hakim tingkatpertama telah mengabaikan rasa keadilan dan mengabaikan faktafakta yangterungkap dipersidangan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam putusanHakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan seksama sesuai faktahukum yang terungkap dipersidangan bukan harus mempertimbangkan faktayang dipersidangan yang bukan merupakan fakta hukum, maka pertimbanganhukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alin dan dijadikan sebagaipertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus
pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya,bahwa Terdakwa SUGIHARTONO Bin SUPARMIN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaansebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, maka putusandan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas sudah tepat,benar dan adil serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehinggaberalasan, apabila pertimbangan hukum dari putusan tersebut untuk dijadikanpertimbangan Pengadilan Tinggi memutus
perkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin pertimbangan hukumHakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkanputusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 227/Pid.B/2015/PN.
Register : 01-09-2021 — Putus : 12-10-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 193 / B /2021 / PT.TUN.SBY Tanggal 12 Oktober 2021 — DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KUPANG vs DIAN ERLINA WATI JOHANNIS, S.T., M.Eng
166 — 86
166 — 86
PUTUSANNOMOR 193 / B /2021 / PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam PengadilanTingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah inidalam sengketa antara :Nama Jabatan : DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KUPANG ;Tempat kedudukan : Jalan Adisucipto PO.
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 193/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 3 September 2021 tentangPenunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara ini di tingkat banding ;2.
Butje Alfonsius Louk Fanggi ; Sdr, AloysiusLeki dan, memori banding dari Tergugat, kontra memori banding, dari pihakPutusan Nomor 193/B/2021/PTTUN.SBY.Halaman 8 dari 11 halamanPenggugat, dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, darihasil Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim itu, diperoleh hasil bahwapertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, telah tepatdan benar, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih sebagaipertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri untuk memutus
Register : 22-12-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 339/B/2014/PT.TUN.JKT. Tanggal 3 Maret 2015 — SRI SUPARTINI.;
EDY WIJAYA DKK.;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN.;
77 — 28
77 — 28
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9Januari2015Nomor339/B/2014/PT.TUN.JKT. tentangpenunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding; . Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serangtanggal9 Oktober2014Nomor 21/G/2014/P TUNSRG. ; .
No. 339/B/201 4/PT.TUN.JKT.mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenanuntuk memutus sebagai berikut : 1. Menolak permohonan banding yang diajukanParaPenggugat/Pembanding; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 9Oktober 2014Nomor 21/G/2014/PTUNSRG.; 3. Menghukum ParaPenggugat/Pembandingmembayar biaya perkara.
oleh karena ituMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakansependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Serangyang menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangantersebut diatas,pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serangtanggal9 Oktober 2014Nomor 21/G/2014/PTUNSRG diambil alin olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaipertimbangan hukumnya dalam memutus
Register : 20-07-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 150/B/2020/PT.TUN.MDN Tanggal 8 September 2020 — Pembanding/Tergugat II Intervensi I : WALIKOTA MEDAN
Terbanding/Penggugat : Maya S. Pulungan alias Seminole
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
78 — 35
Terbanding/Penggugat : Maya S. Pulungan alias Seminole
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
78 — 35
Formul02/Proksi01/KIMPUTUS ANNomor 150/B/2020/PTTUNMDN.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalamtingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraANLAL AI == nn nn anna anna nnn nnn nnn nn cen nnn nec nnn nnn nnn nes1.
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:150/B/2020/PTTUNMDN tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medantanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:296/G/2019/PTUNMDN, tanggal 12 Mei 2020 ;4.
Tata Usaha NegaraMedan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulanbahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkanbanding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga pertimbangan hukum danPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo adalah telah tepat danbenar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itupertimbangan hukum dimaksud diambil alin menjadi pertimbangan hukumdalam memutus
Register : 09-07-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PA BEKASI Nomor 2170/Pdt.G/2018/PA.Bks Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 1
6 — 1
Majelis hakim untuk berkenanmenerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:PRIMAIR:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Bekasi, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Bekasi secara absolut maupun relatif berwenang mengadilidan memutus
77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus salingcinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupunbatin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikianmaka menjadi jelaslan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telahpecah (marriage breakdown), sehingga sangat sulit dirukunkan kembaili.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengancara memutus
Pasal 77 ayat (2) Kompilasi HukumIslam yaitu antara Suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati,setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain,maka menjadi jelaslan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telahpecah (marriage breakdown), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatdengan cara memutus tali perkawinan melalui
Register : 07-04-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 25-09-2016
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1198/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr Tanggal 7 September 2016 —
7 — 0
7 — 0
,keadaan diatas jika dibiarkan berlarut larut,Penggugat menderita tekanan batin yang berkepanjangan, tujuanperkawinan yang bahagia dan kekal ternyata tidak terwujud,Tergugat tidakpunya tanggung jawab jalan terbaik perkawinan ini segera diakhiri ceraiagar Penggugat mendapat ketenangan batin, bekerja untuk masadepannya;Bahwa alasan gugatan cerai Penggugat memenuhi ketentuan PP No 9 th1975, pasal 19 huruf f jo KHI Pasal 116 huruf f Pengadilan AgamaKabupaten Kediri berwenang memeriksa mengadili dan memutus
perkaraini;Berdasar alasan tersebut diatas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,memanggil para pihak dipersidangan selanjutnya memutus sebagai berikutA.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihakberperkara dengan cara menasihati pihak Penggugat agar rukun kembalimembina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus
Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakarHukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yangdiambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara iniyang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudahdianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihatperdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab denganmeneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalampenjara yang berkepanjangan
Register : 16-05-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 31-07-2013
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 1155/Pdt.G/2013/PA.Mr Tanggal 12 Juni 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
7 — 0
7 — 0
persidangan, meskipun telahdipanggil secara sah dan patut sebagaimana tersebut di atas dan tidak ternyata pulaketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, akan tetapiTergugat hadir pada saat pemeriksaan saksi, maka perkara ini diputus secaracontradiktoir;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat,meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, terlebih dahulu Majelis akanmempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama memeriksa,mengadili, dan memutus
perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama tersebut, Majelisberpendapat sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam antara lain di bidang perkawinan;Menimbang, bahwa
berdasarkan penjelasan Pasal 49 UndangUndang tersebut diatas, yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah gugatan perceraian;Menimbang, bahwa oleh karena maksud gugatan Penggugat adalah gugatanperceraian, Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadilidan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupayasecara maksimal memberikan nasihat kepada kedua belah pihak
pihakpihak (legal standing/persona standi in judicio) dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkan tentang statusperkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dan berdasar bukti P2 sebagaibukti autentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehinggasuami dan isteri memiliki /egal standing untuk bertindak sebagai Penggugat danTergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokerto berwenangmemeriksa dan memutus
Register : 02-09-2014 — Putus : 24-10-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 1991/Pdt.G/2014/PA.Mr Tanggal 24 Oktober 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
4 — 0
4 — 0
ini sebagai satukesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat danTergugat telah datang menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatanPenggugat, meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, terlebih dahulu Majelisakan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agamamemeriksa, mengadili, dan memutus
perkara a quo;Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2014/PA.MrHalaman 5 dari13Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama tersebut,Majelis berpendapat sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam
antara lain di bidang perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 UndangUndangtersebut di atas, yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah gugatanperceraian;Menimbang, bahwa oleh karena maksud gugatan Penggugat adalahgugatan perceraian, Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telahberupaya secara maksimal
seluruh dalil gugatanPenggugat, dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat; Menimbang, bahwa sesuai pasal 174 HIR pengakuan yang disampaikandi hadapan Majelis Hakim adalah merupakan bukti sempurna dan bersifatmenentukan, Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambilalih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum dalam Kitab AlBajuri Il halaman 334 sebagai berikut:Artinya: Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka hakimdiperkenankan memutus
Register : 13-04-2015 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1291/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr Tanggal 21 Mei 2015 —
8 — 0
8 — 0
Pemohon menderita tekananbatin yang berkepanjangan tidak pernah merasakan kebahagiaan, kinirumahtangganya diterlantarkan Termohon ;Oleh karena itu jalan terbaik perkawinan ini segara diakhiri dengancerai talak , agar Pemohon dapat menentukan masa depannya sendiridan mendapat ketenangan batin ;Bahwa alasan permohonan talak diatas telah memenuhi unsursebagaimana diatur PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f jo KHI pasal116 huruf f , Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenangmemeriksa mengadili dan memutus
perkara ini ;Berdasar alasan tersebut diatas, Pengadilan Agama Kabupaten Kedirimemanggil para pihak dipersidangan selanjutnya memutus amarnya berbunyisebagai berikut :A.
maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukunkembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus
Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakarHukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yangdiambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara iniyang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudahdianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihatperdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab denganmeneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalampenjara yang berkepanjangan
Register : 15-11-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 01-07-2020
Putusan PA DENPASAR Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Dps Tanggal 28 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 16
26 — 16
PUTUSANNomor 427/Pdt.G/2017/PA.DpsZeal aNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaracerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah memutus sebagaiberikut dalam perkara :PENGGUGAT, umur 34 tahun (19 Maret 1983), Agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Swasta (karyawan Hotel), bertempat tinggal diPerumahan Puri Buana Kav. B OO, JI. Buana Raya,Padangsambian, Kec.
Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bainshugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.Berdasarkan alasanalasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Denpasar Cq.
Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakarHukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yangdiambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara iniyang menyatakan " Islam memilin lembaga talak/ perceraian ketika rumahtangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat laginasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh),sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteriatau suami dalam penjara yang berkepanjangan
Pasal 116 huruf (b) Kompilasi HukumIslam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantumdalam kitab Manhaj AlThullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alin menjadipertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagaiberikut:Ail go ill ale Lb gay da ll Ae 5 pac audlArtinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya,maka hakim (boleh) menceraikan suamiisteri itu dengan talak satu.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikanHalaman
Register : 09-01-2015 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 17/PDT/2015/PT-MDN Tanggal 17 Februari 2015 — JAPITER MARBUN LAWAN SALUDIN SIGALINGGING
18 — 7
18 — 7
serta untuk memastikandipenuhinya kerugian yang dialami oleh Penggugat bilamana permohonanPenggugat dikabulkan Pengadilan maka adalah cukup berdasar bilamanadiletakkan sita jaminan atas tanah terperkara dan / atau hak milik Tergugat(conservatoir beslag) ;13.Bahwa berdasaerkan alasanalasan terurai diatas, dengan ini Penggugatmohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga melalui MajelisHakim berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar, diperiksadan diadili di muka persidangan serta memutus
, olehkarenanya tuntutan kerugian Materiil maupun Immateriil dari Penggugattersebut dalam gugatan Penggugat adalah sangat tidak berdasarkanhukum, dan untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menolaktuntutan kerugian Materiil maupun Immateriil dari Penggugat dimaksud ;.Bahwa demikian juga terhadap permohonan Penggugat agar diletakkan sitajaminan (concervatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat baikberupa benda bergerak maupun
yang tidak bergerak adalah sangat tidakberdasarkan hukum dan sudah sepatutnya ditolak ;Bahwa berdasarkan alasanalasan dan argumentasi hukum tersebut diatas,maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara aquo menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima (Niet onvanklijke verklaard).Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan putusantanggal 22 September 2014 nomor : 45/Pdt.G
turunan resmi putusanPengadilan Negeri Sibolga tanggal 22 September 2014 No.45/Pdt.G/2013/PN.Sbg,serta suratsurat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis HakimPutusan No.17/PDT/2015/PT.MDN Halaman 13 dari 13 HalamanPengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum,sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbanganhukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus