Ditemukan 40672 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 207/
Register : 05-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — YANDI KAMITONO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put. 51359/PP/M.XVIII.A/16/2014, tanggal 18 Maret 2014 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding NomorKEP765/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang diterima pada tanggal 27 Juli2012 menetapkan/memutuskan Menolak keberatan Pemohon Bandingterhadap SKPKB Nomor 00014/207
    KeputusanKeberatan mengakibatkan batal demi hukum;Pokok Sengketa (Materi):Bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanJanuari 2004 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang telah dikemukakan di atas, makaPemohon Banding memohon kepada Pengadilan Pajak agar memberikanputusan sebagai berikut:1.Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Nomor 00014/207
    Putusan Nomor 118/B/PK/PJK/2017Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP765/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2004 Nomor 00014/207/04/734/11tanggal 12 Mei 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanPembetulan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP73/WPJ.29/KP.06/2012tanggal 14 Juni 2012, atas nama Yandi Kamitono, NPWP 07.045.645.4734.000
    Rp 12.560.858,00PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP765/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012, mengenai Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Januari 2004 Nomor 00014/207
Register : 09-07-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 56-K/PM.III-18/AD/VII/2020
Tanggal 21 Juli 2020 — Oditur:
Mairuzi Sihombing, S.H.
Terdakwa:
PRAKA FUAD SABBAN
5823
  • Jarot.Hal 7 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56K/PM III18/AD/VII/202010.11.Bahwa kemudian Saksi1 dan beberapa anggotaSat Reskrim Polresta Ambon kembali ke bengkelmilik Terdakwa lalu) bertemu dengan istriTerdakwa, kemudian Saksi1 meminta nomorhandphone Terdakwa dan nomor handphone istriTerdakwa, setelah itu Saksi1 menyadap nomorhandphone Terdakwa, namun ternyata Terdakwamenghubungi istrinya menggunakan nomor laindan menyampaikan kepada istrinya agar datangmenemui Terdakwa di kamar 207 lantai 2Penginapan
    Mutiara Kota Ambon.Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekirapukul 21.00 WIT Saksi1 dan beberapa anggotaSat Reskrim Polresta Ambon mengikuti istriTerdakwa datang ke kamar 207 lantai 2Penginapan Mutiara Kota Ambon tanpasepengetahuan istri Terdakwa, kemudian Saksi1dan beberapa anggota Sat Reskrim PolrestaAmbon melakukan penangkapan terhadapTerdakwa di kamar 207 lantai 2 PenginapanMutiara Kota Ambon tersebut, setelah ituTerdakwa dan istri Terdakwa dibawa ke kantor SatReskrim Polresta Ambon untuk
    WAHYUNI(istri kedua Terdakwa) berada di Penginapan Tiarakamar 207 Jl.
    Mei 2020sekira pukul 21.00 WIT Saksi1 dan beberapaanggota Sat Reskrim Polresta Ambon mengikutiistri Terdakwa datang ke kamar 207 lantai 2Penginapan Mutiara Kota Ambon tanpasepengetahuan istri Terdakwa, kemudian Saksi1dan beberapa anggota Sat Reskrim PolrestaAmbon melakukan penangkapan terhadapTerdakwa di kamar 207 lantai 2 PenginapanMutiara Kota Ambon tersebut, setelah ituTerdakwa dan istri Terdakwa dibawa ke kantor SatReskrim Polresta Ambon untuk dilakukanpemeriksaan.Bahwa benar pada saat Terdakwa
Register : 07-12-2017 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 05-03-2018
Putusan PT MAKASSAR Nomor 59 /PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS
Tanggal 1 Februari 2018 — TJINTJING TOMPO, S.Sos
7241
  • TPK/ 207/PT.MKS., tertanggal 5 Desember 2017, tentangpenunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamTingkat Banding j n n= non non nnn non enn nen nnn nnn nee nnn nnn nen en nee2. Surat Penunjuka Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan TinggiMakassar Nomor:59/ PID.SUS. TPK/207/PT.MKS., tertanggal 5 Desember2017, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa danmengadili perkara ini di Tingkat Banding;3.
