Ditemukan 11726 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-07-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 25 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
MEYER V. SIMANJUNTAK,S.H.,MH.
Terdakwa:
I WAYAN KICEN ADNYANA, S.E.
11171
  • Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduanmasyarakat;11. Memberikan pertanggungjawaban secara oral dan politis didaerah pemilihannya.6.
    Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduanmasyarakat;Halaman 33 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.SusTPK/2017/PN.Dps11. Memberikan pertanggungjawaban secara oral dan politis didaerah pemilihannya.6.
Register : 08-03-2018 — Putus : 25-05-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Mei 2018 — DONNY WITONO
16661
  • Saat itu juga saksi menampung keluhanrekanrekan kontraktor yang salah satunya adalah sebelum saksi menjadi63bupati, proyekproyek yang dibawah 200 juta itu dikerjakan olehpengusaha luar daerah, dan meminta agar proyekproyek yang kecil danmenjadi kewenangan kepala dinas tersebut dikerjakan oleh pengusahadaerah agar ekonomi daerah berjalan dengan baik, dan hal tersebut saksisepakati;Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ini merupakan kontraktor dari luardaerah Hulu Sungai Tengah namun tetap diperbolehkan
    Menara Agung Pusaka itucukup besar dan domisili perusahaannya berada di luar Kalsel;Bahwa selama saksi menjadi supplier beton di Barabai sejak 2015, saksitidak mungkin menampung keluh kesah para pengusaha disana, karenatujuan saksi di Barabai adalah untuk bisnis dengan melayani kebutuhanready mix sesuai mutu permintaan yang diminta konsultan dan PU;Bahwa awalnya PT. Armada Mix mensupply perusahaanperusahaansekitar itu, dimana PT.
Register : 08-04-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.PANJI WIJANARKO, SH
2.INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
UKON MUTAHAR Bin AHMAN alm
16862
  • tertuliskepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang PengelolaanKeuangan Desa :Pasal 1 angka 14 : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa(PKPKD), adalah kepala desa atau sebutan nama lainnya yangkarenajabatannya mempunyai sebutan nama lain yang karena jabatannyamempunya kewenanganmenyelenggarakan keselurunan pengelolaankeuangan desaPasal 1 angka 19 : Rekening Kas Desa adalah rekening tempatmenyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung
    Putusan Perkara Nomor 31Pid.SusTPK/2021/PN.Bdg5)Pasal 1 angka 19 : Rekening Kas Desa adalah rekening tempatmenyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruhpenerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaranDesa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.Pasal 1 angka 18 : Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dariseluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kasdesaPasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan,akuntabel, partisipatif
Register : 12-04-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.AB
Tanggal 26 Februari 2014 — PROF. DRS. JOHANIS A. PATTIKAYHATU, Pensiunan PNS, 73 tahun dan beralamat di Lorong Sawi No 35 RT 002/RW 03 Batu Gantung Dalam Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon bertindak selaku Ketua Mata Rumah Pattikayhatu/Pattijawaello Negeri Titawaai berdasarkan Rekomendasi Keluarga Besar Pattikayhatu/Pattijawaello tertanggal 31 Januari 2010. Selaku Penggugat ;------------------- M e l a w a n : 1. MELKIANUS RIRUMA, Selaku Ketua SANIRI NEGERI TITAWAAI, Beralamat di Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;-------- 2. BENDJAMIN SIHAY, Mantan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Titawaai beralamat di Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, Selaku TERGUGAT II ;-------- 3. CORNELLES NOJA, Mantan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Titawaai beralamat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Bagian Tata Pemerintahan – Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, selaku TERGUGAT III ;-------- 4. IZHAK HITIJAHUBESSY, bertindak selaku Kepala Mata Rumah/Keturunan Hitijahubessy, beralamat beralamat di Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, Selaku TERGUGAT IV ;--------------------- 5. ZETH HEHANUSSA, bertindak selaku Kepala Mata Rumah/Keturunan HEHANUSSA, beralamat DI Jalan Dr. Siwabessy No 29 RT.003/RW.04 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Selaku TERGUGAT V ;---------------------------------------- 6. WELMINCE HITIJAHUBESSY, selaku calon Kepala Pemerintah Negeri Titawaai dan beralamat di Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah atau di Negeri Kamal Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Selaku TERGUGAT VI ;
144131
  • menetapkan tergugat .V1. sebagai calon KepalaPemerintah Negeri Titawaai. . sebagimana yang didalilkan Penggugatdalam surat gugatannya . . maka Tergugat .I. dalam FUNGSI danKEWENANGAN sebagai SANIRI NEGERI/ KETUA SANIRINEGERI TITAWAAT sebagai mana yang diamanatkan dalam peraturanDaerah Kabupaten Maluku Tengah : Nomor : 04 Thn 2006 pasal 4 ayat2a dan 2b. demi menjaga memelihara, mengayomi dan melestarikanAdat Istiadat, Hukum Adat dan Budaya masyarakat dilingkungannyayang hidup tumbuh dan berkembang serta menampung
    WELMINCEHITIJAHUBESSY) agar dibatalkan, oleh karena masih ada anak dariMatarumah/Keturunan Perentah HEHANUSSA TEON PEITIHU bergaris19.25keturunan lurus yang lebih berhak untuk di canlonkan sebagai UPU LATU(RAJA ADAT) Negeri Titawaai yaitu saudara YOSIAS HEHANUSSA,yang baru saja mengakhiri masa jabatannya sebagai UPU LATU (RAJAADAT) Negeri Titawaai Periode (2003 2009) maka di dalampersidangan ini di sampaikan oleh tergugat I sebagai Ketua SANIRINEGERI TITAWAAT dalam kewenangannya untuk menampung danmenyalurkan
Register : 30-09-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 7 Februari 2017 — dr. H. ALI SUTOPO Bin M. SUMYAR
13423
  • Dinas Kesehatan Ogan Komering llr kePuskesmas dari bulan Januari sampai dengan bulan April, karena belumada aturan yang mengatur sehingga diambil kebijaksanaan dari DinasKesehatan Ogan Komering llir, pengeluaran tersebut setelah diterimaolehDinas Kesehatan Ogan Komering llir disalurkan ke rekeningPuskesmas, kebijakan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan OganKomering llir dimana Kepala Dinas Kesehatan Ogan Komering llrberpijakan kepada MOU dengan BPuJS;Bahwa dengan memakai rekening Puskesmas yang menampung
    danaJamkesmas yang kemudian dipakai untuk menampung dana BPJS dariHalaman 54 dari 125 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2016/PN Plgbulan Januari sampai dengan bulan Maret sebelum ada aturan/MOU yangdi addendum; Bahwa tidak ada dana BPJS Puskesmas yang diperuntukkan DinasKesehatan Ogan Komering llir, yang 10% Dinas Kesehatan Ogan Komeringlir dan tidak pernah menyerahkan secara kontan dana BPuJS tersebutnamun di transfer ke masingmasing rekening Puskesmas.
Register : 02-09-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna
Tanggal 21 Desember 2020 — Penuntut Umum:
SAIFUDDIN, SH.,MH
Terdakwa:
Joni Bin Anwar Sulaiman
21280
  • Tugas Pokok : Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasimasyarakat; Meyelenggarakan musyawarah gampong; Membentuk panitia pemelihan Keuchik; Menyelenggarakan musyawarah gampong khusus untukpemilinan Keuchik antar waktu;Hal 50 dari 136 hal Putusan No. 22/PID.SUSTPK/2020/PN.
    Fungsi : Membahas dan menyepakati rancangan gqanun gampongbersama Keuchik; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong; Melakukan pengawasan kinerja Keuchik; Melaksanakan penyelesaian perkaraperkara adat.Bahwa, dana tersebut disimpan di Bank BRI dan Bank Aceh dan yangmengetahui secara pasti terkait jumlah dana tersebut adalah Keuchikdan Bendahara desa Ruseb AraBahwa, Dana Desa Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuentersebut dipergunakan untuk kegiatan : Bidang penyelenggaraan pemerintah
Register : 27-07-2011 — Putus : 17-10-2011 — Upload : 12-01-2012
Putusan PN PARIAMAN Nomor 133 / PID.B / 2011 / PN.PRM
Tanggal 17 Oktober 2011 — DINASRIL AMIR Pgl. NAS
14135
  • 78.888.749, dengan rincian hasil jualbeli saham PT Gudang garam sekitar Rp.74.638.749 dan ditambah dengan deviden sebesarRp. 4.250.000 jumlah total tersebut sudahdikurangi oleh Fee penjualan 0,3 % dan untuktransaksi pembelian 0,4 % untuk transaksipenjualan untuk PT Mandiri SekuritasBahwa saksi diperiksa oleh Polisi untukmeminta informasi data transaksi KUD Namli ;Bahwa pemindahan saham ke LL 61 ke LL54 adadilakukan 2 kali saksi tidak tahu pemindahantersebut terjadi kesalahan ;Bahwa rekening yang menampung
    070.0004409798 untuk menampungtransaksi penjualan dan pembelian saham melaluirekening efek atas nama Terdakwa (Nomor Rekening205.020.101.LL61) ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dan surat surat bukti, khususnya suratbukti Laporan Pertanggungjawaban Pengurus~ danLaporan Keuangan yang disampaikan dalam RapatAnggota Tahunan (RAT) KUD Namli Pakandangan 2005,2006, 2007 dan 2008, diperoleh fakta bahwa tidakada laporan keuangan tentang adanya pembukaanrekening pada Bank Mandiri yang dipergunakanuntuk menampung
Register : 15-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 5/PID.TPK/2018/PT BDG
Tanggal 11 April 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : ERWIN ISKANDAR, SH
Terbanding/Terdakwa : JAMINTAR MANURUNGAls. YAN MANURUNG
8839
  • YAN MANURUNG bersamasama saksiBUDI RAHMAN mendatangi Bank Jabar & Banten (BJB) Kantor CabangPembantu Sudirman Kota Bogor untuk membuka rekening atas nama PT.INDOTAMA ANUGRAH dengan nomor : 006.719.6953001 yang khususdibuat untuk menampung dana pekerjaan pembangunan Talud KampungMuara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015.Bahwa maksud pembuatan rekening baru tersebut agar terdakwaJAMINTAR MANURUNG Als.
    INDOTAMA ANUGRAH dengan nomor : 006.719.6953001 yangkhusus dibuat untuk menampung dana pekerjaan pembangunan TaludKampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota BogorTA. 2015.Bahwa maksud pembuatan rekening baru tersebut agar terdakwaJAMINTAR MANURUNG Als.
Register : 05-02-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 06-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 29 Oktober 2015 — AYI MISBAH BIN H.UDIN NURDIN
6516
  • sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pernah menjabat menjadi anggota dewan sejak tahun 2009 s/d tahun2014 dari perwakilan partai Hanura; Bahwa Terdakwa hanya melakukan reses di daerah Purwaharja, Balokang dan daerahPamongkoranPutusan Tipikor Nomor 149/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg, halaman 6Bahwa terdakwa pernah mendapat titipan proposal dari Kelompok yang mengajukanpermohonan hibah di daerah Desa Cibeureum, Karangpucung dan Desa Jajawar sertakelurahan Mekarsari.Bahwa yang terdakwa lakukan dalam kegiatan reses Menampung
    Dan saudara Katil berbicara kepada terdakwa sebanyakRp.13.000.000, ( tiga belas juta rupiah) dan supaya diberikan / disimpan kepadabendaharanya dan uang tersebut sewaktu sewaktu bisa diambil kembali untukdigunakan kepentingan kelompok perikananMenyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi materdakwarakat.Bahwa terdakwa Tidak kenal kelompok Pemuda Pemudi Bola Voly Sukarame (AcengHermawan), karena terdakwa mengetahui kelompok Bola Voly Sukarame berdasarkanpermintaan dari Sdr.
Register : 13-09-2021 — Putus : 22-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 42/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 22 Februari 2022 — Penggugat:
JUARDIN, S.H.
Tergugat:
BUPATI WAKATOBI
Intervensi:
Hamiruddin
244136
  • Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahanpengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterima laporan dari BPD :Bahwa dari ketentuan tersebut di atas dikaitkan denganperolehan suara tersebut pada angka 3.4 di atas, makadiperoleh bahwa perolehan suara terbanyak ada 2 (dua)calon, maka calon terpilin ditetapbkan berdasarkan wilayahperolehan suara sah yang lebih luas, dimana Hamiruddinmenang di TPS 1, yaitu TPS dengan pemilih terbanyak danwilayah lebih luas, karena menampung
    (Penggugat), yang dilaksanakanpada 2 (dua) TPS di Desa Lentea, dimana TPS 1 merupakan TPSdengan jumlah pemilih terbanyak sekaligus wilayah dengan perolehansuara sah yang lebih luas, yaitu sejumlah 397 pemilih, yang merupakanpemilih dengan domisili yang berasal dari 2 (dua) dusun yang berbeda,yaitu Dusun Sampua Tooge dan Dusun Sampua Bahili, sementara TPS2 hanya menampung 154 pemilih yang berdomisili dari Dusun Tadusaja, sehingga total pemilin seluruhnya berjumlah 397 + 154 = 551pemilih ;Bahwa pemungutan
Putus : 17-12-2013 — Upload : 28-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1889 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 17 Desember 2013 — DIDI NURDIANSYAH, S.Ip.
5738 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk menampung dana Belanja Hibah dari Pemerintah KabupatenSanggau, Terdakwa Didi Nurdiansyah, S.Ip. selaku anggota merangkapKetua Panwaslu membuka rekening tabungan pada Bank Kalbar CabangSanggau dengan nomor rekening 3021090203 atas nama Panwaslu denganspecimen tanda tangan hanya satu orang saja yaitu Terdakwa.Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Nomor : 270/1275.1/Kesbanglinmas/2008, 04/Panwaslu/Sgu/IX/2008 tanggal 23 September 2008,dicairkanlah dana sebesar Rp350.000.000,00
    mengadakan perjanjian hibah dengan Pemerintah Kabupaten Sanggautentang besarnya hibah, yaitu sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluhjuta Rupiah), dan tidak melibatkan anggota Panwas lainnya.Bahwa kemudian Terdakwa Didi Nurdiansyah, S.Ip. menandatangani NaskahPerjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan PanitiaPengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Sanggau dengan NPHNomor : 270/1275.1/Kesbanglinmas/2008, 04/ Panwaslu/Sgu/IX/2008 tanggal 23September 2008.e Bahwa untuk menampung
Putus : 03-08-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg
Tanggal 3 Agustus 2016 — AJAT SUDRAJAT
8116
  • PPK Program SimpananKeluarga Sejahtera yang digunakan untuk menampung dana PSKS milikKementerian Sosial Rl, selanjutnya PT. (Persero) Pos Indonesia menungguperintah dari Kementerian Sosial RI untuk melakukan pemindah bukuan danadari Rekening Giro Pos Induk atas nama Kementerian Sosial RI cq.
    PejabatPembuat Komitmen Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang digunakanuntuk menampung dana PSKS milik Kementerian Sosial Rl, selanjutnya PT.(Persero) Pos Indonesia menunggu perintah dari Kementerian Sosial RI untukmelakukan pemindah bukuan dana dari Rekening Giro Pos Induk atas namaKementerian Sosial RI cq.
Putus : 04-09-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 4 September 2014 — - KAROLUS DIONISIUS TOLOS Alias CDT. JEMADA
7727
  • Komodo Jaya di Divisi Perdagangan. sejaktahun 2003.Bahwa tugas saksi melakukan survey komoditi.Bahwa jenisjenis komoditi yang disurvey Komoditi jambu mente dan kopi.Bahwa ada beberapa pihak peani kopi yang saksi kenal, yaitu Thomas son, AbuBakar Sidiq, Fransiskus Jenala, Simplisius Bengkes, Andreas Aken, CorolusJuru, Jendrikus Hibur, Aloysius Demo.Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penjual komoditi bernama Walbert.Bahwa pihakpihak penjual komoditi adalah pengumpul yang menampung hasilkomoditi dari
    Manggarai Nomor : 094/BU/ /XII/2003 tanggal 13 desember 2003 yang menugaskan tersangka selaku Dirut PD.Komodo Jaya, PY Paju Leok dan Nicolaus Boro Beda, SH selaku Kepala dinasPerhubungan Kab Manggarai.Bahwa untuk biaya perjalanan dinas ada, untuk biaya ekspedisi ada sedangkanuntuk biaya kontribusi tidak ada bukti perbtanggungjawabannya.Bahwa untuk rekening PD.Komodo Jaya ada rekening giro pada Bank NTT CabangRuteng dan rekening tabungan pada Bank NTT Cabang Ruteng.Bahwa Rekening giro dipergunakan untuk menampung
Register : 06-11-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 56-K/PMT-II/AL/XI/2018
Tanggal 19 Maret 2019 — Iwan Kusuma, S.T., M.M. Letkol Laut (E)
5286685
  • Bahwa pada saat Terdakwa dinas di DisminpersArmabar, adanya saran dan masukan dari LetkolHendra Astawan untuk memutasikan Mayor Laut (P)Ichsanul Mutagin Ali (Saksi8) yang saat itu menjabatPalaksa KRI Tenggiri dengan alasan Mayor IchsanulMuttaqin (Saksi8) sering tidak ikut kegiatan laribersama saat kegiatan KRI dan olah raga bersama diTanjung Uban serta adanya beberapa masukan perwirayang lain terhadap Mayor Ichsanul Muttaqin (Saksi8),dalam hal ini Terdakwa hanya menampung masukandan saran untuk di
    E (Saksi 11) dipindahkan dariKomandan KRI ke Surabaya dikarenakan MayorSamsul Bahri memiliki wanita lain dan juga untukmencegah halhal yang tidak baik bagi keluarganya.Terdakwa hanya menampung masukan dan saran untukdi teruskan ke Disminpersal dalam hal ini ke Saksi1(Mayor Laut (P) Wiwit Wahyudi Putro, S.E.,M.Tr.Han)dan berdasarkan keterangan Saksi1 juga sudahmengetahui dari letingnya. Proses selanjutnyaTerdakwa tidak mengetahuli.g.
Register : 17-03-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 229/Pid.Sus/2014/PN. Pbr
Tanggal 20 Nopember 2014 — - ALEXANDER PATRA
27378
  • Penghasilan Bruto (omset penjualan) yaitu dengan menghitungberdasarkan data dan informasi dari Rekening Koran wajib pajak(ALEXANDER PATRA) dan istrinya (MARIANA) karena tidak ada suratperjanjian pisah harta antara ALEXANDER PATRA dan MARIANA (isterinya).Rekening simpanan nasabah atas nama keduanya dapat dipergunakansebagai dasar penghitungan pajak penghasilan ALEXANDER PATRA.Sebagian transaksi pada sisi kredit rekeningrekening koran bank tersebutmerupakan pencerminan dari hasil penjualan yaitu menampung
    Penghasilan Bruto (omset penjualan) yaitu denganmenghitung berdasarkan data dan informasi dari Rekening Koran wajib pajak(ALEXANDER PATRA) dan istrinya (MARIANA) karena tidak ada suratperjanjian pisah harta antara ALEXANDER PATRA dan MARIANA (isterinya).Rekening simpanan nasabah atas nama keduanya dapat dipergunakansebagai dasar penghitungan pajak penghasilan ALEXANDER PATRA.Sebagian transaksi pada sisi kredit rekeningrekening koran bank tersebutmerupakan pencerminan dari hasil penjualan yaitu menampung
Register : 13-11-2008 — Putus : 19-03-2009 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN PASURUAN Nomor 180/Pid.B/2008/PN.Psr.
Tanggal 19 Maret 2009 — Drs. AHMAD MUNIF, M.Si
17148
  • Administrasi perkantoran yang disampaikan oleh Kasubag TU yaituTerdakwa ;Bahwa penjelasan mengenai rapelan pada awalnya dari Kandepag dengandidampingi oleh Terdakwa, yaitu bahwa para CPNS terima gaji rapelanmulai bulan Januari 2005 karena TMT di SK CPNS terhitung mulai bulanJanuari 2005 ;Bahwa penjelasan secara detail mengenai uang rapelan diberikan olehTerdakwa ;Bahwa Terdakwa yang menampung aspirasi dari CPSN dan menjembataniatau memfasilitasi kKepentingan CPNS dan Kandepag mengenai gaji rapelanBahwa
    Menampung seluruh programprogram dari seksiseksi yang adauntuk dijadikan program kantor Depag sesuai dengan visi dan misiKantor Depag Kota Pasuruan ;3. Memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat ;Bahwa urusanurusan yang ada di bawah Tata Usaha, adalah :1. Urusan Umum ;2. Urusan Kepegawaian ;3.
Register : 15-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 9 April 2019 — 1. Nama : AHMAD HIDAYAT MUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jl. Taman Radio Dalam VII/39 A, RT.013/RW.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 2. Nama : RIVAI UMAR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen); Tempat tinggal : Jl. KEL. Jati, RT.005/RW.003, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 021/SK.Pdt.Khs/PTUN/XI/2018, tanggal 14 November 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ABDULLAH H. KAHAR, S.H.; 2) ZULFIAN S. REHALAT, S.H.; 3) ABDURRAHMAN SOLISSA , S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ARIVER DWIKARYA, yang beralamat Jl. Poltangan Raya No.48, RT.0019/RW.011, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, Provinsi DKI Jakarta; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2018, memberikan Kuasa kepada: 1) Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.; 2) DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.; 3) SUPRIYADI, S.H., M.H.; 4) AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonseia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE (“HWL”), Legal Solution and Beyond, yang beralamat di Menteng Square, Tower A, 3rd Floor No. AO-12, Jalan Matraman Raya No.30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, Telp. 021-29614321, Fax: 021-29614322, www.klikhwl.com; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh SYAHRANI SOMADAYO, S.T., M.Si. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 158/PY.03.1-SD/82/Prov/XI/2018, tanggal 03 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada Hendra Kasim, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:162/PY.03.1-SU/82/Prov/XII/2018, tanggal 16 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ALI NURDIN, S.H., S.T.; 2) BUDI RAHMAN, S.H.; 3) HENDRA KASIM, S.H., M.H.; 4) FEBI HARI OKTAVIANTO, S.H.; 5) BAGAS IRAWANPUTRA, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, E-mail: anplawfirrrm2015@gmail.com, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
15263
  • Ada dua hal yang harus diingat bahwa seluruhkebijakannya dankeputusannya itu berdasarkan undangundang danasas umum pemerintahan yang baik (Good governance).Oleh karena itu,KPU terikat dan tidak boleh kemudian melanggar apa yang telahditentukan oleh peraturan Perundangundangan dibidang Pemilu.Contoh: Bawaslu berperan untuk menampung laporan, juga bisamenemukan sesuatu oleh instutusi Bawaslu sendiri, maka ketika adaHalaman 96 dari 134 Halaman Putusan Nomor: 18/G/2018/PTUN.ABNrekomendasi yang mestinya
    undangundang, adasuatu kepastian hukum dan yang utama yang berkeadilan, ini ditentukanoleh keputusan ini, sehingga menurut saya bahwa itu adalah sebuahproduk putusan TUN maka peran Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon inilah yang diharapkan semestinya memeriksa danmenyelesaikannya ;Bahwa Ahli menyatakan dalam perspektif pemerintahan tidak adamasalah, bisa di BAP oleh pejabat tidak masalah karena sistimbirokrasinya, kalau memilih pemimpinnya cacat masak dibiarkan, kalaulembagalembaga yang diatur tidak menampung
Register : 07-12-2016 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 699/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 6 Juni 2017 — - ELVY CHURIATUN, (PNGGUGAT) - Negara Republik Indonesia cq Panglima TNI (TERGUGAT I) - Dr. Eko Wahyudi, Sp.an. Mayor Laut (TERGUGAT II)
8026
  • Tingkat II Putri Hijau Kesdam I/BB pada Tanggal15 Oktober 2016 di Ruang ICU.Bahwa pada mulanya tanggal 08 Oktober 2016 ibu kandung Penggugatyang bernama Paini dalam keadaan sedang sakit dan dari rumah sakitmatafriska Medan dirujuk kerumah sakit rumkit Tk II I/BB Putri HijauMedan, setelah dirawat selama 2(dua) minggu dari rumah sakit matafriska di karenakan Rumah sakit Mata Friska Ruang Icunya Penuh dantidak dapat lagi menampung Pasien yang lain dan disarankan olehDokter rumah sakit Umum Mata Friska
Putus : 12-01-2005 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 365/Pid.K/2004/PN Lbp
Tanggal 12 Januari 2005 — Nama : Ir. MADISON SILITONGA, ME Tempat Lahir : Medan Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 19 September 1957 Jenis Kelamain : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Jl. Sei Belumai No. 25 / 14 Medan Baru Agama : Kristen Protestan Pekerjaan : PNS (Pimbagpro Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Medan dan Sekitarnya) Pendidikan : S-2
19956
  • HGU untuk menyelesaikan adaPanitia B Plus menampung aspirasi dari masyarakat.@ Keppres Nomor 34 tahun 2003 = kewenangan masyarakatgarapan untuk pemerintah Kabupaten (pasal 2 ayat (2) hurufCc) Bahwa apabila ada tanah kita palak, kita garap lalu minta SuratKeterangan Garapan dari Kades, hal yang demikian tidak bisa. Bahwa saksi kenal dengan R. MARKASAN, sejak saksi kecil R.MARKASAN sudah ada. Bahwa saksi tahu apakah tahun 2002 R.
Register : 12-05-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 62/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
1.KAISAH
2.JUMIYEM
3.ARINI
4.TUMIRIN
5.ROHANI
6.JUMONO
7.JUMINGAN
8.JONI
9.SUGIMAN
10.KADIM HR
11.SUDARMINI
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
2.Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
19683
  • memperjuangkan pengembalian hak kepemilikan tanahHal.20Putusan No.62/G/2020/PTUNMDN10.yang sudah dikuasai dan diusahai mereka tersebut dan pada tahun1979 masyarakat Tandem Hulu Il terpaksa mengambil langkahuntuk menguasai dengan menggarap kembali tanah yang pernahdikuasai dan di usahai tersebut namun Pihak PTPN IX PerkebunanTandem tetap menghalangi dan menggagalkannya dan akibattindakan dari masyarakat tersebut lahirlah pada 1979/1980 dengandibentuknya OPERSI SADAR KOREM 023 DT/LAKSUSDA SUMUTBINJAl guna menampung