Ditemukan 13540 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasau palal pasla
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) kuhpm
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2014 — Putus : 15-09-2008 — Upload : 22-04-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 181 / PID.B / 2008 / PN SMP
Tanggal 15 September 2008 — IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN
109 — 26
  • denganPekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi tahap II sebesar Rp.12.027.273,18, ; bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian negara tersebut sejumlah Rp15.009.000 (lima belas juta sembilan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari fakta hukum yang telahterbukti di persidangan tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimanadidakwakan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum denganDakwaan Alternatif , yaitu :Pertama : melanggar pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang undangRI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Undangundang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55Ayat ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;AtauKedua : melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang undang RI Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undangundang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 Ayat 1 ke 1KUHP jo.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Upload : 05-04-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 3/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS
Drs. H. ISHAK IBRAHIM, M.Pd
150 — 73
  • ISHAK IBRAHIM, M.Pd, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UUR.I No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidanadalam dakwaan Primair;2.
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 07-09-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 5/PID.TPK/2016/PT MTR
Tanggal 26 September 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : I WAYAN SURYAWAN,SH
Terbanding/Terdakwa : RUSDY
98 — 39
  • Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Mataram telah melakukan kekhilafan nyata dalammempertimbangkan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukanatau turut serta melakukan, yang sesungguhnya unsur tersebut tidakterbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dasardakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif subsidaritas yaitu:KESATUPrimair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal
    2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;Subsidair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999Hal 65 dari 74 hal.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 25-07-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 16/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 25 Agustus 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RAMDANI, SE, Dkk
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : INDRA GUNAWAN, S.E
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : HERLANGGA WISNU MURDIANTO, SH
80 — 30
  • Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,(2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana serta ketentuan ketentuan peraturan perundang undanganlainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MEN GADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-08-2005 — Upload : 11-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 538K/PID/2005
Tanggal 2 Agustus 2005 — H.ARlUS SAMPENO DT.S.GARANG, BA., H. ANWAR SYAMSUDDIN, dkk
154 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .~ Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yangtelah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.SUBSIDAIR :a Bahwa mereka terdakwa I H.ARIUS SAMPENO DT.S.GARANG, BA.Terdakwa IIT H. ANWAR SYAMSUDDIN, Terdakwa III FAIGI ASABAWAMENEWI, SH pgl. FAIGI Terdakwa IV MUHAMMAD YASIN.LC,Terdakwa V Drs. H. SA'ADOEDDIN bin AU ALWI, Terdakwa VI Hj.MARHAENI Z. AZWAR, Terdakwa VII H.
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 17-05-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 09-07-2021
Putusan PT GORONTALO Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO
Tanggal 8 Juli 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : NININ ARMIANTI NATSIR, SH
Terbanding/Terdakwa : AMIR I. UMAR, S.Pd Alias AMIR
154 — 86
  • HK: HA 1: HA 2: Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2021/PT GTO Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIRwonnne Bahwa Terdakwa AMIR I.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 24-03-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 158 /Pid. Sus /2011 /PN.TK.
