tangga sudah pecah (brokenmarriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun2014;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : Cekcok,hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihaktidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakanalternatif satusatunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan danterbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugatsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

tangga sudah pecah (brokenmarriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun2014;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : Cekcok,hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihaktidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

Putusan No.2202/Pdt.G/2020/PA.PLGsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 tahun 2019 jo Pasal70 Ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

tangga sudah pecah (brokenmarriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun2014;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : Cekcok,hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihaktidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

Putusan No.2136/Pdt.G/2020/PA.PLGsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 tahun 2019 jo Pasal70 Ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

tangga sudah pecah (brokenmarriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun2014;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : Cekcok,hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihaktidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakanalternatif satusatunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan danterbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugatsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

Pasal 73 UU.No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 danUU. No. 50 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam danperkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena ituberdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) UndangUndang No. 1Tahun 1974 jo.

No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU.No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Penggugat ;10Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuanperundangundangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutandengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;3.

Putusan No. 0483/Pdt.G/2014/PA.BaTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanayang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan para pihakberagama Islam dan perkawinannya dilakukan secara hukum Islam sebagaimanabukti P2 oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a)UU.No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 PP.No.9 tahun 1975, Pasal49 huruf (a) UU.

No. 50 tahun 2009, dari segi kewenangan absolute, Pengadilan Agamaberwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana bukti P1 berdomisili di WilayahHukum Pengadilan Agama Banjarnegara maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 (ayat 1)PP.No.9 tahun 1975, Pasal 73 ayat (1) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubahdengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU.

aslinya,oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki kKekuatan pembuktian yangmengikat dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa butki dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugattelah memenuhi syarat sebagai saksi, maka bukti saksi tersebut dinyatakansebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakanterbuktiPenggugat telah berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas,dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) UU.No

No.3 tahun 2006, dan perubahan yangkedua dengan UU.No.50 Tahun 2008, tentang Peradilan Agama, maka perkara inimenjadi kewenangan Pengadilan Agama Banyumas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti antaraPenggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perludiketengahkan bahwa perkawinhan disyariatkan di dalam Islam mempunyaitujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya.Dibukanya

tangga sudah pecah (brokenmarriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun2014;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : Cekcok,hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihaktidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

Putusan No.2144/Pdt.G/2020/PA.PLGsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 tahun 2019 jo Pasal70 Ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Putusan No.1718/Pdt.G/2020/PA.PLGtidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16Tahun 2019 jo.

majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakanalternatif satusatunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan danterbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugatsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

tangga sudah pecah (brokenmarriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun2014;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : Cekcok,hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihaktidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakanalternatif satusatunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan danterbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugatsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

tangga sudah pecah (brokenmarriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun2014;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : Cekcok,hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihaktidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

Putusan No.2304/Pdt.G/2020/PA.PLGMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasandan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohonsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 tahun 2019 jo Pasal70 Ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19

tangga sudah pecah (brokenmarriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun2014;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : Cekcok,hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihaktidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

Putusan No.2386/Pdt.G/2020/PA.PLGMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasandan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohonsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 tahun 2019 jo Pasal70 Ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19

Pasal 73 UU.No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 danUU. No. 50 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam danperkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena ituberdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) UndangUndang No. 1Tahun 1974 jo.

No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU.No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Putusan No. 764/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 10dari12Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuanperundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutandengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir;2.

tangga sudah pecah (brokenmarriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun2014;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : Cekcok,hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihaktidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakanalternatif satusatunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan danterbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugatsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

tangga sudah pecah (brokenmarriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun2014;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : Cekcok,hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihaktidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

Putusan No.2157/Pdt.G/2020/PA.PLGMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasandan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohonsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 tahun 2019 jo Pasal70 Ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19

tangga sudah pecah (brokenmarriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun2014;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : Cekcok,hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihaktidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

Putusan No.2474/Pdt.G/2020/PA.PLGsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 tahun 2019 jo Pasal70 Ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

tangga sudah pecah (brokenmarriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun2014;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : Cekcok,hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihaktidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

Putusan No.1369/Pdt.G/2020/PA.PLGMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasandan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohonsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 tahun 2019 jo Pasal70 Ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19

huruf (a) UU.No. 1 tahun 1974 jis pasal 14 dan pasal 1 huruf ( b) PP.No.9 tahun 1975,pasal 49 huruf (a) UU No, 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU.No, 3 tahun 2006 danUU No.50 tahun 2009. Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutusPlOTRaI a 2: GUI.

Hukum Acara Perdata Indonesia,2002:112113); Asas tidak memihaknya (impartially) seorang Hakim tersebut, secara yuridisdijamin dalam pasal 5 ayat 1 UU.No.14 Tahun 1970 jo. UU.No.35 Tahun 1999 jo. UU.

bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif (sesuai Putusan MARINo. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari2004; Menimbang bahwa mengenai waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana,maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akandisebutkan dalam amar/dictum putusan ini; Memperhatikan ketentuan pasal: 363 ayat (1) Ke3 KUHP, (UU.No

yangmengatur tentang penempatan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 32UU.No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Bahwa, dengan tidak adanya peningkatan yang diterima Penggugat sertapenolakan mutasi dari Penggugat juga masih dalam aturan hukum yang berlakuyaitu :Penempatan tenaga kenya diarahkan untuk menempatkan tenaga kenapada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat, dankemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hakasasi, danperlindungan hukum (PsI 31 ayat 2 UU.No

Uang perumahan & pengobatan :15 % X Rp.89,285,430, = Rp.12,942.815Total =Rp.99,228,245,Terbilang :Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua ratus Dua Puluh Delapan RibuDua Ratus Empat puluh Lima Rupiah;Bahwa, upah yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat terhitung sejakbulan Nopember 2018 dan sesuai dengan perintah Pasal155 UU.No.13 Tahun2003 tentang Ketenagkerjaan Yo Putusan No.37/PUUIX/2011 Tanggal 19September 2012 dengan perhitungan sebagai berikut Rp.5,752,362, x 6 bulan=Rp.34,514,172,Total seluruhnya

Bahwa upah yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat terhitung sejakbulan Nopember 2018 dan sesuai dengan perintah Pasal 155 UU.No.13 Tahun2003 tentang Ketenagkerjaan Yo Putusan No.37/PUUIX/2011 Tanggal 19September 2012 dengan perhitungan sebagai berikut Rp.5.752.362, x 6 bulan =Rp.34.514.172, sehingga Total selurunnya hakhak Penggugat sebesar :Rp.99.228.245, + Rp. 34.514.172, = Rp.133.739.417,Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugatmengemukakan dalil sangkalannya sebagai berikut