Menurut Arrest 1919 (perkara Lindenbaum Cohen), bahwa berbuat atautidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika:Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst. melanggar hak orang lain;ab. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atauc. bertentangan dengan kesusilaan, ataud. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalulintasmasyarakat terhadap diri atau barang orang lain;(R.

Bertentangan dengan kesusilaan, atau;d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalulintasmasyarakat terhadap diri atau barang orang lain;Lebih lanjut terhadap pengertian ini, Prof. DR. Rosa Agustina, S.H., M.H. dalambuku Hukum Perikatan (Law of Obligations) halaman 8 juga memberikanpenjelasan mengenai unsurunsur yang harus ada dalam suatu Perbuatan agardapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:a. Perbuatan;b. Perbuatan tersebut melawan hukum;c. Ada kesalahand.

Bertentangan dengan kesusilaan;Kesusilaan diartikan sebagai normanorma sosial dalam masyarakat,sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai/dalambentuk peraturanperaturan hukum yang tidak tertulis;d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehatihatian (patiha)Rachmat Setiawan dalam bukunya PokokPokok Hukum Perikatan padahalaman 81 menjelaskan bahwa perbuatan yang termasuk kategoribertentangan dengan kepatutan, yaitu:1.

Bertentangan dengan kesusilaan;Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2019/PN Jkt.PstKesusilaan diartikan sebagai normanorma sosial dalam masyarakat,sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai/dalambentuk peraturanperaturan hukum yang tidak tertulis;h.

Bertentangan dengan kesusilaan;d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehatihatian (patina);Terhadap Perbuatan Tergugat Tidak Terpenuhi, maka Perbuatan yang dilakukanoleh Tergugat sudah jelas Tidak Bersifat Melawan Hukum;41. Bahwa terhadap unsur kesalahan, kesalahan dianggap sebagai suatukombinasi antara unsur Perbuatan dan sifat melawan hukum yang menyatakanbahwa seseorang dinyatakan bertanggungjawab untuk akibat yang merugikanyang terjadi karena perbuatannya yang salah.

Dimana pergantian tersebut dibolehkan sepanjang tidak bertentangandengan undangundang dan kesusilaan (kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum = makapengubahan nama tersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan(kepatutan) sehingga apabila dihubungkan dengan P1 tentang Kartu TandaPenduduk, P2 tentang kartu Keluarga dan P3 tentang Akte Perkawinan yangkesemuanya nama Ibu Pemohon YUNITA BUDIMAN maka pembuktian yangdiajukan oleh Pemohon telah bersesuaian dan terbukti menurut

Bahwasemakin hari hubungan pertemanan anak Pemohon semakindekat dan membuat Pemohon khawatir akan terjadi halhal yang melanggarnorma kesusilaan dan/ atau melanggar hukum sehingga Pemohonbermusyawarah dengan keluarga Calon Putra sebagaimana umumnyamusyawarah orangtua yang memiliki anakanak yang beranjak dewasa,dan telah menghasilkan kesepakatan yaitu. menikahkan CalonPutridanCalon Putra;5.

Bahwa Pemohon sudah menasehati anak Pemohon agar sabarmenunggu sampai cukup umur, namun anak Pemohon tetap ingin segeramenikah sehingga Pemohon berkeyakinan bahwa segera menikahkan anakpemohon merupakan cara terbaik untuk mencegah terjadinya pelanggarannorma agama, kesusilaan dan/ atau pelanggaran hukum seperti perbuatanzinah;7. Bahwa antara anak Pemohon (Calon Putri) dan Calon Putratidakterdapat halangan untuk menikah;8.

Utami dimana nama tersebut seperti yangtertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat tanda bukti P4 tentang KutipanAkta Kelahiran Pemohon tersebut diatas maka benar Pemohon tertulis AnisaDwiutami, sehingga Pemohon berkeinginan untuk memisah nama Dwiutami didalamKutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga menjadi nama Dwi Utami, disesuaikandengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dimana perubahan tersebut dibolehkansepanjang tidak bertentangan dengan undangundang dan kesusilaan

(kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka pengubahannama tersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan)Halaman 6 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2019/PN MIgsehingga apabila dinubungkan dengan P1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P2,berupa Kartu Keluarga, P3 berupa ljazah Sarjana Kedokteraan UniversitasBrawijaya dan P5 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah yang diajukan olehPemohon maka Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa Pemohon berkeinginanmemisah nama Dwiutami,

masyarakat;Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk menyelaraskan nama dantahun lahir hanya saja penyelarasan tersebut bukanlah suatu kebiasaan yangterus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak padasulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;Menimbang, bahwa karena kewajiban hakim untuk menggali danmengikuti serta memahami nilainilai dalam masyarakat,sepanjang perubahannama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilainilai agama, kesopanan dan kesusilaan

dengan organisasi terlarangataupun terorisme atau kejahatankejahatan lain namun sematamata agarnama dan tahun lahir Pemohondisesuaikan dengan data yang sebenarnyasesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, CatatanKelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan pemohon sebagaipenyelarasan atas nama nya bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidakbertentangan dengan normanorma yang berlaku dalam masyarakat baik normaagama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan

Dimana perubahan tersebutHalaman 6 Penetapan Nomor 318/Pat.P/2019/PN MIgdibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan undangundang dan kesusilaan(kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka pergantian namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehinggaapabila dihubungkan dengan P2 tentang Kartu Keluarga dan P3 tentang AktaPerkawinan Orang tua Pemohon yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakimmendapatkan suatu bukti bahwa nama Ayah Pemohon yang benar

bahwa telah ternyata XXX dan XXX telah lamaberhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergianbersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagipergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yangcukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berduaan tanpa diawasi oleh orangtua/kerabat masingmasing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisaberpeluang besar terjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengannorma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan

;Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundangundangantersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang dharury, yakni telahleluasanya anak Para Pemohon yang bernama XXX bergaul dengan XXX, olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari XXX danXXX, praktis akan mengakibatkan anak Para Pemohon tersebut dikhawatirkanberbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan;Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandangmembiarkan hubungan anak Para Pemohon

bermaksudmemperbaiki nama orang tua Pemohon menjadi DIANDRA anak ke satu perempuan darisuami isteri EDWYN HEARYANTO dan MELISSA CHRISTIVERA ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat tanda P4 tentang Akta Kelahirantersebut diatas maka benar nama orang tua Pemohon adalah ONG, EDWYNHEARYANTO dan TJONG, MELISSA CHRISTIVERA dan Pemohon bermaksud untukmemperbaiki nama orang tua Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut.Dimana penggantian tersebut dibolehkan sepanjang tidak bertentangan denganundangundang dan kesusilaan

(kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka perbaikan namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehinggaapabila dihubungkan dengan P2 tentang Kartu Keluarga dan P3 tentang AktePerkawinan yang kesemuanya nama orang tua Pemohon tertulis atas nama EDWYNHEARYANTO dan MELISSA CHRISTIVERA maka pembuktian yang diajukan olehHalaman 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2017/PN MlgPemohon telah bersesuaian menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon beralasanhukum

Negeri Kraksaan berwenang untuk mengadili perkarapermohonan ini;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar PengadilanNegeri menetapkan perubahan nama Pemohon yaitu dalam KTP NIK3513070107720334 tanggal 09102012, dalam Kartu Keluarga No.3513071211055167 tanggal 13042015, dalam duplikat kutipan akta nikahyang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah/KUA kecamatan Banyuanyar No.32/07/V/2000 Tanggal 10 Mei 2000, permohonan Pemohon tersebut harusberalasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan

;Menimbang, bahwa perbaikan nama Pemohon tidak dimaksudkanpemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukummisalnya menghindari penagihan atau gugatan hutang yang dimilikipemohon;Menimbang, bahwa setelan mempertimbangkan buktibukti sertaketerangan saksisaksi dalam perkara ini, menurut Hakim alasanpermohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yangberlaku serta tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat,maka permohonan Pemohonan patut untuk dikabulkan;Menimbang

Pemohon dan #Nama calon istrianak Pemohon adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta.Keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dalampersidangan terbukti bahwa #Nama Anak Pemohon berkeinginan untukmenikahi #Nama calon istri anak Pemohon karena hubungan cinta keduanyasemakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karenadikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yang melanggar norma kesusilaan

Keinginan tersebut karenadikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam.Keinginan #Nama Anak Pemohon menikah dengan #Nama calon istrianak Pemohon adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan daripihak lain. Di samping itu, keduanya tidak termasuk saudara kandungataupun saudara sesusuan dan #Nama calon istri anak Pemohon jugatidak terikat pernikahan dengan orang lain.3.

01 Juli 1953;Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk menyelaraskan namanya,hanya saja penyelarasan nama tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terusmenerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak padasulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;Menimbang, bahwa karena kewajiban hakim untuk menggali danmengikuti serta memahami nilainilai dalam masyarakat ,sepanjang perubahannama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilainilai agama, kesopanan dan kesusilaan

pemohonkarena keterlibatan pemohon dengan halhal yang melanggar hukum karenaketerkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme ataukejahatankejahatan lain namun sematamata untuk kepentingan pemohonkelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan pemohon;Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan pemohon sebagaipenyelarasan atas nama nya bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidakbertentangan dengan normanorma yang berlaku dalam masyarakat baik normaagama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan

Dimana pergantian tersebutdibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan undangundang dan kesusilaan(kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka penggantian namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehinggaapabila dihubungkan dengan P3 tentang Penetapan Ganti Nama yang diajukan olehPemohon, maka Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa nama Indonesia Pemohonyang benar adalah Endang Kurniawati seperti yang tertulis dalam Surat ganti nama,maka hakim berpendapat

Dimana pergantian tersebut dibolehkan sepanjang tidakbertentangan dengan undangundang dan kesusilaan (kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka penggantian namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehinggaapabila dihubungkan dengan P1 tentang Kartu Tanda Penduduk dan P2 tentang P2tentang Kartu Keluarga yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim mendapatkan suatubukti bahwa nama Indonesia Pemohon yang lazim digunakan adalah Lena Wangsaseperti yang

Bib.maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untukmemeriksa perkara permohonan Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah permohonan Pemohontersebut mempunyai dasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketertibanumum dan tidak pula melanggar kesusilaan untuk dapat dikabulkannya atautidak permohonan tersebut ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebutdiatas Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P1 s/d P7 danketerangan saksi sebanyak 2

hukum diatas makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan kiranya dengan perbaikanredaksional seperlunya pada petitum angka 3 karena adanya kata menjualdan atau menjaminkan maka agar tidak membingungkan juga berdasarkanketerangan para saksi tersebut di atas dan juga permohonan Pemohon makahanya satu perbuatan hukum saja yang dikabulkan yaitu menjaminkan, selainitu permohonan Pemohon tersebut telah berdasarkan ketentuanketentuandimaksud, juga permohonan ini tidak pula melanggar undangundang,kesusilaan

menikahkantersebut harus ada Dispensasi dari Pengadilan;wonoee Menimbang, bahwa berdasarkan keteranganketerangan para Pemohonyang dikuatkan dengan keterangan saksisaksi telah terbukti bahwa ANAKPEMOHON telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta sering tidurbersama dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI tersebut,hubungan mana telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan bilatidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi halhalyang melanggar hukum dan norma kesusilaan

le ale prio swlaoll Artinya : Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan.maka dalam perkara ini pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRItersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perobuatan melanggar hukum dannorma kesusilaan ;oonone Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat yangditentukan oleh undangundang, maka dapat dikabulkan ;ae Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,

Keduanya saling mencintai dan sulit untukdipisahkan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dalampersidangan terbukti bahwa #nama anak Pemohon berkeinginan untukmenikah dengan #nama calon suami anak Pemohon karena hubungan cintakeduanya semakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untukmenikah karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dariperbuatanperbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agamaIslam.

Keinginan tersebut karenadikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam.Keinginan #nama anak Pemohon menikah dengan #nama calon suamianak Pemohon adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan daripihak lain. Di samping itu, kKeduanya tidak termasuk saudara kandungataupun saudara sesusuan dan #nama calon suami anak Pemohon jugatidak terikat pernikahan dengan orang lain.3.

menyuruh kuasanya untuk mewakilinya dipersidangan, oleh karena itu cukup alasanbagi majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat dandiputus dengan verstek ;Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa sekalipunpersidangan dilanjutkan dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek, namun untukmemperoleh kebenaran majelis hakim dalam menilai apakah gugatan Penggugatberdasarkan hukum atau apakah bertentangan dengan hukum (undang undang), ketertibanumum dan kesusilaan

, maka terhadap Penggugat harus tetap dibebani untuk membuktikandalil dalil gugatannya ;Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama dan cermat, majelis hakimberpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan Undang undang,ketertiban umum dan kesusilaan, oleh karena itu majelis hakim akan memeriksa danmeneliti apakah alasan perceraian menurut hukum ditentukan secara limitatif menurutketentuan pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan

Penetapan No. 222 /Pdt.P/2019/PN Bbssehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnyalembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;Menimbang, bahwa karena kewajiban hakim untuk menggali danmengikuti serta memahami nilainilai dalam masyarakat ,sepanjang perubahannama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilainilaiagama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan anak pemohon sebagaipenggantian atas nama anaknya bukanlah

berupa gelar kebangsawanan jugatidak bertentangan dengan normanorma yang berlaku dalam masyarakat baiknorma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebutdiatas menurut Hakim pemeriksa perkara permohonan ini, alasan pemohonuntuk penggantian/penambahan nama dan tanggal lahir anaknya yang semulabernama SILVI lahir di Brebes tanggal 15 Agustus 2008, dan SILFI DUWILUTFIYANI lahir di Brebes tanggal 12 Agustus 2008 menjadi KHASNALUTFIYANI

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) UndangUndang Nomor 30Tahun 1999 tetang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketadinyatakan : Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahuluapakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, sertatidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.17.

PERLAWANAN YANG DIAJUKAN ADALAH PERLAWANAN YANGPREMATUR1.Bahwa sesuai dengan perihal yang digunakan oleh Pelawan dalamdokumen yang diserahkan yakni Perlawanan atas Putusan BadanArbitrase Nasional (BANI) Nomor. 598A/IVARBBANI2014 tanggal 28April 2015 dan mengacu pada dalil pelawan point 17 yang menyatakan,apabila Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor. 598A/IVARBBANV2014 tanggal 28 April 2015 dilaksanakan akan bertentangandengan kesusilaan dan ketertiban umum...dst;Bahwa dalil Pelawan pada

point 17 merupakan alasan bagi KetuaPengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) yangmenyatakan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalamayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebihdahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 danPasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan Ketertibanumum;Halaman 11 dari 64 halaman Putusan No.272/PDT.G.ARB/2015/PN. kt.Pst.3.

tindak pidana korupsi..dst, serta dalil apabila putusan BANI inCasu Terlawan Il tersebut dilaksanakan maka akan menjadipertimbangan bagi Kejaksaan Agung RI untuk menetapkan kembalipihak dari Pelawan dan Terlawan sebagai Tersangka Tindak pidanakorupsi...dst sebagaimana disebutkan dalam point 15 merupakan dalilyang mengadaada dan gugur dengan sendirinya;20.Bahwa Kami menolak dalil yang menyatakan apabila putusan BANI21nomor 698/VVARBBANI/2014 tanggal 28 April 2015 dilksanakan akanbertentangan dengan kesusilaan

Dengan demikian, mengingat dalil Pelawan atas ketigadokumen di atas jelasjelas tidak masuk akal dan hanya mengadaada,maka adalah sah apabila Terlawan Il memohon kepada Majelis HakimPengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmenolak Perlawanan yang diajukan Pelawan.DALIL TINDAK PIDANA KORUPSI MERUPAKAN KEJAHATAN YANGBERTENTANGAN DENGAN KESUSILAAN DAN KETERTIBAN UMUM TIDAKDAPAT DNADIKAN ALASAN UNTUK MEMBATALKAN PUTUSANARBITRASE BANI NO. 598A/VARBBANI/2014 TERTANGGAL 28 APRIL

yang berakibat anak Para Pemohon hamil, dankhawatir terjadi halhal yang semakin menjerumuskan ke jurangkemaksiatan, melanggar normanorma agama dan juga masyarakat,maka anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohontersebut memutuskan untuk menikah, yakni agar dapat mencegahterjerumusnya anak Para Pemohon dan calon suami dari halhal yangmelanggar normanorma agama dan masyarakat berikutnya; Bahwa anak Para Pemohon khilaf, dan menyesal telah melakukanperbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan

Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Prob. halhal yang semakin menjerumuskan ke jurang kemaksiatan,melanggar normanorma agama dan juga masyarakat, maka sayamenyampaikan kehendak untuk menikahi anak Para Pemohon denganmeminang anak Para Pemohon, agar dapat mencegah terjerumus kehalhal yang melanggar normanorma agama dan masyarakatberikutnya; Bahwa saya khilaf, dan menyesal telah melakukan perbuatan yangmelanggar norma agama dan kesusilaan hingga akhirnya anak ParaPemohon saat ini hamil; Bahwa dalam pandangan

Alex, anak yangdikandung oleh anak Para Pemohon tersebut memang hasil hubunganantara anak Para Pemohon dengan anak saya; Bahwa anak Para Pemohon dengan anak saya yang bernama M.Alex memang sudah sering menghabiskan waktu bersama, dankhawatir terjadi halhal yang semakin menjerumuskan padapelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan di masyarakat,karena saat ini anak Para Pemohon sudah hamil dengan usiakehamilan sekitar 2 (dua) bulan, sehingga orang tua masingmasingbermusyawarah dan menghasilkan

dengan usiakehamilan 14 minggu pada pemeriksaan terakhir (22112020), dan untukmencegah terjadinya pelanggaran normanorma agama dan kesusilaanberikutnya, yakni hubungan di luar nikah, maka perkawinan dianggapsebagai solusi untuk kondisi anak Para Pemohon saat ini sebagaikepentingan terbaik (the best interest of the child) bagi anak tersebut;Menimbang, bahwa selain pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa ada potensi tercegah dan terjadinyapelanggaran normanorma agama dan kesusilaan