dan 2 orang saksi;Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut dibuat danditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dantahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas(Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf adan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai JoPasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal

Batang;Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.2 tersebut dibuat danditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dantahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas(Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf adan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai JoPasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal

Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) danangka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan BeaMeterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formal danrelivan dengan identitas Pemohon dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materil,sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat, yang membuktikan Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal diwilayah hukum

Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meteraidan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai,sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil dan isinya Penetapan No.161/P/2018/PA.Lwk.

Put.No: 0022/Pat.G/2019/PA.Sdn.Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telahmengajukan buktibukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat KeteranganDomisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala DesaBandar Agung yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan telahmemenuhi Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal Yang

Pasal 2 Ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meteraidan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan BeaMeterai, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiilsehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama Saksi 1 danSaksi 2 di bawah sumpahnya menerangkan halhal sebagaimana yangterdapat dalam

Pasal 2 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan BeaTarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal YangDikenakan Bea Meterai, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formildan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikahyang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur yang merupakan aktaotentik dengan

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P.2tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapatditerima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama Saksi 1 danSaksi 2 di bawah sumpahnya menerangkan halhal sebagaimana yangterdapat dalam

saksi ;Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut dibuat danditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dantahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas( Vide Pasal 165 HIR ), telah bermeterai cukup ( vide Pasal 2 ayat (1) hurufa dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea MeteraiJo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal

PengadilanAgama Batang ;Menimbang, bahwa bukti surat P3 tersebut dibuat danditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dantahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di ( VidePasal 165 HIR ), telah bermeterai cukup ( vide Pasal 2 ayat (1) huruf a danayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai JoPasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal

Pasal 2 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan BeaTarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal YangDikenakan Bea Meterai, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formildan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikahyang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur yang merupakanakta otentik dengan

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai,bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehinggadapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama Sriyono binPartodwiryo dan Sulaiman Wijaya bin Suseno di bawah sumpahnyamenerangkan halhal

Bahwa sewaktu Almarhum Sadriansyah Bin Amam meninggal dunia adamempunyai harta peninggalan berupa Tabungan di Bank Syariah MandiriCabang Batulicin dengan nomor rekening 7093374775 atas namaSadriansyah dengan nominal Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima JutaRupiah);8. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini guna untuk menguruspenutupan rekening 7093374775 atas nama Sadriansyah;9.

Pemohon II, Nama Pemohon Illdan Maysela Citra Dewi Binti Sadriansyah; Bahwa selama hidupnya almarhum Sadriansyah Bin Amam hanyamenikah sekali, yaitu dengan Pemohon dan tidak mempunyai anakangkat; Bahwa almarhum Sadriansyah Bin Amam tidak meninggalkanhutang, namun saksi tidak tahu mengenai wasiat; Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahiwaris ini untuk mencairkan atau) mengambil uang tabungankeberangkatan haji milik almarhum Sadriansyah Bin Amam yang ada diBank Syariah Mandiri dengan nominal

Agung Tahun 2017 Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;Hal. 8 dari 12 hal. salinan Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PTA.Btn.Menimbang, bahwa kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan ketigaanak tersebut tetap menjadi tanggung jawab Tergugat/Terbanding, sesualdengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d), maka Tergugat/Terbandingharus dihukum memberikan biaya tersebut kepada Penggugat/Pembanding,terutama nafkah untuk anak selain untuk biaya pendidikan dan kesehatan;Menimbang, bahwa jumlah nominal

biaya anakanak tersebut harusberdasarkan penghasilan Tergugat/Terbanding sebagai bapak, maka perludiperhatikan penghasilan dari Tergugat/Terbanding sebagai wiraswasta;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat denganMajelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tentang jumlah nominal biayauntuk tiga orang anak sejumlah Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah) setiapbulan karena tidak memperlihatkan kepatutan dan kewajaran karena anakmasih belum mumayyiz;Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak

dikuatkan;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama dalamrekonvensi atas dasar pertimbangan dan pendapatnya mengabulkan gugatansebagian dan menetapkan kewajiban tergugat rekonvensi kepada penggugatrekonvensi sebagaimana terurai dalam amar putusan a quo, oleh penggugatrekonvensi tidak puas dan menyatakan banding;Menimbang, bahwa pembanding dalam memori bandingnya telahmengajukan keberatan atas putusan a quo ternyata secara tegas dan jelasterbatas hanya pada penetapan nominal

sisi cukup berdasar namun disisi lain oleh karena terbandingsebagai sopir antar jemput anak sekolah SMP dan Santri TPQ telah kehilangansebahagian pekerjaannya disebabkan saat ini sekolah dilaksanakan secaraonline (daring) sehingga pendapatannya berkurang dan sekarang hanyamembantu orang tuanya bertani dengan penghasilan yang tidak menentu makamenurut majelis hakim tingkat banding cukup layak dan memenuhi rasakeadilan jika pembanding dan terbanding yang telah terikat dalam perkawinanselama 13 Tahun nominal

kedepan karena sekarang tidak memungkinkan Pembanding untuk kembali menjadi Pramugari lagi sejak wabah Covid19 dan nafkah anak kebutuhan dan keperluan sekolah, pemeliharaan anak dan keperluan dasar anak;Menimbang,bahwa Pemohon/Pembanding II dalam memori bandingnya ,menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama a quo , karena .menurut Pembanding II bahwa apa yang terkait tentang pembebanan kewajiban Mutah , Nafkah ddah dan Nafkah Anak karena ketidakmampuan Pembanding untuk membayarnya karena nominal

(lima belas juta rupiah), karena dipandang patut dan layak untuk kebutuhan seharihari apalagi saat ini Termohon belum mempunyai rumah tempat tinggal yang tetap;Menimbang, bahwa mengenai besarnya nominal mutah yang harus diberikanPemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding didasarkan kepada rasakepatutan dan rasa keadilan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Bandingsependapat dengan Syaikh Muhammad Abu Zahro yang oleh Majelis Hakim Tingkatbanding diambil alin menjadi pertimbangan hukumnya sebagaimana

dan 2 orang saksi;Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut dibuat danditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dantahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas(Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf adan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai JoPasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal

Halaman 72000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telahdicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata),yang isinya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalahpasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Desember 2015,di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanBanyuputih, Kabupaten Batang, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2harus dinyatakan

Konvensi mengajukan buktitertulis berupa P.1;Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik dengan nilaikekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindendebewiskracht), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen,maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. juncto Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 2 Ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Majelis Hakim menilaikepergian tersebut adalah dalam rangka menghindari madharat yang lebihbesar, yang dapat lebih berakibat buruk pada diri Penggugat Rekonvensi,sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dihukumi nusyuz;Menimbang, bahwa selain Penggugat Rekonvensi telah tamkinsempurna dan dihukumi tidak nusyuz, Tergugat Rekonvensi juga pada akhirnyatelah memberikan kesanggupan membayar seluruh nominal gugatan nafkahiddah Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut

,Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkahiddah dari Tergugat Rekonvensi, dengan nominal sesuai dengan gugatanPenggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, yaituRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, MajelisHakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi Rekonvesi tentangnafkah iddah dapat dikabulkan seluruhnya, Tergugat Rekonvensi harusdihukum untuk membayar nafkah iddah terhadap Penggugat Rekonvensisejumlah

Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan BeaMeterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil.

Pasal 1huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meteral), sehingga bukti tersebuttelah memenuhi syarat formil, isinya relivan dengan dalil Pemohon dan tidak adapihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syaratmateril, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktianyang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon

Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai),sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relivan dengan dalilPemohon dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebuttelah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memilikikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohontelah

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesualketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo.

dalammengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Anisa lahir pada tanggal15Juli 2003 telah berumur 18 tahun 2 bulan, oleh karenanya Hakim menilaibukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat keterangan sehat) merupakanakta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksudPasal 3 ayat 1 UndangUndang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, buktitersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskantentang adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah atas nama anakPemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

(lima juta rupiah);Bahwa dalam hal ini dari akibat perceraian antara Pemohon danTermohon tidak ada kata sepakat dalam besaran nominal tersebut, oleh karenaitu hakim sendiri yang menentukan besaran nominal dari akibat perceraiandalam perkara ini;Bahwa untuk menguatkan dalildalilnya, pihak Pemohon telahmengajukan alat bukti berupa :.

juta limaratus ribu rupiah) dengan alasan pekerjaan Pemohon hanya sebagai petani;Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah tidak terdapatkesepakatan mengenai besaran nominalnya, hanya sepakat berupa mutahsebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu besarannominalnya akan ditentukan sendiri oleh Hakim;Menimbang, bahwa karena Pemohon hanya bekerja sebagai Petani danTermohon tidak dapat memberikan bukti mengenai penghasilan Pemohonsecara jelas, maka untuk menentukan besaran nominal

Kadafibeserta warga lainnya pada hari Selasa tanggal 22.00 Wib di sebuah warungdidekat kampung saksi korban pada saat Terdakwa baru sampai didaerahLhkosukon kabupaten Aceh Utara dan langsung menyerahklan Terdakwakepada pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban merasakan dirugikanyaitu kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 SD warnaPutin Merah BL 5538 Q dan apabila disetarakan dengan harga nominal makaharga 1 (satu)

Kadafibeserta warga lainnya pada hari Selasa tanggal 22.00 Wib di sebuah warungdidekat kampung saksi korban pada saat Terdakwa baru sampai didaerahLhkosukon kabupaten Aceh Utara dan langsung menyerahklan Terdakwakepada pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban merasakan dirugikanyaitu kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 SD warnaPutin Merah BL 5538 Q dan apabila disetarakan dengan harga nominal makaharga 1 (Satu)

ditangkap oleh Sadr.Kadafi beserta warga lainnya pada hari Selasa tanggal 22.00 Wib di sebuahwarung didekat kampung saksi korban pada saat Terdakwa baru sampaididaerah Lhkosukon kabupaten Aceh Utara dan langsung menyerahklanTerdakwa kepada pihak yang berwajid untuk mempertanggung jawabkanperbuatannya.Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korbanmerasakan dirugikan yaitu kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merk HondaNF 125 SD warna Putih Merah BL 5538 Q dan apabila disetarakan denganharga nominal

No191/Pdt.G/2021/PTA.JKanak yang nominalnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkaraaquo, dan terhadap penetapan nafkah iddah, mutah dan nafkah anaktersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memberipertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnyakeberatan atas penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatantentang nominal nafkah Iddah, Mutah dan nafkah anak sebagaimana bunyiamar putusan perkara aquo, oleh karena itu pembanding menuntut

officiomenetapkan nafkah /ddah tersebut, oleh karena itu pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah menetapkan nafkahIddah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus riburupiah) sebagaimana tercantum dalam amar putusan aquo telah memenuhikepatutan dan kewajaran, selanjutnya diambil alin dan dinyatakan sebagipertimbangan hukum sendiri oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi AgamaDKI Jakarta dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa besaran nominal

No191/Pdt.G/2021/PTA.JKPengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah menetapkan Mutah bagiPembanding, tetapi tidak sSependapat dengan nominal yang telahditetapbkannya yaitu.

ahli fighsebagaimana disebutkan dalam kitab figh AlFigh Ala Mazahib AlArbaah juzIV halam 576 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis yaitu:Lee adllnal ary 5U oy daell adel uArtinya: bahwasanya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekassuami kepada isteri yang ditalak raji oleh Suaminya ; Dengan demikian MajelisMajelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi tersebut patutdipertimbangkan;Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi padaTergugat Rekonvensi mengenai nominal

Putusan Nomor : 273/Pdt.G2019/MS.LsmMenimbang, bahwa oleh karena terhadap nominal nafkah iddah yangdituntut dan telah disepakati/ disetujui besarannya oleh PenggugatRekonvensi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkantentang besaran/nominal rekonvensi a quo.