Putus : 11-01-2007 — Upload : 29-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2189 K/PDT/2004
Tanggal 11 Januari 2007 — Yacobus Lamatto, SE ; Iswarni Lamatto ; Ny. Muchlisa Yusuf ; Adri Lamatto, dkk.
9027 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknyaatas dalildalil:Bahwa berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri MakassarNo. 20 Eks/Pen.Pdt.G/1992/PN.Uj.Pdg, tanggal 20 Februari 2002 mengenaipamanggilan untuk teguran eksekusi (aanmanning) kepada Terlawan II sesuaipenyampaian Terlawan Il kepada Pelawan, sehubungan dengan pelaksanaanputusan Mahkamah Agung RI No. 411 PK/Pdt/1997, tanggal 20 September2001 atas tanah dan bangunan rumah di Jalan Haji Baun o. 12 Makassar,Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 207
    ex Sertifikat Hak Guna Bangunan 207 Kunjungmaekini menjadi tanah negara dikuasai Terlawan dan luas 711 m? Sertifikat HakPakai No. 20001 Kunjungmae, GS No. 5/1999, tanggal 29 April 1999 dikuasaiTerlawan Il kKemudian dijual dan dibeli olen Pelawan.
    Jadi putusan peninjauankembali tersebut tidak dapat dilaksanakan karena seyogyanya objek sengketadalam putusan tersebut telah dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Terlawan sedangkan tanah yang dikuasai Pelawan bukan Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 207 melainkan Sertifikat Hak Pakai No. 2001 ;Bahwa Pelawan telah membeli dengan itikadi baik tanah seluas + 711 m?
    Pdt/1993 tanggal 10 September 1996, jo Putusan PengadilanTinggi Makassar (d/h Ujungpandang) No. 364/Pdt/1992/PT.Uj.Pdgtanggal 15 Desember 1992, jo putusan Pengadilan Negeri UjungPandang No. 20/Pts.Pdt.G/1992/PN.Uj.Pdg, antara Pemohon Kasasil.1 dengan Terlawan II/Terbanding, yang mana Peninjauan Kembaliterhadap perkara ini telah diputus oleh Mahkamah Agung RI tanggal20 September 2001 No. 411 PK/Pdt/1997, dengan putusan yangmemenangkan Pemohon Kasasi .1 sehingga yang berhak atassertifikat HGB No. 207
    yang merupakan bagian dari tanah ex tanah HGB No.207/Kunjungmae seluas 1.008 m?
Putus : 30-04-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70/B/PK/PJK/2014
Tanggal 30 April 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CAKRA MANDIRI PRATAMA INDONESIA
168 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.37834/PP/M.IV/16/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagaiberikut :Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 70/B/PK/PJK/2014Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor:KEP1109/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Juni 2011 yang Pemohon Banding terima padatanggal 1 Juli 2011, mengenai keberatan atas SKPKB PPN Masa Februari 2008 denganNomor: 00187/207/08/441/10 tanggal
    Put. 37834/PP/M.IV/16/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :Menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1109/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Juni 2011, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBKP dan/atau JKP Masa Pajak Februari 2008 Nomor: 00187/ 207/08/441/10 tanggal 18Maret 2010 dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas nama PT.Cakra Mandiri Pratama Indonesia, NPWP
    berdasarkan pemeriksaan Majelis dan fakta serta bukti yang adadalam persidangan Majelis, terbukti bahwa Terbanding tidak memenuhi ketentuanformal penerbitan keputusan keberatan;"Bahwa Majelis berkesimpulan untuk membatalkan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP1109/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Juni 2011, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP MasaPajak Pebruari 2008 Nomor : 00187/207
    Terbanding).Bahwa berdasarkan uraian di atas, penerbitan keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) telah memenuhi formal penerbitan keputusan,dengan demikian keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untukmembatalkan Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)Nomor : KEP1109/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Pebruari 2008Nomor : 00187/207
    HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkankarena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmembatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1109/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Juni 2011, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBKP dan/atau JKP Masa Pajak Februari 2008 Nomor: 00187/ 207
Register : 22-11-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 24-03-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 207/Pid.B/2013/PN.Tte
Tanggal 21 Januari 2014 — ZULFIKAR ERMET Alias ZUL
179
  • 207/Pid.B/2013/PN.Tte
    PUTUSANNomor : 207 /PID/.B/2013/PN.TTEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara terdakwa :Nama : ZULFIKAR ERMET Alias ZUL ;Tempat lahir : Laromabati ;Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 28 Agustus 1994 ;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kel Tanah Tinggi, Kec.Ternate Selatan Kota Ternate.Agama
    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 22 November 2013 ,Nomor : 207/Pen.B /2013 /PN.TTE, sejak tanggal 22 November 2013 s/d tanggal 21 Desember2013 ;5.
    Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 Desember 2013, Nomor 207 /Pen.B /2013 /PN.TTE sejak tanggal 22 Desember 2013 s/d tanggal 19 Februari2014 ;Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya / terdakwa bertindak sendiridi depan persidangan ;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 22 November 2013 Nomor :207 /Pen.B /2013 /PN.TTE, tentang penunjukan hakim ;Penetapan Majelis Hakim tanggal
    25 November 2013 Nomor : 207 /Pen.B /2013 /PN.TTE, tentang hari sidang;Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa di persidangan;Tidak melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntutagar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa ZULFIKAR ERMET Alias ZUL terbukti bersalahmelakukan tindak pidana : Pencurian
Register : 19-05-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PA MUNGKID Nomor 969_Pdt.G_2015_PA.Mkd
Tanggal 7 Juli 2015 — PEMOHON TERMOHON
86
  • 19213) 12) 2((((((((((((1621) 2(5) 2QId) 182(YSS) 2(311) 192(13) 1(2) 2(345) 2(67) 1(10) 1(7) 1(11) 192(22K2) 2(20165) 2(205) 2(11) 192(23) 1(((((323) 11511) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 619.00 Tm/F12 1 TE(225) 2(65) 2(11) 283(23) 1(7) 1(34165) 2(23) 1(11) 283(222) 2(2023) 1(5) 2(13) 1(5) 2(11) 283(23) 1(2 #2(10) 1(5) 2(2411) 283(L3) 1(2) 2(325) 1(5) 2(23) 1(1524165) 2(311) 283(221523) 1(1521) 2(5) 2(311) 283(21) 2(2) 2(265) 2(45) 2(7) 1(13) 1(5) 2(35) 2(11) 283(2ZG2) 2(207
    315.00 Tm/F8 1 Tf(33735) 1(27) 2(43) 1(34) 1(43) 1(6) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 383.00 315.00 Tm/F12 1 TE(57) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 284.00 Tm/F12 1T(1) 2(2) 2(345) 2(67) 1(10) 1(5) 2(31112) 1(45) 2(13) 1(5) 2(1123) 1(2) 2(2021) 2(2) 2(261523) 1(60) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 255.00 Tm/F12 1 TE(44) 1(2) 2(10) 1(5) 2(241113) 1(2) 2(13) 1(265) 2(30) 2(5) 2(1165) 2(31113) 1(2) 2(13) 1(222) 2(10) 1(5) 2(25) 1(5) 2(207
    ) 1(11262) 2(20165) 2(21) 2(ULTAZRN2) 2(20165) 2(205) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 346.00 255.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 349.00 255.00 Tm/F12 1 TE(60) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 226.00 Tm/F12 1 Tf(44) 1(2) 2(10) 1(5) 2(241113) 1(2) 2(362) 2(345) 2(2011162) 2(23) 1(2) 2(205) 2(AS45) 2(3111) 2(2) 2(13) 1(61246131165) 2(31123) 1(2) 2(10) 1(5) 2(241113) 1(2) 2(13) 1(2) 2(207) 1(1621) 2(5) 2(1126151623) 1(7) 1
    12.00 212.00 108.00 Tm/F12 1 TF(5041664167) 1(1) 2(623) 1(6070) 1(67) 1(6350516467) 1(1) 2(12) 1(6014) 2(16660) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 341.00 108.00 Tm/F12 1 TF(11) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 348.00 108.00 Tm/F12 1 TE(23) 1(2) 2(10) 1(5) =2(2411) 333(13) 1(2) 2(342) 2(13) 1(ISIG5) 2(De5) 2(311) 333(245) 2(10) 1(NE22445) 2(10) 1(llj) 338(21) 2(2) 2(265) 2(45) 2(7) 1(11) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 79.00 Tm/F12 1TE(262) 2(207
    stream/GS1 gsqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 131.00 774.00 Tm/F12 1 TE(51) TaETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 149.00 774.00 Tm/F12 1 TE(335) 2(2427) 1(5) 2(36) TaETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 185.00 774.00 Tm/F12 1 TECyl LoETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 189.00 774.00 Tm/F12 1T(1) 2(2) 2(13) 1(6124 61311) 25(65) 2(3EL) 25(44) 1(2) 2(2013) 1(6124 61311) 25(5) 2(65) 2(10) 1(5) 2(2411) 25(21) 2(155) 2(13) 1(7) 1(Il) 25(7) 1(21) 2(23) 1(2) 2(207
Register : 15-09-2015 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 44/PDT.G/2015/PN.Bkn
Tanggal 24 Mei 2016 — HARIMAN WIBISONO melawan SUNARTI
9239
  • Menyatakan Sertipikat Nomor 1854 tanggal 30 Agustus 1985 dengan Surat Ukur Nomor : 207/1984 tertanggal 18 Februari 1984 diterbitkan oleh Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum;8. Menghukun Tergugat dalam Rekonvensi bersama Tergugat III dalam Konvensi untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap satu hari atas keterlambatan pemenuhan isi dari putusan tersebut;9.
    Oetomo Wirjadarsana ...........ceeeeeeeeseeeeeeeees +110M Timur berbatas dengan Bahar ......... eee ceesceeessecessnececeeeeeceeececeeeeeseeeeeeenees +187MBahwa tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milk Nomor 1854 Desa : Kuelutertanggal 30 Agustus 1985, Surat Ukur Nomor 207/1984, tertanggal 18 Februari1984, dengan las 18.350 M?
    Putusan No.44/Pdt.G/2015/PN.Bkn.apapun bentuk provokasi dengan menghentikan segala kegiatan pemagaran ataupunpembangunan di atas tanah dimaksud dalam Sertipikat Hak Milk Nomor 1854Desa : Kuelu tertanggal 30 Agustus 1985, Surat Ukur Nomor 207/1984, tertanggal18 Februari 1984, dengan luas 18.350 M?
    Menyatakan Sertipikat Hak Milk Nomor 1854 Desa : Kuelu tertanggal 30 Agustus1985, Surat Ukur Nomor 207/1984, tertanggal 18 Februari 1984, dengan luas18.350 M? atas nama IRLHARIMAN WIBISONO, yang diterbitkan oleh KantorAGRARIA Dati I Kampar ;4.
    Harimanberdasarkan Hak Milk Nomor: 1854 tertanggal 30 Agustus 1985 dengan SuratUkur Nomor : 207/1984 tertanggal 18 Februari 1984, artinya Penggugat mempunyaikeyakinan memiliki tanah dalam perkara a quo tanpa harus secara teliti menguraikeberadaan sejarah tanah yang Penggugat maksud, sebab Penggugat sendiri padahakikatnya tidak tahu dimana letak tanah Penggugat yang benar dan pasti ;2.
    Oetomo Wirjadarsana ............cceeeeeeeseeeeeenees +110M Timur berbatas dengan Bahar ......... eee ceesceeessecessnececeeeeeceeececeeeeeseeeeeeenees +187MBahwa tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milk Nomor 1854 Desa :Kuelu tertanggal 30 Agustus 1985, Surat Ukur Nomor 207/1984, tertanggal 18 Februari1984, dengan luas 18.350 M2?
Register : 09-08-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 11-10-2013
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 21/G/2012/PTUN-TPI
Tanggal 7 Januari 2013 — PT. PEMBANGUNAN BATAMUTAMA; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM ; 2. KARMONO; 3. SUSANTI; 4. SURATNO/SUDIANTO; 5. ANI; 6. TIO JAN KHENG; 7. HERY WINARNO;
7739
  • Sertipikat Hak Milik No. 427/2002 tanggal 26 Juli 2002, atas nama SURATNO/SUDIANTO Surat Ukur No. 360/PKP/2001 tanggal 08 Oktober 2001 seluas 207 m terletak di Komplek Lucky View Blok B No. 31 Kelurahan Baloi Indah, Kota Batam (vide bukti T-4 = T.II.Int.3.1) ; 5.)
    Sertipikat Hak Milik No. 1232/2006 tanggal 11 Januari 2006, atas nama HERY WINARNO Surat Ukur No. 01586/2005 tanggal 09 Nopember 2005 seluas 207 m terletak di Komplek Lucky View Blok C No. 41 Kelurahan Baloi Indah, Kota Batam (vide bukti T-7 = T.II.Int.6.1) ; 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa :1.)
    Sertipikat Hak Milik No. 1232/2006 tanggal 11 Januari 2006, atas nama HERY WINARNO Surat Ukur No. 01586/2005 tanggal 09 Nopember 2005 seluas 207 m terletak di Komplek Lucky View Blok C No. 41 Kelurahan Baloi Indah, Kota Batam (vide bukti T-7 = T.II.Int.6.1) ;5. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam (Tergugat) untuk mencoret dari buku register tanah/warkah terhadap Sertipikat-sertipikat Hak Atas Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut ;6.
    terletak di Komplek Lucky View Blok A No. 19 KelurahanBaloi Indah, Kota Batam; 14 Sertipikat Hak Milik No. 1232/2006 tanggal 11 Januari 2006, atas nama1HERY WINARNO Surat Ukur No. 01586/2005 tanggal 09 Nopember 2005seluas 207 m?
    terletak di Komplek Lucky View Blok A No. 19 KelurahanBaloi Indah, Kota Batam; Sertipikat Hak Milik No. 1232/2006 tanggal 11 Januari 2006, atas namaHERY WINARNO Surat Ukur No. 01586/2005 tanggal 09 Nopember 2005seluas 207 m?
    terletak di Komplek Lucky View Blok A No. 19 KelurahanBaloi Indah, Kota Batam (vide bukti T6 = T.ILInt5.1) ;7 Sertipikat Hak Milik No. 1232/2006 tanggal 11 Januari 2006, atas namaHERY WINARNO Surat Ukur No. 01586/2005 tanggal 09 Nopember 2005seluas 207 m?
Register : 13-04-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 14-11-2019
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Bdw
Tanggal 17 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
62
  • Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahanpada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujer denganKutipan Akta Nikah Nomor :207/03/VIII/2010Tanggal 02 Agustus 2010;2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidupbersama sebagai suami istri Dirumah Penggugatdan masih belumdikaruniai anak;Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0598 /Pdt.G/2017/PA.Bdw3.
    Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/03/VIII/2010 tanggal 02Agustus 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanKantor Urusan Agama Kecamatan Pujer Kabupaten BondowosoKabupaten Bondowoso, bermaterai cukup dan telah sesuai denganaslinya ( bukti P.2.);B. Saksi:Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0598 /Pdt.G/2017/PA.Bdw1.
    tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadirdipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhimaksud Perma No. 1 tahun 2008 dan Perma No 1 tahun 2016;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan PejabatKantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan PujerKabupaten Bondowoso Kabupaten Bondowoso pada tanggal 02 Agustus 2010sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 207
Register : 17-06-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA BANGIL Nomor 1027/Pdt.G/2019/PA.Bgl
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
94
  • Menikahpada tanggal 13 Agustus 1997 sebagaimana tertera dalam Kutipan AktaNikah Nomor : 207/43/VIII/1997 tanggal 13 Agustus 1997 yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.2.
    resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkantidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sahmenurut hukum;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukunkembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakimmelanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan yangisinya tetap dipertahankan Penggugat;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :207
    1989 sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam,pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatanyang akadnya mitsagon gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat), maka MajelisHakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalildalilgugatannya;halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2019/PA.BglMenimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu fotokopiKutipan Akta Nikah Nomor : 207
Putus : 11-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 581/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ITOCHU INDONESIA
15231 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 581/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan PengadilanPajak NomorPUT111630.16/2014/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00186/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari 2014 Nomor 00020/207
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00186/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2014 Nomor 00020/207/14/059/15 tanggal 25 November 2015,atas nama: PT.
    , bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00186/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21Februari 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2014 Nomor : 00020/207
Register : 11-01-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 457 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DANITAMA NIAGAPRIMA;
3423 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put73111/PP/M.IIIB/16/2016, tanggal 09 Agustus 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1402/WPJ.04/2015, tanggal18 Juni 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012Nomor 00060/207
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1402/WPJ.04/2015, tanggal 18 Juni 2015, tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak September 2012 Nomor00060/207/12/064/14, tanggal 8 Oktober 2014, atas nama PTDanitama Niagaprima, NPWP 01.346.766.7064.000, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Halaman 4 dari 9 halaman.
    Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP1402/WPJ.04/2015, tanggal 18 Juni2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak September2012, Nomor 00060/207
Putus : 11-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 578/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ITOCHU INDONESIA
14930 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 578/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amarPutusan Pengadilan Pajak NomorPUT111622.16/2013/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00196/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2013 Nomor 00061/207/13/
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00196/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013Nomor 00061/207/13/059/15 tanggal 25 November 2015, atasnama: PT Iltochu Indonesia, NPWP 01.069.147.5059.000,beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 25 26, Jalan M.H.Thamrin Kav. 28 30, Jakarta, 10350, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan
    Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00196/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21Februari 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2013 Nomor : 00061/207
Register : 21-02-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PA CILACAP Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Clp
Tanggal 5 Juni 2018 — penggugat tergugat
80
  • Page 1Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteridihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama KecamatanNusawungu Kabupaten Cilacap pada tanggal 17 Maret 2011, dengan KutipanAkte Nikah Nomor: 207/76/MI/2011.. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahPenggugat, di Kabupaten Cilacap, selama kurang lebih 4 tahun..
    Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Nomor 207/76/III/2011 tanggal 17 Maret2011 telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.2);Bahwa selain mengajukan buktibukti surat, Penggugat telah pula mengajukansaksisaksi di persidangan masingmasing bernama;1. saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal diKabupaten Cilacap.
    maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 danPasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilacapsecara relative maupun absolutmempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Buku Kutipan AktaNikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu KabupatenCilacap Nomor 207
Putus : 24-04-2012 — Upload : 10-06-2012
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 502/Pdt.G/2012/PA.Bdw
Tanggal 24 April 2012 —
90
  • Menikah pada tanggal 15 Agustus2011 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/12/VIII/2011 yangditerbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermee Kecamatan Cermee KabupatenBondowoso;Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istridirumah orang tua Tergugat namun belum dikaruniai keturunan ;Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namunsekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa
    Lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikanjawaban karena tidak pernah menghadap persidangan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah menikahdengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1) berupa foto copy Kutipan AktaNikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermee Kecamatan CermeeKabupaten Bondowoso Nomor: 207/12
    Olehkarenanya, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap persidangan dan berdasarkan pasal125 ayat (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah menikahdengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1) berupa foto copy Kutipan AktaNikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermee Kecamatan CermeeKabupaten Bondowoso Nomor: 207/12/VIII/2011, tanggal 15 Agustus 2011 foto copy mana
Putus : 30-11-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3105 K/Pdt/2018
Tanggal 30 Nopember 2018 — JAMAL BUYUNG vs CV PADAK MAS, dk
5017 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp2.641.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan TinggiMataram dengan Putusan Nomor 207/PDT/2017/PT.MTR tanggal 29 Januari2018 dengan amar sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Agustus2017 Nomor
    Membatalkan putusan Nomor 207/PDT/2017/PT.MTR tanggal 29 Januari2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram perkaraNomor 250/Pdt.G/2016/PN.MTR tanggal 3 Agustus 2017;MENGADILI SENDIRI:Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3105 K/Pdt/20181. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugatseluruhnya;2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB);3.
    Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 207/PDT/2017/PT.MTR tanggal 29 Januari 2018 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Mataram Nomor 250/Pdt.G/2016/PN.Mtr tanggal 3Agustus 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Tergugat CV Padak Mas dan Tergugat II BupatiKabupaten Lombok Barat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menghukum
Putus : 17-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1569/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT LOTTE TRADE AND DISTRIBUTION
2514 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pajak NomorPUT107185.16/2011/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:PengadilanMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00164/KEB/WPJ.30/2016 tanggal 8Agustus 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 Nomor00051/207
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00164/KEB/WPJ.30/2016 tanggal 8 Agustus2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2011 Nomor 00051/207/11/019/15 tanggal 21 Mei 2015, atasnama: PT Lotte Trade and Distribution, NPWP21.054.663.6019.000, beralamat di Jalan Pela Raya Nomor 81,Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan alamatkorespondensi di (d.a.
    Putusan Nomor 1569/B/PK/Pjk/2019mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari 2011,Nomor: 00051/207/11/019/15, tanggal 21 Mei 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP: 21.054.663.6019.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp38,00 adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Putus : 30-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1544 B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KARTIKA INTI PERKASA
3323 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1544/B/PK/PJK/2017Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 020/KIPHO/TAXSFF/X1I/11 tanggal 2 November 2011, pada pokoknya mengemukakan halhalsebagai berikut ini:Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP678/WPJ.04/2011 tanggal 30 Juni 2011(lampiran 1) tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli sampai denganDesember 2008 Nomor 00024/207
    0Jumlah 0Jumlah PPN yang harus dibayar 0 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 46254/PP/M.V1I/16/2013, tanggal 16 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP678/WPJ.04/2011 tanggal 30Juni 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli sampai dengan Desember2008 Nomor 00024/207
    Hakimtersebut nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku;Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1544/B/PK/PJK/2017Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonanbanding Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP678/WPJ.04/2011 tanggal30 Juni 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli sampai denganDesember 2008 Nomor 00024/207
    UndangUndang Pengadilan Pajak;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46254/PP/M.V1/16/2013 tanggal 16 Juli 2013 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP678/WPJ.04/2011 tanggal 30Juni 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli sampai dengan Desember2008 Nomor: 00024/207
    7PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkanseluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP678/WPJ.04/2011 tanggal 30 Juni 2011, mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJuli sampai dengan Desember 2008 Nomor 00024/207
Register : 29-01-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 20-04-2015
Putusan PA GRESIK Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Gs.
Tanggal 9 April 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
131
  • Lamongan, Jawa Timur, dengan kutipan Buku Nikah No. 207/44/V1/2001 tertanggal 27 Juni 2001;. Bahwa setelah perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis dan tinggal di rumah bersama di Desa Domas, KecamatanMenganti, Kabupaten Gresik;. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai2 orang anak yang bernama :e ANAK ASLI KE 1 Lakilaki lahir pada tanggal 13 06 2002e ANAK ASLI KE 2 Perempuan lahir pada tanggal 19 01 2009;.
    Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/44/VI/2001, tanggal 27 Juni2001, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanHim 4 dari 15 him, Putusan.No.0221/Pdt.G/2015/PA.GsLamongan Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup dan telah cocokdengan aslinya, diberi tanda P.1;2.
    mohon putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, makaditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMHim 7 dari 15 him, Putusan.No.0221/Pdt.G/2015/PA.GsMenimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugatadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat pada tanggal 27 Juni 2001, sebagaimana tercantum pada Kutipan AktaNikah nomor 207
    Maka,sebelum mempertimbangkan tentang perceraiannya Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebin dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta pengakuanTergugat dan dikuatkan dengan bukti (P.1) berupa Potokopi Kutipan Akta NikahNomor : 207/44/V1/2001, tanggal 27 Juni 2001 yang diterbitkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, sertaHim 8 dari 15 him, Putusan.No.0221/Pdt.G/2015/PA.Gsketerangan