., Jabatan Kepala Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan KotaMaka@SSar 5 ses2ssnesssesenteessneneenie neeiecimmeeenierseeieeeentennneeneenNany Jumawaty, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;Asih Lestari, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa danKonflik, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;Yuyun Novisal, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar; Nur Hasanah, SH., Staf Seksi Sengketa, Konflik

Jabatan Kepala Biro Hukum Setda ProvinsiKalimantan Timur ;"Putusan No.70/G/2015/PTUN.Mks.Hal.3 dari 54 Hal.2. Radiansyah, SH.,M.Hum, Jabatan Kepala Bagian BantuanHukum & HAM Setda Provinsi Kalimantan Timur ;3. Muhammad Amin, SH., Jabatan Kasubbag Bantuan HukumSetda Provinsi Kalimantan Timur 54. Raden Eddy Haryadi, SH.,M.Hum., Jabatan KasubbagPenyuluhan Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur ;5. Evian Agus Saputra, SH.,MH., Jabatan Staf Pelaksana BiroHukum Setda Provinsi Kalimantan Timur ;6. M.

., Jabatan Staf Pelaksana Biro HukumSetda Provinsi Kalimantan Timur 57.

., Jabatan Staf Pelaksana Biro Hukum SetdaProvinsi Kalimantan Timur ;Kesemuanya memilih alamat di Jalan Gajah Mada Nomor 02SamarindaKalimantan Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 180/6946HK/2015, tanggal 11 Desember 2015;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il Intervensii ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 12 November 2015,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassardibawah Register Nomor : 70/G/2015/PTUN.Mks,

Penggugat tidak memiliki kerugian atas peristiwa hukum yang diuraikan olehPenggugat.Bahwa Penggugat memegang jabatan sebagai direktur hanya untuk masa jabatantahun 2010 (dua ribu dua belas) sampai dengan 2011 (dua ribu sebelas), hal manasesuai dengan isi Pasal 3 Akte perjanjian Kerja Sama No. 45; tertanggal 09Desember 2010 yang diperbuat oleh Notaris Adi Pinem SH;Bahwa oleh karena tidak diperpanjangnya jabatan Penggugat sebagai direktur diPasar Pajus maka, secara otomatis hak dan kewajiban Penggugat

Dan nyatanya Tergugat I dan Muhammad SuburSembiring tidak memperpanjang masa jabatan Penggugat;7Bahwa Tergugat I Menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin 22dan 23;Bahwa laporanlaporan yang dimaksud Penggugat adalah bertentangan denganhukum, karena Penggugat sudah tidak berwenang lagi untuk mengelolakeuangan sejak masa jabatan 2011 dan seterusnya.

Olehkarena itu maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim untuk menolakgugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.Penggugat Tidak Memiliki Legal StandingBahwa kedudukan hukum Penggugat selaku pihak dalam mengajukangugatan terhadap Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasarhukum sama sekali, karena kedudukan Penggugat selaku Direktur Pasar Pajushanya untuk masa jabatan tahun 2010 sampai tahun 2011 dengan demikian4masa jabatan Penggugat selaku Direktur Pasar Pajus

Olehkarena itu maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim untuk menolakgugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.Penggugat Tidak Memiliki Legal StandingBahwa kedudukan hukum Penggugat selaku pihak dalam mengajukangugatan terhadap Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasarhukum sama sekali, karena kedudukan Penggugat selaku Direktur Pasar Pajushanya untuk masa jabatan tahun 2010 sampai tahun 2011 dengan demikianmasa jabatan Penggugat selaku Direktur Pasar

Penggugat memegang jabatan sebagai direktur hanyauntuk masa jabatan 2010 sampai dengan 2011, sesuai Akte perjanjianKerjasama No 45 tanggal 9 desember 2010;b Pihak yang ditarik sebagai Tergugat salah pihak (Keliru dalam menarikpihak);Penggugat menarik TergugatII sebagai pihak dalam perkara padahalTergugatII adalah pemilik tanah atas pasar Pajus, sedangkan pihak yangmengadakan kerjasama dengan Penggugat adalah TergugatI dan Ir.Muhammad Subur Sembiring sehingga sangat tidak beralasan jikaPenggugat menarik

pemberhentian dengan menonaktifkan Penggugatselaku Presiden Direktur dari PT Indopipe, berdasarkan Circular resolutionpara Pemegang saham/per tanggal 15 Maret 2016 dari jabatannya danmelimpahkan jabatan dan kewenangan tersebut kepada Sdr.

Nomor 2860 K/Pdt/201711.12.Sehingga dari illegalitas kewenangan dengan memanfaatkanpenyalahgunaan keadaan baik dalam jabatan dan situasi kondisi terkait,maka baik Tergugat I, knususnya Para Tergugat telah terbukti secara sahdan berdasar melakukan perbuatan melanggar hukum dan bagi Penggugatbaik secara kewenangan dan keabsahan atas jabatan serta eksistensinyaadalah masih sebagai Presiden Direktur yang tetap aktif untuk dapatmenjalankan tugastugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan olehAD/ART

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk memenuhidengan segera dan secepatnya atas ganti kerugian sebagai bentukKompensasi jabatan Penggugat sebagai Presiden Direktur yaitu denganperincian:Materiil:1.

Kompensasi atas pemberian saham Perseroan sebagai bentuk insentifbagi Jabatan Presiden Direktur yang seharusnya diberikan olehTergugat II, senilai Ro5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);4. Fee Pengacara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Immateriil:5.

;Berdasarkan hal tersebut posisi rangkap jabatan yang dilakukan olehTergugat Rekonvensi mengakibatkan Penggugat Rekonvensi tidakmenerima pembayaran dari PT Saburnaya yang seharusnya diterimasecara langsung oleh Penggugat Rekonvensi.

. ; Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia padaBiro Hukum dan Hak Azasi Manusia Sekretariat Daerah ProvinsiSumatera Selatan ; 3. Nama TIMAN, S.Pd., M.Si. ; Jabatan Kepala Bidang Pembinaan Kepegawaian Badan KepegawaianDaerah Provinsi Sumatera Selatan ; 4. Nama HISBULLAH, S.H., M.sSi ; 22222 20Jabatan Kepala Sub Bagian Perlindungan Hukum dan Hak AzasiManusia pada Biro Hukum dan Hak Azasi Manusia SekretariatDaerah Provinsi Sumatera Selatan ; 5.

. ; Jabatan Kepala Seksi Usaha, Obyek dan Daya Tarik Wisata pada DinasKebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan ; 6. Nama FAHRU NASOR,S.H. ; nn nnn nnn nnn nnn nee nee neeJabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HakAzasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ; 7. Nama FAHRU NASOR, S.H. ; 2 222 2n cen cen cen cence cee eneJabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HakAzasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 8.

. ; Jabatan Fungsional Umum pada Biro Hukum dan Hak Azasi ManusiaSekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan; Selanjutnya disebut Sebagal ...... 0.0.0... ceseseseseeteeettteteeeteee css eseseeee LERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor : 57/PEN.MH/2016/PTUNPLG, tanggal 24 Oktober 2016, tentangPenunjukkan ....Penunjukan Majelis Hakim ; .

Unit Muara Tebo, berkedudukandi Jalan Lintas Tebo Muara Bungo Km.1 Kelurahan Tebing Tinggi,Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dalam hal ini diwakili oleh :Nama : Indrayana;Alamat : Jalan Pahlawan Unit 2, Kelurahan WirothoAgung, Kecamatan Rimbo Bujang,Kabupaten Tebo;Jabatan : Pemimpin PT.

., NamaHari Pujiatmoko;Alamat : Jalan Pahlawan Unit 2, KelurahanWirotho Agung, Kecamatan RimboBujang, Kabupaten Tebo;Jabatan : Asisten Manager Bisnis Mikro;2. NamaIke Surya Dinata;Alamat : Jalan Lintas Tebo Muara Bungo Km.1Kelurahan Tebing Tinggi, KecamatanTebo Tengah, Kabupaten Tebo;Jabatan : Kepala PT. BRI Unit Muara Tebo;3. NamaJanuar A.

Franata;Alamat : Jalan Lintas Tebo Muara Bungo Km.1Kelurahan Tebing Tinggi, KecamatanTebo Tengah, Kabupaten Tebo;Jabatan > Mantri;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LawanNama Syamsurizal;Tempat, tanggal lahir : Rantau Langkap, 15051968;Jenis Kelamin > Lakilaki;Alamat Jl.

Menyalahgunakan jabatan sehingga mengakibatkan pertkaian, perselisihan danperpecahan dalam GPPS.19.

Jabatan organisasi GPPS sebagai anggota MPL MP GPPS.c.

Jabatan organisasi GPPS sebagai anggota MPL MP GPPS.c. Keanggotaan dari organisasi GPPS.terhitung sejak tanggal 12 Mei 2016.26.

Bromo 1SurabayaFoto Copy Kartu Tanda jabatan Padt. Hendry Manopo, STh. Berlaku s/d 31 Desember2014,dari Pengurus MP GPPS, JI Bromo 1/3 Surabaya.

Jabatan organisasi GPPS sebagai Anggota MPL MP GPPS ;3.

FARIKHIN, M.Pd.l), kehilangan hak yaitu telah tidakditerimanya penghasilan dari tunjangan jabatan sebagaiKepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dankewajibannya yaitu harus melepas jabatan tersebut untukditinggalkan.Bersifat KonkretKonkret artinya Surat Keputusan aquo telah nyata nyata adadibuat dan di terbitkan oleh Tergugat.

Tidak abstrak, yaitu berujudtertentu dan dapat ditentukan, obyek sengketa jelas bersifat konkretberupa pembebasan dari jabatan Kepala Kantor KementerianAgama Kabupaten Demak.Bersifat IndividualIndividual artinya Surat Keputusan aquo mempunyai hubunganhukum dengan Penggugat yaitu di tujukan kepada Penggugatsecara pribadi tidak untuk umum, Jadi obyek sengketa berifatindividu yaitu. berupa pembebasan dari Jabatan Kepala KantorKementerian Agama Kabupaten Demak.Bersifat FinalFinal artinya sudah definitif

B.II/3/PDJ/13453 tentang Penjatuhan HukumanDisiplin berupa Pembebasan' dari Jabatan Kepala KantorKementrian Agama Kabupaten Demak.Tertangga 6 Juni 2014a/n Drs. H. FARIKHIN. M.Pd.I.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berbunyi: PejabatPembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon Il kebawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkatdengan itu.Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2007tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan DiLingkungan Departemen

NIP196012211988031006 sebagai pegawai di lingkungan Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan diberikan penghasilanserta hakhak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yangberlaku, kecuali tunjangan jabatan ; Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PDJ/13453tanggal 6 Juni 2014 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupaPembebasan dari Jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Sadr. Drs.H.

Padapengumuman ini termuat nama PARA PENGGUGAT denganrincian: Glend Pradana dengan nomor register 91000491012101713pada formasi jabatan Ahli Pertama Pengelola PengadaanBarang/Jasa, jenis formasi Umum, P1/TL mengikuti SKD diJakarta. Risky Dwi Afriadi dengan nomor register 72000293022404733pada formasi jabatan Ahli Pertama Pengelola PengadaanBarang/Jasa, jenis formasi Lulusan Terbaik, mengikuti SKD diJakarta.

Devy Paramitha Agnelia dengan nomor register52000791015301715 pada formasi jabatan Ahli Pertama Perencana, jenis formasi Umum, mengikuti SKD di Jakarta.30 Desember 2019 TERGUGAT mengeluarkan PengumumanNomor: KP.01.03.Mn/2597 tentang Hasil Seleksi Administrasiberdasarkan Verifikasi Ulang pada Masa Sanggah PengadaanCPNS Kementerian PUPR untuk Jabatan Fungsional JenjangKeahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019.2 Januari 2020 TERGUGAT mengeluarkan PengumumanNomor: KP.01.03.Mn/01 tentang Revisi Hasil

10 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUNJKT.KP.01.03.Mn/215 tentang Jadwal, Lokasi, dan Tata TertibPelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNSKementerian PUPR untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahliandan Keterampilan Tahun 2019 Lokasi Jakarta, Medan, Surabaya,Makassar; dan Pengumuman Nomor: KP.01.03.Mn/263 tentangTempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar PengadaanCPNS Kementerian PUPR untuk Jabatan Fungsional JenjangKeahlian dan Keterampilan Tahun 2019 Lokasi Jakarta.23 Maret 2020 TERGUGAT

mengeluarkan PengumumanNomor: KP.01.03.Mn/560 tentang Hasil Seleksi KompetensiDasar (SKD) Pengadaan Calon Pegawai Negeri SipilKementerian PUPR untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahliandan Keterampilan Tahun 2019.

(fotokopi sesuaidengan fotokopi);Pengumuman Nomor: KP.01.03Mn/1471,Tanggal 18 Agustus 2020, Tentang Jadwal,Lokasi, Dan Tata Tertib Pelaksanaan SeleksiKompetensi Bidang Pengadaaan CPNSKementerian PUPR Untuk Jabatan FungsionalJenjang Keahlian Dan Keterampilan FormasiTahun 2019.

DalamRiwayat Jabatan yang terdapat dalam Daftar Riwayat HidupFaisal Hadi, S.T., M.T. tampak bahwa Faisal Hadi, S.T., M.T., tidakmemiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai KetuaJurusan/Bagian seperti yang diamanahkan oleh Pasal 28 ayat (9)huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta UniversitasBengkulu untuk menduduki jabatan Sekretraris LembagaPengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi UniversitasBengkulu Periode 20182022

Bahwa ketika jabatan Sekretaris Lembaga PengembanganTeknologi Informasi dan Komunikasi ini dijadikan sebagai salahsatu persyaratan yang dipergunakan oleh Faisal Hadi, S.T., M.T.

Bahwa masa jabatan Dekan Fakultas Teknik UniversitasBengkulu Periode 2016 2020 yang diangkat berdasarkanKeputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor1010/UN30/KP/2016 tanggal 14 April 2016 berakhir padatanggal 14 April 2020, maka sebelum masa jabatan DekanFakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2016 2020berakhir perlu segera dilakukan tahapan proses pemilihancalon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu periodeHalaman 57 dari 107 Putusan No. 7/G/2020/PTUN.BKLberikutnya, yakni periode 20202024

Bukankah jabatan sebagai KetuaSekolah Tinggi lebih tinggi dari jabatan Ketua Jurusan/Bagian ?

KetuaSekolah Tinggi adalah jabatan di lingkungan perguruantinggi yang lebih tinggi kedudukannya daripada KetuaJurusan/Bagian.

Serda Ridwanto NRP 21100235750288, jabatan DanruLidik Kima, Kesatuan Yonzikon 11/DW Menzikon baserta 2 (dua) lembar lampiran DaftraPencarian Orang (DPO) Menzikon atas tindak pidana Desersi TMT 19 Nopember 2014.Tetap melekat dalam berkas perkara.Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000, (sepuluhribu rupiah).Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai LaporanPolisi Nomor : LP51/A34/V/2015/Jaya tanggal 28 Mei 2015 dan Berita Acara TidakDiketemukan

Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinas di Yonzikon 11/DWMenzikon dengan jabatan Danru Lidik Kima, sampai saat melakukan perbuatan yangmenjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21100235750288.2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari KomandanKesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2014.3.

Serda Ridwanto NRP 21100235750288, jabatan DanruLidik Kima, Kesatuan Yonzikon 11/DW Menzikon baserta 2 (dua) lembar lampiran DaftraPencarian Orang (DPO) Menzikon atas tindak pidana Desersi TMT 19 Nopember 2014,tetap melekat dalam berkas perkara.Bahwa terhadap barang bukti berupa suratsurat yang diajukan oleh Oditur Militerdipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :1.

Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Yonzikon 11/DWMenzikon, sampai terjadinya permasalahan yang dijadikan perkara saat ini Terdakwamasih berpangkat Serda NRP 21100235750288 dengan jabatan sebagai Danru LidikKima, kesatuan Yonzikon 11/DW Menzikon.2.

Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI AD yang berdinas di Yonzikon 11/DWMenzikon dengan Jabatan Danru Lidik Kima, sampai saat melakukan perbuatan yangmenjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21100235750288.2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa jijin yang sah dari Komandankesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampaidengan sekarang.3.

., jabatan Staf AhliBidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan KementerianPendidikan dan Kebudayaan;2. Dian Wahyuni, S.H., M.Ed., jabatan Kepala Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;3. Simul, S.H., jabatan Kepala Bagian PeraturanPerundangundangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;4.

., jabatan Kasubbag AdvokasiHukum pada Bagian Peraturan Perundangundangan danAdvokasi Hukum II pada Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;5. Heru Adi Nugroho, S.H., jabatan Kasubbag PeraturanPerundangundangan pada Bagian PeraturanPerundangundangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;6.

., jabatan Kasubbag PeraturanPerundangundangan iH pada Bagian PeraturanPerundangundangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;Halaman 2 dari 60 halaman.

., jabatan Staf pada Bagian PeraturanPerundangundangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;Rini Wulandari, S.H., jabatan Staf pada Bagian PeraturanPerundangundangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;Alma Gracia M.P., S.H., jabatan Staf pada Bagian PeraturanPerundangundangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal

Kementerian Pendidikan danKebudayaan;Paulus Katan Tapun, S.H., jabatan Staf pada Bagian PeraturanPerundangundangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;Kesemuanya beralamat di Kantor Kementerian Pendidikan danKebudayaan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 80222/MPK.A/HK/2019,tanggal 25 Juli 2019;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat

PUTUSANNomor: 21/G/2017/PTUN.DPSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa telah menjatukan Putusan sebagai berikut dalamsengketa antara; NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat TinggalNama Jabatan: DR. KETUT SUTEJA,SST.

;NIP > 19641127 198603 1 002; Halaman 1 dari 54 halaman, Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.DPSPangkat : Penata Tingkat ( Ill/d) ; Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalahdan Pengendalian Pertanahan :2. Nama : INYOMAN KARIN, S.H. ; NIP : 19601231 198303 1 113 ; Pangkat : Penata Tingkat ( Ill/d) ; Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan3. Nama : ANAK AGUNG ALIT EMI.

TERGUGAT;DRE 5 nn nn Rap nnn rm nn enn nn nnn nn nn nnnnnnnnnnnnnamannnnnnnmnameNama Jabatan : GUBERNUR BALI ; Tempat Kedudukan : Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar;Dalam hal ini diwakili oleh :1.Nama : WAYAN SUGIADA,S.H.M.H. ; Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM SetdaProvinsi Bali ; 2.Nama : MADE WIRYANI,S.H.

,M.H.; Jabatan : Kepala Sub Bagian Non Litigasi, BiroHukum dan HAM Setda Provinsi Bali ; 4.Nama: PUTU SUARTA,S.H.

. ; Jabatan : Kepala Sub Bagian Pemajuan HAM BiroHukum dan HAM Setda.Provinsi Bali ; 5.Nama : NGURAH SATRIA WARDANA,Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi Biro Hukumdan HAM Setda Provinsi Bali ; Kelimanya warganegara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor SekretariatDaerah Provinsi Bali, yang bersamasamaberalamat di Jalan Basuki Rahmat Niti MandalaRenon Denpasar, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 183 / 2273 / Bag.Il / KUMHAM,tanggal 28 September 2017, selanjutnya disebutsebagai...

Bantul;Barang bukti berupa Psikotropika Golongan NV Jenis RIKLONA yangditemukan di tempat kos saksi REY MAHARDIKA selanjutnya dibawa ke BalaiBesar Pengawas Obat Dan Makanan di Yogyakarta untuk diperiksa danberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboretorium No.PM.01.01.95.06.17.5153 tanggal 21062017 yang ditandatangani atassumpah dan jabatan oleh KHUSNUL KHOTIMAH S.Farm, Apt, sebagaipenguji, dan diketahui oleh Dra DIAH TJUAHTJONOWATI, MSi Apt, SebagaiKepala bidang penguji, atas nama tersangka REY MAHARDIKA

Bantul;Barang bukti berupa Psikotropika Golongan NM Jenis RIKLONA yangditemukan di tempat kos saksi REY MAHARDIKA selanjutnya dibawa ke BalaiBesar Pengawas Obat Dan Makanan di Yogyakarta untuk diperiksa danberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboretorium No.PM.01.01.95.06.17.5153 tanggal 21062017 yang ditandatangani atassumpah dan jabatan oleh KHUSNUL KHOTIMAH S.Farm, Apt, sebagaipenguji, dan diketahui oleh Dra DIAH TJAHTJONOWATI, MSi Apt, SebagaiKepala bidang penguji, atas nama tersangka REY MAHARDIKA

PM.01.01.95.06.17.5153tanggal 21062017 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan olehHalaman 10 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN YykKHUSNUL KHOTIMAH S.Farm, Apt, sebagai penguji, dan diketahui oleh DraDIAH TJAHTJONOWATI, MSi Apt, Sebagai Kepala bidang penguji, atasnama tersangka REY MAHADIKA MAGHSRI Bin SYAIFUL M MAGHSRIdengan kesimpulan:Contoh tersebut diatas mengandung Clonazepam;Catatan: Clonazepam termasuk Psikotropika golongan VV menurut UU No 5tahun 1997 tentang Psikotropika dan

Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/208/VV/2017/Bidokes padaBidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY tanggal 07062017 atasnama KURNIAWAN HIDAYAT SOEKO NOEGROHO Bin SIGIT PRATOMOyang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh DIDIK NURCAHYO,AMAK, ST dengan kesimpulan: Hasil pemeriksaan Urine tersangkaKURNIAWAN HIDAYAT SOEKO NOEGROHO Bin SIGIT PRATOMOmenunjukan hasil UNTUK ENAM PARAMETER SEMUA NEGATIF ().Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keteranganterdakwa yang terungkap

;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor:R/208/VV/2017/Bidokes pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIYtanggal 07062017 atas nama KURNIAWAN HIDAYAT SOEKO NOEGROHOBin SIGIT PRATOMO yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan olehDIDIK NURCAHYO, AMAK, ST dengan kesimpulan:Hasil pemeriksaan Urine tersangka KURNIAWAN HIDAYAT SOEKONOEGROHO Bin SIGIT PRATOMO menunjukan hasil UNTUK ENAMPARAMETER SEMUA NEGATIF ().Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan.d.

Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan; ataub. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan; atauc.

Hubungan kerjasama inijuga tidak memberikan Pemohon Kasasi suatu kedudukan atau jabatan publiktertentu sehingga unsur karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi padadiri Pemohon Kasasi.Ad. 4: menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan.Bahwa untuk memahami unsur ini harus dilihat hubungan sebabakibatnya antara menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya denganfrase karena jabatan atau kedudukan dan unsur yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara.

sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan.Bahwa untuk memahami unsur ini harus dilihat Nhubungan sebabakibatnya antara menyalahgunakan sarana yang ada padanya dengan frasekarena jabatan atau kedudukan dan unsur yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara.

/privat dan tidakmenjalankan jabatan negara.

., Jabatan Kepala Biro HubunganMasyarakat;2. Krisna Rya, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum;3. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc., Jabatan DirekturInventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;4. Supardi, S.H., Jabatan Kepala Bagian Advokasi dan DokumentasiHukum;5. Adriat Halim, S.Hut., M.MSI., Jabatan Kepala Subdit Jaringan DataSpasial Kehutanan;Halaman 1 dari 37 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/KI/20176.

., Jabatan Kepala Bagian Hukum danKerjasama Teknik, Ditjen PHPL;7. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum, Jabatan Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum TUN dan Uji Materi;8. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Jabatan Kepala Sub Bagian AdvokasiHukum Perdata;9. Mariana Tuty Sirait, S.H., Jabatan Kepala Sub. Bagian DokumentasiHukum;10. Ahmad Basyiruddin Usman, S.Si, Jabatan Kepala Seksi PemantauanSDH Tingkat Unit Pengelolaan;11. Nuke Mutikania, S.T., M.Si., Jabatan Kepala Sub. Bagian PelayananInformasi Publik;12.

., Jabatan Kepala Sub. Bagian Datadan Informasi;13. M. Zaenuri, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum;14. Afiat Megoadji, S.Sos., Jabatan Staf Biro Hubungan Masyarakat;15.

., Jabatan Staf Direktorat Inventarisasidan Pemantauan Sumber Daya Hutan;Kesemuanya Pegawai pada Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung ManggalaWanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: KS.5/Setjen/Rokum/Kum.4/10/2016, tanggal31 Oktober 2016;Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Termohon Informasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan

PTUNJKT, dan sebagaimanatelah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 25 Mei 2012, sebagaiberikut : Obyek Sengketa Tata Usaha Negara Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat KEPUTUSAN MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.12243 TAHUN 2012 TentangPemberhentian Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 5 April 2012, atas nama Basyrah Lubis, SH ;Dasar Gugatan (Posita)Bahwa Penggugat sekarang ini adalah mantan Bupati Padang Lawas ProvinsiSumatera Utara masa jabatan

Kerugian moril antara lain, Penggugat merasaharkat dan martabatnya telah direndahkan dengan diberhentikan begitu saja tanpaalasan hukum yang benar dari jabatan terhormat sebagai seorang Bupati yangdipilih langsung oleh rakyat di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi SumateraUtara.

Secara materil, Penggugat juga telah dirugikan karena dengandiberhentikannya Penggugat dari jabatannya, maka Penggugat telah kehilanganpendapatan yang sah seperti gaji, tunjangan jabatan dan berbagai fasilitas yangmelekat pada jabatan Penggugat sebagai Bupati Padang Lawas, Provinsi SumateraUtara. Padahal untuk menduduki jabatan Bupati, Penggugat telah mengeluarkantenaga dan uang yang tidak sedikit untuk membiayai seluruh proses PemilihanUmum Kepala Daerah sampai memenangkannya.

Bupati dalam hal ini Penggugat hanya Masa Jabatan 20092014,sementara waktu untuk proses peradilan sampai tingkat Mahkamah Agungbisa melebihi dari masa jabatan Penggugat ;Bahwa Penggugat saat ini sedang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali(PK) kepada Mahkamah Agung atas putusan kasasi Nomor 1021 K/Pid/2009tanggal 13 Juli 2010 dengan resgister perkara Nomor 23 PK.PID.2012 karenaterdapat alasan hukum yang kuat Mahkamah Agung akan membatalkan putusankasasi tersebut.

Jika seandainya Mahkamah Agung mengabulkan permohonanPeninjauan Kembali, maka Penggugat mempunyai hak untuk rehabilitasi dan gantirugi yang diakibatkan oleh kesalahan dan kekeliruan terhadap penerapanperaturan perundangundangan, dan ini juga berarti Pemerintah harusmengaktifkan kembali Penggugat sebagai Bupati Padang Lawas ProvinsiSumatera Utara dalam masa jabatan 2009 2014. Sementara Wakil Bupati yangtelah diangkat dan dilantik menjadi Plt.

Foto copy,

Asli,

Asli, 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor: 812.2/80.

Asli, 1 (Satu) lembarSurat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor : 820/354. Asli, 1(satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor821.2/234 Tahun 2016. Asli, 1 (Satu) lembar Petikan Keputusan BupatiKolaka Utara Nomor : 821.2/69 Tahun 2019. Asli, 1 (Satu) lembar SuratPernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/80. Asli, 1 (Satu) lembar LampiranKeputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/69 Tahun 2019.

Asli, 1 (satu) lembar SuratHalaman 7 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN LssPernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor : 812.2/80.

Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor: 812.2/80.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa (Serka Nikmad Pardomuan Siregar/Jabatan Babinsa Koramil 0911-06/Kry) dari Laboratorium UPTD Dinkes Pemprov Kaltim Nomor 455/06638/NARKOBA/03/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.PK (Penanggung Jawab Lab. Medik/UPTD Labkesda Prov.

2) 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa(Serka Nikmad Pardomuan Siregar/Jabatan Babinsa Koramil 0911-06/Kry) dari Laboratorium UPTD Dinkes Pemprov Kaltim Nomor 455/07364/NARKOBA/03/2021 tanggal 12 Maret 2021yang ditanda tangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.PK (Penanggung Jawab Lab. Medik/UPTD Labkesda Prov.Kaltim) dengan Hasil urin Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan surat keterangan hasil pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa (Serka Nikmad Pardomuan Siregar/Jabatan Babinsa Koramil 0911-06/Kry) dari Laboratorium RSUD Kabupaten Nunukan Nomor : 07.01/SK-NARKOBA/LAB/I/2020 Tanggal 28 Februari 2021 yang ditanda tangani dr. Herawati Ali, Sp.PK., M.Kes., dengan Hasil urin Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa selama Penggugat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Direksi Bank BPD DIY, termasuk saat mendapatperpanjangan ketugasan, Jabatan Penggugat sebagai Direksi telahdilaporkan kepada Bank Indonesia melalui kantor cabangnya di Yogyakarta.Hal ini menunjukkan bahwa Jabatan Penggugat sebagai Direksi saatperpanjangan ketugasan telah mendapat Legitimasi didalam maupun diluarBank BPD DIY;13.

Bahwa oleh karenanya, adanya laporankepada Bank Indonesia tentang jabatan Penggugat merupakan hal yangbersifat umum karena setiap orang yang menduduki jabatan direksiharus dilaporkan kepada Bank Indonesia sebagai pengawas lembagaperbankan;f. Bahwa dengan demikian, persyaratansebagai kriteria untuk menduduki jabatan tersebut cq. DirekturPemasaran, adalah suatu kewajiban yang melekat bagi seorang.

Bahwa adanya saksi Penggugat dari Bank Indonesia tidakkeberatan dengan jabatan Penggugat sebagai direksi yangdiperpanjang ketugasannya saksi tersebut telah jelas dalamketerangannya menyatakan : ...

Muchsan, SH., yangmenyatakan : jabatan seseorang berlaku semenjak Surat Keputusanditetapkan dan hakhaknya melekat pada jabatan yang diembannya.Pelantikan dan pengambilan sumpah itu untuk pejabat saat pertamakaliakan menjabat...

Telah berakhir masa jabatan, 3.

;NIP : 19641127 198603 1 002 ;Pangkat : Penata Tingkat (IIlI/d) ;Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalahdan Pengendalian Pertanahan ; 2. Nama : NYOMAN KARIN, S.H. ;NIP : 19601231 198303 1 113 ;Pangkat : Penata Tingkat (III/d) ;Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan3. Nama : ANAK AGUNG ALIT EMI YAMAGENI, S.H.

;NIP : 19780102 201408 1 001 ;Pangkat : Penata Muda (Ill/a) ;Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan ; Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan KotaDenpasar, Jalan Pudak Nomor /7 Denpasar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1390/Sk51.71/V1/2017 Tanggal 13 Juni 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai ...................