Bahwa sembari menunggu proses lease back selesai, disepakatijuga agar PENGGUGAT menerbitkan sejumlah cek untuk peganganTERGUGAT II dan TERGUGAT , dan untuk keperluan dimaksudPENGGUGAT telah menerbitkan dan menyerahkan 9 lembar cek dengantotal nominal Rp.4.250.000.000, (empat milyar dua ratus lima puluh jutarupiah) dengan rincian sebagai berikut :1) Cek Nomor CN795680 tertanggal 25 September 2019 senilaiRp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah);2) Cek Nomor CN795681 tertanggal 2 Oktober 2019 senilalRp

18.000.000,, 29 Nopember 2019 = Rp.38.000.000,, 11 Desember 2019 = Rp. 100.000.000,, 12Desember 2019 = Rp. 18.000.000,, 15 Januari 2019 = Rp.142.152.220, (14.000 Dolar Singapur Kurs Rp.10.153.73)e uang sejumlah 2.527.581.700 (dua milyar lima ratus dua puluhtujuh juta lima ratus delapan satu ribu tujuh ratus rupiah, berupaPembayaran angsuran kredit 22 (dua puluh dua) unit mobil dump truksebesar @Rp.361.083.100, setiap bulannya selama 7 bulan ( juli2019 s.d januari 2020 );e 9 lembar cek dengan total nominal

Desember 2019 = Rp. 100.000.000,, 12Desember 2019 = Rp. 18.000.000,, 15 Januari 2019 = Rp.142.152.220, (14.000 Dolar Singapur Kurs Rp.10.153.73)Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Pdg.e uang sejumlah 2.527.581.700 (dua milyar lima ratus dua puluhtujuh juta lima ratus delapan satu ribu tujuh ratus rupiah, berupaPembayaran angsuran kredit 22 (dua puluh dua) unit mobil dump truksebesar @Rp.361.083.100, setiap bulannya selama 7 bulan ( Juli2019 s.d Januari 2020 );e 9 lembar cek dengan total nominal

1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepasang burung jalak suren atau uren dari Solo dengan nominal Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2012.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rudi Setiana. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam Nopol DR 3966 CI, tahun 2014 Noka :MH31KPOODEJ8264681 Nosin 1 KP-826506 beserta kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DR 2966 CI.Dikembalikan kepada Hari Rinaldi als. Ari.6.

kayu warna coklat serta kerodong ataukain penutup sangkar warna hitam.e 1 (satu) ekor burung jalak suren, bulu warna putih hitam, paruh sertakedua kakinya warna putih, pada kaki sebelah kanan bengkak (cacat)tanpa ring, sangkar etrobuat dari anayaman kayu warna coklat tanpakain kerodong atau kain penutup sangkar burung.e 1 (satu) keeping VCD rekaman CCTV pencurian dua ekor burungyang dilakukan oleh pelaku.e 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepasang burung jalak suren atauuren dari Solo dengan nominal

anyaman kayu warna coklat serta kerodong ataukain penutup sangkar warna hitam.1 (satu) ekor burung jalak suren, bulu warna putih hitam, paruh sertakedua kakinya warna putih, pada kaki sebelah kanan bengkak (cacat)tanpa ring, sangkar etrobuat dari anayaman kayu warna coklat tanpakain kerodong atau kain penutup sangkar burung.1 (satu) keeping VCD rekaman CCTV pencurian dua ekor burungyang dilakukan oleh pelaku.1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepasang burung jalak suren atauuren dari Solo dengan nominal