tersebutserta keterangan dua orang saksi di persidangan yang menerangkandibawah sumpahnya yang saling bersesuaian satu dengan lain,keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dandilihat sendiri, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta peristiwasebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri yangmenikah secara sah menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal 18Mei 2013 keduanya sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernahmelakukan perbuatan tercela atau melanggar

hukum;Hal 12 dari 15 Penetapan No 82/Pdt.P/2019/PA.Bn.e Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Pemohon IIhingga saat ini belum dikaruniai anak; Bahwa bapak dan ibu kandung dari anak tersebut dengan ikhlastelah menyerahkan dan tidak keberatan anak tersebut menjadi anakangkat Pemohon dan Pemohon II sehingga anak tersebut sejak bay!

samasama telah mempunyai penghasilan cukup gunauntuk membiayai kebutuhan hidup dan kesejahteraan hidup bagi anaktersebut sebagai rasa tanggung jawab Pemohon dan Pemohon Ilterhadap anak yang akan diangkat tersebut pada masa mendatang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 didukung keterangansaksisaksi di persidangan terbukti Pemohon dan Pemohon II adalahsuami isteri sah, kKeduanya orang baikbaik yang selalu hidup rukun damaidalam rumah tangga, tidak pernah melakukan perbuatanperbuatantercela atau melanggar

hukum, juga dipandang layak untuk mengembantugas dan tanggung jawab sebagai orang tua angkat dari anak tersebut;Menimbang, bahwa dari bukti P5 dihubungkan denganketerangan Pemohon dan Pemohon II dikuatkan keterangan ibukandung anak tersebut serta saksisaksi di persidangan, maka terbuktibahwa antara Pemohon dan Pemohon II dengan bapak dan ibu kandungdari anak tersebut telah terjadi kesepakatan penyerahan anak bernamaa kepada Pemohon dan Pemohon II untuk diasuhdan diangkat sebagai anak angkat yang

Pasal 134 KHI telah terpenuhi danoleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telahmempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;Bahwa dengan demikan maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkatpertama tersebut jelas melanggar hukum pembuktian dengan tidakmempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh Pembanding sehinggapertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama jelas keliru dan oleh karenanyaadalah dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar.Keberatan KetigaMajelis Hakim

MKS.Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya seluruh alat bukti tersebutmenjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi beratsebelah dan sewenangwenang dalam menentukan suatu putusannyasehingga dalam putusanya melanggar hukum pembuktian dan tidakmencerminkan rasa keadilan sebagaimana Perintah Allah SWT;Allah berfirman dalam Surah Almaidah ayat 8 10 yang artinya :wahai orangorang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegakkeadilan karena Allah, (ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlahkebencian

Aripin dan Devi AnggrainibintiHal. 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0463/Pat.P/2017/PA.KdgTanggal 6 Nopember 2017Rusiansyah telah terjalin cinta kasih antara keduanya dan sering jalanbersama serta keduanya sudah pacaran 1 tahun yang lalu, oleh karenanya bilatidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi halhalyang melanggar hukum dan norma kesusilaan;Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia tersebut masih dibawahumur yaitu 16 tahun, 11 bulan sedangkan yang diperkenankan

Aripindan Devi Anggraini binti Rusiansyah, tersebut dipandang bisa mencegahterjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka permohonan pemohon dan Pemohon II telah mempunyai alasan yangsah dan adanya kepentingan hukum, maka permohonan Pemohon danPemohon Il tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah

Nilai limit adalah harga minimal barang yangakan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual bersama Pemilik Barang, oleh karenaPemilik Barang tidak dilibatkan dalam menentukan nilai limit lelang, dan apalagipara pemilik Objek Sengketa keberatan atas pelaksanaan lelang yang akandilaksanakan oleh Tergugat, sedemikian rupa sehingga merupakan PerbuatanMelawan Hukum yang memenuhi unsurunsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata,yang berbunyi :Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugiankepada seorang lain, mewajibkan

Nilai limit adalah harga minimal barang yangakan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual bersama Pemilik Barang, oleh karenaPemilik Barang tidak dilibatkan dalam menentukan nilai limit lelang, dan apalagipara pemilik Objek Sengketa keberatan atas pelaksanaan lelang yang akandilaksanakan oleh Tergugat, sedemikian rupa sehingga merupakan PerbuatanMelawan Hukum yang memenuhi unsurunsur dalam Pasal 1865 KUHPerdata,yang berbunyi :Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugiankepada seorang lain, mewajibkan

adalah menuntut adanya ganti kerugian atas perbuatan melanggarhukum secara pribadi selaku dosen para Penggugat, dengan adanyapenyebutan nama pribadi ini menunjukkan para penggugat belum dapatmembedakan mana gugatan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukumyang dilakukan karena jabatan dan yang dilakukan karena pribadi sehinggaberalasan hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ( nietOnvanklijk verklaard ) ;2.Bahwa para Penggugat juga tidak dapat membedakan penggunaan kata melawan hukum dan melanggar

hukum dalam gugatan paraPenggugat menggunakan kata melawan hukum untuk menuntut gantikerugian melawan hukum itu ranahnya pidana jika para penggugat inginmendapatkan ganti kerugian akibat dari perobuatan para Tergugat seharusnyapara Penggugat menggunakan kata Melanggar hukum bukan melawanhukum yang membawa kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;3.Bahwa gugatan para Penggugat salah mengenai orang (error in persona

Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;c. Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaiannya itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan;3.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi:Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut*;Maka pantas jugalah tuntutan Penggugat/Pemohon Kasasi bahwaperbuatan para Tergugat/para Pemohon Kasasi telah mengakibatkankerugian sebesar Rp250.000.000,00;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Penggugat tersebut

anggota kepolisian memakai baju preman danmemerintahkan bagi yang membawa senjata tajam agar dikeluarkan ; Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis keris yangterdakwa bawa dan pinjam sebelumnya dari AMUT ; Bahwa untuk selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Tapinbersama dengan barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut ; Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memilikiBahwa terdakwa sebelumnya tidak menyadari kalau membawa senjatatajam tanpa izin adalah melanggar

hukum ; Bahwa maksud dari terdakwa membawa senjata tajam adalah untukmenjaga diri dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak terkaitdengan pekerjaan seharihari terdakwa ;11 Bahwa terdakwa menyadari senjata tajam tersebut apabila mengenai tubuhdapat mengakibatkan luka atau kematian ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan selain mengajukanSaksiSaksi telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sahmenurut hukum berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang ujungnya

HIJRAH SAPUTRA Bin NURDIN ; Bahwa untuk selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi DEDI C.SIMATUPANG Bin MULLER SIMATUPANG dan diamankan ke PolresTapin bersama dengan barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut ; Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memilikiBahwa terdakwa sebelumnya tidak menyadari kalau membawa senjatatajam tanpa izin adalah melanggar hukum ;13 Bahwa maksud dari terdakwa membawa senjata tajam adalah untukmenjaga diri dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak

karenanyaPenggugat harus dinyatakan sebagai Pembeli yang beritikad baik sehinggaharus dilindungi hakhaknya, dengan demikian petitum gugatan angka 3beralasan hukum untuk dikabulkan ; nn ne nnn neMenimbang, bahwa mengenai petitum angka 4, yang meminta agarperbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa merupakan perbuatanMelawan NUKUMN jss2sses nesses nnn enn eeemeeenenreeemtstinnnneesinMenimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :Tiap perouatan melanggar

hukum, yang membawa kerugian kepadaseseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, mengganti kerugian tersebut; nne n ene en ennMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata,agar suatu perbuatan dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum(onrechtmatage daad), maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur yakni:.

Harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum ;ab. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain ;QOAda kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;d.

Pemohon memberiketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan cintadengan anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan telah dilakukanpelamaran terhadap calon isterinya kepada orang tua dan keluarganyadan diterima dengan baik: Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah menjalin hubunganpercintaan dengan anak Pemohon sudah sedemikian erat dan sulit untukdipisahkan sehingga Jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akanterjadi halhal yang melanggar

hukum agama; Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukanhubungan layak suami isteri sehingga calon isterinya telah hamil 3 (tiga)bulan; Bahwa benar calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidakada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan sepersusuan;Halaman 4 dari 15 hlm, Putusan Nomor 4/Padt.P/2021/PA Ktg.

danpengetahuannya sendiri (Pasal 172 ayat 4 R.Bg.) jo Pasal 1907 KUHPerdata, dan isi keterangannya dibenarkan oleh Pemohon yangmenerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menyjalinhubungan selama 1 (Satu) tahun dan saling mencintai, hubungan keduanyasudah sedemikian eratnya yang sulit dipisahkan, sehingga anak Pemohontelah dengan calon suaminya telah hubungan layaknya suami isteri dansudah hamil 3 (tiga) bulan, sehingga apabila tidak segera dinikahkandikhawatirkan akan terjadi perbuatan melanggar

hukum agama, keduanyatidak hubungan mahrom dan tidak mempunyai hubungan sesusuan yangmenghalangi pernikahan mereka.

Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet BijMogelijkkheids bewustzij) / Voorwaardelijk Opzet) yaitu. apabilaseseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatuakibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalammencapai tujuannya itu kKemungkinan akan menimbulkan akibat lainyang juga dilarang oleh undangundang ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengisyaratkan kataSengaja terpisah dari kata kata melanggar hukum maka si pelaku tidakperlu tahu bahwa ia melanggar

hukum dengan perbuatannya.

diasuh oleh para pe, tidak ada yangkeberatan atas pengasuhan tersebut dan tidak ada pula yang mengakungaku sebagai orangtua dari anak tersebut; Bahwa saksi Pemohon bekerja sebagai petani sawit denganpenghasilan ratarata setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah); Bahwa saksi mengetahui selama dipelihnara oleh para Pemohon, anaktersebut dirawat dengan baik dan dikasihi selayaknya anak kandung; Bahwa para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atauberbuat/melakukan hal yang melanggar

hukum; Bahwa para Pemohon mempunyai kesehatan jiwa dan mental yang baik;Bahwa saksi mengetahui tidak ada satu) orangpun = yangmempermasalahkan adopsi yang dilakukan oleh para Pemohon;2.

Kis Bahwa saksi Pemohon bekerja sebagai petani sawit denganpenghasilan ratarata setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah); Bahwa saksi mengetahui selama dipelihara oleh para Pemohon, anaktersebut dirawat dengan baik dan dikasihi selayaknya anak kandung; Bahwa para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atauberbuat/melakukan hal yang melanggar hukum; Bahwa para Pemohon mempunyai kesehatan jiwa dan mental yang baik;Bahwa saksi mengetahui tidak ada satu) orangpun = yangmempermasalahkan

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawapisau tersebut; Bahwa pisau milik terdakwa tersebut dapat di gunakan untuk menikan ataumenusuk orang apabila di gunakan serta pisau tersebut dapat membunuh biladigunakan; Bahwa pisau milik Terdakwa tersebut bukan benda pusaka namun Terdakwa biasagunakan untuk memotong di dapur; Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu membawa senjata tajam berupa pisau tanpa ijindari yang berwenang adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bisadipenjara

dari pihak yang berwenang untuk membawapisau tersebut;Bahwa pisau milik Terdakwa tersebut dapat digunakan untuk menikam ataumenusuk orang apabila di gunakan serta pisau tersebut dapat membunuh biladigunakan;Bahwa pisau milik Terdakwa tersebut bukan benda pusaka namun terdakwa biasagunakan untuk memotong di dapur;Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa yaitu membawa,menguasai, memiliki senjata penusuk atau senjata penikam berupa pisau tanpa jjindari yang berwenang adalah perbuatan yang melanggar

hukum dan bisadipenjara;Bahwa Terdakwa tidak menggunakan pisau Terdakwa tersebut pada saatTerdakwa ditangkap oleh kepolisian melainkan Terdakwa berusaha untukmencabutnya dari pinggang sebelah kiri Terdakwa untuk Terdakwa buang karenaTerdakwa takut diketahui oleh pihak kepolisian kalau Terdakwa bawa pisau;Bahwa maksud Terdakwa mencabut dan mengayunkan pisau yang Terdakwabawa tersebut pada saat sepupu Terdakwa ingin di keroyok oleh orang yangterdakwa tidak kenal yaitu untuk menakuti orangorang yang

pidanaNarkotika "telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis tidakmenemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwayang dapat menghapuskan sifat melawan Hukumnya dan menghapuskan kesalahanterdakwa, sehingga terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dandipidana setimpal dengan kesalahannya;Menimbang, bahwa penghukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim selainbersifat Represif artinya terdakwa sebagai orang melanggar

Hukum harus dijatuhipidana sebagai orang melanggar Hukum haruslah dijatuhi pidana agar penegakanHukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat Edukatif yang artinya diharapkankepada terdakwa dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadiorang yang taat Hukum dan bermanfaat di kemudian hari ;Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwadari dalam tahanan maka adalah tepat dan berdasarkan hukum jika terdakwa tetapditahan;Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara yang ditentukan dalam UndangUndang, maka oleh karenaitu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:Keberatan Pertama:Bahwa Judex Facti nyatanyata telah salah dan keliru dalam menerapkanhukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehinggaputusan Judex Facti tersebut telah melanggar

hukum.

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang bersifat asumsi belakamerupakan pertimbangan yang melanggar hukum;Keberatan Keenam:Bahwa Judex Facti nyatanyata telah salah dan keliru dalam menerapkanhukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Dengan meninggalkanBangunan Obyek Sengketa oleh Tergugat asal/Termohon Kasasi tanpasepengetahuan/seijin dari pada Penggugat asal/Pemohon Kasasipemiliknya atau yang menyewakan adalah melanggar hukum perjanjiansewa menyewa dan atau norma susila atau norma etika dalam pergaulanhidup dimasyarakat Judex facti tidak mempertimbangkan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat bagaimana rasa pedih hatinya seorangpemilik Bangunan Obyek Sengketa yang mengalami kerusakan terusmenerus karena tidak ada perawatan

Adalah rasa pahit dan getir yang sangat besar bagi pihakyang menyewakan dengan melihat bangunan obyek sewa ditelantarkanoleh sipenyewa secara melanggar hukum dan norma susila atau normaetika. Berdasarkan fakta hukum sosiologis itu maka Perjanjian SewaMenyewa Nomor : 01 tanggal 4 Juli 2006 (Bukti P2) harus dinyatakanbatal demi hukum atau setidaktidaknya dinyatakan batal atau dibatalkan ;.

RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATAI.PERDATA UMUMDengan berlakunya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan MahkamahAgung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sengketa yangbersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan ciderajanji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenanganabsolut pengadilan

UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 21dan Pasal 53harus terlebih dahulu melalui upaya administratifsebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara.Dalam mengadili sengketa tindakan pemerintahan/ perbuatanmelanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentangPedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige

(lima juta rupiah);Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidakmengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Terdakwa II Rahmadani Bin Djumadi:Bahwa Terdakwa pernah dipersiksa dipenyidik dan keterangan yangPara Terdakwa berikan adalah benar;Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaanpencurian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Rahmadani BinDjumadi dan yang menjadi korbannya adalah Kurdiyanto;Bahwa perbuatan Terdakwa

Jkt.Utr.seharga Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah);e Bahwa uang hasil penjualannya tersebut digunakan untuk bersenangsenangdan sisanya sebesar Rp. 200.000, dibagi masingmasing mendapat bagiansebesar Rp.100.000, yang mana uang tersebut kemudian digunakan untukmakan dan beli rokok;e Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Kurdiyantomenderita kerugian materi sekitar Rp. 5.000,000, (lima juta rupiah);e Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidakmengulangi lagi perbuatan yang melanggar

hukum;Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, Nopol B3780UGK atasnama KURDIYANTO berikut 1 (Satu) kunci kontak; 2) 1 (satu) buah flasdiskwarna hitam merk VGen berisi rekaman CCTV, 1 (satu) potong kaos warnaputih merah, uang tunai Rp.5.000, 1 (Satu) unit sepeda rmotor merk HondaBeat, Nopol B3598UKD warna putih biru berikut 1 (Satu) buah kunci kontakdan atas keberadaan barang bukti tersebut

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghindarkan dirinyadari perbuatan/tindakan yang melanggar hukum terhadap Tanah Milikdari Penggugat diatas tanah objek perkara tersebut, sebelum adaputusan mengenai Pokok Perkara yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap;3.

Kelantan Ujung No 60 blk Kelurahan simarito, kecamatan Siantar barat,Kota Pematangsiantar Sumatera Utara dengan batas batas Sebelah Timurberbatas dengan karinem; Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum;Sebelah selatan berbatas dengan Basuki; Sebelah Utara berbatas dengan ibuKhotob; semenjak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar,serta memerintahkan kepada Tergugat untuk menghindarkan dirinya dariperbuatan/tindakan yang melanggar hukum terhadap Tanah Milik dariPenggugat diatas

Bahwa sangat patut dan beralasan pula menurut hukum bila ParaPenggugat menuntut ganti rugi atas dasar penguasaan tanah darat /pekarangan sengketa secara tidak sah dan melanggar hukum kepada ParaTergugat secara tanggung renteng, dengan perhitungan bila tanahHalaman 6 dari 17 Perkara Nomor 345/PDT/2020/PT SBYdisewakan per tahun sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah),dihitung sejak akhir masa sewa tahun 2020 hingga putusan perkara inlmempunyai kekuatan hukum tetap;18.

Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama padahalaman 13 poin 2 nomer 1 dan 2 adalah keliru dalam perimbangankarena secara jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum sesuai denganpasal 1365 KUHPerdata Tiap perbuata melanggar hukum, yangmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenasalah nya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebutUnsur unsur yang harus di penuhi dalam perbuatan melawan hukumadalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum,adanya kesalahan

Tunai Pengganti RumahTinggal sebesar Rp.122.591.200, (Seratus dua puluh dua juta lima ratussembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan tidak menetapkan Penggugatdalam daftar nama penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti UangRelokasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan WadukJatigede tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum adalahsebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan Tiapperbuatan melanggar

hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mMenggantikerugian tersebut*;Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan adalahmelawan hukum (perdata) maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:1.

Hukum, maka perbuatan Tergugat tersebutharuslah memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut: tap pebuatanmelanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugiantersebut (R.

Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya (de daadmoet aan schuld zijn te wijten);Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menarik teori PerbuatanMelanggar Hukum tersebut ke dalam perkara aquo untuk menilai apakahTergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkankerugian kepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebelumnya telah dinyatakan bahwa pemberian uang tunai untuk penanganandampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk

hukum yangmewajibkan Tergugat karena kesalahannya itu mengganti kerugian yang telahditimbulkannya;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat makasepatutnya Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang timbul tersebut;Menimbang, selanjutnya unsur perbuatan melawan hukum lainnya yangakan dibahas adalah mengenai adanya kesalahan pelaku sehinggamenyebabkan kerugian yang dalam pembahasan ini senyatanya berkaitan eratHalaman