Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yangditetapkan didalamnya.Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN.Sebagai suatu Keputusan TUN, Penetapan tertulis itu jugamerupakan salah satu instrumen yuridis pemerintahan yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam rangkapelaksanaan suatu bidang urusan pemerintahan.

Selanjutnyamengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan Badan atauPejabat TUN sebagai subjek Tergugat, disebutkan dalamPasal 1 angka 2 UU PTUN :"Badan atau Pejabat Tata Usahanegara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku."Badan atau Pejabat TUN di sini ukurannya ditentukan olehfungsi yang dilaksanakan Badan atau Pejabat TUN pada saattindakan hukum TUN itu dilakukan.

Sehingga apabila yangdiperbuat itu berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari urusanpemerintahan, maka apa saja dan siapa saja yangmelaksanakan fungsi demikian itu, saat itu juga dapatdianggap sebagai suatu Badan atau Pejabat TUN.

Yangdimaksud dengan urusan pemerintahan adalah segalamacam urusan mengenai masyarakat bangsa dan negarayang bukan merupakan tugas legislatif ataupun yudikatif.Berisi tindakan Hukum TUN.Bahwa suatu Penetapan Tertulis adalah salah satu bentukdari keputusan Badan atau Pejabat TUN, dan keputusanyang demikian selalu merupakan suatu tindakan hukum TUN,dan suatu tindakan hukum TUN itu adalah suatu keputusanyang menciptakan, atau menentukan mengikatnya ataumenghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang telahHalaman

Dengan kata lain wujud dari keputusantersebut dapat dilihat dengan kasat mata, namun terhadapketentuan ini ada pengecualian sebagaimana dinyatakandalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, yangberbunyi:(1) Apabila badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkankeputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, makahal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN;(2) Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkankeputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktusebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan

untuk diperhatikan oleh semua pihak in casupihak Penggugat antara lain:2 Mengenai persoalan apa yang terjadi antara kedua belah pihak sebagai objek6S CSS aa eae Pihak yang menggugat maupun yang digugat; Dimana persoalan tersebut diajukan ;2 2c enn none ennDan semua unsur tersebut akan bermuara pada pertanyaan apakahPengadilanNegerimemiliki Kewenangan memeriksa dan menyelesaikan perkara aMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan bahwauntukmenentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN

Rapat Pleno MahkamahAgung RI tanggal 11 s/d 13 April 2012, Himpunan SEMA dan PERMA RI Tahun2000 2014, Mahkamah Agung RI , 2014 hal 359) yaitu:e Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahanKeputusan TUN, maka merupakan sengketa TUN (Tata Usaha Negara);e Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan,keabsahan, prosedur penerbitan Keputusan TUN (Tata Usaha Negara),maka termasuk sengketa TUN; 2 nn nnn ene merce nen cnn nn ncnHal21dari29 Putusan Perdata Nomor:22/Pdt.G

mencederai warga masyarakat Desa Tarubatang pendukungKepala Desa Terpilin yang diwakili forum Masyarakat Peduli Tarubatang sertaperbuatan Panitia Pilkades dengan jajaran perangkat desa BPD yang akanmengundurkan diri tapi ternyata dilanggar sendiri sehingga warga masyarakatDesa Tarubatang pendukung Kepala Desa Terpilin telah dirugikan baik secaramateriil dan moril /immmiaterialHal23dari29 Putusan Perdata Nomor:22/Pdt.G/2016/PN BylMenimbang, bahwa Majelis juga perlu merujuk Yurisprudensi MARINo.151K/Tun

/1999 tanggal 26 Maret 2002 = jo.Yurisprudensi MARINo.47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 maka unsur kehendak sepihak(beslissing) dan pernyataan kehendak (willsvorming) menjadi sangat fundamentaldan elemental untuk memenuhi syarat materiil sebagai keputusan TUN daripejabat yang berwenang mengeluarkan surat Keputusan TUN, sebagai contohPutusan No 1280K/Pdt/2010 antara Apung Wijaya melawan 1 panitia Pemilihankepala desa.2.

Kabupaten Boyolali) Nomor:005/01/2016 yang ditandatangani Ketua PanitiaSARBINI dan Surat Bupati Boyolali Nomor 141/0356/02/2016 tanggal 30 Maret2016 oleh Tergugat (incasu Bupati Boyolali dan Panitia Pemilinan Kepala DesaTarubatang Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali), maka oleh karena kerugian ataudasar gugatan yang didalilkan oleh pihak Penggugat adalah timbul sebagai akibatdari dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut dan bukan menyangkut kepemilikanatau hak (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.88/K/TUN

SelainYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 terdapat Yurisprudensidiikuti oleh putusan Mahkamah Agung lainnya :1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001;2. Putusan Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2005;3. Putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008;4. Putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008;5.

menjadi Tergugatdalam sengketa TUN, perlu terlebih dahulu untuk diperhatikan jenis dariwewenang Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkankeputusan TUN, apakah atribusi, pemberian kuasa (mandat), ataupelimpahan wewenang (delegasi).

TUN/III/1992 tertanggal 24 Maret 1992 yang mana Mahkamah3016.Li?

Asas Kepastian Hukum ialahKeputusan TUN harus berlandaskan peraturan perundang undanganyang jelas, kuat dan tidak melanggar hukum. Bahwa atas hal ini jugasenada dengan Lutfi Efendi dalam bukunya PokokPokok HukumAdministrasi yang menyatakan bahwa Keputusan TUN merupakanperwujudan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturanperundangundangan.Bahwa dengan uraian diatas, maka patut ditarik kesimpulan bahwa :311.

Bahwa Objek Gugatan bukanlah merupakan objek TUN;2. Bahwa Pengadilan TUN Samarinda tidak berwenang dalam mengadiliperkara a quo;3. Bahwa gugatan penggugat kabur/obscuur libel4.

No. 3771 K/Pdt/1998bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Penggugat berdasar Surat Hibahtertanggal 22 September 1979, dari adik kandung Penggugat, almarhum AngTun Kie yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1989 (bukti P.1) ;bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli almarhum Ang Tun Kiedari pemiliknya, Benjamin Lesmana dan Budiman Lesmana, yang bertindakuntuk dan atas nama Firma Ganda Setia Hati dahulu Goan Seng Hoat,sebagaimana tertuang dalam Akte Jual Beli No. 26 tanggal 23

Mansyur No. 212 Btersebut dibeli almarhum Ang Tun Kie tanggal 23 September 1972, dariBenjamin Lesmana dan Budiman Lesmana, almarhum Ang Tun Kie, padatanggal 30 Juli 1970 dengan Akte Notaris Erwal Gewang, SH., No. 43 telahmembeli juga tanah bangunan milik Benjamin Lesmana dan Budiman Lesmanayang terletak di JIn. K.H. Mansyur No. 212 A (bukti P.3) ;Berdasarkan buktibukti tersebut, maka almarhum Ang Tun Kie telah membeli :1. Tanah dan bangunan di Jin. K.H.

Mansyur No. 212 B Jakarta Barat, padatanggal 23 September 1972, dengan Akte Notaris Erwal Gewang, SH., No.26 (bukti P.2) ;Tanah dan bangunan mana dibeli almarhum Ang Tun Kie dari pemilik yangsama, Benjamin Lesmana dan Budiman Lesmana pemilik Firma Ganda SetiaHati dahulu Goan Seng Hoat ;Bahwa dalam Akte Jual Beli No. 26 tertanggal 23 September 1972, yangdibuat Notaris Erwal Gewang, SH., tersebut terdapat kesalahan tekhnispengetikan oleh Notaris, di mana di dalam Akte ini disebut tanah/bangunanyang

Mansyur (Jembatan Lima) No. 212 B Jakarta Barat tersebut Penggugattelah melaporkan ketiganya kepada pihak Kepolisian Jakarta, dan telahdiperiksa dan diputus secara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.569/1981/Pidana Sumir, tanggal 15 Juli 1981 (bukti P.5) ;bahwa sekitar bulan Oktober 1980, almarhum Ang Tun Kie telah digugatoleh Tan Ju Ming alias Rudianto Tamin Sudjono di Pengadilan Negeri JakartaBarat No. 267/80.G/PN.JKT.BAR ;Tan Ju Ming alias Rudianto Tamin Sudjono, mengaku membeli tanah

No. 3771 K/Pdt/1998bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 851 K/SIP/1983 tertanggal 25Agustus 1985 tersebut telah diberitahukan almarhum Ang Tun Kie kepadaTergugat II (bukti P.10) ;bahwa ternyata pada tanggal 3 Oktober 1989, oleh Tergugat II telahditerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 591/Tambora atas namaRudianto Tamin Sudjono (Tan loe Ming alias Tamin Jumidjojo) (bukti P.11) ;Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 591/Tambora atas namaRudianto Tamin Sudjono tersebut didasarkan atas

,demikian seperti ternyata pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor39 PK/TUN/2004, Tanggal 2252007 (bukti P15) Juncto PutusanMahkamah AgungRI Nomor 196 K/TUN/2003, Tanggal 8 April 2004(bukti P16) Juncto Putusan PT.

TUN SBY Nomor 123/B/TUN/2002/PT.TUN SBY., Tanggal 20 Desember 2002 (bukti P17) JunctoPutusan PTUN SBY., Nomor 08/G.TUN/ 2002/ PTUN.SBY, Tanggal15Juli 2002 (bukti P18);Sebelumnya yang terjadi perselisihan/ sengketa atas tanah Sertifikat HakMilik Nomor 26/Desa Karah bukan mengenai sah atau tidaknya SertifikatHak Milik Nomor 26/Desa Karah yang diterbitkan pada tanggal 30November 1974, tetapi permasalahannya adalah mengenai sengketakepemilikan atas tanah sengketa dimaksud yang seharusnya digugatsecara

Sehingga putusanputusan TUN tersebut di atas adalahcacat hukum dan tidak layak untuk digunakan sebagai dasar hukum untukmencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Karah, terlebih di dalam tatacara/teknis pemberian hak atau pencabutan hak (pembatalan Sertifikat) telahdiatur dalam: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan danHalaman 17 dari 53 hal. Put.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaranomor 123/B/TUN/2002/PT.TUN tanggal 20 Desember 2002 jo.

PutusanMahkamah Agung RI nomor 196 K/TUN/2003 tanggal 8 April 2004 joPutusan Mahkamah Agung RI (tingkat PK) nomor 39 PK/TUN/2004 tanggal22 Mei 2007 tentang pencabutan sertifikat hak Milik nomor 26/Desa Karah,oleh karenanya dengan dicabutnya sertifikat tersebut tidak seharusnyaMajelis hakim memberikan putusan mengabulkan gugatan Penggugat yangdiajukan pada 21 Nopember 2011 yang berkaitan dengan kepemilikan obyeksengketa yang berdasar sertifikat tersebut:Pada Pertimbangan pada Rekonpensi.1.

Putusan Nomor 2979 K/Pdt/20121616mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat lagi diajukan gugatan pembatalansertipikat, sebab terhadap perkara in casu telah ada Putusan yang telahberkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dari Pengadilan Tata UsahaNegara, yaitu perkaraperkara sebagai berikut:a Perkara Nomor 55/TUN/1991/PTUN.SBY. dengan para pihak: Perkumpulan Loka Pamitran (Penggugat)e Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya (Tergugat I)e Menteri Dalam Negeri RI.

/201218Pengadilan Tinggi Surabaya dan tercatat dalam register perkara Nomor 010/B/1993/PT.TUN.SBY. dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal16 Agustus 1993 dengan amar putusan sebagai berikut:e Menerima permohonan banding dari Penggugat: Kepala KantorPertanahan Kotamadya Surabaya, Tergugat II: Menteri DalamNegeri Republik Indonesia dan Penggugat Intervensi: MasSoerodjoPara Pembanding tersebut;e Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatanggal 25 November 1992 Nomor: 55/TUN

Kemudian Perkumpulan Loka Pamitran dan Mas Soerodjo mengajukan kasasi keMahkamah Agung Republik Indonesia dan tercatat dalam register perkaraNomor 160 K/TUN/1994 dan diputus pada tanggal 22 Agustus 1996 denganamar putusan sebagai berikut:e Menolak permohonan kasasi dari PemohonPemohon Kasasi:1819I PERKUMPULAN LOKA PAMITRAN, dalam hal inidiwakili oleh kuasanya Trimoelja D. Soerjadi,. SH;II MAS SOERODJO, dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaH. Koesbani, SH. dan H.R.

Abdul Dyalal, SH. tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi I dan I untuk membayar biaya perkara dalamperadilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluhribu rupiah);d Kemudian MAS SOERODJO mengajukan permohonan peninjauan kembalidan tercatat dalam register perkara Nomor 17 PK/TUN/1997 dan diputuspada tanggal 6 Mei 1999 dengan amar putusan sebagai berikut:e Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari MAS SOERODIJO tersebut;e Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Timur adalah sah dan telah mempunyai kekuatan hukumtetap berdasarkan Putusan Perkara Nomor 55/TUN/1991/PTUN.SBY. tanggal 25November 1992 jo. Nomor 010/B/1993/PT.TUN.SBY., tanggal 16 Agustus 1993jo. Nomor 160 K/TUN/ 1994 tanggal 22 Agustus 1996 jo.

PUTUS ANNomor : 52/G/TUN/2007/PTUN.SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa,telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalamsengketaantara : Tn.

Tombronegoro No. 1PAL fq mone mn rn ie wn sn wnPengadilan Tata Usaha NegaraPEFSGDUT~ moc mes mes 2 se 2 tee = se = ae = ae =Telah membaca dan memeriksa berkasPET ia ay = =m nm te a ee om =Telah membaca Penetapan Wakil Ketua PengadilanTata Usaha Negara Semarang tanggal 26 Oktober 2007Nomor : 52/Pen.WK/TUN/ 2007/ PTUN.SMG tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmeyelesaikan perkaraT6S@BULS2 seee seme seme same seme Ss ome Se eee eee oH ESTelah = membaca Penetapan Hakim Ketua Majelistertanggal

Saksi TUN TUN NAING masing masingwarga negara Myanmar, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik WargaNegara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen PerijinanPerikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan diPerairan Teritorial Indonesia Selat Malaka, selanjutnya Kapal bersertanakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ Ad hock ke Dumai untuk diserahkankepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan StasiunPengawasan

memotong jaring yang sedang di gunakan sehinggapetigas KP.HIU 01 memberikan tembakan peringatan dan sekira pukul06.55 Wib saksi dan petugas KP.HIU 01 berhasil melakukanpenangkapan kapal KM.SLFA 4107 GT.49,41 berbendera Malaysiaberhasil ditangkap pada kordinat 0259,184 LU 10050,609BT ;Bahwa Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dimana KapalKM.SLFA 4107 GT.49,41 berbendera Malaysia dinakhodai olehTerdakwa dengan awak kapal berjumlah 3 (tiga) orang masingmasingbernama Maung Nay Min Ko, Aung Myint dan Tun

Tun Naing masingmasing warganegara Myanmar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen danHalaman 14 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dumhanya ditemukan dokumen Lesen Vesel Nomor Seri : F 002092 anKM.SLFA 4107 GT.49,41 dan tidak memiliki Dokumen PerijinanPerikanan dan Surat persetujuan berlayar (SPB) yang sah dariPemerintah Republik Indonesia untuk menangkap ikan di PerairanTeritorial Indonesia, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan kapal besertaABK dibawa ke Dumai untuk diproses lebih lanjut

Ibrahim adalah tindakan Tergugat yangtercakup dalam bidang politik ketatanegaraan bukan merupakan tindakan yangbersifat eksekutif (lihat Pasal 1 angka 9 dan penjelasannya UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara) oleh karena itu perkara ini bukankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus danmengadilinya ; bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 502/K/TUN/2005tanggal 22 Januari 2008

, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 44/TUN/2008 tanggal22 Juli 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003 Perihalgugatan yang berkaitan dengan Partai Politik yang pada intinya disebutkan bahwakeputusan pejabat yang berkaitan dalam ruang lingkup politik tidak menjadikewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ; bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka perselisihan / permasalahanyang timbul dalam Partai Politik haruslah diselesaikan di Pengadilan PerdataHalam

Sebagaimana diketahui sesuaidengan hukum administrasi negara bahwa hanya keputusan TUN yang bersifat bebassaja yang dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.Sedangkan keputusan TUN yang bersifat terikat ini didasarkan atas fakta dan dalildalilantara lain : = == 9 $= = = === ===a. bahwa keputusan Tergugat in litis tersebut hanyalah merupakan peresmian saja,dan Tergugat sedikitpun tidak boleh menolaknya apabila syarat formalnya telahdipenuhi (Pasal 388 ayat (5) UndangUndang Nomor

/2005, yang diputus dalam rapat permusyawaratan dan dibacakanpada persidangan terbuka untuk umum tanggal 22 Januari 2008 ; T3 : Foto copy sesuai asl print website Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 44K/TUN/2008, yang diputus dalam rapat permusyawaratan dan dibacakantanggal 22 Juli 2008 ; == nnnHalam 14 dari 26 halaman, Putusan No. 14/G/2012/PT UNSMDT4T5T9T10:T11:T12:Foto copy sesuai asli print website Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 05 Tahun 2003, tanggal 15 Oktober 2003, Perihal

/2005, tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 44K/TUN/2008, tanggal 22 Jul 2008, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 591K/TUN/2005, tanggal 27 Januari 2009, yang menegaskan dalam kaidah hukumnya bahwakeputusan pejabat yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik (produkpolitik) tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danImengadilinya ; === 9 = 2202 2= 2 === = Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karenaPengadilan

Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 08PK/TUN/2005 tanggal 28 Desember 2005 jo. Putusan Kasasi MahkamahAgung No. 32 K/TUN/2000 tanggal 26 April 2000 yang membatalkanputusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 132/Hal. 6 dari 19 hal. Put.

Bahwa selain itu. pula berdasarkan putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI No. 08/TUN/2005 tanggal 28 Desember 2005, telahdinyatakan dengan tegas bahwa Mahkamah Agung RI menolakpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat sehinggakarenanya jelas terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar danalasan hukum sama sekali dalam mengajukan gugatan a quo;.

gugatan tersebut Penggugat telahmengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan dalam konvensimohon kiranya menjadi satu kesatuan dengan rekonvensi ini;Bahwa Tergugat I, Il Konvensi (Penggugat I, Il Rekonvensi) menolakdengan tegas seluruh dalildalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali terhadap halhal diakui dengan tegas;Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungNo. 08 PK/TUN

Putusan MahkamahAgung No. 32 K/TUN/2000 tanggal 26 April 2000 yang membatalkan putusanbanding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 123/TUN/1999/PT. TUN.SBY. jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 05/G/ 1999/PTUN.

yang sudah mempunyai kekuatanhukum tetap, antara: Ketut Beter sebagai Penggugat;Melawan:Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sebagai Tergugat I;Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai Tergugat II;Di dalam pertimbangan hukumnya sudah sangat jelas dan saling mendukungyang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 9/Desa Ungasan,Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atas nama Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Bali adalah sah dalam putusan kasasiMahkamah Agung No. 32 K/TUN

oleh karena obyek sengketa belum bersifat final , maka obyeksengketa tidak memenuhi semua unsurunsur Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tataUsaha Negara , karenanya sengketa ini bukan merupakan kewenangan dari PengadilanTata Usaha Negara untuk memeriksa , memutus danmenyelesaikannya; Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 448.K/TUN

/2007 tanggal 22 September 2008 , putusan No. 189.K/TUN/2008 tanggal24 September 2008 putusan No. 111.K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 dan putusanNo. 296.K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan kaidah hukum bahwaperbuatan lelang merupakan satu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataanyang bukan merupakan obyek tata usahya Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka obyekgugatan bukti T 12 dan bukti Tl yang diterbitkan oleh Tergugat /Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha

PutusanKasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No.158 K/TUN/1999 tertanggal 17Februari 2000 jo.

TUN. JKT tertanggal 16 September 1998 jo PutusanKasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.158 K/TUN/1999/PTUN.JKT tertanggal 17 Februari 2000 jo Putusan Peninjauan Kembali PengadilanTata Usaha Negara No. 13 PK/TUN/2001..

TUN/1997/PTUNJK jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta No.118/B/1998/PT. TUN. JKT tertanggal 16September 1998 jo Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNo.158 K/TUN/1999/PTUN.

TUN. JKT tertanggal 16 September 1998 Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.158K/TUN/1999/PTUN.

TUN. JKT tertanggal16 September 1998 jo Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta No.158 K/TUN/1999/PTUN.

LATAR BELAKANGKRONOLOGI HUKUM PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI NAGANRAYA NOMOR 141/04/KPTS/2018 TANGGAL 21 MEI 2018 TENTANGPEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEUCHIK GAMPONG(selanjutnya disebut OBJEK GUGATAN TUN)1. Bahwa Sadr.

Bahwa Penerbitan OBJEK GUGATAN TUN, berawal dari adanya LaporanMasyarakat baik secara lisan maupun tulisan kepada TERGUGAT.3. Bahwa dari Laporan Masyarakat tersebut, terdapat beberapa fakta Sdr.Zulchairal, S.Pd.i tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secarapenuh selaku Keuchik Gampong dan menimbulkan berbagai gejolak dimasyarakat.4.

Bahwa TERGUGAT untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugastugaspemerintahan, pembangunan dan pembinaan social kemasyarakatan diGampong Latong, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Rayadipandang perlu memberhentikan Keuchik Gampong Latong, yang padaakhirnya diterbitkkan OBJEK GUGATAN TUN (Keputusan Bupati NaganRaya Nomor 141/04/Kpts/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong).8.

Bahwa penerbitan OBJEK GUGATAN TUN dilakukan setelah melakukankajiankajian yang mendalam dan sebagai pimpinan tertinggi di KabupatenNagan Raya harus membuat roda pemerintahan Gampong Latong terusberjalan sebagaimana mestinya, maka untuk sementara waktu telahdiangkat Penjabat keuchik Gampong Latong dengan masa jabatan selama1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkan OBJEK GUGATAN TUN(Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 141/04/Kpts/2018 tanggal 21 Mei2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik

Karena tidak menjelaskan bentuk yangseperti apa yang tidak dipenuhi dan dilanggar oleh TERGUGAT,sehingga TERGUGAT tidak dapat menjawab atas yang didalilkanoleh PENGGUGAT sebab seluruh asasasas pemerintahan yangbaik telah dipenuhi oleh TERGUGAT, dari proses penerbitanOBJEK GUGATAN TUN, sampai dengan pelaksanaannya;Bahwa Asas Kepastian Hukum telah jelas disebutkan dalamKonsideran OBJEK GUGATAN TUN, dimana OBJEK GUGATANTUN tersebut dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;Bahwa Asas Keterbukaan

192 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 192 K/TUN/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :PT.

Putusan Nomor 192 K/TUN/2013.5 IWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta,beralamat di Jalan Wahidin No. 270, Lk VI, Kelurahan PandauHulu, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ;6 SABAR RUSMANTO, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKaryawan Swasta, beralamat di Jalan Air Bersih No. 147,Kelurahan Sudirejo, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ;7 EDDY TANOTO, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, beralamat di Komp.

Putusan Nomor 192 K/TUN/2013.1616c. Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak No. 271/APH/KS/1965 Tanggal 15Juni 1965, Tarich Kaban mengalihkan penguasaanya atas tanah seluas +195.000 m2 tersebut kepada Djeneng Kaban ;d.

Putusan Nomor 192 K/TUN/2013.2222Sertipikat Hak Milik No.1859/Padang Bulan Selayang I tanggal 16022012, atastanah seluas: 15.638M2 sesuai Surat Ukur No.00514/Padang Bulan Selayang1/2012 tanggal 03022012, terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, KotaMedan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang I,terdaftar atas nama: Tadjuddin.

Putusan Nomor 192 K/TUN/2013.36ttd./ ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,MLS. H. Yulius, SH.MH.ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.Biaya biaya : PaniteraPengganti :1.Meterat.............00. Rp. 6.000, ttd./2.RedakSi....... ee Rp. 5.000, Fitriamina, S.H.,M.H.3. Administrasi .........2see% Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.36

Bersifat KonkretKarena Objek Gugatan TUN yang diputuskan dalam Keputusan TataUsaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapatditentukan, dalam hal ini berbentuk sertipikat yang dalam hal inipenerbitan sertipikat adalah Tindakan Pemerintah yang jelas untukmemberikan Hak kepada Kanandia lrawan sebagai Pemegang Hakatas Tanah;b.

Objek Gugatan TUN Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorangatau Badan Hukum Perdata;Karena dalam hal ini sertifikat melahirkan akibat hukum, yaitumenimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertipikat yaitu Ungi.Bahwa diketahui dalam hal ini seluruh Objek Gugatan TUN hanyamenimbulkan hak kepemilikan bagi pemilik Sertipikat saja yaitu Ungi,namun akibat hukumnya telah berimbas kepada Penggugat yangmana Penggugat sebagai pemilik sah yang menguasai tanah tersebuttidak dapat menerbitkan Sertipikat atas tanah

UPAYA ADMINITRATIF GUGATAN DAN TENGGANG WAKTU;5.Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Gugatan TUN dalamperkara ini adalah didasarkan pada pemberitahuan Surat yangdisampaikan oleh Sdri.

Indrarini Sawitri, SH.Bahwa sebelum adanya pengajuan Gugatan atas Obyek Gugatan TUN,perlu ada upaya administratif atas Obyek Gugatan TUN, untuk memenuhipersyaratan sebagaimana sesuai dengan ketentuan yaitu: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif pada Pasal 5 berbunyi: Tenggangwaktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilanpuluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima

/1992, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 213 K/TUN/2007, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 101K/TUN/2014 dan PutusanNo.02/G/2013/PTUNJKT diketahui bahwa kriteria Asas Kecermatanadalah sebagai berikutIndikator dari asas kecermatan adalah BadanHalaman 14 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUNSRG.atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hatihati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuatKeputusan TUN dengan terlebih dahulu mencari gambaran

Bahwa, Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN alias BUEVI berstatus janda dan masih bertetangga dengan Penggugat, sehinggaTergugat melupakan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderitalahir dan batin4.

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut;e Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;e Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugatkumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 7 tahun dan terakhirbertempat tinggal di rumah Penggugat, telah mempunyai seorang anak yangbernama ANAK KANDUNG umur 10 tahun;Bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonisdisebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN

tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi adalah Paman Tergugat;Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugatkumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 7 tahun dan terakhirbertempat tinggal di rumah Penggugat, telah mempunyai seorang anak yangbernama ANAK KANDUNG umur 10 tahun;Bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonisdisebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN

dipersidangan Majelis telahdapat menemukan fakta hukum yaitu: Berdasar bukti (P.1) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawian yangsah;e setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersamasebagai suami istri selama sekitar 7 tahun dan terakhir bertempat tinggal dirumah Penggugat, telah mempunyai seorang anak yang bernama ANAKKANDUNG umur 10 tahun;e Bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonisdisebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN

Nomor : 152 K/TUN/2004, tanggal 21 Juni 2006 jo.Halaman 23 dari76 halaman Putusan Nomor: 04/G/2013/PTUNJKT.99 PK/TUN/2007, tanggal 30 Oktober 2009, karena gugatan pembatalansertipikat tidak dapat diterima olen Pengadilan;b. Ditinjau dari segi penghunian, Tergugat II Intervensi adalah penghuniyang sah berdasarkan Putusan PTUN Nomor :146/G.TUN/2003/PTUNJKT., tanggal 17 November 2003 jo. Nomor : 41/B/2004/PT.TUN.JKT.,tanggal 5 Mei 2004 jo. Nomor : 366 K/TUN/2004, tanggal 14 April 2005jo.

Nomor : 68 PK/TUN/2007, tanggal 14 Februari 2008;Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengirimkan Surat kepadaGubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Juli 2012 Nomor : B 4452/0.1/Gtn/07/2012, Perihal : Pendapat hukum atas permasalahan antara VijayKumar Shewakram Vaswani dan Ny.

denganmengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram sesuai putusan Nomor 1/G.TUN/2005/PTUN Mtr. tanggal 27April 2005 juncto putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor105/B/TUN/2005/PTTUN SBY. tanggal 26 September 2005 melawan KantorPertanahan Kabupaten Lombok Barat (sebagai Tergugat) dan BadanPertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat tidak mengajukan hukum lagisehingga berkekuatan hukum putusan tersebut;4.

Menyatakan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataramsesuai putusan Nomor 1/G.TUN/ 2005/PTUN Mtr. tanggal 27 April 2005juncto putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 105/B/TUN/2005/PTTUN SBY. tanggal 26 September 2005 dan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram Nomor 13/G.TUN/2004/PTUN Mtr. tidak dapatdiberlakukan terhadap tanah objek sengketa milik Penggugat;.

2012 Nomor 132 PK/TUN/2012,Sertifikat Hak Milik Nomor 978/Sokong atas nama Nengah Sampil telahdinyatakan batal;Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memiliki /egal standing dalammengajukan gugatan a quo, karena mendasarkan memiliki tanah objekperkara dengan mendasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 978/Sokongyang telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaiHalaman 6 dari 22 hal.

Put Nomor 2827 K/Pdt/2014Nomor 1/G.TUN/2005/PTUN Mitr. tanggal 27 April 2005 tersebut sudahdibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan cacat serta dicoret dari Buku Tanahdan telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadengan Putusannya Nomor 105/B/TUN/2005/PTTUN SBY. tanggal 26September 2005. Terhadap Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatanhukum tetap (incraht).

(tujuhribu seratus delapan puluh meter persegi) tanggal 19 Mei 2003 atas nama Nengah Sampil sudah dinyatakan batal dan ditarik kembali sertamencoretnya dari Daftar Buku Tanah yang disediakan untuk itu pada KantorBadan Pertanahan Nasional Lombok Barat sesuai dengan Putusan PKMahkamah Agung RI Nomor 132 PK/TUN/2010 tanggal 26 Januari 2012juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 33/3.TUN/2005/PT TUN.SBY. tanggal 21 Maret 2005 juncto putusan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram Nomor 13

Keputusan TUN ini bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu:a. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan Pasal 28 Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 4Undangundang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(HAM);b. Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 77 ayat (4) danayat (5) dan pasal 78 ayat (4) dan (5) UU No. 30 tahun 2014;c.

Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 8 ayat (1) dan ayat(2) dan dan pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2014;d. Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 252 dan pasal 266PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu:a. Asas Kecermatan;b. Asas Persamaan;c.

Sehinggakeputusan ini tidak bertentangan dengan pasal 252 dan pasal266 PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN ini telahdidasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunanKeputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi;1. Aspek KewenanganIstilanh kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belandabevoegdheid (yang berwenang atau berkuasa).

ini telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukumutama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu. kewenangan,prosedur, dan substansi.Keputusan TUN tidak bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB)Halaman 46 dari 101, Putusan No. 8/G/2019/PTUN.PDG.Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugatmelanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaiberikut:1.

dalamperkara ini telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga Keputuan TUN in dalamperkara ini merupakan Keputusan yang sah.

RI Nomor 31/PRT/M/2015, Huruf E tentang Pembukaandan Evaluasi Penawaran ; 20020 220 Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (9) dapat dipahami bahwa suatuKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah produk yang diterbitkan olehPejabat Tata Usaha Negara (TUN) (atau Jabatan TUN) berdasarkanwewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikan padanya dalambidang urusan pemerintah (delegatie). Selanjutnya apa yang dimaksuddengan urusan pemerintah?

Halaman 14 dari 135 halaman.Usaha Negara (TUN) sebagai salah satu instrumen yuridis dalammenjalankan pemerintahan;Wewenang dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut dapatdilakukan melalui perbuatan atau tindakan yang bersifat atau menurut hukumpublik, maupun yang bersifat atau menurut hukum privat.

Pasal 1 Ayat (8) UU No. 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan Badan atau Pejabat(jabatan) Tata Usaha Negara (TUN) secara sangat umum, yaitu:Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalah Badan atau Pejabatyang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku j 20 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnRumusan di atas sedemikian luasnya, sehingga Indroharto mengatakanbahwa Apa saja dan siapa

saja yang berdasarkan perundangundanganyang berlaku, pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan,maka menurut Undangundang ini ia dapat dianggap berkedudukan sebagaiBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);Putusan Perkara No: 4/G/2017/PTUN.PDG.

) (sekalipunsecara Struktural/organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaranpemerintahan/eksekutif) sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata UsahaNegara (TUN) j 2m nn nnn nnn nnn nce ncn ne nc nnn cnn ne nnn nnn cnn nnnncnsBahwa dengan dalildalil di atas, Penggugat menyimpulkan Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa aquo berkedudukan sebagai pelaksana urusanpemerintahan berdasarkan perundangundangan yang memberikanwewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasuk Pejabat Tata UsahaNegara (TUN)