Nomor 57 PK/Pdt.SusPHI/2015posita gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakansebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil cukup alasandinyatakan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;Dalam Rekonvensi:1.Bahwa apa yang terurai dalam konvensi mohon dianggap diulangi sekali lagidan menjadi satu kesatuan dengan gugatan rekonvensi ini;Bahwa oleh karena untuk dapat dikenakan hukuman disiplin berupapemutusan hubungan kerja harus dipenuhi 3 (tiga) aspek pelanggaransesuai dengan Surat

Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi kriteria pelanggaranfundamental tersebut, sebagaimana dijelaskan berikut:o Kewenangan: bahwa secara kewenangan apa yang dilakukan olehPenggugat Rekonvensi sudah mendapatkan otorisasi fiat bayar dariatasan Penggugat Rekonvensi yakni Ka.Unit (Wahyu Eko S.) sehinggauang dapat keluar, sehingga secara kewenangan tidak ada masalahkarena atas persetujuan atasan Penggugat Rekonvensi dan atasanPenggugat Rekonvensi tersebut hingga sekarang tidak dianggapbersalah, tidak dikenakan

Nomor 57 PK/Pdt.SusPHI/2015Rekonvensi karena tidak bersalah dan tidak menikmati uang tersebutsepeserpun, tidak dikenakan sanksi pidana dan atasan PenggugatRekonvensi (Ka.Unit, Wahyu Eko S.) juga tidak diproses hukum baikpidana maupun disiplin kecuali hanya teguran tertulis, karena itu menjadipertanyaan besar mengapa Penggugat Rekonvensi diproses untuk diPHK sedangkan atasan Penggugat Rekonvensi yang mengotorisasikeluarnya uang hanya dijatuhi hukuman disiplin teguran tertuilis ?

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatterhitung sejak 30 Juni 2013 dengan alasan Tergugat dikenakan hukumandisiplin;4.

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010, TERGUGAT yang diwakili Debiyani(BM Denpasar) dan Hermin Lindawati (Area BM Bali) menyampaikan secaralisan keputusan TERGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT dianggapmelakukan kelalaian dalam bertugas, dikenakan SP3, dan dimutasi kebagian admin kredit. Selain itu PENGGUGAT juga harus tetap mengganiikerugian TERGUGAT sebesar Rp 200 juta ;.

Putusan Sela dan Putusan Akhir (a) Pada Persidangan Pertama, nyatanyata terbukti pengusaha tidak membayar upah dan hakhak lainnyapekerja/ouruh yang dikenakan skorsing oleh pengusaha maka Hakim Ketuasidang harus segera menjatuhkan putusan sela yang memberi perintahkepada pengusaha untuk membayar upah dan hakhak lainnya yang biasaditerima oleh pekerja/buruh".

nyatanyata tidak mempertimbangkan dan tidakberdasarkan Ketentuan IMPERATIF EX OFFICIO SELAKU MAJELIS HAKIMpada Pasal 96 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, serta PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DANTEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM DAN PERDATA KHUSUS BUKU Il,EDISI 2007, MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2008, hal. 168 Point 11.Putusan Sela dan Putusan Akhir (a) "Pada Persidangan Pertama, nyatanyata terbukti pengusaha tidak membayar upah dan hakhak lainnyapekerja/ourun yang dikenakan

pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FREDERIKAADRIANNE FLORANCE TAMPENAWAS tersebut harus ditolak denganperbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Denpasar No. 01/G/2011/PHILPN.DPS., tanggal 12 Mei 2011, sehinggaamar lengkapnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihakpihak yangberperkara tidak dikenakan

MPM sebesar Rp 115.299.300,00itu mMemang merupakan penggantian klaim spareparts yang Pemohon Bandingajukan atas kerusakan spareparts kendaraan yang baru sedangkan pembeliankendaraan yang baru tersebut telah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;Halaman 2 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 644/B/PK/PJK/2014Bahwa sedangkan penjelasan Surat Kantor Wilayah Direktorat JenderalPajak Jawa Timur Ill Nomor: S.189/WPJ.12/BD.0602/2009 mengenai Bea BalikNama sebesar Rp 1.832.175.400,00 yang Pemohon Banding kurangkan dariDasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai adalah sudah benar dansesuai dengan prinsip perpajakan yang berlaku di Negara kita yaitu Tidak Bolehterjadinya unsur pajak dikenakan pajak (Double Tax);Bahwa sedangkan penjelasan Surat Kantor Wilayah Direktorat JenderalPajak

Handjito (direktur) adalah benar bukan dari peredaran usahayang seharusnya dikenakan PPN;Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor 644/B/PK/PJK/201 412.Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajakberpendapat bahwa penerimaan uang tersebut merupakanpengembalian pinjaman yang diterima oleh Sdr.

Putusan Nomor 644/B/PK/PJK/201 4penggantian klaim spareparts yang Termohon Peninjaun Kembali(semula Pemohon banding) ajukan atas kerusakan sparepartskendaraan yang baru sedangkan pembelian kendaraan yang barutersebut telah dikenakan Pajak Pertambahan Nilail.

PT MDNmenemui Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) kepada Saksi Hendra dan oleh Saksi Hendra menyerahkanberupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwakemudian barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabutersebut disimpan Terdakwa pada lembaran 1 (satu) buku majalah yang telah dibawaTerdakwa sebelumnya dan buku majalah tersebut diselipkan di kantung celanasebelah kanan yang dikenakan

Sibarani danSaksi Donal Lumbantobing (masingmasing anggota kepolisian dari Satuan NarkobaPolres Simalungun) sebelumnya menerima informasi dari masyarakat yangmenerangkan bahwa Terdakwa sedang memiliki narkotika jenis sabu di Simpang BakNagori Karang Sari selanjutnya Saksi Polisi melakukan penyelidikan dan pengintaiandilokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa lalu Saksi Polisimelakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti padakantung celana sebelah kanan yang dikenakan

Saksi Donal Lumbantobing(masingmasing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Simalungun)menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa HolikSandika Als Holik sedang memiliki narkotika jenis sabu di Simpang Bak Nagori KarangSari selanjutnya Saksi Polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi yangdimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa lalu) Saksi Polisi melakukanpenggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti pada kantung celanasebelah kanan yang dikenakan

ARIKSON SIBARANIdan saksi DONAL LUMBANTOBING (masingmasing anggota kepolisian dariSatuan Narkoba Polres Simalungun) sebelumnya menerima informasi darimasyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa sedang memiliki narkotikajenis sabu di Simpang Bak Nagori Karang Sari selanjutnya saksi Polisimelakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi yang dimaksud dan berhasilmengamankan terdakwa lalu saksi Polisi melakukan penggeledahanterhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti pada kantung celana sebelahkanan yang dikenakan

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuanPasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut berhubunganlangsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan kedudukan Pemohon dan Pemohon II dengan Nadia binti S.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuanPasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsungdengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakanHalaman 12, Perkara Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.MSpernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau karena umuranak Pemohon dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, Hakim menilaibukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

di dalam kamar Terdakwa memegang buah dadaSaksi KORBAN dan ditepis oleh Saksi dengan mengatakan gila nih selanuinyaTerdakwa bertanya kepada Saksi ko sayang saya kah tidak yang dijawab olehSaksi KORBAN iya saya sayang sama kamu selanutnya Terdakwa menciumbibir Saksi KORBAN dan meremas payudara lalu Terdakwa mengajak Saksiuntuk berhubungan badan lalu Saksi berkata bagaimana nanti kalo saya hamillalu dijawab Terdakwa kalo kamu hamil nanti saya tanggung jawab selanutnyaTerdakwa membuka celana yang dikenakan

mengatakan gila nih selanuinya Terdakwa bertanyakepada Saksi korban ko sayang saya kah tidak yang dijawab oleh Saksikoroban KORBAN iya saya sayang sama kamu, selanuinya Terdakwamencium bibir Saksi koroan KORBAN dan meremas payudara, lalu Terdakwamengajak Saksi koroan untuk berhubungan badan lalu Saksi korban berkatapagaimana nanti kalo saya hamil lalu dijawab Terdakwa kalo kamu hamilnanti saya tanggung jawab selanuinya Terdakwa membuka celana yangHalaman dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Jap dikenakan

mengatakan gila nin selanutnya Terdakwa bertanyakepada Saksi korban ko sayang saya kah tidak yang dijawab oleh Saksikorban KORBAN iya saya sayang sama kamu, selanuinya Terdakwamencium bibir Saksi koroan KORBAN dan meremas payudara, lalu Terdakwamengaiak Saksi korban untuk berhubungan badan lalu Saksi korban berkatabagaimana nanti kalo saya hamil lalu dijawab Terdakwa kalo kamu hamilnanti saya tanggung jawab selanuinya Terdakwa membuka celana yangHalaman dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Jap dikenakan

koroan KORBAN dan ditepis oleh Saksikorban dengan mengatakan gila nih selanutnya Terdakwa bertanya kepadaSaksi korban ko sayang saya kah tidak yang dijawab oleh Saksi korbanKORBAN iya saya sayang sama kamu, selanutnya Terdakwa mencium bibirSaksi koroban KORBAN dan meremas payudara, lalu Terdakwa mengajak Saksikorban untuk berhuoungan badan lalu Saksi korban berkata bagaimana nantkalo saya hamil lalu diiawab Terdakwa kalo kamu hamil nanti saya tanggungjawab selanuinya Terdakwa membuka celana yang dikenakan

ditetapkan Terbanding menjadi Total Nilai Pabean sebesarCIF USD63,731.00;bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 413893 tanggal 11 Oktober 2012tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (nilai transaksi barang impor yangbersangkutan gugur), sehingga Penetapan Nilai pabean menggunakan nilai transaksibarang identik s.d. metode pengulangan (fallback) secara hirarki;bahwa adapun alasan mengajukan banding tersebut adalah sebagai berikut: PemohonBanding keberatan atas denda administrasi yang dikenakan

nilai pabean atas PIB Nomor: 413893 tanggal 11Oktober 2012 dengan menggunakan metode pengulangan (fallback) denganmenggunakan nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara fleksibelberdasarkan PIB Nomor 286748 tanggal 13 Juli 2012 dan PIB Nomor 347539 tanggal30 Agustus 2012, namun Terbanding tidak melampirkan PIB pembanding dimaksud;bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena harga yang PemohonBanding beritahukan di PIB adalah Pemohon Banding keberatan atas denda administrasiyang dikenakan

tak sewake pengacara nggo nyerekke kowe( cerikan saja suamimu, orang suamimu tidak menyukai kamu, nantisaya sewakan pengacara untuk menceraikan kamu) kemudianterdakwa menyerang saksi Listiani dengan mencakar bagian lehersaksi Listiani mengenai kalung saksi Listiani hingga kalung tersebutputus kemudian terdakwa masih menyerang saksi Listiani sambilmengucapkan Nek kowe isih gelem nompo bojomu, tak udani(Kalau kamu masih mau menerima suamimu, tak telanjangi) sambilterdakwa akan menarik sarung yang dikenakan

SMG.terdakwa menyerang saksi Listiani dengan mencakar bagian lehersaksi Listiani mengenai kalung saksi Listiani hingga kalung tersebutputus kemudian terdakwa masih menyerang saksi Listiani sambilmengucapkan Nek kowe isih gelem nompo bojomu, tak udani(Kalau kamu masih mau menerima suamimu, tak telanjangi) sambilterdakwa akan menarik sarung yang dikenakan saksi Listiani karenatidak kena terdakwa mencakar mengenai leher saksi Listiani, karenasaksi Listiani berteriak minta tolong memanggil saksi Iswand1

Peraturan Pemerintah Nomor 144Tahun 2000 menyatakan bahwa batubara sebelum diproses menjadi briketbatubara termasuk dalam kelompok barang yang tidak dikenakan PajakPertambahan Nilai.bahwa Terbanding menyatakan, Pemohon Banding berusaha di bidangPertambangan Batubara, dimana batubara tersebut bukan merupakan BarangKena Pajak, dengan demikian penyerahan atas batubara sejumlahRp.145.006.286.083,00 dikoreksi negatif menjadi Penyerahan yang TidakTerutang Pajak Pertambahan Nilai.bahwa Pemohon Banding mendalilkan

.2.783.630.848,00Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan penelitian Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP182/Menurut PemohonMenurut MajelisMemperhatikanMengingatWPJ.04/KP.1205/2010 tanggal 21 Juni 2010 diketahui bahwa terdapat PajakPertambahan Nilai yang Kurang Bayar sebesar Rp.2.783.630.848,00, hal inimenunjukkan bahwa perhitungan menurut Pemohon Banding adalah LebihBayar kurang tepat karena setelah dilakukan pemeriksaan terdapat KurangBayar sebesar Rp.2.783.630.848,00.: bahwa secara philosophis, sanksi dikenakan

Pada dakwaan ini tindakpidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satudari dakwaandakwaan yang termuat dalam surat dakwaan.

(1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah6dijatuhi pidana namun sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu halhalyang memberatkan dan meringankan.Halhal yang memberatkan:e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;e Perbuatan terdakwa dapat mengurangi pendapatan Dinas perizinan yangdilakukan untuk itu;Halhal yang meringankane Terdakwa telah benarbenar memperlihatkan rasa penyesalannya;e Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwatelah dikenakan

ccnaMenimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut telah dibuat danditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggaldan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo diatas ( Vide Pasal 165 HIR ), telah bermeterai cukup ( vide Pasal 2 ayat(1) huruf a dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea MeteraiDan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan

2Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.2 tersebut dibuatdan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuattanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkaraa quo di( Vide Pasal 165 HIR ), telah bermeterai cukup ( vide Pasal 2 ayat(1) huruf a dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai DanBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan

Bahwa kemudian selesai Terdakwa mengkonsumsi kristal warnaputih tersebut, lalu sisa kristal warna putih yang berada di dalam plastik klipbening tersebut oleh Terdakwa disimpan atau dimasukkan ke dalam kantongcelana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, tidak berapa lamaTerdakwa selesai mengkonsumsi kristal warna putin tersebut, tibatibaTerdakwa didatangi dan diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisiandari satuan Narkoba Polresta Depok diantaranya yakni saksi M.

Sus/2020bungkus plastik klip bening berisi sabu yang berada di dalam kantong celanabagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa sedangkan barangbukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buahkorek gas ditemukan di lantai kamar kosan Terdakwa, kKemudian pada saatdilakukan interogasi Terdakwa mengakui barang bukti kristal warna putihtersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari IWANseharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga oleh

terdakwa dan anak korban berpacaran dan sering berhubunganmelalui hand phone, kemudian saat rumah anak korban dalam keadaan sepikarena orang tua anak korban bekerja di perusahaan sawit, terdakwa mendatangrumah anak korban melalui pintu belakang rumah anak korban lalu) = mengajakanak korban untuk masuk kedalam kamar anak korban, sesampainya dikamaranak korban terdakwa membujuk anak korban untuk berhubungan intim layaknyasuami istri dengan katakata Nur main Yuk lalu terdakwa membuka celanapanjang yang dikenakan

hand phone, kemudian saat rumah anak korban dalam keadaan sepikarena orang tua anak korban bekerja di perusahaan sawit, terdakwa mendatangrumah anak korban melalui pintu belakang rumah anak korban lalu) mengajakanak korban untuk masuk kedalam kamar anak korban, sesampainya dikamarHalaman 3 dari 9 halaman perkara Nomor136/PID.SUS /2016/PT PTKanak korban terdakwa membujuk anak korban untuk berhubungan intim layaknyasuami istri dengan katakata Nur main Yuk lalu terdakwa membuka celanapanjang yang dikenakan

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut telah dibuat danditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggaldan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo diatas ( Vide Pasal 165 HIR ), telah bermeterai cukup ( vide Pasal 2 ayat(1) huruf a dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea MeteraiDan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.2 tersebut dibuatdan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuattanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkaraa quo di( Vide Pasal 165 HIR ), telah bermeterai cukup ( vide Pasal 2 ayat(1) huruf a dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai DanBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan

Apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan kewajibanhutangnya maka akan dikenakan denda sebesar 3% daritotal angsuran bunga perbulan untuk setiap hariketerlambatan dengan perhitungan 3% X Rp.4.875.000, =Rp. 146.250.,/30 = Rp. 4.875, perharinya.k.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Kredit mengenai halAkibat Peristiwa Cidera Janji, diterangkan:a.Ayat (1) Apabila Debitur lalai dalam melaksanakankewajiban pembayaran pokok bungadan administrasitabungan sebagaimana disebut dalam pasal 1 huruf (j)diatas, maka akan dikenakan denda sebesar 3% dari totalangsuran perbulan untuk setiap hari keterlambatan.Ayat (2) Jika TERGUGAT menunggak 60 (enam puluh) hariberturutturut atau tidak berturutturut selama masa kredit,maka PENGGUGAT akan melakukan Gugatan

menurut Pemohon Banding di dalamnya termasuk Rumah Sakit (154 m2) dan fasilitas olahraga untuk umum(357 m2), sehingga luas bangunan seluruhnya di area Malili Camp adalah 3.977 m2;bahwa menurut Terbanding atas bangunan rumah sakit dan fasilitas olahraga seluas 511 m2 yang berada diMalili Camp dipergunakan sepenuhnya oleh karyawan Pemohon Banding yang menghuni di Malili Camp,sehingga tidak termasuk kategori objek yang tidak dikenakan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) UU PBB;bahwa Undangundang

Pasal 3 ayat (1), bahwa obyek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah obyek pajakyang: 8digunakan sematamata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan,pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaanyang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang

., tanggal 19 April 1995, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.307K/TUN/1995, tanggal 19 Januari 1998, dan Putusan putusan tersebut TIDAK DAPAT DIKENAKAN dan / atau TIDAK BERLAKU terhadap diri Penggugat ; 7. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan atas tanah dan bangunan / rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Slompretan No.102 Surabaya milik Penggugat dan apabila perlu dapat dilakukan dengan bantuan alat Negara ; 8.

., tertanggal 21 Oktober 1993 Jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya No.465/PDT/1994/PT.Sby, tertanggal 15 Nopember 1994, Jo Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia No.2616K/Pdt/1995, tertanggal 31 Januari 1997 dan atas Putusan putusan tersebut TIDAK DAPAT DIKENAKAN dan / atau TIDAK BERLAKU terhadap diri Penggugat ; 9.

mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka adalah beralasansecara hukum PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan menyatakantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas putusan dalam perkaraNo.48/PUT.TUN/1993/PTUN.SBY, tertanggal 22091994, Jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.94/B/1994/PT.TUN.SBY,tertanggal 19041995, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.307 K/TUN/1995, tertanggal 19011998, dan putusanputusan tersebutTIDAK DAPAT DIKENAKAN

Slompretan No. 102 Surabaya, adalah tidak sah, dan batal demi hukumdengan segala akibat hukumnya, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas putusandalam perkara No.48/PUT.TUN/1993/PTUN.SBY, tertanggal 22091994, JoPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.94/B/1994/PT.TUN.SBY,tertanggal 19041995, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.307 K/TUN/1995, tertanggal 19011998, dan putusanputusan tersebutTIDAK DAPAT DIKENAKAN dan/atau

PENGGUGAT, dan apabila perlu dapat dilakukan dengan bantuan alat Negara;Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas putusandalam perkara No.528/Pdt.G/1993/PN.Sby, tertanggal 21101993, JoPutusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya No.465/PDT/1994/PT.Sby,tertanggal 15 Nopember 1994, Jo Putusan Mahkamah Agung RepublikHalaman 27 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 936/Pdt.G/2015/PN Sby.10.11.12.13.Indonesia No.2616K/Pdt/1995, tertanggal 31011997, dan putusanputusantersebut TIDAK DAPAT DIKENAKAN

Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas Putusandalam perkara No.48/PUT.TUN/1993/PTUN.Sby., tanggal 22 September1994 Jo, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha negaraNo.94/B/1994/PT.TUN.Sby., tanggal 19 April 1995, Jo Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No.307K/TUN/1995, tanggal 19 Januari 1998,dan Putusan putusan tersebut TIDAK DAPAT DIKENAKAN dan / atauTIDAK BERLAKU terhadap diri Penggugat ; Halaman 66 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 936/Pdt.G/2015/PN Sby.re10.11.12.13.Memerintahkan

toko (ruko) yang terletak di Jalan SlompretanNo.102 Surabaya milik Penggugat dan apabila perlu dapat dilakukan dengan bantuan alat Negara ;Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas Putusandalam perkara No.528/Pdt.G/1993/PN.Sby., tertanggal 21 Oktober 1993 JoPutusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya No.465/PDT/1994/PT.Sby,tertanggal 15 Nopember 1994, Jo Putusan mahkamah Agung RepublikIndonesia No.2616K/Pdt/1995, tertanggal 31 Januari 1997 dan atas Putusan putusan tersebut TIDAK DAPAT DIKENAKAN

tindakan karantina dan Media pembawa hama dan penyakitikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkandari wilayah negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina,kecuali disyaratkan oleh negara tujuan, yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut : Bahwa terdakwa bersama dengan sdr.BENTANG (belum tertangkap) telahmengeluarkan benih baby lobster yang termasuk media pembawa hama danpenyakit ikan karantina dari Pelabuhan Ratu Sukabumi JawaBarat ke Ruko

Setelah keluar hasil yang menunjukkan bebas dari hama penyakit ikantertentu. maka dapat diterbitkan Sertifikat Kesehatan (HealthCertificate)Bahwa Oleh karena itu wajid bagi Terdakwa yang mengirimkan benurlobster sebagai Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina. keluardari Wilayah Negara Republik Indonesia dari Pelabuhan Ratu SukabumiTujuan Jakarta dan kemudian ke Singapura wajib dikenakan TindakanKarantina sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan pasal 9 UU Nomor 16tahun 1992 Tentang Karantina

Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yangdimasukkan, dibawa atau dikirim dari Suatu area ke area lain didalam, dan/atau dikeluarkan dari Wilayah Negara RepublikIndonesia dikenakan Tindakan Karantina.2. Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atauorganisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan kedalam dan/atau dibawa atau dikirim dari Suatu area ke area lain didalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan TindakanKarantina.3.

Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organismepengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari WilayahNegara Republik Indonesia tidak dikenakan Tindakan Karantina,kecuali disyaratkan oleh negara tujuan.Bahwa Terdakwa SURATNO tidak mengajuan permohonan pemeriksaanKarantina di Balai Karantina Ikan Bandung maupun Jakarta.

Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organismepengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/ataudibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negaraRepublik Indonesia dikenakan tindakan karantina.4.

KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perkara pidanapada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara atas nama Terdakwa:Nama Lengkap :VO UT VU;Tempat Lahir : Kien Giang Vietnam;Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 20 Oktober 1980; ~~Jenis Kelamin : Lakilaki; QLKebangsaan : Vietnam; QQTempat tinggal : Ap 40 Xoa, Tay Yen AN sane Kien GiangVietnam;Agama : Budha; &Pekerjaan : Nahkoda KM 94427 TS;Pendidikan : Seater SOTerdakwa tidak dikenakan

tidak ditemukan adanyaNarkotika jenis sabu, kKemudian Tim Satuan Reserse Narkoba PolresMamasa membawa Terdakwa LEVINUS Alias BAPAK ANDIKA ke sebuahpenginapan untuk dilakukan penggeledahan terhdap seluruh badannya ; Setiba di Penginapan, kemudian dilakukan penggeledahan ulang terhadapbadan Terdakwa LEVINUS Alias BAPAK ANDIKA, ditemukanlah barangyang diduga narkotika jenis sabu yang berada dalam sachet plastikbersama dengan alat hisap berupa kaca pireks yang disimpan dalamcelana dalam warna biru yang dikenakan

tidak ditemukan adanyaNarkotika jenis sabu, kKemudian Tim Satuan Reserse Narkoba PolresMamasa membawa Terdakwa LEVINUS Alias BAPAK ANDIKA ke sebuahpenginapan untuk dilakukan penggeledahan terhdap seluruh badannya ;Setiba di Penginapan, kemudian dilakukan penggeledahan ulang terhadapbadan Terdakwa LEVINUS Alias BAPAK ANDIKA, ditemukanlah barangyang diduga narkotika jenis sabu yang berada dalam sachet plastikbersama dengan alat hisap berupa kaca pireks yang disimpan dalamcelana dalam warna biru yang dikenakan

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN.Pol.LEVINUS ke sebuah penginapan untuk dilakukan penggeledahanterhadap seluruh badannya ;Bahwa setiba di Penginapan, kemudian dilakukan penggeledahanulang terhadap badan Saudara LEVINUS, ditemukanlah barang yangdiduga narkotika jenis sabu yang berada dalam sachet plastikbersama dengan alat hisap berupa kaca pireks yang disimpan dalamcelana dalam warna biru yang dikenakan oleh Saudara LEVINUSpada saat itu ;Bahwa yang menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabudan

perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukumanpidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dansetimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilanhukum dan keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwaditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan