Menyatakan jika harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 2.1 di atas tidak dapat dibagi secara natura, atau Tergugattidak tunduk pada isi putusan ini,maka dapat dimohonkan kepada Pengadilan Agama Blitar oleh Penggugat agar pembagiannya dilakukan melalui penjualan lelang, kemudian hasilnya dibagi dua sama nilainya antara Penggugat dan Tergugat;

Sapriadi dan Fadel Muhammad Sapriadi) yang terutang (lampau/Madya) kepada Penggugat selama 8 tahun atau 96 bulan sejumlah Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);

fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur merupakanfasilitas kredit modal kerja, yang seharusnya Krediturmempertimbangkan pula perkembangan usaha dari usaha yangdijalankan oleh Debitur,Bahwa Peletakan Hak Tanggungan dengan Eksekusi HakTangunggan suatu hal yang berbeda artinya hukumnya berbedadan perjanjiannya juga berbeda, ketika peletakan HakTanggungan biasanya disesuaikan dengan kredit yang diperlukankarena bila Debitur membutuhkan kredit misal 7 juta pihak bankakan meminta obyek jaminan yang nilainya

lebih dari 7 juta dankemudian terjadi Eksekusi obyek ini khususnya benda tidakbergerak tidak akan pernah mengalami penurunan, berbedadengan benda bergerak akan ada potensi menurun, bila pada saatEksekusi nilainya jatuh, maka itu. bukan terkait HakTanggungannya tetapi mengenai ketetapan nilai minimal dalampenjualan atau di sebut nilai limit namun logika hukumnya tidakmungkin sebuah harga benda tidak bergerak ketika dimasukkan dipenjaminan harganya akan turun pada saat ditentukannilaiEksekusi nantinya

penurunan harga tidak akan terjadi dibawahnilai NJOP, jadi yang mengalami penurunan adalah harga pasartetapi harga standar tidak akan turun atau setidaktidaknya tetapsesuai dengan NJOP;Bahwa Peletakan Hak Tanggungan dengan Eksekusi HakTangunggan suatu hal yang berbeda artinya hukumnya berbedadan perjanjiannya juga berbeda, ketika peletakan HakTanggungan biasanya disesuaikan dengan kredit yang diperlukankarena bila Debitur membutuhkan kredit misal 7 juta pihak bankakan meminta obyek jaminan yang nilainya

lebih dari 7 juta dankemudian terjadi Eksekusi obyek ini khususnya benda tidakbergerak tidak akan pernah mengalami penurunan, berbedadengan benda bergerak akan ada potensi menurun, bila pada saatEksekusi nilainya jatuh, maka itu) bukan terkait HakTanggungannya tetapi mengenai ketetapan nilai minimal dalampenjualan atau di sebut nilai limit namun logika hukumnya tidakmungkin sebuah harga benda tidak bergerak ketika dimasukkan dipenjaminan harganya akan turun pada saat ditentukan nilaiEksekusi nantinya

Dalam Pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam padaLembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi,para nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi tidak diwajibkanuntuk menyerahkan jaminan yang nilainya sesuai denganjumlah pinjaman serta tidak terdapat penjatuhan sanksikepada para nasabah/anggota LPD yang tidak mematuhikewajibannya atas pinjaman yang diajukan sehinggamenyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkan angsuran /halaman 29 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMRkredit macet;4.

Dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam padaLembaga Perkreditan Desa (LPD) sarana Mandiri Abadi,para nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi tidak diwajibkanuntuk menyerahkan jaminan yang nilainya sesuai denganjumlah pinjaman serta tidak terdapat penjatuhan sanksikepada para nasabah/ anggota LPD yang tidak mematuhikewajiban atas pinjaman yang diajukan sehinggamenyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkanangsuran/ kredit macet;4.

Dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam pada LembagaPerkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi, para nasabahLPD Sarana Mandiri tidak diwajibkan untuk menyerahkan jaminanyang nilainya sesuai dengan jumlah pinjaman serta tidak terdapatpenjatuhan sanksi kepada para nasabah/ anggota LPD yang tidakmematuhi kewajiban atas pinjaman yang diajukan sehinggamenyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkan angsuran/kreditmacet.4.

LtdJumlah 8.989.000.98 898.540.632 Dasar koreksi menurut PemeriksaBahwa koreksi Penyerahan Ekspor sebesar Rp8.985.406.320,00adalah penyerahan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagaiPenyerahan Ekspor, sementara penyerahan tersebut dilakukan melaluiTrader Lokal, atas penyerahan tersebut dilakukan koreksi oleh Pemeriksamenjadi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus DipungutSendiri dengan alasan sebagai berikut: Penjualan hasil produksi Pemohon Banding dilakukan secara lelangdan hak kepemilikan

Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus DipungutSendiri.Bahwa menurut Pemeriksa terdapat koreksi positif Penyerahanyang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri sebesarRp9.047.755.773,00 dengan perhitungan:Menurut Pengusaha Kena Pajak ......

Bukti penyerahanbarang dibuktikan dengan :adanya PEB yang disahkan oleh Kantor Beadan Cukai yang menunjukkan bahwaekspornya benar terjadi,Bill of Lading yang disahkan kapten kapal,dalam PEB maupun Bill of Lading menyebutkannegara tujuan ekspor dan pihak penjual yangtertera adalah PTPN V (Termohon PeninjauanKembali),harga jual yang menurut Trader Lokal dan hargajual kepada pembeli luar negeri nilainya sama;bahwa Majelis meminta kepada TermohonPeninjauan Kembali dan Pemohon PeninjauanKembali untuk

Oleh karenanya, untukjenis layanan Jasa Titipan merupakan jenis jasa yang dikenakan PajakPertambahan Nilai dan telah dibayarkan Pajak Pertambahan Nilainya;4. Bahwa terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang PajakPertambahan Nilai, antara lain:a.

Pemohon Banding telah mempunyai kegiatan usaha berupa jasatitipanyang pendapatannya telah dicatat dengan akun tersendiri (PendapatanAdministrasi Penitipan Barang) dan atas akun tersebut telah dibayarkankewajiban Pajak Pertambahan Nilainya sehingga tidak mendasar apabilaHalaman 12 dari 34 halaman.

perbuatannyadan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu, artinya secara tidaklangsung Tergugat telah mengakui bahwa ia pernah mengkonsumsi narkoba,pernah menjalin hubngan dengan wanita lain, sering mengucapkan katakatakasar terhadap Penggugat dan juga pernah melakukan kekerasan fisikterhadap Penggugat.Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui dalam dupliknya bahwa iapernah melakukan permainan judi online yang jumlahnya ratusan ribu rupiahdan membantah telah melakukan permainan judi online yang nilainya

bahwa keharmonisan dalam rumah tangga Penggugatdengan Tergugat hanya berlangsung selama kurang lebih 1 (Satu) bulan setelahitu terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena Penggugat tidakmenerima sikap Tergugat yang masih mengkonsumsi narkoba, Tergugat masihmenjalin hubungan / catting dengan wanitawanita lain, Tergugat masih seringmengucapkan katakata kasar terhadap Penggugat misalnya anak bule,perempuan biadab. baka, kepo dan sebagainya, Tergugat masih melakukanpermainan judi online yang nilainya

Prg.terdiri dari anting, kalung dan cincin yang nilainya sekitarRp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); Bahwa saksi mengetahui semua yang disepakati dalampelamaran tersebut diberikan kepada Tergugat pada saat aqadnikah; Bahwa saksi tahu dalam pelamaran tersebut tidak pernahdibicarakan mengenai tekhnis pengembalian atas pemberiantersebut; Bahwa saksi tahu maksud diberikannya uang panai danemas satu stel kepada Tergugat sebagai biaya dalam acara pestapernikahan Penggugat dan Tergugat; Bahwa saksi sudah

cincin, namun mengenainilainya tidak diketahui oleh Penggugat, objek sengketa tersebut telahdiserahkan oleh keluarga Penggugat kepada keluarga Tergugat pada saatacara aqgad nikah.Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat mengakui dalilPenggugat mengenai keberadaan obyek sengketa adanya uang panalyang telah diserahkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)dan satu stel emas berupa anting, kalung dan cincin, namun satu stelemas tersebut tidak diketahul oleh Tergugat mengenai beratnya/nilainya

Menghukum TergugatTergugat membayar sewa tanah terperkaraRp6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) pertahun selama 53 (limapuluh tiga) tahun yaitu sebesar Rp6.300.000 (enam juta tiga ratus riburupiah) x 53 (lima puluh tiga) = Rp333.900.000 (tiga ratus tiga puluh tiga jutasembilan ratus ribu rupiah) yang akan bertambah nilainya setiap tahunterperkara kembali kepada Penggugat;.

Tidak terkirah dengan apapun.Namun jika harus dinilai denganuang , nilainya tidak lebih dari Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;Total seluruhnya kerugian Penggugat : Rp.1.041.000.000,.

Tidak terkirah dengan apapun.Namun jika harus dinilaidengan uang, nilainya tidak lebih dari Rp.1.000.000.000 (satu milyarrupiah).Sehingga total kerugian Pengggugat : Rp.1.041.000.000,.(satu milyarempat puluh satu juta rupiah).12.Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp.250.000,.

yang mana kemudian di bagikan oleh bandar kepadatiaptiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar yang mana kemudian tiaptiappemain membuka kartunya dengan cara dibuka langsung dan juga bisadibuka perlahan oleh masingmasing pemain setelah itu barulah dilihat jumlahdari ketiga kartu pemain tersebut apabila ketiga kartu tersebut memilik jumlahyang lebih tinggi dari bandar dialah yang menang dan berhak atas uangsebanyak pasangan yang ada di depan tiaptiap pemain yang harus dibayaroleh bandar sedangkan apabila nilainya

yang mana kemudian di bagikan oleh Bandar kepadatiaptiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar yang mana kemudian tiaptiappemain membuka kartunya dengan cara dibuka langsung dan juga bisadibuka perlahan oleh masingmasing pemain setelah itu barulah dilihat jumlahdari ketiga kartu pemain tersebut apabila ketiga kartu tersebut memilik jumlahyang lebih tinggi dari bandar dialah yang menang dan berhak atas uangsebanyak pasangan yang ada di depan tiaptiap pemain yang harus dibayaroleh bandar sedangkan apabila nilainya

dengan register perkara Nomor51/PDT.G/2013/PN.PTK ;Bahwa didalam perjalanan atas gugatan Tergugat II terhadapTergugata IV masih dalam kaitannya dengan objek yang dijadikanobjek sengketa oleh Penggugat, terjadi perdamaian antara Trtgugat IIdengan Tergugata IV yang dituangkan dalam Akta Perdamaian Nomor51/Pdt.G/2013/PN.PTK tanggal 25 Nopember 2013 ;Dalam akta Perdamaian tersebut terdapat klausul bahwa Tergugat IImengganti kepada Walikota Pontianak dalam hal ini Tergugat IVsebidang tanah yang setara nilainya

Mei 2003, menyatakanbahwa Keputusan Walikota Pontianak Nomor 482 Tahun 2001Tanggal 14 Desember 2001 sah secara hukum ;o Untuk perkara di Pengadilan Negeri Pontianak atas sengketakepemilikan antara Tergugat II dengan Tergugat IV telah terjadiperdamaian seperti tertuang didalam akta Perdamaian Nomor51/Pdt.G/2013/PN.PTK tanggal 25 Nopember 2013 ;o Dalam akte Perdamaian tersebut terdapat klausul bahwaTergugat II mengganti kepada Walikota Pontianak dalam hal iniTrgugat IV sebidang tanah yang setara nilainya

mengajukanpensiun dari pekerjaannya dan berapa penghasilan Pemohon saksi tidaktahu; Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan untuk menasehati Pemohondan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan buktibuktinya dan menambahkan keterangan bahwa kebun yang ditinggalkanPemohon semuanya seluas 4 Hektar serta selama Pemohon pisah tempattinggal meskipun Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap akan tetapiPemohon mempunyai tabungan berupa uang yang nilainya

Bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang tidak mempunyai pekerjaantetap akan tetapi memiliki tabungan yang nilainya nominalnya di atasRp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah)Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut diatas akanMajelis pertimbangkan satu persatu ;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Madhiyahkepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)dan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya dengan alasan karenaselama pisah Tergugat Rekonvensi

benar dan sangatmengadaada sehingga sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan oleh MajelisHakim yang memeriksa perkara a quo, karena berdasarkan Surat Edaran MahkamahAgung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan SertaMerta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiapkali akan provisi harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalambutir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 dan 36 harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya

Dengan demikian jelas bahwa terhadap permohonanprovisi dan Uit Voorbaar ByVoorraad yang tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya denganobjek sengketa, maka pelaksanaan putusan serta merta danprovisional tidak boleh dijalankan ;15 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena itu, maka terhadap permintaanPenggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo ;Maka, Berdasarkan hal tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan

Hilangnya keuntungan yang diharapkan oleh PENGGUGAT dari hasilpenanaman, perawatan, pemanenan dan pemanfaatan tanamanproduktif.Bahwa oleh karena kerugian Immateriil yang diderita PENGGUGATsebagaimana angka 18 (delapan belas) tersebut di atas telah nyatanyata dialami oleh PENGGUGAT yang pada hakekatnya tidak dapatdinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini PENGGUGATakan menentukan nilainya dengan kerugian immateriil, sebesar Rp.2.000.000.000, (dua miliar Rupiah).PERMOHONAN SITA JAMINANBahwa

Kerugian Immateriil :Bahwa oleh karena kerugian immateriil yang dideritaPENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas telah nyatanyatadialami oleh PENGGUGAT dimana PENGGUGAT telah kehilanganwaktu, pikiran, biaya dan tenaga, yang pada hakekatnya tidakdapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara iniPENGGUGAT akan menentukan nilainya dengan kerugianimmateriil, sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua miliar Rupiah).9.

Pelepasan tanah Instansi;(3) Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk KepentinganUmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhakhanya dapat mengalinkan hak atas tanahnya kepada Instansi yangmemerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan;(4) Beralinnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukandengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilaipengumuman penetapan lokasi;Bahwa atas dasar undangundang tersebut Tergugat melaksanakannya sesuaiproses dimana Dinas

Pelepasan tanah Instansi;(3) Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk KepentinganUmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhakhanya dapat mengalinkan hak atas tanahnya kepada Instansi yangmemerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan;(4) Beralinnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukandengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilaipengumuman penetapan lokasi;Kemudian di dalam Paragraf 2 Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan

Kerugian Materil: Biaya pencetakan dokumen, fotokopi, materai senilaiRp50.000.000,00; Biaya Transportasi selama proses sidang, sejumlah 20sidang xX @ Rp200.000,00 = Rp4.000.000,00; Biaya Advokasi Penggugat yang nilainya tidak kurangdari Rp200.000.000, 00;Sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat adalah sejumlah Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empatjuta rupiah);Halaman 33 dari 67 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT SMRBahwa berdasarkan pada faktafakta,

Kerugian Materill: Biaya pencetakan dokumen, fotokopi, materai senilaiRp50.000.000,00 harus dibayar Tergugat Rekonvensi secara tunai; Biaya Transportasi selama proses sidang, sejumlah 20sidang x @ Rp200.000,00 = Rp4.000.000,00 harus dibayar TergugatRekonvensi secara tunai; Biaya Advokasi Penggugat yang nilainya tidak kurangdari Rp200.000.000,00;Sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensiadalah sejumlah Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah)harus dibayar

Ltd Jumlah 1.794.659.328 179.465.933 Dasar koreksi menurut PemeriksaBahwa koreksi Penyerahan Ekspor sebesar Rp1.794.659.328,00 adalahpenyerahan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai Penyerahan Ekspor, sementara penyerahan tersebut dilakukan melalui Trader Lokal, ataspenyerahan tersebut dilakukan koreksi oleh Pemeriksa menjadi Penyerahanyang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri dengan alasansebagai berikut: Penjualan hasil produksi Pemohon Banding dilakukan secara lelang danhak

Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus DipungutSendiri.Bahwa menurut Pemeriksa terdapat koreksi positif Penyerahan yangPajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri sebesarRp1.827.595.162,00 dengan perhitungan:Menurut Pengusaha Kena Pajak....... Rp53.112.550.420,00Menurut Terbanding .............:2:08 Rp54.940.145.582,00Halaman 4 dari 81 halaman. Putusan Nomor 1617/B/PK/PJK/2017Koreksi Terbanding ............

Bukti penyerahan barangdibuktikan dengan :adanya PEB yang disahkan oleh Kantor Bea danCukai yang menunjukkan bahwa ekspornya benarterjadi,Bill of Lading yang disahkan kapten kapal,dalam PEB maupun Bill of Lading menyebutkannegara tujuan ekspor dan pihak penjual yang terteraadalah PTPN V (Termohon Peninjauan Kembali);harga jual yang menurut Trader Lokal dan harga jualkepada pembeli luar negeri nilainya sama;bahwa Majelis meminta kepada Termohon PeninjauanKembali dan Pemohon Peninjauan Kembali untukmelakukan

satu) buah tas daridalam bagasi sepeda motor milik saksi Sobirin kemudianmemindahkan tas tersebut ke dalam jok sepeda motor milik lakilakitersebut;Bahwa selanjutnya saksi memangil teman saksi dan manangkaplakilaki tersebut, yang ternyata bernama SARMANIyaituTerdakwa, selanjutnya saksi memberitahukan saksi Sobirinmengenai pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barangbukti di bawa ke Polsek Cilegon untuk diproses lebih lanjut;Bahwa benar barangbarang milik saksi Sobirin yang diambilTerdakwa nilainya

Bekasi Nomor 304/Pdt.G/2012/PN.Bks;Sebab Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan pembayaran Giro Bilyet NomorAL.525689 (Produk T.I8) sejumlah Rp268.501.000,00 bukanlah pembayaran Invoice10115 dan Invoice 10115 akan tetapi pembayaran Invoice lain (kelompok B) dari suratBukti P20 yang jumlahnya persis sama Rp268.501.000,00;Mengingat selisih jumlah tagihan Invoice kelompok B (Vide Bukti P20) tidaksebagaimana pertimbangan Hakim yaitu sebesar Rp268.501.000,00 tetapisesungguhnya Bukti P20 nilainya seluruhnya

Saksi : Imam Masrus A ; n 2a annem nnn n neem nn nn nn nn nnnMenimbang, bahwa Saksi saksi tersebut tidak hadir dipersidangan meskipun telahdipanggil dengan patut, kemudian keterangan para saksi yang termuat dalam berita AcaraPemeriksaan Penyidik dibacakan, oleh karena keterangan saksi tersebut sebelumnya telahdi berikan dibawah sumpah maka berdasarkan pasal 162 ayat 2 KUHAP keterangannyatersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah ; Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar