Oleh karenaitu, jelaslah bagi kita bahwa Terdakwa bukan orang yang membuat, menyusun,menghitung angkaangka dan menerbitkan faktur pajak, Maka Sama sekali tidakterbukti adanya niat jahat (Mens Rea) dari Terdakwa maka kepada Terdakwaharuslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk menjawab Nota Pembelaan Penasehat Hukumdi atas, Majelis Hakim akan berpedoman pada UndangUndang RepublikIndonesia nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimanajuga telah diuraikan dalam unsur

Menimbang, bahwa kata terpaksa harus diartikan, baik paksaan bathin,maupun lahir, rochani, maupun jasmani dengan suatu kekuasaan yang takdapat dihindari yaitu merupakan kekuasaan yang berlebihan, kKekuasaan yangpada umumnya dianggap tidak dapat dilawan, disebut overmacht;Menimbang, bahwa dalam kenyataannya tidak terdapat adanyapembuktian dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dapat memenuhi unsurpasal 48 KUHP dimaksud, oleh karena itu, yang menurut Penasehat Hukum,Terdakwa tidak mempunyai niat jahat (Mens

satuan kerja terkait sehingga sedemikian rupa seakanakanprogram tersebut terlaksana dan akhirnya anggarannya dapat dicairkan,kemudian anggaran tersebut sebagian dipergunakan dan dibagikan kepadapihak lain secara menyimpang tidak sesuai peruntukan sebagaimanamestinya;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas terbukti bahwaperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak saja memenuhi unsur lahiriahperbuatan yang melanggar hukum (actus reus), tetapi juga memenuhi unsurbatin berupa niat jahat (mens

penyakit, Terdakwadapat menjawab denganbaik dan lancar atas pertanyaanpertanyaan yang diajukan kepadanya, baikoleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuatpendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwamampubertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; aMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, telah terpoenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actusreus/tindak pidana maupun syarat subjektif/mens

Dean Pon dalammenunjuk perkara Reynold V Austin Desons (1951) menyatakan antaralain such statutes are not meant to punish the vicious will, but to putpressure uppon the thoughtless and inefficient to do their whole duty inthe interest of public health or safety or moral ;Pembuktian mens rea (sikap batin sipembuat) terhadap delikdelik sangatsulit. Suatu tingkat tinggi bahaya social dapat membenarkan penafsiransuatu delik yang menyangkut strict leibility (perkara R.V. St.

pasal atau delik pidana sebagaimanayang diatur dalam KUHP sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum ;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji secara Yuridis atas perkara ini, apakahdakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada faktafaktayang terjadi di persidangan ataukah tidak;Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakan seseorang telahmelanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal adagium actus nonfacit reum, nisi mens

et alteram partem;. bahwa oleh karena Judex Facti dalam memeriksa, mengadili dan memutusperkara a quo tidak melihat keseluruhan fakta secara berimbang, makaJudex Facti telah melanggar asas audi et alteram partem, sehingga putusanJudex Facti tidak dapat lagi dipertahankan dan dan oleh karena itu sangatberalasan menurut hukum putusan Judex Facti dinyatakan batal:;KEBERATAN KETIGAPUTUSAN JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUMPEMBUKTIAN1.bahwa seserong dapat dipidana karena adanya unsur subjektif (mens

menyatakan seseorangtelah terobukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindakpidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah danmeyakinkan;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dalam suatu rumusan tindakpidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan,pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan denganbatin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidanaPutusan No. 27/Pid.Sus/2017/PN MIlHal. 33 dari 65(mens

sendiri denganmelawan hak, sehingga oleh karenanya unsur dengan maksud hendakmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa dari halhal yang dipertimbangkan diatas unsurunsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena MajelisHakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenarpada diri Terdakwa yang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens

hukum tersebut diatas, apakah Terdakwaterbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslah terpenuhi 2(dua) unsur yaitu unsur S ubjektif dan unsur Objektif; Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku,asas ini dikenal dengan an act does not make a person guilty unless the mind is guilty atauactus non facit reum nisi mens

bukan karena orang membuat kejahatanmelainkan orang jangan melakukan kejahatan ;teori menggabungkan menyatakan bahwa tujuan pidana itu selainmembalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungimasyarakat dengan mewujudkan ketertiban;Bahwa sanksi pidana / pidana penjara tidak berakar dari falsafah balasdendam, melainkan pemberian hukuman yang sesuai atau proporsionaldengan perbuatan pelaku (balancing justice) dengan memperhatikankualitas dari perbuatan kejahatan tersebut yang meliputi niat (mens

bersangkutan ;Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telahterbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidanayang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidanaterdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsuryang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekatpada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (mens

menemukanhalhal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawabanpidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal49 KUHP , Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakimberkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harusMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syaratobjektif / actus reus / perbuatan pidana, maupun = syaratsubjektif / mens

yang melekat pada dirinya,sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatantersebut;Menimbang, bahwa maksud diartikan tujuan terdekat, maksud itu harusditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelakuharus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifatmelawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatasdihubungkan pengertian terminologi unsur dalam pasal ini, selanjutnya MajelisHakim akan mempertimbangkan mengenai Mens

Citra Adi Perdana oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,telah terbukti adanya Actus Reus yaitu perbuatan yang melanggar UndangUndang Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu adanya ancamanpencemaran nama dengan lisan maupun tulisan, memaksa Saksi Adi Hartonosupaya memberikan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh limajuta rupiah) kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmengenai Mens Rea yaitu sikap batin

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tidak Mempertimbangkan TidakAdanya Mens Rea Dalam Diri Terdakwa.1.Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta terlalu terburuburu dalammemeriksa dan memutus perkara a quo sehingga berakibat lalai dankhilaf dalam menerapkan hukum formil, tanpa mengadakanpenyelidikan terlebin dahulu secara cermat terhadap ada tidaknya mensrea dalam diri Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa;Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi di tingkat banding dalampertimbangannya pada halaman 85 menyatakan:bocce

dipertimbangkan dengan tepat oleh MajelisHakim Tingkat Pertama dalam Putusan Perkara Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN.Yyk tanggal 18 April 2016, maka oleh karena itu MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiYogyakarta menyatakan tidak beralasan untuk dipertimbangkan lagi danharus dikesampingkan .....................Jelas sekali Majelis Hakim judex facti tidak cermat dalam memahamibaik dalam pembelaan maupun memori banding yang pada intinya telahmenyatakan tentang tidak adanya mens

yang inginmendapatkan bayaran tersebut diwujudkan dengan cara melakukan apa yangdiperintahkan oleh saksi Hastuti Djumadin Alias Neo yakni melukai korban,sehingga dengan demikian kesengajaan Terdakwa Zulkarnain aliasPalembang bersama dengan saksi Hastuti Djumadin Alias Neo dalam melukaikorban/menginginkan Korban cacat seumur hidupnya dengan akibat daripebuatan tersebut memang dikehendaki oleh Saksi Hamka alias King dansaksi Hastuti Djumadin Alias Neo;Menimbang, Dalam hukum Pidana dikenal istilah Mens

dengan agama yang ahli anut danHalaman 41 dari 101 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tbkkebetulan agama ahli adalah Islam dan ahli kira didalam normanormaagama lain lebih kurang sama universal itu, jadi walaupun kita tahuada keburukan orang kita tidak boleh menyebarkan, tidak bolehmengeshare atau menyampaikan kepada orang lain sebaiknya kitamenyimpan sendiri, lebin baik kita menyampaikan kepada yangbersangkutan daripada kita menyampaikannya kepada orang lainkarenasecara moral itu tidak baik;Bahwa Mens

ketikaseharusnya sepatuinya dia menyadari kemungkinan yang akan timbulmaka dia tetap dapat dipersalahkan, penilaian unsur subjectif ataumes rea yang disampaikan itu sebetulnya adalah dinilai oleh majelishakim dalam persidangan dan sebenamya yang wajib dibuktikan olehpenyidik dan penuntut umum pada saat proses penuntutan adalahunsur objectiinya, apakah perbuatan itu terpenuhi atau tidak danmenurut ajaran dualistis yang dianut di Indonesia maka menurut ajarandualistis maka prose pembuktian unsur mens

tersebut kemudian Terdakwa Hastuti Alias Neo mencariorang untuk mencelakai korban dan akan membayar orang tersebut, karenamerasa sakit hati kepada korban, lalu Saksi Hamka alias King menawarkandiri untuk mencelakai korban dengan maksud agar mendapat bayaran dariHalaman 80 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN EndTerdakwa Hastuti Djumadin Alias Neo, namun demikian maksud mencelakaitersebut ialan untuk membuat luka pada korban atau cacat seumur hidupKorban;Menimbang, Dalam hukum Pidana dikenal istilahn Mens

Palembang menyanggupi akanmencarikan air keras tersebut kemudian Terdakwa Hastuti Alias Neo mencariorang untuk mencelakai korban dan akan membayar orang tersebut, karenamerasa sakit hati kepada korban, lalu Saksi Hamka alias King menawarkandiri untuk mencelakai korban dengan maksud agar mendapat bayaran dariTerdakwa Hastuti Djumadin Alias Neo, namun demikian maksud mencelakaitersebut ialan untuk membuat Iluka pada korban atau cacat seumur hidupKorban;Menimbang, Dalam hukum Pidana dikenal istilahn Mens

Tidak boleh menimbulkan norma baru.Bahwa orang yang mempunyai kewajiban untuk melakukanpengawasan berdasarkan ketentuan undangundang, tetapi tidakmelakukan pengawasan, apakah hal ini disebut perbuatanmelawan hukum dan memenuhi unsur Mens Rea, pendapat Abhli,masih menurut Ketua Hakim Agung di Belanda pada Tahun 1988 diUniversitas Lampung, yang menyatakan, kesalahan adalahperbuatan tidak patut yang secara obyektif dapat diterapkansecara kolektif.

Ada 7 indikator untuk dapat disebut Mens Reayaitu:1. Free wiil/Voluntary Commission. (perbuatan yang bebas/kelewatan)2. Knowledge that the act was unlawfulness (mengetahui apayang diperbuat itu tidak benar).3. Able to act/do anather ( dapat berbuat lain).4. Tidak mempunyai kemampuan untuk mengonirol diri5. Unsure Sub social:a. pada diri pembuat ada kerusakan ( Onwrichting)b. pada diri korban ada perasaan kecewa.Putusan No.5/Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk Halaman 395 dari 64039614.15.16.c.

yang telah digunakan dimana tujuan hibahtelah tercapai, oleh karena ada sesuatu hal dana hibahdikembalikan, masalah pengembalian itu dari sisi hukum pidana,ketika dana hibah sudah sesuai tujuan, maka tidak ada yangdikatakan mens rea, karena dana sudah digunakan sesuai tujuanhibah.13.14.15.16.17.Bahwa pengembalian, bisa dikatakan sebagai niat baik, jikapenggunaannnya sudah sesuai dengan tujuan, makapengembalian dianggap itikat baik dari seseorang, yang dianggapmerugikan keuangan negara.Bahwa dana

Tetapi tidakada yang digunakan untuk kepentingan pribadi, maka diputusbebas, karena tidak ada mens rea.Bahwa apabila dalam pertanggungjawaban tersebut ada mark updan fiktif, bagaimana pendapat ahli, menurutnya, belum tentu adaniat jahat, tetapi jika untuk kepentingan pribadi, itu merupakankorupsi.Bahwainterpretasi historis, yang lebih didahulukan, jikainterpretasi yang lain sudah tidak dipakai atau bisa langsungdilakukan, menurut Ahli, bila bicara interpretasi itu merupa metodepenemuan hukum.

Ekses penegakan hukum, apapun yang terjadi bisa dimasukkandalam pasal 2 dan pasal 3, meskipun itu tidak dimaksudkanoleh pembentuk Undangundang.Bahwa ada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, apakah ini harusdianggap audit final, menurutnya, ya harus dianggap sah jikadilakukan oleh instansi yang berwenang, kecuali dapat dibuktikansebaliknya, yang dipakai yang dipersidangan.Bahwa niat jahat atau mens rea itu bersifat abstrak.

menderita penyakit, terdakwa dapat menjawabdengan baik dan lancar atas pertanyaanpertanyaan yang diajukan kepadanya,baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikianmemperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa mampubertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannyatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ actusreus/ tindak pidana maupun syarat subjektif/ mens

dengan agama yang ahli anut danHalaman 41 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbkkebetulan agama ahli adalah Islam dan ahli kira didalam normanormaagama lain lebin kurang sama universal itu, jadi walaupun kita tahuada keburukan orang kita tidak boleh menyebarkan, tidak bolehmengeshare atau menyampaikan kepada orang lain sebaiknya kitamenyimpan sendiri, lebin baik kita menyampaikan kepada yangbersangkutan daripada kita menyampaikannya kepada orang lainkarenasecara moral itu tidak baik;Bahwa Mens

ketikaseharusnya sepatuinya dia menyadari kemungkinan yang akan timbulmaka dia tetap dapat dipersalahkan, penilaian unsur subjectif ataumes rea yang disampaikan itu sebetulnya adalah dinilai oleh majelishakim dalam persidangan dan sebenamya yang wajib dibuktikan olehpenyidik dan penuntut umum pada saat proses penuntutan adalahunsur objectiinya, apakah perbuatan itu terpenuhi atau tidak danmenurut ajaran dualistis yang dianut di Indonesia maka menurut ajarandualistis maka prose pembuktian unsur mens