Ditemukan 13942 data
10 — 4
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah(broken home);3.
9 — 0
PUTUSANNomor 1886/Pdt.G/2017/PA.Mr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK,pekerjaan Karyawan Home Industri, tempat tinggal di DusunBoro Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo,selanjutnya disebut Pemohon ;melawanXXXXXX, umur
7 — 3
Tgrs.terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteriyang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (marriagebreakdown/broken home) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidakdapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh AllahS.W.T. dalam alQuran surat alRum ayat 21 dan Pasal 1 UndangundangNomor 1 Tahun 1974, jo.
10 — 8
Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.Bb.memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahnwa keutuhan rumah tanggaPemohon dan Termohon benarbenar telah retak dan pecah (broken home)tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahanPemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa perikahan tanpa adanya ketentraman,kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanyaakan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akanmenimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa
76 — 9
Sby.Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikannafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi sebagai isterinya yang sah, olehkarena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan nafkah terhutangatau nafkah madliyah untuk isteri dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, untukmemenuhi tuntutan pembayaran nafkah madliyah Tergugat Rekonvensi kepadaPenggugat Rekonvensi adalah sesuai dengan take home pay nya TergugatRekonvensi yang pernah memberikan
satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (2) KompilasiHukum Islam menyatakan, salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminyaadalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz, dan terbuktibahawa Penggugat tidak termasuk dalam katagori istri yang nusyuz; olehkarena itu Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dan tuntutan yangdiajukan Penggugat adalah jumlah yang tidak sesuai dengan take home
11 — 3
INDONESIA POWER dengan penghasilan per minggunyahanya sebesar Rp. 400.000,00 (empatratusriburupiah), jadipendapatannya untuk bulan Rp. 400.000 X 4 minggu = Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga apabila Penggugat (dR) meminta tuntutan yang demikian WAH jelas tidaksesuai dengan realitasnya, menurut kami penentuan besaran mutah,nafkah iddah dan nafkah anak harusnya di sesuaikan dengankemampuan suami dan kepatutan serta melihat take home pay Tergugat(dR), lagi pula terhadap masa
mengajak Penggugat (dR) dan anaknya untukpergi berlibur dan terakhir kali di tahun 2013 mereka pergi bersamauntuk piknik di Yogyakarta.Atas hal tersebut dalildalil Penggugat (dR) sangat tidak beralasan dan berdasarkan hukum maka sudah selayaknya patut untuk ditolak.3 Bahwa terhadap dalil Penggugat (dR) angka 4 akan kami tanggapisebagai berikut :a Terhadap penghasilan Tergugat (dR) sudah di akui oleh Penggugat(dR) sehingga menurut kami hal itu benar dan tidak terbantahkan,karena penghasilan (take home
347 — 228
2003 tentang Ketenagakerjaan karena mempekerjakan anakyang membahayakan moral ;Bahwa benar saksi belum pernah mengadakan survey di daerah Pungkrukdesa Mororejo tersebut ;Bahwa benar pada Dinas dimana saksi bekerja tidak pernah memberi ijinterdakwa mempekerjakan anak dibawah umur ;Bahwa benar batasan anak boleh bekerja dan jenis pekerjaannya tidakboleh lebih dari 3 jam dan pokoknya anak tidak boleh bekerja pada jam18.00 WIB atau selebihnya dan jenis pekerjaannya seperti bekerja padakerajinan atau home
SAKSI18.00 WIB atau selebihnya dan jenis pekerjaannya seperti bekerja padakerajinan atau home industri ;Bahwa benar yang bisa dikatakan seseorang telah memperjakan anakkalau ada pekerja anak dan ada upah ;Bahwa benar upah minimun Kabupaten Jepara Rp. 758.000, perbulan ;Atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;DIYAN KRISTANTI :Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2011 di Pungkruk turut desaMororejo, Kec. Mlonggo, Kab.
72 — 35
rekonvensi dan Tergugat rekonvensi,telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Fani Sandia, Umur 19 tahun,berjenis kelamin Perempuan, Fiqri Kurnia Saputra, Umur 12 tanun,berjenis kelamin laki laki;Bahwa Tergugat rekonvensi keberatan memberikan nafkah anakkarena ingin diasuh bersama, dan menolak nafkah iddah dan mutahkarena menganggap Penggugat rekonvensi nusyuz, sebagaimanatuntutan Penggugat rekonvensi ;Bahwa Tergugat rekonvensi sekaarang tidak bekerja di perusahaannew moon sehingga penghasilan (take home
Berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebutharus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorangyang bekerja di rumah melanjutkan usaha warung makan, yangsebelumnya dikelola oleh Penggugat rekonvensi bersama sama denganPenggugat rekonvensi, namun keterangan para saksi tersebut tidak adayang mengetahul berapa penghasilan (take home pay) dari Tergugatrekonvensl ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yangberupa nafkah iddah dan mutah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima
nafkah terhadap anaknya;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak yang diajukanPenggugat rekonvensi sebesar Rp 5.000.000, (Satu juta rupiah) setiapbulan hingga anak tersebut dewasa, menurut Majelis Hakim oleh karenaPenggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilanTergugat rekonvensi (take home pay) setiap bulannya, maka MajelisHakim menetapkan berdasarkan kebutuhan ekonomis anak Penggugatrekonvensi yaitu minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratusribu rupiah) setiap
27 — 3
Bahwa untuk memenuhikebutuhan keluarga seharihari Penggugat Rekonpensi bekerja di Home Staydan membuka usaha rental mobil, sebelum masa pandemi Covid 19semuanya berjalan lancar tetapi pada masa pandemi Covid 19 pendapatanPenggugat Rekonpensi menurun drastis karena tidak ada orang yangmenyewa mobil dan tidak ada yang menginap di home stay tempatPenggugat bekerja.
Bwi.Rekonpensi ditopang oleh Home Stay tempatnya bekerja dengan mendapatgaji sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Bahwa selamamasa pandemi Covid 19 untuk usaha rental mobil yang dikelola olehPenggugat Rekonpensi tidak berjalan dan tidak mendapatkan hasil karenaada pemberlakuan PSBB kemudian dilanjutkan dengan PPKM sehingga tidakada yang menyewa mobil.
MUHAMMAD TOHE, SH
Terdakwa:
AEP SAEPUDIN Als AEP Bin ENDIN TAHYUDIN
38 — 8
Imei 864221040878016 beserta sim card;
- 3 (tiga) buah kwitansi pembayaran hotel MY HOME;
- Uang sejumlah 1.332.000,-(satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Nur Hidayat Als.
45 — 7
wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada Penuntut umum selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar Syarat Khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim Pengawas dapat memperpanjang Masa Pembinaan yang lamanya 2 (dua) kali Masa Pembinaan yang belum dilaksanakan;
- Menetapkan denda kepada Anak dengan di ganti Pelatihan Kerja di tempat Pembuatan Mie (Home
12 — 7
No. 0442/Pdt.G/2019/PA.TBK.rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinanPenggugat dan Tergugat telah pecah (marriage break down/broken home).Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan garinah yangmemberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besarkemudharatannya dibandingkan
10 — 5
No. 296/Pdt.G/2016 /PA.TBKserta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugattelah pecah (marnage break down/broken home).Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan garinah yangmemberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat yang
37 — 9
kedalam kesulitan dan kesukaran, maka hal tersebut masuk dalam katagoridarurat, hal ini sesuai dengan kaidah figih yang tersebut dalam kitab GhamsuUyun alBashair, yang dikarang oleh AlHamawi, hal. 37, yang berbunyi:abls 3 aS wlj3 tell alts J5t aslArtinya: Adapun kebutuhan, menempati posisi darurat, baik kebutuhantersebut untuk kepentingan umum maupun khususMenimbang, bahwa diantara terjadinya perceraian danmempertahankan pernikahan yang sudah tidak harmonis / sudah pecah(marriage breakdown/broken home
18 — 7
Bahwa anak Pemohon tersebut RISMA PADILLA, dalam 2 (dua) tahunbelakangan ini, telah menjalin hubungan dekat dengan seorang lakilakibernama AGUS SALIM Bin HABAH, tempat tanggal lahir di Kotabaru 17081986, bertempat tinggal di Jalan Penunjang Home Base RT.002RW.001 Desa Kotabaru Seberida Kec. Keritang Kabupaten Indragiri Hilir,sehingga Pemohon bermaksud akan menikahkannya karena takut terjadipelanggaran hukum syara maupun adat dan Peraturan ;4.
11 — 7
tersebut di atas harusdinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus yang sangatsulit diharapkan lagi bagi Keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalamrumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telahberpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknyasuami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinanPenggugat dan Tergugat telah pecah (marnage breakdown/broken home
11 — 5
dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 1 (Satu) tahunlamanya dan tidak pernah bersatu lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harusdinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus yang tidak adaharapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali dalam membinarumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinanPenggugat dan Tergugat telah pecah (marriage break down/broken home
9 — 6
pisah rumah lebih kurang 3 (tiga)bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasharus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus yang tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukunkembali dalam membina rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown/broken home
35 — 12
banyak hutang tanpa sepengetahuanPemohon, sehingga akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjangsejak 2 (dua) bulan terakhir ini; Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, tapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika Suami Ssudahtidak mau hidup satu atap lagi dengan istrinya karena berselisih, maka dapatdikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilaiperkawinan tersebut sudah pecah (marriage breakdown/broken home
7 — 4
dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaituperkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah;Menimbang, bahwa berdasarkan petimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbuktirusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home