Ditemukan 90985 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan keuasaan kerasaan keadaan
Penelusuran terkait : Harta kekayaan Hak kekayaan intelektuan Hak kekayaan intelektual Harta kekayaan bersama Hak atas kekayaan intelektual
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mad
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
DODY HANDOKO
Tergugat:
Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun
55 — 8
  • Negara RepublikIndonesia;Selanjutnya harta kekayaan dari perusahaanperusahaan Kereta ApiBelanda yang sudah menjadi kekayaan Negara R.I. tersebutpengelolaannya diserahkan kepada Djawatan Kereta Api RepublikIndonesia (DKARI)sekarang PT.
    dantermasuk seluruh pegawai Perusahaan Jawatan(PERJAN) Kereta Api yang ada pada saatpembubarannya beralin kepada PERUM yangbersangkut;Pasal 8 ayat (1): Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yangdipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaHalaman 59 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN MadNegara dan tidak terbagi atas sahamsaham;Pasal 8 ayat (2): Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilaiseluruh kekayaan Negara yang telah tertanam di dalamPerusahaan Jawatan (PERJAN)
    TergugatKovensi, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 2 (dua) yangmohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan(Conservatoir Beslaag) terhadap harta kekayaan Tergugat Konvensi,beralasan untuk ditolak;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan PenggugatKonvensi sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain,Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalildalil gugatannya.
    KAI(Persero), maka berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintan Nomor19 Tahun 1998, Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api dinyatakan bubarpada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut denganketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawaiPerusahaan Umum (PERUM) Kereta Api yang ada pada saatpembubarannya beralin kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yangbersangkutan.
Pengadilan PT JAMBI
Putus : 22-03-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PT JAMBI Nomor 12/PDT/2017/PT.JMB
Tanggal 22 Maret 2017 —
71 — 15
  • Hakhak atasharta kekayaan misalnya hakhak kebendaan dan hak mutlakIAINNYA; = 22 = nn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nn nnn nnn none een een eec) Ada kesalahan (schuld) perbuatan yang dilakukan adalahperbuatan yang salah dapat berupa kealpaan (onachtzaamheid)dan kesengajaankesengajaan sudah cukup bilamana pada waktuHalaman 5dari 22...........s:00008melakukan perouatan bahwa akibat perbuatannya itu pasti akantimbul (MA.
    Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengantindakan pengurusan (beheer) adalah tindakan mempertahankansuatu kekayaan atau membuat suatu kekayaan memberikan suatuhasil, termasuk menguangkan kekayaan itu sesuai dengan tujuannya.Sedangkan tindakan pemilikan (beschikking) merupakan tindakanyang membawa (atau bisa membawa) akibat perubahan, tanpa adakeharusan untuk melakukan tindakan tersebut, perubahan itu bisaberupa bertambah atau bahkan berkurangnya suatu kekayaan ataubagian kekayaan tertentu
    Dimana tindakan membebanitermasuk dalam tindakan pemilikan, karena tindakan tersebut bisamerupakan suatu tindakan permulaan, yang berakhir denganhilang/napusnya hak atas benda jaminan yang bersangkutan sebagaibagian dari kekayaan seseorang. Jadi, yang dimaksud dengankewenangan mengambil tindakan hukum dalam Pasal 8 UUHT adalahkewenangan untuk mengambil tindakan pemilikan. Selanjutnya Pihakyang dapat melakukan tindakan pemilikan adalah pihak yangmempunyai hak milik.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/TUN/2013
Tanggal 5 Maret 2013 — KHAMID, DK VS EMIMPIN KANTOR CABANG PACITAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, DKK
100 — 1116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) MADIUN, berkedudukan di JalanSerayu Timur No. 141 Madiun, dalam hal ini memberikanKuasa kepada :1. Ratno Pujilaksana, SE., Kepala Seksi Hukum = danInformasi KPKNL Madiun ;2. Fredhy Gunawan S., SH., Pelaksana pada KPKNLMadiun ;. Markhareta Mende, SE., Pelaksana pada KPKNLMadiun ;4. Yaslizar, SE., Pelaksana pada KPKNL Madiun ;. Tantri Kartikasari, Pelaksana pada KPKNL Madiun ;.
    Nufi Alfisari, Pelaksana pada KPKNL Madiun ;oooOo onSemuanya adalah Warga Negara Indonesia, baikbersamasama atau sendirisendiri mewakili KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangMadiun, berkedudukan di Jalan Serayu Timur Nomor141 Madiun, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU31/WKN.10/KNL.06/2011 tanggal 19Desember 2011;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan IIMahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 2 dari 19 halaman.
    Kantor CabangPacitan maupun sebagai penghuni barang jaminan, bahwa denganperantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Up. KPKNLMadiun akan melaksanakan Lelang barang jaminan berupa :Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 29 atas namaNanik Widorini, Luas 338 M2, terletak di Desa Menadi, Kec. Pacitan,Kabupaten Pacitan ;Adapun lelang Hak Tanggungan akan dilaksanakan pada :Hari / Tanggal : Selasa, 6 Desember 2011 ;Waktu : 09.00 WIB. ;Tempat : PT.
    Kantor CabangPacitan maupun sebagai penghuni barang jaminan, bahwa denganperantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Madiun akan melaksanakan Lelang barang jaminan berupa :Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 29, atas namaNanik Widorini, Luas 338 M2, terletak di Desa Menadi, KecamatanPacitan, Kabupaten Pacitan ;Adapun lelang Hak Tanggungan akan dilaksanakan pada :Hari / Tanggal : Selasa, 6 Desember 2011 ;Waktu : 09.00 WIB. ;Tempat : PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-09-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3494 K/Pdt/2012
Tanggal 4 September 2014 — CIPTONO, DK VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG PACITAN, DK
311 — 233 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Kantor Wilayah Malang, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2010,Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;dan:KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG,up. KPKNL MADIUN, berkedudukan di Jalan Serayu TimurNomor 141, Madiun, diwakili olen Hadiyanto, selaku DirekturJenderal Kekayaan Negara, dalam hal ini memberi kuasa kepadaTedy Syandriadi, S.H., Kepala KPKNL MADIUN, dan kawanHal. 1 dari 19 hal. Put.
    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor WilayahX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya cq.
    Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun selaku (Instansi) atasanTurut Tergugat, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Madiun bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakanbagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena ituapabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannyatersebut;2.2.Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun bukanmerupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan hukumyang merupakan bagian
    DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah X Direktorat JenderalKekayaan Negara Surabaya.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 22-01-2018 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 26 Februari 2018 — Penggugat:
Ahmad Machrus Zen
Tergugat:
1.Hj Suryani
2.Perseroan Terbatas Bank Bukopin Cab, Dps
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DENPASAR (BPN)
21 — 11
  • Penggugat:
    Ahmad Machrus Zen
    Tergugat:
    1.Hj Suryani
    2.Perseroan Terbatas Bank Bukopin Cab, Dps
    3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
    5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DENPASAR (BPN)
    Haryono Kav 5051 Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018 yangdiberikan oleh TACUK PURWONO selaku Pimpinan PT Bank Bukopin,Tbk Cabang Denpasar sebagai Pemberi Kuasa, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 265/Daf/2018tanggal 1 Februari 2018 ; Tergugat Ill tidak datang menghadap di persidangan, meskipunsebelumnya hadir di persidangan diwakili oleh WIJI YUDHIHARSOKUSUMO PUTRO, Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KantorPelayanan Kekayaan Negara
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 10-08-2020 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 06-10-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Lbp
Tanggal 27 September 2021 — Penggugat:
JIWA alias JIWA GINTING
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO KCP MEDAN SETIABUDI
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL MEDAN
3.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG
22 — 0
  • Penggugat:
    JIWA alias JIWA GINTING
    Tergugat:
    1.PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO KCP MEDAN SETIABUDI
    2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL MEDAN
    3.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 21-03-2022 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 10-06-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 171/PDT/2022/PT BDG
Tanggal 21 April 2022 — BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : Ferdian Muhammad Fauzi
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta
43 — 14
  • BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA
    Terbanding/Tergugat II : Ferdian Muhammad Fauzi
    Terbanding/Turut Tergugat : Kepala kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 25-06-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 27-03-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 572/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Dokter PRIJANTI SRI IRAWATI
Tergugat:
1.NATALIA BUDIHARDJO
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Surabaya
3.Notaris VIVI SORAYA, SH
4.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA II SURABAYA
138 — 49
  • Penggugat:
    Dokter PRIJANTI SRI IRAWATI
    Tergugat:
    1.NATALIA BUDIHARDJO
    2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Surabaya
    3.Notaris VIVI SORAYA, SH
    4.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA II SURABAYA
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Register : 16-04-2024 — Putus : 15-05-2024 — Upload : 15-05-2024
Putusan PT DENPASAR Nomor 89/PDT/2024/PT DPS
Tanggal 15 Mei 2024 — BPR VARIS MANDIRI
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar
Terbanding/Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan
11 — 0
  • BPR VARIS MANDIRI
    Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar
    Terbanding/Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 04-09-2020 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 342/Pdt.G/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Maret 2021 — Penggugat:
PT Bintang Internusa
Tergugat:
PT Bank Shinhan Indonesia
Turut Tergugat:
1.PT BALAI LELANG CASA
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
3.OTORITAS JASA KEUANGAN
105 — 44
  • Penggugat:
    PT Bintang Internusa
    Tergugat:
    PT Bank Shinhan Indonesia
    Turut Tergugat:
    1.PT BALAI LELANG CASA
    2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
    3.OTORITAS JASA KEUANGAN
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 23-06-2022 — Putus : 29-08-2022 — Upload : 30-08-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 217/PDT/2022/PT MKS
Tanggal 29 Agustus 2022 —
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ( KPKNL )
Terbanding/Tergugat III : HADY PURWANTO
61 — 4

  • Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ( KPKNL )
    Terbanding/Tergugat III : HADY PURWANTO
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 30-10-2023 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PN SURAKARTA Nomor 267/Pdt.G/2023/PN Skt
Tanggal 4 April 2024 — BPR Sejahtera Artha Sembada Cabang Surakarta
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kota Surakarta
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta
38 — 12
  • BPR Sejahtera Artha Sembada Cabang Surakarta
    Turut Tergugat:
    1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kota Surakarta
    2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 19-09-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 81/PDT/2019/PT KDI
Tanggal 3 Oktober 2019 — Herman
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang kota kendari
Terbanding/Tergugat III : BPN Kota Kendari
Terbanding/Tergugat I : Kantor PT.BPD SULTRA,Kabupaten Kota Kendari
80 — 37
  • Herman
    Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang kota kendari
    Terbanding/Tergugat III : BPN Kota Kendari
    Terbanding/Tergugat I : Kantor PT.BPD SULTRA,Kabupaten Kota Kendari
    Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Kendari, tempatkedudukan Jalan Made sabara No.
    O6 Kendari dalam hal inimemberikan kuasa kepada MOHAMMAD LUKMAN SALEH, S.H.sebagai Kepala KPKNL Kendari, ALAMSYAH, S.H. sebagai KepalaSeksi Hukum dan Informasi KPKNL Kendari, TURYONO, S.H. sebagaiPelaksana pada KPKNL Kendari, Ketiganya berkedudukan di KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jalan Made Sabara No. 06Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusustanggal 15 Februari 2019, sebagai Terbanding Il semula Tergugat II;3.
    Bahwa karena Surat Peringatan , Surat Peringatan II dan SuratPeringatan Ill juga tidak ditanggapi oleh pihak Penggugat makapihak Tergugat menyerahkan barang jaminan milik Penggugatkepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Kota Kendari untuk dilakukan pelelangan atas barang jaminan kreditmilik Penggugat. Bahwa perlu dijelaskan dalam jawaban ini dalam Surat Peringatan IIIsudah sangat jelas dinyatakan bahwa apabila dalam batas waktuHal 6 dari 29 hal Put.
    BPD Sultra mengambil tindakan untuk mengajukan kepadaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendariuntuk melakukan pelelangan agunan milik Penggugat, yaitu :a. Lelang (Pertama) pada tanggal 26 Februari 2016 atas agunanmilik Penggugat yaitu :Hal 7 dari 29 hal Put.
    BPD Sultra)bersama Tergugat Il (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Kendari dalam melakukan proses pelelangan agunan milikPenggugat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidakterdapat pelanggaran yang dilakukan, dan semua tahapan lelang atasagunan milik Penggugat sudah disampaikan kepada Pihak Penggugatsebagaimana uraian angka 4 dalam jawaban pokok perkara ini.7. Bahwa dalam hal ini Tergugat fokus pada penyelamatan keuangan milikPT.
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mad
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
SOEDJARWO
Tergugat:
Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun
91 — 9
  • maupun hartacadangannya menjadi Kekayaan Negara Republik Indonesia;Selanjutnya harta kekayaan dari perusahaanperusahaan Kereta ApiBelanda yang sudah menjadi kekayaan Negara R.I. tersebutpengelolaannya diserahkan kepada Djawatan Kereta Api RepublikIndonesia (DKARI)sekarang P.T.
    dantermasuk selurunh pegawai Perusahaan Jawatan(PERJAN) Kereta Api yang ada pada saatpembubarannya beralin kepada PERUM yangbersangkut;Pasal 8 ayat (1): Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yangdipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara dan tidak terbagi atas sahamsaham;Pasal 8 ayat (2): Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilaiseluruh kekayaan Negara yang telah tertanam di dalamPerusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api pada saatdialinkan kecuali prasarana pokok berupa jalan
    TergugatKovensi, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 2 (dua) yangmohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan(Conservatoir Beslaag) terhadap harta kekayaan Tergugat Konvensi,beralasan untuk ditolak;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan PenggugatKonvensi sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain,Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalildalil gugatannya.
    KAI(Persero), maka berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintan Nomor19 Tahun 1998, Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api dinyatakan bubarpada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut denganketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawaiPerusahaan Umum (PERUM) Kereta Api yang ada pada saatpembubarannya beralin kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yangbersangkutan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-10-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 10 Oktober 2012 — Ir. FAISAL MUAZ
70 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Novum 2 :Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010 yangmenyatakan bahwa aset/kekayaan BUMN in casu PT. Pusrimerupakan aset/kekayaan badan hukum bukan merupakanHal. 33 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012aset/kekayaan negara karena sudah dipisahkan dari sistemAPEN ;Novum 3 :Fatwa Mahkamah Agung No.
    WKMA/Yud/20/VIII/2006 yangmenyatakan aset BUMN bukan merupakan kekayaan negara,karena merupakan dan berasal dari kekayaan negara yangdipisahkan yang pengelolaannya tidak lagi didasarkan padasistem APBN vide butir 1 dan 2 Fatwa Mahkamah AgungNo. WKMA/Yud/20/VIII/2006 ;Novum 4 : Pendapat Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum., yangmenyatakan aset/kekayaan BUMN in casu PT. Pusri bukanmerupakan aset/kekayaan negara, melainkan kekayaan badanhukum PT.
    Erman Rajaguguk, SH., LL.M. ; KekayaanBUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagaibadan hukum bukanlah kekayaan negara....Saya berpendapatbahwa kekayaan yang dipisahkan tersebut dalam BUMN dalamlahirnya adalah berbentuk saham yang dimiliki oleh negara,bukanlah harta kekayaan BUMN tersebut.
    Judex Facti membuat pertimbanganhukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa penjelasan umum dari UndangUndang nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangannegara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yangdipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagiankekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabatlembaga
    Pusri adalah kumpulanorang dan atau/kekayaan yang terorganisasi baikmerupakan badan hukum maupun bukan badan hukumdan dalam penjelasan umum ditegaskan bahwakeuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negaradalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidakdipisahkan, termasuk didalamnya segala bagiankekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yangtimbul karena berada dalam penguasaan, pengurusandan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, Yayasan,Badan Hukum, dan perusahaan menyertakan modalpihak ketiga berdasarkan
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 16-01-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 160 / Pdt / 2019 / PT DPS
Drs. MADE SUMITRA CHANDRA JAYA, M.Hum, melawan 1. DR. I KETUT KARLOTA,
51 — 283
  • Pasal 6 ayat(1) berbunyi Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh OrangIndonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, palingsedikit senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
    ,M.Hum(bukti P19) yang pada pokoknya menyatakan Salah satu unsur yangharus dipenuhi sebagai pendiri yayasan yaitu adanya tindakan untukmemisahkan sebagian harta kekayaan sebagai kekayaan awal yayasan.Oleh karena dr. Ketut Karlota, Nyoman Satia Negara, Ida Bagus ErwinRanawijaya, dan dr.
    Pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun2008 tentang Pelaksanaan Undangundang tentang Yayasanmenjelaskan bahwa jumlah kekayaan awal Yayasan yang berasal daripemisahan harta kekayaan sebagaimana dimaksud harus disertai suratpenyertaan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yangdipisahkan tersebut dan bukti yang merupakan bagian dari dokumenkKeuangan yayasan Bahwa fakta persidangan terungkap ParaTerbanding/Para Tergugat tidak pernah menyetorkan modal uang tunaisebagai kekayaan awal yayasan
    yang dipisahkan dari kekayaan pendiri.Sedangkan DR.
    Nyoman Gede Narendraadalah pendiri Yayasan yang sah karena masingmasing telah menyetormodal uang tunai untuk kekayaan awal Yayasan dan tidakdisertakan/dilibatkan dalam membentuk organ Yayasan Dwijendra.2.
Pengadilan PTA BANDUNG Perdata Agama Harta Bersama
Register : 13-08-2009 — Putus : 07-12-2009 — Upload : 11-04-2011
Putusan PTA BANDUNG Nomor 163/Pdt.G/2009/PTA.Bdg
Tanggal 7 Desember 2009 — Pembanding V Terbanding
54 — 20
  • Menetapkan bahwa harta kekayaan berupaZi... Sebidang Tanah dan Bangunan/Rumah yang terletakdi Jl. Riung Hegar Raya No.15 RT.03 RW.10, KelurahanCisaranten Kidul, Kecamatan Rancasari, Kota Bandungseluas 288 M2, sebagaimana pula termuat dalamSertifikat Hak Milik No.17/Kel. Cisaranten Kidul,tertulis atas nama Muis Tonthawi (Tergugat) ; 2.2. Sebuah Bangunan/Rumah seluas 200 M2 yang terletakdi Jl.
    Oktober 1985, sedang dijaminkan dan sekarangberada dalam kondisi akan dilelang oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta2.3. Sebuah Mobil Sedan Peugeot Tahun 1991, WarnaMerah, No.Pol.
    Mengabulkan gugatan Penggugatsebagian 5 Ds Menetapkan bahwa harta kekayaan berupaZe Ls Sebidang Tanah dan Bangunan/Rumah yang terletakdi Jl. Riung Hegar Raya No.15 RT.03 RW.10, KelurahanCisaranten Kidul, Kecamatan Rancasari, Kota Bandungseluas 288 M2, sebagaimana pula termuat dalamSertifikat Hak Milik No.17/Kel. Cisaranten Kidul,tertulis atas nama Muis Tonthawi (Tergugat) ; 2.2. Sebuah Bangunan/Rumah seluas 200 M2 yang terletakdi Jl.
    Oktober 1985, sedang dijaminkan dan sekarang7berada dalam kondisi akan dilelang oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang JakartaV j 2 eeee eee ee2.3. Sebuah Mobil Sedan Peugeot Tahun 1991, WarnaMerah, No.Pol.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2265 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 21 Maret 2018 — Drs. H. ISWAN
98 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Nota Dinas Kepala Bagian Kekayaan Nomor 030/131/KynCtanggal 17 Juli 2008 perihal Koordinasi Pengadaan Tanah bagiPelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum KotaSingkawang, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah PemerintahKota Singkawang Plt.
    Asisten Keuangandan Kekayaan;SPPT PBB Tahun 2008 beserta Surat Tanda Terima Setoran(STTS) dengan wajib pajak bernama DARMAWAN HALIM untukluas tanah 14.200 m?
    No. 2265 K/Pid.Sus/20177) Nota Dinas Kepala Bagian Kekayaan Nomor 030/131/KynCtanggal 17 Juli 2008 perihal Koordinasi Pengadaan Tanah bagiPelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum KotaSingkawang, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah PemerintahKota Singkawang Plt.
    Asisten Keuangandan Kekayaan;36)SPPT PBB Tahun 2008 beserta Surat Tanda Terima Setoran(STTS) dengan wajib pajak bernama DARMAWAN HALIM untukluas tanah 14.200 m?
Pengadilan PN MANDAILING NATAL Perdata
Register : 12-10-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl
Tanggal 21 Nopember 2016 — -P:Koperasi Sahabat Mitra Sejati Cabang Panyabungan -T:Nurjalila
142 — 69
  • Bahwa tidak benar Penggugat telan melaksanakan lelang HakTanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padang Sidempuan, akan tetapi yang benar adalah Penggugat hanyamemberikan Peringatan agar Tergugat segera dapat menyelesaikankewajibannya.8. Bahwa berdasarkan pasal 11 angka (10) dan (11) dari PerjanjianPembiayaan No.
    Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan olehPelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danlelang (KPKNL) Kisaran........ dan seterusnyab. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Kantor PelayananKekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Padang Sidempuan ataspermintaan......... dan seterusnya.c.
    Akibat hukum yang timbul dari karena lelang yang akandan/atau. telah dilakukan oleh Pelaku~ Usaha melaluiperantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang(KPKNL) Padang Sidempuan... ..... dan seterusnya.8. Menghukum Pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akandan/atau telah dilakukan secara lelang Eksekusi Hak Tanggungandi muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaranbeseeeeeeeees dan seterusnya9.
    Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994, yang menyatakan:Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya maka sebelumlelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggiloleh Ketua PengadilanNegeri untuk mencari jalan keluarnya.Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telahmelaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi JaminanKonsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara KantorPelayanan Kekayaan
    Negara dan Lelang/ KPKNL Padangsidimpuan)untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Padangsidimpuan);Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakanatas Penetapan/ Fiat KetuaPengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/ 258 RBg, sehinggaTIDAK SAH.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 20-03-2024 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 18-04-2024
Putusan PT MEDAN Nomor 194/PDT/2024/PT MDN
Tanggal 18 April 2024 — Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Remedial & Recovery Wilayah 01 Medan
Terbanding/Tergugat III : Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Sumatera Utara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan (KPKNL)
Terbanding/Tergugat IV : Junaidi
Terbanding/Tergugat V : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan
14 — 8
  • Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Remedial & Recovery Wilayah 01 Medan
    Terbanding/Tergugat III : Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Sumatera Utara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan (KPKNL)
    Terbanding/Tergugat IV : Junaidi
    Terbanding/Tergugat V : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan