Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yangberhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan danpelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran narkotika,dengan tujuan untuk menjamin ketersedian narkotika untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegahterjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas

telahmelakukan tindak pidana : Setiap orang tanpa hak dan melawan hukummenjual Narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam denganpidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasanpembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa darituntutan Oditur Miiter.Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harusdijatuhi pidana.Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer yaitu pasal 114ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahakekatnya telah menentukan batasan minimum pidana yang dapatdijatuhkan oleh Majelis Hakim, dimana hal tersebut dimaksudkan untukmembuat pelaku tindak pidana jera dan menjamin kepastian hukum.Akan tetapi rasa keadilan itu tidak sematamata didasarkan pada keadilanmenurut hukum (Legal Justice) yang bersifat kaku, sedangkan kepastianhukum untuk menjamin perilaku subyek hukum sebagai mahluk individudan mahluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (15) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 yangdimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotikatanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan NarkotikaGolongan adalah beberapa jenis Narkotika yang mempunyai kwalitas yangsama atau sejenis yang dijadikan menjadi satu kelompok (golongan 1)sebagaimana dalam lampiran UURI Nomor : 35 tahun 2009 dan menurut pasal1 ayat 1 Undang

undang Nomor : 35 Tahun 2009, yang dimaksud denganNarkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atauperubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi Sampai menghilangkan rasanyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalamgolongangolongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini sedangyang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatanpelaku tidak ada dasar legalitas

Unsur Tanoa Hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak ataumelawan hukum, namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyakditemukan didalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana dapat diariikan sebagaiperobuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijindari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa didalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotka telan ditentukan

dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 131 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disampaikan PenuntutUmum kepada Terdakwa disusun secara alternatif selanjutnya Majelis Hakimakan memilin salah satu) dakwaan dan selanjutnya mempertimbangkandakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan, yaitu sebagaimana dalam dakwaan alternatif keduadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang Undang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika dengan unsurunsur sebagai

Mesin : INRF108634 yang didalilkan milikPelawan yang digunakan sebagai alat dalam tindak Pidana Narkotika sudahsesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti dimaksud Pasal 101ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sertaKUHAP.Bahwa berdasarkan uraian sanggahan dalam Jawaban Terlawan diatas, kamimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksaPerkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan

sematamata untuk konsumsi pribadi, hal tersebut dapatterungkap diantaranya dari kuantitas narkotika yang ditemukan, hasil tes urineTerdakwa dan keadaankeadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapantindak pidana ini;Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas dandengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangansebagaimana diuraikan dalam faktafakta hukum, Majelis Hakim memilihlangsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat(1) huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

2009 tentang Narkotika pada dasarnyamenentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiserta dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa memakai narkotika ini adalah tanpaseizin pihak yang berwenang, yakni Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia;Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatanTerdakwa terhadap zat narkotika tidak sesuai dengan apa yang diamanatkanoleh Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga bersifat melawanhukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsurHalaman 35 dari 39 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kotini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makakeseluruhan unsurunsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair dariPenuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan

Pasal 132 ayat (1)Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dalamHalaman 2 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Tmtfakta dispersidangan tidak ada satu alat buktipbun yang mendukung unsurtindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadaTerdakwa, SaksiSaksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak adasama sekali yang dapat menguatkan unsur delik atau tindak pidana yangdidakwakan kepada Terdakwa, justru keterangannya menggugurkan unsurdelik atau dakwaan Jaksa Penuntut

bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan KesatuPrimair yakni Pasal 114 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan daridakwaan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum sebagaimanadiatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 131 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disampaikan PenuntutUmum kepada Terdakwa disusun secara alternatif selanjutnya Majelis Hakimakan memilin salah satu) dakwaan dan selanjutnya mempertimbangkandakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan, yaitu sebagaimana dalam dakwaan alternatif keduadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang Undang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika dengan unsurunsur sebagai

unsur ad. 2 diatas menjadi bagian untukmempertimbangkan unsur ad. 3 ini Majelis berpendapat bahwa unsur ad.3 telahteroenuhi oleh perbuatan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum; Unsur ad. 4 Narkotika Golongan I.Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah adalah zat atauobat , baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melaluipengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahankhas pada aktivitas mental dan perilaku yang jenisnya tersebut dan terlampirdalam Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah barang (sabusabu) yangdalam penguasaan oleh terdakwa termasuk pengertian Narkotika sebagaimana35dimaksud dalam undang undang tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, Tanggal 12 Oktober 2009Mentamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan nomor urut 61.Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik

semangatdalam berakfitas di kantor.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwaunsurketiga *Bagi diri sendiri telah terpenuhi.Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan di atas yangmerupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang,Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yangsah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalahmelakukan tindak pidanaKesatuSetiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjualdan membeli Narkotika Golongan , sebagaimana diaturdan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1)Undang

undang Nomor 35 Tahun 2009.Kedua38MenimbangMenimbang39*Setiap penyalah guna Narkotika golongan bagi dirisendiri . sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor35 Tahun 2009.Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhirdalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akanmenilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatanTerdakwa serta hal hal yang mempengaruhi sebagaiberikutBahwaTerdakwa melakukan tindak pidana tersebutpada hakekatnya karena Terdakwa bergaul

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiserta dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan;Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan peredaran Narkotika iniadalah tanpa seizin pihak yang berwenang, yakni Kementerian RepublikIndonesia, karena tanpa adanya izin tentunya peredaran Narkotika yangdilakukan Terdakwa adalah peredaran gelap dan juga tanpa hak;Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatanTerdakwa terhadap zat narkotika tidak sesuai dengan apa yang diamanatkanoleh Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga bersifat melawanhukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsurini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makakeseluruhan unsurunsur dari Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN KotTahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kesatu dari PenuntutUmum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan

;Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN SdwMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadarkesalahannya;Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat(1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidanapenjara dan pidana denda;Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidanadenda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal148 Undangundang Nomor

SubsidaritasKombinasi :Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Hal 29 dari 39 halaman, Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN CkrKedua : melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidaritaskombinasi, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yangpaling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa tujuan Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untukmencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia daripenyalahgunaan Narkotika, dan juga memberantas peredaran gelap Narkotikadan Prekursor Narkotika.

Denpasar menuju karangasem untuk diserahkan keShibyan Rogib Amiri alias Rogib dan sempat mengkomsumsi ganja tersebutbersama dengan saksi Rogib dan Terdakwa mengetahui bahwa paket tersebutadalah ganja sehingga dengan demikian maka Unsur Menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan telah terpenuhiAd.4 Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan percobaan dalampenjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika adalah adanya unsurunsur niat, adanya adanya permulaanpelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan sematamatadisebabkan kehendaknya sendin.Menimang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalamPasal 1 No 18 Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalahperbuatan dua orang atau lebih untuk bersekongkol atau bersepakat untukmelakukan, melaksanakan, membantu, turut serta, melakukan menyuruh,menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi

Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa kata tanpa hak atau secara melawan hukum dapatdisamakan pengertiannya dengan tanpa mendapat ijin dari Pejabat yangberwenang atau tanopa wewenang menurut hukum atau bertentangan denganperaturan perundang undangan;Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yangberhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan danpelaporan, impor dan ekspor,

terdakwa mengandung methamphetamine termasukNarkotika Golongan ; Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenangatas narkotika jenis shabushabu; Bahwa terdakwa belum menikah Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, MajelisHakim sependapat dengan tuntutan pidana terhadap terdakwa bahwa terdakwatelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua yaituPasal 127 ayat (1) huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika yaitu setiap penyalah guna narkotika Golongan bagi diri sendiri;Halaman 41 dari 43 Putusan, Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN BkoMenimbang, bahwa pada diri terdakwa tidak menemukan halhal yangmenghapuskan pemidanaan, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasanpemaaf sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan pertama;Menimbang, bahwa karena dakwaan Penunitut Umum bersifat

untuk itu majelis tidak akan menilai secarapositivistik belaka atas fakta fakta yang terungkapkarena hakim bukanlah corong Undangundang, melainkanMajelis juga menggunakan naluri dan nurani dalammenafsirkan fakta fakta untuk menemukan kebenaranmateril guna menjatuhkan putusan yang memiliki rasakeadilan.Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkapdipersidangan majelis Hakim berpendapat pidana penjarayang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat biladijatuhkan sesuai dengan ancaman pasal 112 ayat (1)Undang

Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkotika,untuk itu). majelis akan menjatuhkan pidana penjara dibawah ancaman yang disebutkan dalam pasal 112 ayat (1)Menimbang :Menimbang :Menimbang :Menimbang :Menimbang :44Undang Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkotikatersebut.Begitu. pula mengenai pidana denda Majelis Hakimberpendapat bahwa berdasarkan fakta dipersidanganbahwa pangkat Terdakwa adalah Koptu, sehingga besardenda yang dijatuhkan diukur dari segi kemampuanTerdakwa dari = gaji yang di terima