Ditemukan 11334 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : harusman harisman harnilan hapusan harlan h.ruslan heruslan harislan hamuslan haruslah haruskan
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 06-08-2020 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
1.DADANG SUTISNA
2.IVONE NATADIHARDJA
Tergugat:
1.PT. Bank Commonwealth,
2.MICHAEL RYAN ADIWINATA,
3.NOTARIS Dr. ANRIZ NAZARUDDIN HALIM, S.H.,M.H.,M.Kn,
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor,
2.PT. Duta Balai Lelang,
3.Kantor Pertanahan Dan Agraria Tata Ruang Kota Bogor,
117 — 25
  • Bahwa berdasarkan dalildalil dan uraian diatas jelas Terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh ParaPenggugat, sehingga Petitum gugatan Para Penggugat adalah Keliru dan TidakTepat sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat haruslan DINYATAKANDITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA.Berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat mohon agar Majelis Hakim YangMulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikanputusan dengan amar putusan
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-01-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 02-07-2017
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 3/PDT/2017/PT PLK
Tanggal 30 Maret 2017 — BENHUR melawan PT. NABATINDO KARYA UTAMA (PT. NKU)
75 — 50
  • Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga sudahseharusnya berdasarkan Pasal 118 ayat (1) / Pasal 142 RBG yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah PengadilanNegeri Sampit.Bahwa TERGUGAT mendapat izin lokasi dan Ilzin UsahaPerkebunan dari Bupati Kotawaringin Timur sehingga hal inimembuktikan jika obyek sengketa masuk dalam wilayah hukumKabupaten Kotawaringin Timur.Bahwa hal ini membuktikan jika yang berhak memeriksa danmengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Sampit sehinggagugatan Penggugat haruslan
Pengadilan PN TEGAL Perdata
Register : 07-03-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN TEGAL Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Tgl
Tanggal 3 September 2018 — Penggugat:
YAPEKNAS Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional Pusat Kabupaten Tegal
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk. Pusat Jakarta Cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Cab. Tegal
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Tegal
171 — 65
  • Bahwa permintaan tersebut harus ditolak karena untuk dikabulkannyatuntutan provisi, Suatu gugatan haruslan memenuhi persyaratan yangdiatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR yang yakni:a. terdapat suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yangmenurut peraturan boleh diterima sebagai bukti;b. terdapat keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakimyang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;c. apabila tuntutan sementara dikabulkan dalam hal perselisihantentang kepemilikan.3.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-06-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 744/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum:
Yuli Peladiyanti, SH
Terdakwa:
Purwono
21 — 10
  • Dalam melakukan perbuatan/aktivitas yangberhubungan dengan Narkotika haruslan mendapat jjin dari MenteriKesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya dan atau adanya resep doktersebatas untuk kebutuhan pengobatan. Didalam pemeriksaan dipersidangantelah diperoleh faktafakta sebagai berikut :UBahwa awalnya hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 jam 15.49 wita,terdakwa menghubungi seseorang bernama sdr.
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Umum
Register : 24-10-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 23-01-2019
Putusan PN BATULICIN Nomor 295/Pid.B/2018/PN Bln
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
HANINDYO BUDIDANARTO, SH., MH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD IDRIS bin alm BUSMAN
2.MUHAMMAD MAJIDI als MAJIDI bin M IDRIS RAHMANSYAH
3.AGUS RACHMANTO bin SURACHMAN
4.H AHMAD SAMANI als HADI bin H MUH SAMAN
91 — 43
  • Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukantindak pidana, maka perbuatan orang tersebut, haruslan memenuhi seluruhunsur dari tindak pidana yang didakwakan dan secara sah serta meyakinkandapat dibuktikan serta dipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian yang dianutoleh Hukum Acara Pidana, yaitu pembuktian menurut undangundang secaranegatif ( negatief wet telijk stelsel ), seperti yang disebutkan dalam Pasal 183KUHAP, maka untuk menentukan bersalah
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 22-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 1533/Pid.B/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
FAUZAN ARIF NASUTION, S.H
Terdakwa:
EKA PUTRA PARDEDE Alias EKA
46 — 9
  • Jadi menurut kami bahwa JaksaPenuntut Umum telah salah menerapkan Pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP yangseharusnya seperti yang kami katakan haruslan memakai Pasal 351 ayat (3)KUHP atau pasal yang terendah Pasal 358 ayat (3) KUHP;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanPenasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetapmemohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sesuai dengan surattuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 1533/Pid.B/2020
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus Anak
Putus : 10-03-2015 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN PELAIHARI Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Pli
Tanggal 10 Maret 2015 — TERDAKWA
76 — 29
  • melakukanancaman kekerasan agar saksi KORBAN dan saksi SAKSIH Sujarwati bersediaberhubungan badan dengannya sehingga berdasarkan hal tersebut maka perouatanterdakwatersebut merupakan kesengajaan sebagai maksud, dengan demikian unsurini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena perouatan terdakwa telah memenuhi semuaunsur dari Pasal 81 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangperlindungan anak Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, makaterdakwa haruslan
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 05-10-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 44/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 6 Januari 2022 — Penggugat:
MAHESA RADITYA
Tergugat:
DINAS PUPR
287 — 137
  • Dan,selain daripada itu berdasarkan asas keadilan dalam mempertimbangkan putusanyang haruslan menempatkan fakta hukum sebagimana mestinya bahwa faktaTergugat tidak memenuhi prosedur penetapan Objek Sengketa tidak menutupikesalahan bahwa Penggugat setidaktidaknya melakukan pembiaran kepada pihaklain (yang secara resmi bukanlah bagian dari Perusahaan Penggugat) dan laladengan tidak menjaga akses private berupa email dan password resmi perusahaansehingga dari pembiaran tersebut dapat dimanfaatkan oleh
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 03-12-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 196/PDT/2018/PT MTR
Tanggal 29 Januari 2019 — Pembanding/Tergugat I : MULYADI Diwakili Oleh : LALU M AMRU, SH
Pembanding/Tergugat II : AMIDIN Diwakili Oleh : LALU M AMRU, SH
Pembanding/Tergugat III : MURTINI Diwakili Oleh : LALU M AMRU, SH
Pembanding/Tergugat IV : SAERAH Diwakili Oleh : LALU M AMRU, SH
Pembanding/Tergugat V : AMINAH Diwakili Oleh : LALU M AMRU, SH
Pembanding/Tergugat VI : NURIDAH Diwakili Oleh : LALU M AMRU, SH
Pembanding/Tergugat VII : MANAN Diwakili Oleh : LALU M AMRU, SH
Terbanding/Penggugat : DJAMAL AZIZ
Terbanding/Turut Tergugat I : ALI SALEH BAWAZIER
Terbanding/Turut Tergugat II : Ny. FAIZAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat IX : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Turut Terbanding/Tergugat X : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
45 — 16
  • ha, bukanlahmerupakan perbuatan melawan hukum dan putusan tersebut dikuatkanoleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 152/PDT/2013/PT.MTRtanggal 7 Januari 2014, kemudian dikuatkan lagi olen putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 2827 K/PDT/2014 tanggal 8 Juli 2015sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ( lihat buktisurat T17.3 T17.4 dan T1 7. 5) menurut Majelis Hakim Tingkat Bandingkepemilikan dan penguasaan obyek tanah sengketa seluas 1.18 ha olehTergugat 1 s/d Tergugat 7 haruslan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-12-2019 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat:
Tn. Mohammad Zeid
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
358 — 206
  • Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar SertaPenyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar DanPerubahan Data Yayasan;Bahwa, Tergugat hanya menerima pemberitahuan dari notaris sebagaiPemohon dan mencatatkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum, tidaktermasuk menelaah isi akta, dan faktafakta keperdataan juga tidakmempunyai kKewenangan untuk membuktikan kebenaran formil, material,maupun lahiriah dari suatu akta otentik, sehingga apabila ada pihakpihakyang berkeberatan atas Akta tersebut haruslan
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 05-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 87/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 17 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
Terbanding/Penggugat : ROPINGAH
Turut Terbanding/Tergugat II : Walikota Banjarbaru
Turut Terbanding/Tergugat III : TIM PANITIA PENGADAAN TANAH
Turut Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
177 — 41
  • didalilkan Pembanding dalam memoribandingnya yakni pada halaman 19 point 8 yang pada pokoknyamengenai letak obyek sengketa apakah terletak di wilayan KelurahanPalam atau Bangkal adalah dalil pengulangan saja dimana hal tersebutpada prinsipnya sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkatpertama sebagaimana yang terdapat dalam putusanya pada halaman 50sampai dengan halaman 55 dan telah juga Terbanding uraikansebagaimana pada point diatas, maka dengan demikian Memori BandingPembanding tersebut haruslan
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Perjanjian
Register : 14-11-2016 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 143/Pdt.G/2016/PN Gin
Tanggal 6 Juni 2017 — Ida Ayu Putu Eka Kartika, SS./penggugat Michael John Renehan/tergugat
265 — 174
  • yangdiajukan oleh Tergugat dalam Rekovensi / Penggugat dalam Kopensi tersebut,Penggugat dalam Rekopensi / Tergugat dalam Kovensi mengalami kerugianmateriil dan inmateriil yang apabila dinilai dengan uang jumblahnya adalahsebesar Rp 2.700.000.000, (dua milyard tujuh ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat dalam Rekovensi /Tergugat dalam Kovensi tersebut, Pengadilan berpendapat terhadap tuntutanganti kerugian dalam hal perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi syaratPerbuatan Tersebut haruslan
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum Penghinaan
Register : 02-12-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 235/PID.B/2014/PN Gns
Tanggal 7 Agustus 2014 — CHOIRUN AZIS PRABOWO Bin DENDY KARYONO
26 — 15
  • terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 24 Maret2014 sekira pukul 02,00 wib di desa Seberuk Ogan Komering llr SumateraSelatan, kemudian terdakwa di bawah ke Polres Lampung Tengah ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 09-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Amp
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
I Gusti Ayu Karmini
Tergugat:
1.Ketua Koperasi Kredit CU Pelita
2.Sekretaris Koperasi Kredit CU Pelita
3.Pengawas Koperasi Kredit CU Pelita
148 — 63
  • Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16Juni 1971), namun demikian meskipun Penggugat berhak untuk menentukanSilapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, pihaktersebut haruslan pihak yang memiliki Kedudukan, kapasitas dan hubunganhukum;Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil eksepsinyamengemukakan Koperasi CU.
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 25-05-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 76-K/PM I-02/AD/V/2015
Tanggal 1 September 2015 — Erlik Kopka NRP 627828
30 — 12
  • Tanpa melakukan salah satu dari delik yang dilanggar maka orang yangterlibat itu tidak dapat dimasukkan dalam kategori sub.a tetapi masuk golongan sub.c (ikutserta) Memang dalam kedua campur tangan tersebut, baik yang disebut pada sub.a. maupunsub.c. samasama dapat diterapkan terhadap orang yang turut melakukan tindak pidana.Namun demikian peranannya tidak sama, pada sub.a semua orang yang ikut sertamempunyai peranan yang sederajad, karena setiap orang yang terlibat haruslan melakukansalah satu unsur
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 13-07-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
1.YUGO MINARMINTO
2.HERU SANTOSO
3.SATIMAN
4.PRASETIO DWI ANGGONO
Tergugat:
KEPALA DESA UJUNG PADANG
169 — 91
  • ASPEK KEWENANGANMenimbang, bahwa Objek Sengketa (vide bukti T.3) diterbitkan padatanggal 29 April 2021, sehingga untuk menguji aspek wewenang Tergugatdalam penerbitan Objek Sengketa a quo haruslan menggunakan peraturanperundangundangan yang berlaku pada saat penerbitannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan juga Pasal 66 PeraturanPemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 10-12-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 37/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 13 Januari 2021 — Pemohon:
PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
106 — 65
  • Pemohon yang mengajukan permohonan kepada PengadilanTata Usaha Negara, haruslan pemohon yang telah mengajukanpermohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untukpenerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan,namun permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sebuahkeputusan dan/atau. tindakan oleh Badan dan/atau' PejabatPemerintahan;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P1, Bukti P2, BuktiP3, Bukti P4, Bukti P5, Bukti P6, Bukti P7, Bukti P8, Bukti P11, BuktiP12, Bukti
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 18-03-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pmn
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
ZAMZAINI
Tergugat:
1.SUARTI
2.RUSTAM Gelar Dt. Sinaro Sati
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
104 — 19
  • Rajo Nan Sati/Tergugat 2);Bahwa dengan demikian, maka Penggugat tidak memiliki personastandi in judicio dihadapan Pengadilan Negeri Kelas B Pariamanuntuk mengajukan gugatan sengketa kepemilikan tanah dan gugatanPenggugat haruslan dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijk Verklaard);1.2. Eksepsi Plurium Litis Consortium1.2.1 Penggugat kurang1.Bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas obyek perkara seluas +15.000 M?
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN KOTOBARU Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Kbr
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
HENDRIK DOLOK TAMBUNAN, S.H.
Terdakwa:
ELDA FITRA YENI PGL PIT
48 — 12
  • Menawarkan disintentulan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syaratapakah barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga Suatu keharusan barangtersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yangmenawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan disamping itu bahwabarang yang ditawarkan haruslan mempunyai nilai dalam arti dapat dinilaidengan uang;Menimbang bahwa dijual mempunyai arti diberikan Sesuatu kepada oranglain untuk memperoleh uang, maka menawarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 20-11-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1236 K/Pid/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung ; ADE SANJAYA bin AMBULL DJUHANA
57 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1236 K/Pid/2017Dalam hal ini perlu kami kiranya pidana dapat diberikan pelajaran berupahukuman yang setimpal kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidanadengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang mengakibatkan lukaluka berat, yaitusebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1/70 ayat (2) ke2 KUHP,sesuai dengan buktibukti di dalam persidangan serta suatu penjatuhanpidana haruslan mempunyai tujuan pemidanaan yaitu agar Terdakwa danmasyarakat luas lainnya