Tanggal 24 Maret 2011 — NATALIS YATI.S.Pd binti HASANUDIN
128 — 4
  • Bahwa Perbuatan terdakwa NATALIS YATI, S.Pd tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undang undang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telahdiubah dengan Undang undang RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 05-01-2018 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 1/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 27 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DESTY RERUNG, SH. MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KRISTOFOL RUDI HARTO BAO, SKM Diwakili Oleh : ARDY S YUSRAN, SH, MH
128 — 56
  • Kes dan ANDI JOHAN ARFAH tersebut sebagaiamadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 undangundang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor.20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor.31 Tahun 1999tentang Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-06-2015 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 3/PID.SUS/TPK/2015/PN Mks
Tanggal 17 Juni 2015 — - MUHAMMAD JAFAR JAMHAL, S.Pd Vs. - JPU
100 — 24
  • atau22setidaknya sekitar jumlah tersebut, jumlah kerugian manabersesuaian dengan yang termuat dalam Laporan HasilPemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jeneponto Nomor : 780/12/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Laporan Hasil PemeriksaanPerhitungan Kerugian Negara atas Penyalahgunaan PenyaluranBantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilakukan oleh Sadr.Muhammad Jafar Jamhal,S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPNegeri 2 Binamu Kabupaten Jeneponto TA. 2012 dan 2013.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal
    2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaiman telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JAFAR JAMHAL,S.Pd selaku KepalaSekolah SMP Negeri 2 Binamu Kabupaten Jeneponto diangkat berdasarkanKeputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821.211 Tahun 2010 tanggal 13Nopember 2010 tentang
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 09-04-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 7/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Nasrah Totoran
Terbanding/Terdakwa : Muhammad Alwi
84 — 59
  • dilakukan oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi SulawesiBarat dengan rincian sebagai berikut : N Uraian Nilai a Jumlah raalisasi pembayaran sesuai Rp.1.186.875.000,00kontrak b Jumlah Realisasi penyaluran benih padi Rp.653.637.500berdasarkan BAP Penyidik dan hasilKlarifikasi Kelompok Tani penerima danPPL G Jumlah Kerugian Keuangan Rp.551.237.500 Negara (ab) Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ALW/I bersamasamadengan WAWAN GUNAVWAN tersebut diatas, diatur dan diancam pidanadalam Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangHalaman 24 dari 100 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS.TPK/2020/PT MKSUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 8 Oktober 2014 — PRIHARTONO,S.Kom Alias ANTON Bin (Alm) H. SYAMSUDDIN
82 — 12
  • SYAMSUDDINdidakwadengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas yaitu :e primair melakukan tindak pidana korupsi yangdiancam pida na sebagaimana dimaksud dalamketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang nomer 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang nomer 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomer31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 (1) ke1 KUHPidana.e subsidair melakukan tindak pidana korupsi yangdiancam pidana sebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2013 — Upload : 03-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 14 Mei 2013 — ROBBY ORLANDO pgl. ROBBY
98 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Faktafakta tersebut menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali perludipertimbangkan untuk menentukan apakah unsur Secara Melawan Hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dari Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 dalam Dakwaan Kesatu dapatterpenuhi.Prof. Indriyanto Seno Adji SH. MH, didalam bukunya berjudul Korupsi KebijakanAparatur Negara & Hukum Pidana, penerbit CV. Diadit Media, Jakarta 2007, halaman166, mengutip pendapat Th. W.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-12-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 32/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 8 Januari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : zainurarifin syah, sh
Pembanding/Terdakwa : ARDI MUKHLIS, ST, M.Si Diwakili Oleh : WAHYU AWALUDI RAHMAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARDI MUKHLIS, ST, M.Si Diwakili Oleh : WAHYU AWALUDI RAHMAN, SH
46 — 30
  • MT(Alm) (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang disidangkan secara terpisah/displit) sebagaimana diatur dan diancampidana pasal pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP(dalam dakwaan pertama primair);2.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-06-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 12-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 44/PID.SUS/2015/PT SBY
Tanggal 9 Juli 2015 — Nama : Drs. PARJITO. M.P ; Tempat lahir : Blora ; Umur/tanggal lahir : 50 tahun/23 Oktober 1963 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Jl. Gambuta III/G-15 RT.002.RW.007, Kel.Karang Besuki, Kec. Sukun, Kota Malang ; A g a m a : Islam ; Pekerjaan : PNS/Dosen DPK (mantan Pembantu Rektor I Univ. Kanjuruhan) ; Pendidikan : S-1 Sosial Ekonomi Pertanian ;
63 — 55
  • PARJITO, M.P telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsiyang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaanPrimair ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.
Pengadilan PA BINJAI Perdata Agama Perceraian
Register : 09-01-2014 — Putus : 07-03-2014 — Upload : 15-01-2015
Putusan PA BINJAI Nomor 11/Pdt.G/2014/PA.Bji
Tanggal 7 Maret 2014 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
35 — 6
  • 863204parlisttextpardplainf1fs22lang1033langfe1033langnp1033langfenp1033insrsid803947charrsid8869464 hichafldbchaf0lochfl 1.tabpardqj fi36011900ri0s1360slmultl1widctlpartlhyphtx4050tqr tx900tlhyphtx9720aspalphaaspnum faautols67adjustrightrino1in900itap0Opararsid4222030 f1fs22insrsid8 03947 charrsid8869464Menyatakanf1fs22lang1044 langfel1033langnp1044insrsid8 869464charrsid88 69464Terdakwa dr FENNO TREES TAHALELE, M.Ph telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke 1KUHPidana. flfs22lang1044langfel1033langnp1044insrsid8869464 tab1fs22insrsid88 69464 charrsid8 869464parlisttextpardplainf1fs22lang1044langfel1033langnp1044langfenp1033insrsid8869464charrsid8869464 hichafldbchaf0lochfl2.tab f1lfs22lang1044langfel1033langnp1044insrsid8869464charrsid8869464Menjatuhkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-04-2010 — Upload : 31-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2042 K/PID.SUS/2009
Tanggal 27 April 2010 — RAMLI AZIS, SH. bin AZIS USMAN
56 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • S2762/PW.01/5/2008 tanggal 18 Juni 2008 adalah sebesarRp. 104.386.000, (seratus empat juta tiga ratus delapan puluh enam riburupiah) atau setidaktidakn ya berkisar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (83) Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke KUHP Jo.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-01-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps.
Tanggal 13 Mei 2015 — NI GUSTI AYU NYOMAN SUCIATI
99 — 46
  • .: PDS 01 /Denpa/ 01 /2015 yang pada pokoknya menuntutagar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasarmenjatuhkan putusan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa NI GUSTI AYU NYOMAN SUCIATI tidak terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah dirubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dan membebaskan terdakwa NI GUSTI AYU NYOMANSUCIATI dari Dakwaan Primair tersebut ;2 Menyatakan terdakwa NI GUSTI AYU NYOMAN SUCIATI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-11-2012 — Upload : 03-12-2012
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 10/PID/TPK/2012/PTTK
Tanggal 1 Nopember 2012 — JOSE THAMRIN bin UJANG RUPI
64 — 24
  • Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: SR3031/PW08/5/201 1perihal Laporan Hasil Audit Investigasi atas Penyaluran Beras Raskin di KampungSukajadi sejak Mei tahun 2007 sampai dengan Agustus tahun 2010, tertanggal06 Oktober 2011 maka dari Audit Investigasi yang dilakukan disimpulkan bahwa :telah ditemukan Kerugian Negara Sebesar Rp. 276.563.847, ( Dua ratus tujuhpuluh enam juta lima ratus enam puluh tiga delapan ratus empat puluh tujuhrupiah )Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal
    2 ayat(1) Jo pasal 18 huruf a,o UU No.31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah denganUU No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64ayat 1 KUHP.SUBSIDAIR :Halaman 25 dari 79 hal, Tipikor No. 10/Pid.
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-06-2012 — Upload : 26-07-2013
Putusan PT GORONTALO Nomor 06/PID.SUS/2012/PT. GTLO
Tanggal 27 Juni 2012 — NIKO ILAHUDE, SE
79 — 28
  • atas diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang secara nyata dijalani oleh Terdakwa ; Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada di dalam tahanan danmenurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 193 ayat (2)huruf b KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana makakepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan ; Mengingat, Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) danayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b, Pasal 241 ayat (1) dan Pasal 242 Undangundang...undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undangundang Hukum
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-09-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 162/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 4 Januari 2016 — ANENG RUSKANDI Bin APIN
67 — 29
  • penyalahgunaan dana SPP yaitu sebesar Rp.250.106.200, (dua ratuslima puluh juta seratus enam ribu dua ratus rupiah).Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatuyang tercatat dalam Berita Acara persidangan seluruhnya dianggap turut termuat danmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan suratdakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu :Primair :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
    2 ayat (1)jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Subsider:Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor