Ditemukan 24601 data
15 — 1
Bahwa benar diantara lakilaki tersebut yang bernama panggilan Ucok,Faisal, Syarifuddin Silaban Alias Udin dan beberapa orang lakilakilainnya diantara 6 orang lakilaki menggunakan baju kemeja ormaspemuda pancasila dan ketua UCOK berperan sebagai pengikut aksipengerusakan. Bahwa benar warung yang telah dirusak oleh beberapa lakilaki tersebut,Pintu terobuat dari kayu damar dan jendela tersebut terbuat dari kaca danpintu besi yang berbentuk persegi panjang dan seng rumah tersebut sengbiasa.
11 — 2
Adlon: Gal sed aly phe Aly diay 5 all GU AI 5Artinya: Apabila seorang lakilaki bercerai dengan istrinya, dan diamempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinyalebih berhak untuk memeliharanya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim di samping itu) dalammempertimbangkan hak asuh anak juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b)UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi:"Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila
TULUS ARDIANSYAH,.S.H
Terdakwa:
FAHMI ABDUL LATIF Bin YASIN ABDUL LATIF
26 — 6
156/Pid.Sus/2018/PN Spgwonnnnn Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan adanya halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;w Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; wn Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaanmenurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila
ETI HASUNA
48 — 17
dari pasal 2 huruf b UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hakuntuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dancatatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnyaUndangundang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administasipenduduk yang tidak dikriskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yangtidak sesuai dengan Pancasila
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketua Pengadilan Negeri Kls IRaba Bima;Bahwa didalam hukum acara perdata, tidak ada satu aturan pun yang membolehkanseseorang untuk menggugat pengadilan, karena pengadilan adalah sebuah lembaganegara yang memiliki kewenangan melaksanakan kekuasaan kehakiman ataukekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gunamenegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UndangUndang dasarNegara Republik Indonesia tahun 1945 (pasal 1 Undangundang No. 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman
33 — 15
tugas dan tanggungjawabnya di kesatuanmenjadi terganggu dan tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Terdakwa mempunyaikadar disiplin yang rendah, cenderung mementingkan diri sendiri daripada kepentingan dinas.Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orangyang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara danprajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila
33 — 5
Hakim telah menyatakan sependapatdengan pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun demikian mengenaipidana yang dipandang tepat dan adil dijatunkan terhadap terdakwa, Majelis Hakimmempunyai pertimbangan dan pendapat tersendiri sebagaimana tercantum dalamuraian dibawah ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa,Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa tugas Badan Peradilan tidaksematamata menegakkan hukum, namun lebih dari itu juga menegakkan keadilanyang berdasarkan Pancasila
62 — 26
Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukanoleh Terdakwa tersebut, Saksi Rani Napu menderitasakit bengkak di kepala, luka lecet didada danluka lecet ditangan dan kaki ukuran 2x1 cm.Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata matahanya memidana Orang orang yang bersalahmelakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyaiMenimbangMenimbangMenimbangtujuan untuk mendidik agar yang bersangkutandapat insaf dan kembali kejalan yang benar,menjadi warga negara dan prajurit yang baiksesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.Bahwa
13 — 2
akanlebih maslahat apabila kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon selakuayah kandungnya.Menimbang, bahwa bagi ayah/ibu untuk mendapatkan hak asuhanak tidak hanya berdasarkan satu aspek hukum saja, akan tetapi adabeberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, hal inidikarenakan sematamata untuk mewujudkan kepentingan si anaksebagaimana diatur oleh UndangUndang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun2002, dalam Pasal 2 huruf b yang berbunyi :"Penyelenggaraan perlindungananak berdasarkan Pancasila
49 — 33
selama 3 (tiga) sampaidengan 5 (lima) hari tanpa alasan yang jelas,meskipun atas perbuatannya tersebut kesatuantelah memberikan sanksi maupun tindakan terhadapMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang19Terdakwa namun hal itu tidak membuat' Terdakwajera.Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata matahanya memidana orang yang bersalah melakukantindak pidana, tapi mempunyai tujuan untukmendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dankembali ke jalan yang benar menjadi warga negarayang baik sesuai dengan falsafah Pancasila
72 — 23
rendahnya tingkatdisiplin dan rasa tanggung jawab terhadap tugas pokoknya sebagaiprajurit TNI karena Terdakwa yang seharusnya berada di Kesatuanuntuk melaksakan tugas pokok namun lebih mementingkankepentingan pribadi dengan melarikan diri dari dinas.Bahwa tujuan Majelis tidaklah sematamata hanya memidanaorang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuanuntuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai denganfalsafah Pancasila
24 — 12
Bahwa akar masalah keributan ini hanyalah memperebutkan jatah12pengamanan, kebiasaan ini terjadi di setiap penugasan prajurit ITNIdi daerah operasi, yang banyak memberikan dampak buruk bagi misiTNI di daerah penugasanMenimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Terdakwa dapatinsyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila danSapta Marga.
74 — 23
dilihat dariperbuatan Terdakwa yang sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali danbelum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mau lagimelanjutkan pengabdiannya melalui dinas keprajuritan TNI.Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidanaOrang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidikagar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila
59 — 21
Bandingbahwa fakta fakta hukum dalam pertimbangan diatas perlu untukdijadikan pertimbangan hukum sebagai hal hal yang meringankandalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa seimbang dengan tingkatkesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ; Menimbang, bahwa selain hal hal yang menjadi alasan hukumyang meringankan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapatbahwa = permasalahan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang19merupakan tujuan hukum pidana dihubungkan dengan teori tujuanpemidanaan yang berazaskan Pancasila
77 — 21
.: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orang yangbersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidikagar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadiwarga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.: Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkaraini perlu terlebih dahulu memperhatikan halhal yang dapat meringankan danmemberatkan pidananya yaitu :Halhal yang meringankan :1.
70 — 6
daripada ibu; Didalam kitab Bajuri juz Il halaman 195 yang artinyaApabila seorang lakilaki berceral dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannyadengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya;Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anakadalah juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) UndangUndang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Penyelenggaraan perlindungan anakberdasarkan Pancasila
19 — 9
yang berwenang dan sesuai cakupanoperasionalnya, ijin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakahpemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Sosial, pemerintah propinsi ataupunpemerintah kabupaten/kota;Menimbang, bahwa pemerintah telah berusaha untuk menertibkan danmembatasi perjudian hingga lingkungan yang sekecilkecilnya, yang pada akhirnyamenghapus perjudian dari seluruh wilayah Indonesia, karena perjudian pada hakekatnyadipandang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan Moral Pancasila
53 — 13
Bahwa halhal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwadiantaranya karena masalah hutang piutang dan kehidupan malamterutama saat Terdakwa bertugas di Kosekhanudnas III Medan.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanyamemidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapimempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapatinsaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yangbaik sesuai dengan falsafah Pancasila.
73 — 6
tersebut berumur2 (dua) tahun 3 bulan sehingga anak tersebut belum mumayyiz, makaberdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) KompilasiHukum Islam maka pemeliharaan anak tersebut adalah hak Penggugat;Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anakadalah juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) UndangUndang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Penyelenggaraan perlindungan anakberdasarkan Pancasila
55 — 19
Bahwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan inidan perbuatan ini tidak ditiruoleh prajurit TNI yang lain maka Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas terhadapperbuatan yang demikian.Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanyamemidana orang yang bersalahmelakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai' tujuanuntuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benarmenjadi warga negara/prajurit yangbaik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.