Ditemukan 23750 data
15 — 9
seorang lakilaki bernama Syahman Natajaya bin Suparman,hal ini Sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16tahun 2019 tentang perubahan UndangUndang Nmor. 1 tahun 1974 Pasal 7ayat (1);Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, MajelisHakim sependapat dengan qaedah fighiyah yang tercantum dalam kitab AlAsybah wannazhair halaman 128 sebagai berikut:Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.Smd. 9arbaol L beio ats JI ale plo VI os suasArtinya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya
8 — 1
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu. permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angkatiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
9 — 1
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsyobah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angkatiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
10 — 2
G yetArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan,Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, dan dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan denganmenetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak lakilaki para Pemohonyang bemama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuanyang bernama Khusnul Khotimah binti Achyar sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Menimbang,
13 — 0
) PeraturanPenetapan Nomor : 0098/Pdt.P/2016/PA.Kbm.Halaman 7 dari 9 halamanmenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang PencatatanNikah, Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan NamaKeluarga, serta surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun2006, demi kemaslahatan yang lebih diutamakan maka hal ini Sesuai dengandalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbuny/i:do LelL aus AS yi ( ae ale) a aArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya
15 — 13
Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqlytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Tgr9Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalamkitab AlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut:arbaol L beic ate JI le plo VI cd fasArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa wali nasab yang
9 — 0
Pasal6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis.pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 4122/860/SJ tahun 2006, sesuai pula dengan dalil syari dalam kitabAsybah wan Nadhaair halaman 83 yang selanjutnya diambil alin oleh MajelisHakim dan menjadi pendapat Majelis yang berbunyi ;dowuchl bau el PC aley naArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya
13 — 0
halamanKompilasi Hukum Islam, pasal 1 dan 34 ayat (2) Peraturan menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, Pasal 6 UndangundangNomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga, serta surat Edaran MenteriDalam Negeri Nomor: 4122/860/SJ tahun 2006, demi kemaslahatan yang lebihdiutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaairhalaman 83 yang berbunyi:: Loa te ll le al aNPruner Pa WE WE A) ae: o db > Artinya : Pemerintah dalam mengurus rakyatnya
12 — 1
Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah,serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, halini sesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman83 yang berbunyi :Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2017/PA.KomHalaman 7 dari 9 halamantoatl yee he yl oe ell GeArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya
19 — 0
Pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, sertaSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal inisesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83yang berbunyi :doch bye tel de pli GreArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya,;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi Pasal 34 PeraturanMenteri
14 — 14
I>a LuaoJArtinya: Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari padamenarik segala yang bermaslahat endapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 185 :drbadl byic asl We pl 4,05Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dan Pemohon IIdengan calon suaminya tidak ada halangan menurut ketentuan syari maupunperaturan perundangundangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menuruthukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon
8 — 2
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
9 — 0
Pasal 6Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis.pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalamkitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :doch bee Le dl de ply) GyeArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon
12 — 1
Hal ini sesuai dengan yang dimaksudkanpasal 18 Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan Qaidah UshulFigh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagaiberikut:Faloall bogie Aye sl le als bytArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
19 — 4
No.34/Pdt.P/2019/PA.Wt.Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.arbadl byis acl ale elo 9 taiArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan dirinya dalamkeadaan tidak mampu dan Penggugat menyampaikan Surat Keterangan TidakMampu Nomor 400/63/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang
10 — 0
Pasal 6Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis.Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2019.PA.Kbm.Halaman 7 dari 9 halamanpasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalamkitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :Joeakl bau Ae 2 . ae ploy naiArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya
12 — 7
ketentuan hukum tersebut, majelis hakimperlu mengemukakan dalil syari (doktrin qaidah Figqhiyyah) dalam Kitab Asbahwan Nadhoir hal. 62 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, mengatakan;WW Lad Ul> We rio raw lao Is) >Artinya : Menghindari kerusakan lebih diutamakan untuk mendapatkan yanglebihmaslahat 2202 2 nnnnnnnnnn nn nnn nn nananDan dalam Kitab Asbah wan Nadhoir halaman 128 yang juga diambil alih sebagaipendapat majelis, mengatakan;Cll cia sigh Voolaa Volo iia ysArtinya :Pemerintah mengurus rakyatnya
7 — 4
1) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 34 Ayat (2) PeraturanMenteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 3UndangUndang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahannama Keluarga serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 477/81/SJTahun 2006, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan mengingatibarah yang terdapat dalam Kitab alAsybah wa anNazhair halaman 128 yangtelah dijadikan sebagai pendapat majelis hakim berbunyi sebagai berikut : Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
17 — 3
Hal ini Sesuai dengan yang dimaksudkanpasal 18 Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.Hal. 9 dari 12 halaman Nomor 0136/Pdt.P/2017/PA.MtpMenimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan Qaidah UshulFigh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagaiberikut:arbaodl bois as JI Le eLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 PeraturanMenteri
13 — 0
Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 Kompilasi HukumIslam, Pasal 1 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, Pasal 6UndangUndang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan AtauPenambahan Nama Keluarga, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor: 477/869/SJ tahun 2006, demi kemaslahatan yang lebihdiutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syari sebagai berikut : Cb patti ala) gle Asc I de gis datunallsArtinya: "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya