Bahwa Termohon selalu mengabaikan nasehat Pemohon;3. Bahwa setiap kali ada pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan;E. TENTANG PENYEBAB PISAH RANJANGBahwa. akibatkan seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerusdalam rumah tangga Pemohon tersebut, menyebabkan hubungan antaraPemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi dan antara Pemohondengan Termohon telah pisah ranjang, terhitung sejak tahun 2011 sampaisekarang (Selama + 6 tahun);F.

Bahwa tidak benar Termohon selalu mengabaikan nasehat Pemohon,Termohon tetap melayani Pemohon, seperti memasak dan mencuci;7. Bahwa tidak benar Termohon pernah meminta diceraikan oleh Pemohon;8. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah pisah ranjang selama 6tahun;9.

Bahwa sejak pertengahan tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terusmenerus terjadi perselisihnan dan pertengkaran dalam rumah tangga yangdisebabkan: Bahwa dalam berbicara seharihari Termohon selalu berkata kasarkepada Pemohon; Bahwa Termohon selalu mengabaikan nasehat Pemohon; Bahwa setiap kali ada pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan;5.

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonissering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohonselalu berkata kasar kepada Pemohon, Termohon selalu mengabaikan nasehatPemohon dan sering minta diceraikan oleh Pemohon. Selain itu Pemohon telahmenikah lagi dengan perempuan lain;4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekirasebelas bulan, dikarenakan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;5.

Pajak 2007;Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 340/B/PK/PJK/2015Bahwa berikut adalah alasanalasan yang telah Pemohon Bandingsampaikan pada permohonan Banding PPh Badan tersebut:Bahwa Terbanding tidak menggunakan ketentuan Pasal 18 ayat (38)Undang Undang Pajak Penghasilan secara benar;Bahwa Terbanding tidak menggunakan metode pengujian kewajaranyang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa Terbanding tidak menerapkan Taxability Deductibility karenahanya melakukan koreksi di satu pihak dan mengabaikan

PT Technopia Lever, Pemohon Banding tidak menanggung resikoapapun;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, penetapan harga wajar ataspenjualan Pemohon Banding kepada PT Technopia Lever berdasarkan marginyang didapatkan oleh PT Technopia Lever dalam penjualannya kepadadistributor utamanya jelas tidak dapat diterima karena kedua transaksi tersebutbukan merupakan transaksi yang sebanding;Terbanding tidak menerapkan prinsip Taxability Deductibility karenahanya melakukan koreksi di satu pihak dan mengabaikan

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor : Put.36697/PP/M.1/16/2012 tanggal 15 Februari 2012 tersebut,maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan PengadilanPajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan kelirudengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) dan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

perpajakan yang bersangkutan,serta berdasarkan keyakinan Hakim.Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyatanyata bahwa amarpertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajakyang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.36697/PP/M.1/16/2012 tanggal 15 Februari 2012 tersebut telah dibuatdengan tidak berdasarkan kepada faktafakta yang ada dan yang telah nyatanyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga haltersebut nyatanyata telah mengabaikan

berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajakyang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 41874/PP/M.I/ 16/2012tanggal 3 Desember 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim PengadilanPajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salahdan keliru atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalammembuat pertimbanganpertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan

retur penjualan unitkendaraan sebesar Rp4.221.246.808,00 adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan, dimana substansi koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) berasal daritidak adanya dokumen pembuktian dari TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saatproses pemeriksaan.Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukankekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa iniMajelis Hakim nyatanyata mengabaikan

Bahwa dengan tidak dipenuhinya permintaan data yaitukontrak penjualan mobil yang didalamnya terdapat klausulpotongan penjualan yang menjadi dasar koreksi pada saatpemeriksaan, maka sesuai ketentuan Pasal 26A ayat (4)UU KUP, permohonan keberatan dari TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakdapat dipertimbangkan.Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukankekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa iniMajelis Hakim nyatanyata mengabaikan

koreksiretur penjualan aksesories sebesar Rp1.012.545.470,00adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan, dimana substansikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berasal dari tidak adanya dokumenpembuktian dari Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pada saat proses pemeriksaan.Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukankekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa iniMajelis Hakim nyatanyata mengabaikan

dapatdikategorikan kepada nusyuz karena Nabi Saw bersabda yang artinya: Tidakada kepatuhan kepada makhluk untuk masiat kepada khaliq (Allah SWT);Menimbang, bahwa nusyuz tidak hanya berlaku bagi istri tetapi dapatjuga bagi suami, nusyuz bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau keduaduanya, yang berbentuk perkataan, misalnya istri suka memakimaki danmenghina suami, atau istri menjawab secara tidak sopan terhadappembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatanseperti istri mengabaikan

kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidakmau melayani Suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara atau keluarrumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami, sedangkan nusyuz dalamperkataan bagi pihak suami kepada istrinya seperti menghina istri ataumembentakbentak istri yang telan menjalankan tugasnya sebagai istri dannusyuz dalam perbuatan misalnya suami mengabaikan hak istri atas dirinyaatau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hakhak istri, sepertitidak memberikan nafkah dan lain

Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pnyang telah melakukan tindakan nusyuz terhadap Penggugat Rekonvensi, yaitudengan mengabaikan atau tidak menjalankan kewajibannya yang menjadi hakbagi Penggugat Rekonvensi atas diri Tergugat Rekonvensi sebagai seorangsuami, seperti tidak melindungi, menjaga, mengayomi, mencintai dan tidakmempedulikan atau membiarkan Penggugat Rekonvensi, dan meninggalkanPenggugat Rekonvensi, hal mana telah melalaikan hak nafkah lahir dan batinPenggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa

Pasal 44 sampaidengan Pasal 50 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seseorang ataupunlembaga dilarang mengabaikan atau melanggar hakhak keprdataan seoranganak sebagaimana tersebut di atas, apabila hal tersebut dilakukan makadapat dihukum atau dipidana sebagai bagian dari kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan Negara untuk melindungi dan menjamin keberadaandan keberlangsungan hakhak anak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) UndangUndangNomor

tiga) bulan lamanya danTergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Tergugat tidakmemperdulikan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, makaMajelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidaksesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang terlihat dari fakta bahwa Tergugatmeninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan yang padaprinsipnya Tergugat telah mengabaikan

(Atau saya membiarkan (tidakmemperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya), yang diucapkan setelahakad nikah;Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkanTergugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidupHlm 12 dari 17 hlm Putusan No. 366/Pdt.G/2020/PA.MpwPenggugat selama ditinggalkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugattelah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) UndangUndang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga

No. 135/Pdt.G/2019/PA.Stgpada tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadipertengkaran yang disebabkan:a. prilaku Termohon yang tidak mau terbuka kepada Pemohon dalamsegala hal, seperti bila Termohon akan bepergian maka Termohon tidakpernah terlebih dahulu bermusyawarah dengan Pemohon, tibatiba sajaTermohon menelpon Pemohon dan mengatakan kalau Termohon sedangke Pontianak dan hal ini sering Termohon lakukan, sehingga Termohonsering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik

bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwakehidupan rumah tangganya sejak tahun 2014 telah terjadi perselisihnan danpertengkaran yang sifatnya terusmenerus, disebabkan prilaku Termohon yangtidak mau terbuka kepada Pemohon dalam segala hal, seperti bila Termohonakan bepergian maka Termohon tidak pernah terlebin dahulu bermusyawarahdengan Pemohon, tibatiba saja Termohon menelpon Pemohon danmengatakan kalau Termohon sedang ke Pontianak dan hal ini sering Termohonlakukan, sehingga Termohon sering mengabaikan

PutusanJudex Facti Pengadilan Negeri Kota Madiun, pertimbangan hukum yangdiberikan banyak sekali asumsiasumsi subjektif Hakim tanpa dilandasiargumentasi hukum yang sah dan valid, bahkan terkesan putusan JudexFacti a quo dilakukan secara sewenangwenang tanpa mengindahkankaidahkaidah hukum yang berlaku, seharusnya Pengadilan Tinggi dalamPutusannya mengoreksi dan memberikan pendapat hukum sebagai bagiandari upaya hukum dengan memberikan pendapat hukum yang memadai, defacto Putusan Judex Facti a quo telah mengabaikan

kewajibannya tersebutsehingga Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya a quo harus dibatalkan olehMahkamah Agung RI.Di samping mengabaikan kewajibannya, Pengadilan Tinggi Surabaya telahmencederai hukum dan rasa keadilan masyarakat.

jawaban tertulis kepadaMediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medanselambatlambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima Anjuran ini;Bahwa, terhadap anjuran yang telah ditetapkan Disnaker Kota Medan ini,Tergugat sama sekali tidak berniat untuk membayarkannya kepadaPenggugat, hal ini ditandai dengan sikap diam/pengabaian yang dilakukanTergugat baik terhadap undangan Disnaker Kota Medan maupun ajuranyang sudah ditetapkan Mediator;Bahwa, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang mengabaikan

yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya adalah: Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas Putusan PengadilanHubungan Industrial Nomor 180/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.MDN., tanggal 24Maret 2016; Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tersebutmencerminkan keberpihakan dan ketidakadilan dalam perkara ini yangseharusnya memeriksa perkara ini berdasarkan faktafakta yang terungkapdi persidangan, ternyata dalam menjalankan fungsi dan kewenangannyatersebut telah mengabaikan

Termohon lebih memihak kepada keluarganya sehinggaTermohon mengabaikan omongan Pemohon;b. Termohon sering melawan jika di nasehati oleh Pemohon;C. Termohon lebih mementingkan orang lain dari pada Pemohon;d. Termohon dan Pemohon merasa tidak cocok dan tidaksependapat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;6.

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai yang diucapkansecara lisan lalu berpisah selama kurang lebih 3 bulan dan rujuk kembalidengan cara dinikahkan lagi oleh tetua adat setempat pada tahun 2012,namun terjadi lagi puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon denganTermohon terjadi pada tahun 2014, disebabkan oleh Termohon lebihmemihak kepada keluarganya dan Termohon mengabaikan omonganHalaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA JmbPemohon, sehingga menyebabkan Pemohon keluar

Bahwa sehubungan dengan itu menurut Pemohon Peninjauan Kembali,Majelis Hakim telah mengabaikan atau tidak sepenuhnyamelaksanakan ketentuan Pasal 76 UndangUndang Pengadilan Pajakyang mengatur sebagai berikut:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktianbeserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukanpaling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (1);Bahwa dari penjelasan Pasal 76 UndangUndang Pengadilan Pajak aquo diketahui bahwa Hakim Pengadilan

Bahwa dalam perkara a quo, ternyata Majelis Hakim telah gagalmenerapkan atau melaksanakan prinsipprinsip penting sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 76 juncto Pasal 78 juncto Pasal 84 ayat (1)huruf f, g dan h sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali ungkapkantersebut di atas, dimana Majelis Hakim telah mengabaikan begitu sajaHalaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1365/B/PK/PJK/201710.fakta hukum tentang adanya itikad baik PT Quest Geophysical Asiayang telah membayarkan kewajiban pajak badan luar negeri

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tangerang telah mengabaikan buktipengakuan Terbanding/Penggugat terhadap Akta Jual Beli No. 1027/Agr/Jb/1984 tertanggal 15 Mei 1984.Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Tangerang(vide: Pertimbangan halaman 38 alinea 2) tidak sesuai dengan fakta dipersidangan, karena Pembanding/Tergugat faktanya telah dapat membuktikan bahwa yang tercantum dalam bukti P7 dan P8 adalah tidak benar,dengan mengjukan Akta Autentik berupa Akta Pernyataan yang dibuat

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan penyelundupan hukum dan mengabaikan fakta persidangan denganHalaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 161/PDT/2017/PT.BTNmempertimbangkan bukti Affidavit (tidak diakui sebagai Akta) sebagai alatbukti Surat.Bahwa Akta Pernyataan Nomor 3 tertanggal 2 Juli 2014 dan AktaPernyataan Nomor 4 yang keduanya mengenai Keterangan H.

Soetomo Surabaya.Bahwa Penggugat telah berupaya secara maksimal untuk tetap mempertahankanrumah tangganya dengan tetap bersabar menghadapi perilaku Tergugat, namunsikap Tergugat yang tidak juga berubah dan diperparah lagi dengan tindakanTergugat akhirakhir ini yang tidak mempunyai rasa kepedulian/memberi bantuanterhadap anak mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, baik secara materimaupun secara moral, bahkan cenderung mengabaikan dan melepaskan diri daritanggung jawab sebagai orang tua, sehingga

Setelah renovasi rumah selesai sejak tanggal 08 Mei 2012hingga sekarang secara intens saya tunggui dan temani dia sebagai manifestasidukungan moral keluarga dengan kasih sayang untuk kesembuhannya setiap haridan pagi hari hingga menjelang maghrib baru pulang untuk menjaga rumah;Bahwa apa yang disampaikan pada point 7 oleh Penggugat tidak benar bila saya(XXXXXXK XXXXXX) mengabaikan atau tidak peduli dengan anakanak saya,pada bulan Maret (+/ akhir Maret 2012) anak kami nomor 2 : ANAK2 menderitabatu

tetap dipertahankan dalam dinaskeprajuritan dinilai dapat mengganggu kesiapsiagaan satuandalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.Menimbang7Pasal173 ayat (1) : Keterangan saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan.Pasal173 ayat (2) : Keterangan seorang saksi saja tidakcukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya.dengan berpedoman kepada pasalpasal yang Pemohon Bandingsebutkan di atas, jelas Yudex factie telah mengabaikan

Bahwa dalam ilmu pidana tentu dikenal istilahpertanggungjawaban pidana dari suatu pidana yang terjadi maupunsebab akibat (causa) terjadinya pidana, oleh karenanya adalah suatuyang sangat tidak adil untuk memaksakan pertanggumg jawabanpidana dalam kasus ini hanya kepada Terdakwa, apalagi penilaianpembuktian perkara ini oleh Yudexfactie masih sangat prematur danhanya berdasarkan opini sehingga mengabaikan ketentuanperundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena itu, dengan tidak bermaksud untuk membeladiri

putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.36615/PP/M.XII/15/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang amarnyamemutuskan mengabulkan seluruh banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP028/WPJ.21/BD.06/2009 tanggal 10 Februari 2009, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2006 Nomor: 00012/206/06/046/08 tanggal 27 Maret 2008, atasnama: PT Staco Estika Sedaya Finance, NPWP 01.347.670.0046.000,tidak memperhatikan atau mengabaikan

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.36615/PP/M.XII/15/2012 tanggal 13 Februari 2012, maka dengan ini menyatakan sangatkeberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yangkeliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dalam Pemeriksaan Banding di Pengadilan PajakHalaman

perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Keberatan Pertama :Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan TentangPertimbangan Hukum dalam Keputusannya sangat keliru dan tidak benar dalampenarapan hukum tanpa disertai pertimbangan faktafakta yang terungkapdalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan juga mengabaikan

Putusan Nomor 218 K/TUN/2016Bahwa dengan demikian sertipikat yang diterbitkan oleh pejabat Tata UsahaNegara telah menimbulkan kerugian dan hakhak Pemohon Kasasi /Penggugatmerasa terganggu dan dirugikan.Bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim yang memeriksa gugatanPenggugat/Pemohon Kasasi hanya lebih cenderung mencaricari alasanpembenar untuk membenarkan Para Termohon Kasasi;Dengan demikian Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya adalah tidaktepat, tidak cermat dan mengabaikan faktafakta hukum yang

kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagikaum yang berfikir.Menimbang, bahwa fakta dimana antara Penggugat dan Tergugat telahhidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 hingga kini sudah selama 5(lima) tahun, 8 (delapan) bulan dan tidak pernah bersatu kembali, perbuatantersebut bukanlah perbuatanperbuatan yang mengejawantahkan kasih sayangantara suami istri, melainkan perbuatanperbuatan yang berbentuk salingmenyakiti secara batiniah dan saling mengabaikan

bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugatdan Tergugat seperti tersebut di atas, dinubungkan dengan fakta, in casuPenggugat yang tetap dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian lebih mas/ahat danmemberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkanmeneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkanakan mendatangkan mudhorat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugatkarena kedua belah pihak saling mengabaikan

sertaperlindungan dari lingkungan hidup yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 77 sampai dengan pasal 90 Undangundang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 1 ayat (1, 2 dan4) jis. pasal 2 ayat 1 huruf (a) jis. pasal 5 jis. pasal 44 sampai dengan pasal 50Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor : 0005/Pdt.G/2012/MS.KCUndangundang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan DalamRumah Tangga, seseorang ataupun lembaga dilarang mengabaikan

tersebut dan atau tidakmemenuhi kewajiban Termohon selaku seorang ibu yang baik bagi anaknya yangmasih kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayangnya, dengan dalih ataualasan apapun tindakan demikian tidak dapat dibenarkan sebab hal demikian dapatmempengaruhi dan merusak mental, perkembangan, tumbuh kembang, dankecerdasan demi masa depan anak yang merupakan hak asasi anak yang harusdilindungi dan dipenuhi serta dijamin oleh Termohon selaku ibu kandungnya,halmana telah terbukti bahwa Temohon telah mengabaikan

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50714/PP/M.XIVA/16/2014tanggal 26 Februari 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dantidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

sendiri sebesarRp239.004.793,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak.Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.50714/PP/M.XIVA/16/2014 tanggal 26Februari 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatanatas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis HakimPengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan

Pembanding tersebut tidak terdapat halhal yang baru yang dapatmelemahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan segalayang dipertimbangkan dalam hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalammenjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, untuk itu Majelis HakimTingkat Banding mengambil alin sebagai pertimbangan hukum dalammemutus sengketa ini ditingkat banding;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PTTUN Surabaya tersebutdiatas adalah satusatunya pertimbangan hukum yang diberikan dannyatanyata telah mengabaikan

tersebutyakni orang yang sudah meninggal dunia memberikan tanah kepadawidartiningsih;Bahwa demikian pula majelis hakim tidak memberikan pertimbangan yangbenar ketika menilai bukti P1, P2 dan P3, dimana jelas disituditerangkan bahwa ahli waris Partowuh tidak hanya Widartiningsih seorangsaja, dan juga bukti tersebut membuktikan bahwa sampai hari ini belumpernah ada pembagian waris atau diberikan siapapun termasuk kepadaWidartiningsih, dan tindakan Terbanding yang menerbitkan keputusanobyek sengketa dengan mengabaikan

Masyarakat.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriJakarta Selatan di dalam pertimbanganpertimbangannya berpendapat bahwa terhentinyapenyediaan tenaga listrik dimaksud bukan karena adanya perbuatan melawan hukum yangHalaman 12 dari Putusan 507/Pdt/2020/PT DKIdilakukan Terbanding / semula Tergugat karena Terbanding / semula Tergugat dalammendistribusikan tenaga listrik kepada pelanggan tidak dapat dibuktikan melanggar undangundang atau melanggar hak subjektif orang lain atau telah mengabaikan

Terbanding /semula Tergugat telah menyediakan dan memelihara area / zona di sepanjang alirantegangan tinggi yang disebut ruang bebas hambatan dan jarak aman, yang harusdipelinara dan dijaga bukan hanya oleh Terbanding / semula Tergugat tetapi oleh seluruhmasyarakat; Bahwa dari fakta tersebut Terbanding / semula Tergugat tidak sematamata dansama sekali mengabaikan atau tidak melaksanakan kewajiban hukum berupa tidakmemelihara zona yang dilalui aliran listrik tegangan tinggi yang disebut ruang bebashambatan