;Fotokopi Kartu Keluarga atas nama CALON MENANTU PEMOHONNo. tertanggal 29 Juni 2015 dari Kepala Dinas kependudukan danPencatatan Sipil KABUPATEN PURBALINGGA ( P.8. ) ;Fotokopi Akta Cerai No. 2059/AC/2016/PA.Pbg tanggal 05 Januari2016 atas nama CALON MENANTU PEMOHON dari PengadilanAgama Purbalingga (P.9. ) ;Surat Penolakan Pernikahan dari Kementerian Agama Kantor UrusanAgama Kecamatan Padamara, KABUPATEN PURBALINGGA Nomor : tanggal 07 April 2016 ( P.10. ) ;Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan

persyaratanPernikahan dari Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KecamatanPadamara, KABUPATEN PURBALINGGA Nomor : tanggal 07 April2016 (P.11.)

telah memberikan nama kepada Pemohon dengan nama Royke;halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Tjke Bahwa Pemohon lahir di Makasar pada tanggal 21 April 1974, sesuai denganAkte Kelahiran No. 223/1974 dan diberi nama oleh orang tua Pemohon adalahRoyke;e Bahwa nama Pemohon tertera di Akte Kelahiran, ijazah Terakhir UniversitasAtma Jaya dan Paspor tertulis dan terbaca dengan nama Royke;e Bahwa nama Pemohon juga tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluargadan NPWP yang dikeluarkan oleh Kementerian

Keuangan Republik Indonesiatertulis dan terbaca dengan nama Royke Tanralili;e Bahwa dengan adanya nama Royke terdapat kekurangan namadibelakanganya yakni ditambah dengan nama Tanralili jadi namanya yangtertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan NPWP yangdikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia tertulis danterbaca dengan nama Royke Tanralili;e Bahwa Pemohon, mohon ditetapbkan nama yang dahulu Royke menjadi RoykeTanralili;e Bahwa kekurangan nama tersebut perlu

dan tata cara pendaftaran penduduk danpencatatan sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenaipencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapanpengadilan;halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2021/PN KpnMenimbang, bahwa untuk pencatatan atau pelaporan kematian yang telahmelampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, diatur dalam Surat DirjenKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

menurut hukum sehingga patutdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makasudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, ketentuan pasal 44 UndangUndang Nomor 24 tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil,Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

MulyakaryaJayaco di Provinsi Sumatera Utara, selama perkara ini berjalan sampaiadanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatanhukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain di Kemudian hari;Dalam Pokok Perkara:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia Nomor $.109/MenLHKPHPL/HPL.0/2019 tanggal 4 Februari 2019, hal Tindak LanjutPermohonan Perpanjangan IUPHHKHA PT.

Mulyakarya Jayaco diProvinsi Sumatera Utara;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.109/MenLHKPHPL/HPL.0/2019 tanggal 4 Februari 2019, hal Tindak LanjutPermohonan Perpanjangan IUPHHKHA PT. Mulyakarya Jayaco diProvinsi Sumatera Utara;Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/20204. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat untukmemperpanjang IUPHHKHA atas nama PT.

Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik dari Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia RI DKI Jakarta atas nama LU LING, tanggal 12 Juni 2019,diberi tanda P7;Menimbang, bahwa buktibukti Surat tersebut di atas berupa foto copy,diberi tanda bukti P1 sampai dengan P7, telah diberi materai secukupnya dantelah dilegalisasi, serta telah dicocokan sesuai dengan aslinya, dan buktibuktitersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti Surat, di persidangantelah

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonanini, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakahpermohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa dari adanya surat bukti P1, P2, dan P7 berupaKartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Surat Izin Tinggal TerbatasElektronik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI DKI Jakarta atasnama LU LING, ternyata bahwa Para Pemohon tinggal di wilayah PengadilanNegeri Jakarta Barat, maka Pengadilan Negeri

., Kesemuanya Pegawai pada Badan Pembinaan HukumNasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.1,berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, JakartaTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorPHN.HN.04.0303 tertanggal 23 Januari 2017, selanjutnyadisebut SCDAGAl .......... cece sete eeeeeeetsetttttseseeeees DTERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :6/PENDIS/2017/PTUN.JKT tertanggal 13 Januari 2017 tentangPenetapan

DPC SBSI memiliki LBH SBSI tingkat Kabupaten / Kota.Bahwa pada tahun 2014, Penggugat beberapa kali pergi bertanyake Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang dulubernama Departemen Hukum dan HAM meminta agar LembagaBantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dapat diikutsertakan sebagai Organisasi Bantuan Hukum sesuai dengan UUNo. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Namun oleh petugasyang ditemui di Kementerian Hukum dan HAM menjawab belumada pengaturan Bantuan Hukum.Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2015, Penggugat pergilagi bertanya ke Humas Kemenkumham yang juga dijawab belumada. Akan tetapi Penggugat mengetahui sudah ada OrganisasiBantuan Hukum dan HAM (Kanwil Kumham).

Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUNJKT10.Bahwa karena mendapatkan informasi bahwa verifikasi dilakukansecara serentak di seluruh Indonesia, Penggugat lalu memintakepada Koodinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(Korwil SBSIl) di seluruh Provinsi di Indonesia menugaskanLembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBHSBSI) untuk datang ke kantor Wilayah Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia di setiap Provinsi untuk mendaftarkanVerifikasi dan Akreditasi menjadi Organisasi Bantuan Hukum

Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUNJKTnegara termaksud Kementerian Hukum dan HAM di setiap Provinsimasingmasing.18. Bahwa sikap diam Tergugat tersebut telah menghambatkeikutsertaan LBH SBSI di setiap provinsi yang notabene adalahmerupakan struktur organisasi di tingkat provinsi dalam organisasiSBSI in casu Penggugat.19.

Utroleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan danKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian KetenagakerjaanRepublik Indonesia; Surat Tugas Nomor tersebut yang ditanda tangani olehGHAZMAHADI, S.T., M.M. selaku Direktur Pengawasan NormaKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian KetenagakerjaanRepublik Indonesia perihal untuk memberikan keterangan di Unit IlTindak Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polres PelabuhanTanjung Priok (terlampir).Bahwa Lisensi K3 adalah : kartu

UtrBahwa mekanisme penerbitan Lisensi K3 Operator Forklift, SuratKeterangan Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja BidangPesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator di Direktorat JenderalPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan KesehatanKerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia adalah;1.

Lisensi K3Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan danKesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku KerjaOperator dan siapa yang berwenang untuk mencetak Surat Ijin Operator(SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat PembinaanTeknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat danAngkut dan Buku Kerja Operator yang selanjutnya digunakan di DirektoratJenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan danKesehatan Kerja (K3) Kementerian

Ketenagakerjaan Republik IndonesiaBerdasarkan Permenaker No. 30 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSatu Atap Kementerian Ketenagakerjaan hal tersebut tidak dikenakan biaya,kemudian yang berwenang mencetak Lisensi K3 Operator Forklift, SuratHalaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.UtrKeterangan Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja BidangPesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator adalah DirektoratJenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan danKesehatan

Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.Bahwa lama masa berlaku untuk 1 (Satu) kali perpanjangan Surat IjinOperator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, SertifikatPembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang PesawatAngkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator yang dilakukan oleh DirektoratJenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan danKesehatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesiaberdasarkan ketentuan Permenaker 8 Tahun

padapokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa ahli sebagai dosen di Universitas Bina Nusantara dalam mata kuliah HakKekayaan Intelektual ;16Bahwa yang dimaksud dengan Paten adalah penghargaan yang diberikan kepadapenemunya oleh Negara dihidang tehnologi, dan untuk perlindungan hukumnyadiatur dalam Undangundang No. 14 tahun 2001 tentang Paten ; Bahwa perlindungan hukum paten diberikan dengan cara didaftarkan, yaitu dengancara pemohon mendaftarkan di Direktorat Paten, Ditjen Hak Kekayaan Intelektualdan, Kementerian

Perdagangan dan PerindustrianPemerintah Kota Surabaya selau Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Nomor10.19TDP : 13.01.1.51. 15874 atas nama perusahaan PT Nusantara Multi Agro, denganPenanggung Jawab/Pengurus Handoyo Laymanto tertanggal 07 Juni 2011 ;Bukti T 4, yaitu berupa fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah)yang diterbikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota SurabayaNomor: 503/12450.A/436.6.11/2011 tanggal 31 Mei 2011 ;Bukti T 5, yaitu berupa fotocopy Sertifikat Merek dari Kementerian

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihaknya karena tidak menyertakan DirektoratPaten pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia sebagai pihak ;242.

2009 yangpermohonannya diajukan pada tanggal 6 Juli 2007 dan sebagai pengimpor mesinpemotong pertanian dari negara China, telah memohon agar Paten NomorS$00200700177 untuk jenis mesin pemotong pertanian atas nama Tergugat dibatalkan,karena telah didaftarkan dengan iktikad tidak baik sehingga merugikan Penggugat danoleh karenanya menuntut agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabayamembatalkannya dan memerintahkan kepada Direktorat Paten pada Direktorat JenderalHak Kekayaan Intelektual Kementerian

masa perlindungan selama 10 tahun terhitung sejak tanggalpenerimaan, yaitu tanggal 24 September 2007 ; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tentang suratsurat buktiTergugat tersebut dapatlah disimpulkkan bahwa pendaftaran paten yang dilakukanTergugat telah melalui tahapan pendaftaran, pengumuman, pemeriksaan substantif tahappertama dan tahap terakhir dan kemudian berdasarkan pemeriksaan substantif tersebutpermohonan Tergugat dikabulkkan oleh Direktorat Paten, Ditjen Hak KekayaanIntelektual, Kementerian

mengikuti perkuliahan diluarhalaman 3 dari 24 Putusan No.10/Pid/2020/PT.MNDnegeri untuk jenjang Doktor adalah tidak benar, karena saksi saksi JULYETA P.A.RUNTUWENE pernah mengikuti perkuliahan di Prancis dibuktikan juga denganijazah Republique Francaise Ministere De LEnseignement Superieur Et De LaRecherche Universite De Marne La Vallee Doctorat Vu les pieces justificativesproduites par Mme JULYETA RUNTUWENE, Fait a Creteil, le 6 juin 2008, LePresident Francis GODARD, yang kemudian ditetapkan oleh Kementerian

RUNTUWENE tidak pernah mengikuti perkuliahan diluarnegeri untuk jenjang Doktor adalah tidak benar, karena saksi saksi JULYETA P.A.RUNTUWENE pernah mengikuti perkuliahan di Prancis dibuktikan juga denganijazah Republique Francaise Ministere De LEnseignement Superieur Et De LaRecherche Universite De Marne La Vallee Doctorat Vu les pieces justificativesproduites par Mme JULYETA RUNTUWENE, Fait a Creteil, le 6 juin 2008, LePresident Francis GODARD, yang kemudian ditetapkan oleh Kementerian Riset danPendidikan

MND19 Agustus 2016 Terdakwa/Pembanding telah melaporkan DirekturJenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Rizet,Teknologi dan Pendidikan Tinggi (dahulu Direktur Jenderal PendididkanTinggi Kementerian Pendidikan Nasional), Berdasarkan hasilpemeriksaan dan pendapat Ombudsman menyatakan:a.

Berkenaan dengan penyetaraan ijasah doktor (S3) lulusan luarnegeri atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene agar:Melakukan evaluasi terhadap hasil penyetaraan atas nama JulyetaPaulina Amelia Runtuwene sebagaimana Keputusan DirekturJenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional R.1Nomor 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010 tanggal 18 Oktober 2010,mengingat tidak terpenuhinya persyaratan student visasebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 26 Tahun 2009 Tentang Penilaian

10 dari 26 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2020/PN.BgrBahwa selain memperdayai saksi Nurhayati dengan mingiming sembakomurah yang fiktif, terdakwa juga memperdayai korban lainnya yaitu saksiRizki Fajar Munandar dengan menawarkan barang (Sepedamotor) unitlelang dengan harga murah, dan hal tersebut juga fiktif ;Bahwa terdakwa bukan anggota Kopassus dan terdkawa juga tidakbekerja sebagai di Subkon Kemenhan ;Bahwa pada sat bertemu dengan saksi Nurhayati terdakwa mengaku dariKopassuds dan diperbantukan di Kementerian

hukum dantelah dibenarkan oleh saksisaksi dan juga terdakwa sehingga Majelis Hakimmenyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untukmemperkuat pembuktian dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperolehfaktafakta hukum sebagai berikut :Bahwa pada sekitar bulan April 2020, terdakwa berkenalan dengan saksiNurhayati didalam kereta api tujuan Bogor, saat perkenalan Terdakwamengaku sebagai Anggota TNI Kopasus berpangkat Mayor dan bekerjasebagai Subkon di Kementerian

selain memperdayai saksi Nurhayati dengan mingiming sembakomurah yang fiktif, terdakwa juga memperdayai korban lainnya yaitu saksiRizki Fajar Munandar dengan menawarkan barang (Sepedamotor) unitlelang dengan harga murah, dan hal tersebut juga fiktif ;Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2020/PN.Bgr Bahwa terdakwa bukan anggota Kopassus dan terdkawa juga tidakbekerja sebagai di Subkon Kemenhan ; Bahwa pada sat bertemu dengansaksi Nurhayati terdakwa mengaku dariKopassuds dan diperbantukan di Kementerian

sembako tersebut sebenarnyatidak ada alias fiktif ;Bahwa selain memperdayai saksi Nurhayati dengan mingiming sembakomurah yang fiktif, terdakwa juga memperdayai korban lainnya yaitu saksiRizki Fajar Munandar dengan menawarkan barang (Sepedamotor) unitlelang dengan harga murah, dan hal tersebut juga fiktif ;Bahwa terdakwa bukan anggota Kopassus dan terdakwa juga tidakbekerja sebagai di Subkon Kemenhan ;Bahwa pada sat bertemu dengansaksi Nurhayati terdakwa mengaku dariKopassuds dan diperbantukan di Kementerian

sembako dibawah harga pasar, dan menjanjikan keuntungan atasusaha membuka toko sembako kepada saksi Nurhayati, sehingga membuatsaksi Nurhayati menyerahkan uangnya dengan 5 tahap kepada terdakwasehingga berjumlah sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta), akantetapi ternyata sembako yang ditawarkan terdakwa tersebut adalah fiktif atautidak ada, dan terdakwa juga tidak berniat menikahi saksi Nurhayati, sertaterdakwa bukan merupakan seorang anggota Kopassus dan tdiak bekerjasebagai subkon di Kementerian

BALAI LELANG SURYA
3.KEMENTERIAN KEUANGAN RI, CQ. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DI JAKARTA, CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN TIMUR, CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL, CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR, CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA

dan pertalian sesusuan serta memenuhisyarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku.7.10.Bahwa pernikahan Almarhumah KASEMI Binti KARSIMIN aliasSUCOREDJO dan Almarhum NAKRAWI Bin SARPANGI sampai saat inibelum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brondong,Kabupaten Lamongan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keteranganyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanBrondong, Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Lamongan,Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 10 Maret 2017 nomorB.80/Kua.13.18.22/PW.01/03/2017.Bahwa setelah pernikahan Almarhumah KASEMI Binti KARSIMIN aliasSUCOREDJO dan Almarhum NAKRAWI Bin SARPANGI, keduanyatelah hidup rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai 02 (dua) oranganak perempuan yaitu PEMOHON sebagai berikut :a.

Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 po atasnama anak Pemohon P tahun pelajaran 2011/2012 tanggal 02Juni 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Kependidikan danKebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meteraicukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.);5.

Asli Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh kantor Kementerian AgamaKantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Banyumas tanggal 23Maret 2015, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P. 6);B. SAKSISAKS; 222222 n nnn nnn en nnn nnnn nnn nnn enc ence1.

Keberatan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 PeraturanMahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tersebut, ditentukan bahwaTermohon Keberatan adalah lembaga pertanahan sebagai lembagapemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpertanahan yang terdiri atas Kantor Wilayan Badan Pertanahan NasionalProvinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai hierarkinya yangsecara nyata menjadi ketua pelaksana pengadaan tanah dan instansi yangmemerlukan tanah yang dalam perkara a quo adalah Kementerian

PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku instansi yangmemerlukan tanah;Bahwa benar gugatan/permohonan a quo adalah kurang pihakkarena Termohon Keberatan tidak lengkap yaitu Pemohon Keberatan tidakmenarik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RepublikIndonesia selaku instansi yang memerlukan tanah dalam perkara a quo;Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan karenamerupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidanganyang tidak tunduk pada pemeriksaan

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-327 AH.04.03-2021 tanggal 26 April 2021 beralamat kantor di Wisma Kodel Lt. 9, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B-4 Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.193 AH.04.03-2021 tanggal 19 Maret 2021 beralamat kantor di Cityloft Sudirman Building Lt.11 Suite 1109 Jalan K.H.

LAROS PETROLEUM yang memiliki izin usaha niagaumum dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Nomor41//IU/ESDM/PMDN/2016 membeli 20.000 liter solar industri/nonsubsidiseharga Rp.129.704.450 ( Seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empatribu empat ratus lima puluh rupiah ) dari PT.PERTAMINA PATRA NIAGAsesuai dengan Purchase Order ( PO ) Nomor : 079/POHSD/LAROSPATRAMEDAN/IV/2017 dan Delivery Order (DO) nomor 40184908043, 40184908042, 40184908041 tanggal 22 April 2017 dengan penerima order atas

PUTRA FAJARJAYA, PT SAMIMAWON JAYA dan PT FAJAR BERLIAN tidak memiliki IzinUsaha Pengangkutan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,memberikan uang jalan sebesar Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus riburupiah) yang berasal dari uang pribadinya kepada armada (Sopir) yang akanberangkat menyalurkan solar industri/nonsubidi ke PT ANJ AGRI SiaisTapanuli Selatan, dengan rincian Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk armadabermuatan 10.000 liter, dan ada yang Rp.2.100.000 (dua juta seratus riburupiah

Polisi BK 8458 XC;1 (satu) eksemplar Surat Jalan Nomor : 03/MDN/LAROS/IV/2017, tanggal25 April 2017;1 (satu) lembar Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRepublik IndonesiaRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak danGas Bumi, Kode Izin Usaha : 05.AD.03.20. (08.09.11).1008;1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Penambahan Armada Izin UsahaPengangkutan BBM melalui Darat No. 315/PFB/PM/X1/2015;1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Permohonan Penambahan ArmadaIzin Usaha Pengangkutan BBM melalui

DO40184908041, tanggal 25 April 2017; 1 (satu) eksemplar Surat Jalan Nomor : 02/MDN/LAROS/IV/2017, tanggal25 April 2017; 1 (satu) eksemplar Surat Jalan Nomor : 03/MDN/LAROS/IV/2017, tanggal25 April 2017;Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2018/PT MDN1 (satu) lembar Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRepublik IndonesiaRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak danGas Bumi, Kode Izin Usaha : 05.AD.03.20. (08.09.11).1008; 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Penambahan Armada

DO : 40184908041, tanggal 25 April 2017; 1 (satu) eksemplar Surat Jalan Nomor : 02/MDN/LAROS/IV/2017, tanggal 25April 2017; 1 (satu) eksemplar Surat Jalan Nomor : 03/MDN/LAROS/IV/2017, tanggal 25April 2017; 1 (satu) lembar Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RepublikIndonesiaRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, KodeIzin Usaha : 05.AD.03.20. (08.09.11).1008; 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Penambahan Armada Izin UsahaPengangkutan BBM melalui Darat No. 315/PFB

Jasa Pemerintah yang berbunyi "Penyusunan HPSdidasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkanhasil surveil menjelang dilaksanakan Pengadaan ; Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa memimpin rapat di ruangSekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang bersama Tim Teknis,dengan materi pembahasan rapat sebagaimana tercantum dalam Notulentanggal 20 Juli 2011 antara lain sebagai berikut : Buku yang dapat dibeli adalah bukubuku yang sudah mendapatkanpengesahan dari Pusat Perbukuan Kementerian

Melaksanakan Paket PekerjaanPengadaan Buku Perpustakaan SMP sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 03/Buku SMP/IX/2011 tanggal 16 September 2011 ; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis PenggunaanDana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010Untuk SD/SDLB ;Lampiran Il huruf C persyaratan umum butir c berbunyi "Buku yang dapat dibeli adalah bukubuku yang sudah mendapatkan penilaian dari PusatPerbukuan Kementerian

Pendidikan Nasional, kecuali disebutkanlain dalam petunjuk teknis ini, Tanda Lulus Penilaian dicantumkan padasampul dibagian belakang ;Angka 2 berbunyi : "Buku yang materinya terkait dengan Pendidikan Agamatelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Agama dan / atau PusatPerbukuan Kemendiknas.

Melaksanakan Paket PekerjaanPengadaan Buku Perpustakaan SMP sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 03/Buku SMP/IX/2011 tanggal 16 September 2011 ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis PenggunaanDana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010Untuk SD/SDLB ;Lampiran Il huruf C persyaratan umum butir c berbunyi "Buku yang dapatdibeli adalah bukubuku yang sudah mendapatkan penilaian dari PusatPerbukuan Kementerian

Pendidikan Nasional, kecuali disebutkanlain dalam petunjuk teknis ini, Tanda Lulus Penilaian dicantumkan padasampul dibagian belakangAngka 2 berbunyi : "Buku yang materinya terkait dengan Pendidikan Agamatelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Agama dan / atau PusatPerbukuan Kemendiknas.

Terbanding/Tergugat I : LINDA SANTOSO
Terbanding/Tergugat II : ANDREAS MARYONO
Terbanding/Tergugat III : TJHAI SANTO FRANSISCUS
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia c/q Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta c/q Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia c/q Kementerian Agraria dan Tata Ruang

/Badan Pertanahan Nasional c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta c/q Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia c/q Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta

., CLA,Kurator dan Pengurus, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus dibawah register Nomor : AHU-275 AH.04.03-2021, tertanggal 14 April 2021, beralamat di Kantor Hukum Hadi Yanto & Rekan, Jl. Prof Yamin, S.H. No.41-Z, Kel. Perintis, Kec. Medan Timur.

., Kurator dan Pengurus, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus dibawah register Nomor : AHU-254 AH.04.03-2021, tertanggal 30 Maret 2021, beralamat di Law Office Efendi Huang & Partners, JI. Prof H.M. Yamin, S.H. No. 41 A/D, Kel. Perintis, Kec.

, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-226.AH.04.03-2017 tertanggal 8 November 2017, yang beralamat di SS Co Advocates, The Bouleverd Office Tower, Lt. 3, D1, Jl. Fachrudin Raya No. 5 Jakarta Pusat;

, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-204.AH.04.03-2017 tertanggal 7 November 2017, yang beralamat di Puri Garden Blok E3 No. 19, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat