Ditemukan 14416 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan Dewan komisioner otoritas jasa keuangan vs yualita widyadhari S.h; M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Pt. kembang delapan delapan multifinance vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Dewan komisioner otoritas jasa keuangan vs glen glenardi Dkk dan irlan suud Sh;; Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering; Pt. pudan kreasi Pejabat pembuat komitmen satuan kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus batam Pt. bintanika jaya “turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam hal pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan secara berlanjut”;
Pengadilan PN LAHAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-04-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN LAHAT Nomor NO : 124/Pid.Sus/2015/PN.Lht
Tanggal 27 Juli 2015 — OCI JUNIKA BINTI SUKIRMAN, S.Pd.
29 — 4
  • perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketigatersebut.Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga tersebut dandipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi diri danperbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal denganperbuatannya.Menimbang bahwa, merupakan otoritas
Pengadilan PN MAUMERE Perdata
Putus : 16-07-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PN MAUMERE Nomor 52/PDT.G/2013/PN.MMR
Tanggal 16 Juli 2014 — - SIMEON NURAK MELAWAN FERDINANDUS JUANG PARERA
71 — 25
  • Levidon Lelang kepada Penggugat (Simeon Nurak) danServinus Sero (anak kandungnya Penggugat) dengan tembusan kepadakepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan L. SayMaumere, Komandan Kapaspol KPPP Laut di Maumere, Bapak S.SADIPUN, SH.,M.Hum & PARTNERS di Jakarta, Bapak Yoseph NongErik di Maumere dan Mandor Kelompok II di Maumere (vide: Bukti T.1);1.3.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 22-03-2018 — Upload : 03-04-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 33/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 22 Maret 2018 — ARIMIN BIN SADIN, lawan PT. Bank Catur Arta, Jayayang dkk
28 — 15
  • dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debituryang memenuhi kriteria sebagai berikut:a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit;danb. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampumemenuhi keveyjiban setelah Kredit direstrukturisasi.Seperti yang telah dijelaskan pada point di atas, bahwa upayapenyelamatan dengan melakukan restrukturisasi kredit tidak memenuhipersyaratan karena kemampuan bayar dan usaha debitur sudah tidak ada.Dalam Peraturan Otoritas
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum Penipuan
Putus : 31-10-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1100/Pid.B/2016/PN.Bks.
Tanggal 31 Oktober 2016 — pidana - DEDI SAEFUDIN Als DODI Bin ABDUL ROSID ;
34 — 9
  • kepada Terdakwa sehingga program kerja sama tersebut telah selesaiyang dimulai pada bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015;Bahwa, setelah itu Terdakwa juga mengajak kerja sama kembali dalamprogram trading (jualbeli) dan fatening (penggemukan) sapi pada bulanJanuari 2016 tanopa memberikan modal dan sampai sekarang hanya janji yangdiberikan oleh Terdakwa dengan alasan uang belum cair;Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan kerja sama program sapi qurban,Terdakwa mengaku sebagai pegawai Otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Cukai
Putus : 19-02-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445 /B/PK/PJK/2012
Tanggal 19 Februari 2014 — PT. SINARSURYA BAJAPROFILINDO VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
225 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • discrepancies)tidak mengakibatkan Surat Keterangan Asal (SKA) barang menjadi tidaksah; (SE05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 butir 5 huruf b. angka 9), (BuktiPK11);Dengan demikian pengambilan putusan tidak sesuai dengan Pasal 78Undangundang Nomor .14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :Pasal 78 UU Pengadilan Pajak :"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundangan yangbersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim"Dengan penjelasan bahwa otoritas
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 31-05-2018 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 184/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 26 Februari 2019 — Penggugat:
La Ode Muhammad Syarifuddin
Tergugat:
1.H. RAMLI
2.Saktiadi ST, Branch Manager pada PT.First Indo American Leasing Firstindo Finance Cabang Makassar
45 — 8
  • Fotocopi sesuai asli Surat istri Penggugat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Regional G Kota Makassar, bukti Surat tersebut diberi tanda P3;4. Fotocopi :a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNkK) bukti Surat tersebut diberi tanda P4a;b. Faktur Pajak bukti surat tersebut diberi tanda P4b;c. Identitas Pemilik bukti surat tersebut diberi tanda P4c;5. Fotocopi sesuai asli :a. Buku Nikah Penggugat bukti surat tersebut diberi tanda P5a;b.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 14-11-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 1219/Pid.B/2018/PN Dps
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
Rika Ekayanti, SH., MH.
Terdakwa:
I Ketut Apriana
50 — 14
  • Variabelvariabel pertimbangan itu). menurutMajelis Hakim antara lain sebagai berikut : Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit darihukum itu sendiri ; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan Terdakwa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1738/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SANKEIKID MANUTEC INDONESIA
56 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1738/B/PK/PJK/2017bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap form DGT1,diketahui form DGT1 telah mencantumkan nama pejabat danjabatan otoritas perpajakan yang kompeten di Jepang tertanggal16 Februari 2011 dan telah mendapat pengesahan dari pejabatyang bersangkutan;bahwa meskipun form DGT1 tidak diisi dengan lengkap, Majelisberpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwalawan transaksi berdomisili di Jepang sehingga tarif yangberlaku adalah sebagaimana tarif yang ditentukan dalamPerjanjian
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-06-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Cbi
Tanggal 14 September 2021 — Penuntut Umum:
1.AGUNG SETIAWAN, SH
2.JESFRY AGUSTINUS, S.H
Terdakwa:
ACHMAD YULIANTO BIN SUTARNO
29 — 14
  • Ketika seseorangmembeli Narkotika untuk dirinya sendiri, tetapi kemudian mengajaktemannya untuk ikut menikmati Narkotika yang ada pada dirinya,meskipun tanpa motif ekonomis (tanpa motif jual beli, hanya pertemanandan solidaritas antar teman), hal tersebut juga termasuk dalam kegiatanperedaran Narkotika;Bahwa ketika kegiatan peredaran Narkotika tersebut tidak disertaidengan izin dari otoritas yang berwenang, maka peredaran tersebutsifatnya melawan hukum, dan diklasifikasikan sebagai peredaran gelapNarkotika
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus Lain-lain
Register : 14-06-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Bls
Tanggal 28 September 2017 — SULISMAN ALIAS SULIS BIN AMAT RUSLAN
90 — 12
  • Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenaipidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkanvariabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensisosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilainilai Kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia danbukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itutidak berada di alam hampa nilai tanoa makna hakiki;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-05-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 167/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 6 Agustus 2021 — ANTON, MSi,
Terbanding/Tergugat II : KANG, HONGKIE WIDJAJA,
Terbanding/Tergugat III : Hengky Koestanto
Terbanding/Tergugat IV : JAKA PRASETYA
Terbanding/Turut Tergugat I : Negara Republik Indonesia cq Pemerintah Rl cq Menhum Dan HAM Rl cq Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM Rl
Terbanding/Turut Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : HUMBERG LIE, SH., SE., MKn.,
Terbanding/Turut Tergugat V : Notaris Emmyra Fauzia Kariana, S.H.
48 — 0
  • ANTON, MSi,
    Terbanding/Tergugat II : KANG, HONGKIE WIDJAJA,
    Terbanding/Tergugat III : Hengky Koestanto
    Terbanding/Tergugat IV : JAKA PRASETYA
    Terbanding/Turut Tergugat I : Negara Republik Indonesia cq Pemerintah Rl cq Menhum Dan HAM Rl cq Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM Rl
    Terbanding/Turut Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
    Terbanding/Turut Tergugat IV : HUMBERG LIE, SH., SE., MKn.,
    Terbanding/Turut Tergugat V : Notaris Emmyra Fauzia Kariana, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-01-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1935 K/Pdt/2012
Tanggal 14 Januari 2013 — PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk. vs PT. PELAYARAN MANALAGI,
1091 — 1364 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah cargo yang atau barang berbahaya yang diangkut sangat melebihijumlah ijin yang diberikan oleh pihak Syahbandar, maupun pemberitahuanyang disampaikan sebelumnya kepada otoritas pelabuhan dalam hal iniSyahbandar Surabaya;16.3. Selain itu pada H & M Policy Nomor 03. 08. 05. 10. 827. 00025 tertanggal28 Oktober 2005 dinyatakan bahwa kapal KM. Bayu Prima dengan GRT3,494 dibangun pada tahun 1979.
    rekomendasi yangdiijinkan. merupakan alasan yang sangat tidak dapat dibenarkan, karena jikapunhal tersebut benar (Quod Non) keadaan tersebut merupakan suatu tindakanKelalaian yang dilakukan oleh Nahkoda dimana resiko kerugian yang terjadisebagai akibat dari kelalaian oleh Nahkoda secara tegas dinyatakan tetapdicover dalam Polis sebagai suatu Perjanjian Asuransi yang mengikatPenggugat dan Tergugat untuk menjalankannya;Bahwa pada dasarnya ijin untuk pengangkutan barangbarang berbahayatelah diberikan oleh otoritas
Pengadilan PN TUAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN TUAL Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Tul
Tanggal 12 Januari 2017 — PERDATA Penggugat: - ABDULLAH RAHAWARIN Tergugat: - Presiden RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Maluku Cq. Bupati Malra - Bupati Malra Cq. Sekda Malra selaku Pejabat Pembuat Komitmen - Bupati Malra Cq. Sekda Malra Cq. Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Malra - Bupati Malra Cq. Sekda Malra, Kabag Umum dan Perlengkapan Cq. Panitia Pemeriksa Barang - Bupati Malra Cq. Kepala Inspektorat Pemda Malra - Bupati Malra Cq. Sekda Malra Cq. Kepala BKPD Kab. Malra - Drs. NURDIN RAHAWARIN, MM dalam kedudukan jabatan sebagai Mantan Sekda Malra - M. INGRATUBUN, BA dalam kedudukan jabatan sebagai Mantan Kabag Umum dan Perlengkapan - BANK INDONESIA Cq. Pimpinan PT. Bank Maluku Cab. Tual Maluku Tenggara
242 — 147
  • Uang tersebut sebagai modal usaha Penggugat, jika diinvestasi dalambentuk deposito di Bank terhitung dari tahun 2008 s/d 2016 (selama 8 tahun)maka akan bertambah bunga karena itu diajukan dalam gugatan ini sebagaikerugian Penggugat yang akan dihitung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)setelah putusan diucapkan..
    Kompensasiberdasarkan perhitungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah putusan diucapkan ;7. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat II membayaruang paksa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika paraTergugat lalait memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ditetapkan sampaiincraht/berkekuatan hukum tetap ;8.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 27-06-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 350/PDT.G.BTH/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Januari 2017 — UNITED OVERSEAS BANK LIMITED >< PT. ABDI RAKYAT BAKTI,Cs
377 — 180
  • Hal ini sebagaimanadibuktikan dengan masih tercatatnya Terlawan Ill sebagai Badan Hukumyang sah di Negara Republik Singapura sesuai dengan catatan dariLembaga Otoritas Akuntansi dan Perusahaan Singapura (Accounting andHim 36 Putusan Nomor : 350/Padt.G. /2016/PN.Jkt.Pst.Corporate Reaulatorv Authority (ACRAJ) yang dikeluarkan pada tanggal17 Maret 2016 dan menegaskan bahwa status Terlawan Ill hingga saat iniadalah "Live Company" (dalam teijemahan bebas Bahasa Indonesiaberarti "Perusahaan Aktif").Berdasarkan
    Profesor Hans Tjio Bahwa ahli adalah spesialis di bidang hukum perusahaan khususnyatentang merger dan pernah menjadi konsultan dari otoritas jasakeuangan Singapura; Bahwa untuk membuktikan eksistensi dari suatu badan hukumSingapura, maka dapat dibuktikan dengan masih terdaftarnya namaHim 47 Putusan Nomor : 350/Pdt.G. /2016/PN.Jkt.Pst.badan hukum tersebut pada instansi di Singapura yang bernamaAccounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) ;Bahwa apabila terjadi merger maka yang dialinkan adalah
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 02-10-2017 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 70/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 1 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat : JUFRIADI Alias YAH CUT
Terbanding/Tergugat V : PT. BANK BPD CABANG JANTHO
Terbanding/Tergugat III : ABDULLAH YAKOB
Terbanding/Tergugat I : INDRA SURYA
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Badan Pertanahan Nasional republik Indonesia,Cq. Kanwil Badan Pertanahan NAsional Aceh, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar
Terbanding/Tergugat IV : TENGKU INDRA BANGSAWAN
Terbanding/Tergugat II : BAKHTIAR
Terbanding/Turut Tergugat I : ROHANA
Terbanding/Turut Tergugat II : NENENG ULFAYANA
78 — 38
  • Bank Indonesia mewajibkan bank umumuntuk selalu menjaga rasio NPL dibawah 5%, semakin kecil NPLmerupakan hal yang sangat diharapkan oleh bank dan otoritas, denganlancarnya pengembalian kewajiban fasilitas kredit maka bank akan segeradapat menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukantambahan modal dalam menjalankan usaha .
    lazim disebut dana pihak ketiga (DPK).Debitor bermasalah adalah debitor yang tidak mampu mengembalikankewajiban atas fasilitas kredit yang dinikmatinya sesuai dengan jadwal yangtelah disepakati kedua belah pihak, debitordebitor bermasalah akandiklasifikasikan teknis penyelesaiannya sesuai penilaian bank terhadapdebitordebitor bermasalah melalui Standar Operasioanl Prosedur (SOP)internal yang telan mendapatkan audit dari Bank Indonesia sebagaiHalaman 30 dari hal 53 Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT BNA10.otoritas
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 14-05-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PT PADANG Nomor 86/PDT/2020/PT PDG
Tanggal 22 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : PT BCA FINANCE Cq PT BCA CABANG BUKITTINGGI
Terbanding/Penggugat : VERRA RIDAYANI
155 — 71
  • melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajibmengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi FidusiaHalaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT PDGe Pasal 3 PeraturanMenteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentangPendaftaran Jaminan Fidusia: Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan jaminan fidusia berupakendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikatjaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan@ Pasal 50 ayat (1) Peraturan Otoritas
    ;Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan disebutkanbahwa:Eksekusi agunan oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuansebagai berikut :a.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-03-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 26/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 13 Maret 2017 — MOCH. RIZKI KURNIA PUTRA melawan PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk dkk
53 — 28
  • No.26/Pdt/2017/PT SMGBerdasarkan ketentuan pada Peraturan Otoritas JasaKeuangan No.
    PMK 84/PMK.12/2006 yang mana sudahdiperbaharui berdasarkan Peraturan Otoritas JasaKeuangan No. POJK.29/POJK.05/2014, maka Penggugatmasih berstatus Lancar.d.
Pengadilan PN PALOPO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-05-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN PALOPO Nomor 43/PDT.G/2017/PN PLP
Tanggal 8 Mei 2018 — Penggugat : - H. Burhanuddin L Tergugat : - Jusnaeni - Yazdi Anugrah - Markus Lanteng SE - Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo
82 — 38
  • Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yangindependen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yangmempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimanadimaksud dalam Undangundang ini.Penyidikan merupakan salah satu tugas penngawasan OJKseperti yang disebut dalam Pasal 9 huruf c UU OJK yangberbunyi:Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimanadimaksud
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-03-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
ALI SOEGIONO, SH.
Terdakwa:
CHOIRU MAS UDIN alias UDIN
27 — 12
  • obatyang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongansebagaimana terlampir dalam Undang undang ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatuperbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenanganatau ijin dari pihak yang mempunyai otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 18-04-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 18 April 2017 — LEGIMIN VS PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk
92 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepadaPelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hakgadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli olehkonsumen secara angsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dandiamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJk)Nomor 1/POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan KonsumenSektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) jugamenyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) UndangHalaman 26 dari 29 hal. Put.