PANASIA INTERSARANA;;

PANASIA INTERSARANA;;

PANASIA INTERSARANA x TIRTA, MULIADI

PANASIA INDOSYNTEX UNIY BENANG; M. NAUFAL

PANASIA INDOSYNTEC UB. III/RSF, berkedudukandi Jalan Moch. Toha Km.6 Bandung, dalam hal inimember i kuasa kepada Dadang Jumhana, SH.,Advokat, berkantor di Komplek Perumahan LembahPermai Hanjuang Blok IV No.5 Rt. 09/01 DesaCihanjuang, Kec. Parongpong, Kab.

PANASIA INDOSYNTEX UB.III/RSF tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan WHubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Mei 2006 No.10/PL/G/2006/PHI Bdg;MENGADIL! SENDIRIDalam Pokok Perkara Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat/M.NAUFALdengan Tergugat PT. PANASIA INDOSYNTEX UB III/ RSFBandung putus terhitung akhir Desember 2005 ; Menghukum Tergugat PT. PANASIA INDOSYNTEX UB III/ RSFBandung membayar kepada Penggugat/ M.

Nauval,dan PK6 s/d PK7, berupa surat surat dari Termohon PK(M.Nauval) dan surat jawabannya dari Suwadi Bing AndiDirektur Panasia UB III SRF Bandung ;Bahwa bukti baru (Novum) yang diberi tanda PK1a s/d PK7tersebut, adalah bukti surat yang menentukan = yangsewaktu. pemeriksaan perkara aquo baik dalam tingkatpertama maupun dalam tingkat kasasi tidak/belumditemukan dan tidak/belum pernah dijadikan suatu alatbukti ;Bahwa bukti bukti PK1a s/d PK5c mulai ditemukan = dandipandang dapat dijadikan Novum, yaitu

Setelah pertemuan tersebut tidak mencapai katasepakat, masing masing pihak bersikukuh padapendiriannya masing masing, selanjutnya Pemohon PKberusaha ke bagian Acounting Kantor Pusat Panasia Groupuntuk mencari dan menemukan bukti bukti pembayaran upahatas nama Termohon PK (M. Nauval), yang akhirnya setelahditemukan, Pemohon PK memandang perlu bukti buktitersebut untuk dijadikan Novum yang selanjutnya diberikode/tanda PK1a s/d PK 5c tersebut.

No. 109PK/Pdt.Sus/2008Rp.1.950.000, = Rp. 1.950.000Yang sudah barang tentu adalah sesuatu yang tidak logis,serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang tentunya membawa presedenyang buruk untuk dikemudian hari, terlebih lagi akanmembawa dampak negatif bagi personil bagian Acounting/keuangan Panasia Group ;Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, jelaslahbahwa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 September 2006No. 26K7PHI/2006, tidak dapat dipertahankan

PANASIA FILAMENT INTI III; SUYONO

PANASIA FILAMENT INTI III, berkedudukan di Cisirung No.95 Km 6,8 Moch. Toha Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Toni Permana, SH., danNanang Parhan, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Hukum Toni Permana, SH & Partners, berkantor di JalanAnggadireja No. 81 Baleendah Kab.

PANASIA FILAMENT INTI III tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo di bawahRp. 150.000.000, ( seratus lima puluh juta rupiah) maka pihakpihak yangberperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 UndangUndang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No.2 Tahun 2004,UndangUndang No.48 Tahun 2009 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PANASIA INDO RESOURCES, TBK., tersebut;

PT PANASIA INDO RESOURCES, TBK VS IMAM SUBAGIO

PUTUSANNomor 120 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT PANASIA INDO RESOURCES, TBK, yang diwakili olehDirekturnya Enrico Haryono, berkedudukan di Jalan Moh.

., Advokat, beralamat Jalan Regency Nomor 27,Bojongsayang Rancamanyar Baleendah, Kabupaten Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2015;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;LawanIMAM SUBAGIO, warga negara Indonesia, bertempat tinggal diJalan Riung Bhakti I Nomor 160, RT 01, RW 11, KelurahanCisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Afiril Juhana dan Kawan, ParaPengurus Pimpinan Unit Kerja SP TSK SPSI PT Panasia IndoResources, Tbk., beralamat Jalan Moh.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2016;Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, padapokoknya sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.Bahwa Penggugat Imam Subagio telah bekerja di PT Panasia

Bahwa Penggugat melalui Serikat Pekerja PUK SP TSK SPSI PT PanasiaIndo Resources, Tbk., pada tanggal 15 Desember2014 Surat nomor 035/PUK SPSI, PANASIA/XI/2014, permohonan pencatatan dan memediasikanpermasalahan penyelesaian hak permasalahan penyelesaian hak pensiunTergugat dengan Penggugat;.

Hubungan kerja antara Pekerja (saudara Imam Subagio) denganperusahaan (PT Panasia Indo Resources) putusan terhitung sejak 12Februari 1985 karena Kabupaten Bandung telah memasuki masapensiun;2. Agar pihak Perusahaan (PT Panasia Indo Resources) memberikan uangPesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) tentang masa kerjadan 15 persen uang penggantian hak kepada pekerja (saudara ImamSubagio) sesuai dengan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 TahunPasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;3.

PANASIA INTERSARANA

PANASIA INTERSARANA, berkedudukan di Jalan JenderalSudirman Kav. 33 A, Jakarta Pusat, diwakili oleh Awong Hidjaja,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama,Selanjutnya memberi kuasa kepada:Tumpal SP. Sibuea, SH., kewarganegaraan Indonesia, Advokat padaKantor Advokat TUMPAL SP.

Panasia Intersarana,berbadan hukum yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAMRI No C215.481.HT.01.01.TH95 tanggal 28 November 1995, berdasarkan akta risalahrapat PT.

Panasia Intersarana) mempunyai hak prioritas untuk mengajukanpermohonan hak ke Kanwil BPN DKI Jakarta atas tanah tersebut ;> Sia Joe Sing alias Budiono dihukum untuk menyerahkan tanah di JI. KH MasMansyur No. 140 Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat kepada Pembantah(PT.

Panasia Intersarana dan selaku kuasadari Tatang Hermawan berdasarkan Akta Kuasa Menjual No. 199 tanggal 30Agustus 1995 namun tidak satupun dalil gugatan Penggugat yang dapatmembuktikan adanya hubungan hukum antara PT.

Panasia Intersarana (Penggugat, Pembanding/Termohon Kasasi), sedang putusan tersebut juga saling bertentangandengan putusan putusan PK No.38.PK/TUN/2003 tanggal 31 Maret 2005,dari fakta hukum tersebut pertimbangan Hakim tingkat banding tersebutterbukti telah salah dalam menerapkan hukum ;.

PANASIA INDOSYNTEC UB, III/RSF; JUHANA SUPENDI

PANASIA INDOSYNTEC UB.III1/RSF, berkedudukandi Jl. Moeh. Toha Km. 6, Bandung Jawa Barat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Toni Permana,SH., dan Nanang Parhan, SH., para Advokat danKonsultan Hukum, berkantor di Jalan AnggadirejaNo.81 Baleendah, Kab.

oleh Pekerjatersebut dikategorikan ke dalam kesalahan berat ;Bahwa Pekerja telah melakukan pelanggaran Pasal 158ayat (1) huruf a UndangUndang No. 13 Tahun 2003 yaitutentang melakukan penipuan, pencurian atau penggelapanbarang dan atau uang milik perusahaan dan Pasal 158 ayat(1) huruf g, tentang kecerobohan atau sengaja merusak ataumembiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaanyang menimbulkan kerugian bagi perusahaan ;Bahwa Pekerja telah melanggar KKB Mandiri PanasiaGroup dengan PUK SPSI Panasia

PANASIA INDOSYNTEC UB.III/RSF tersebut tidakdapat diterima;Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi inikepada negara;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut, yaitu) putusan MahkamahAgung No. 143 K/PH1/2006 tanggal 23 = April 2007diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali !/TermohonPeninjauan Kembali I!

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANASIA INDO RESOURCES, TBK

PUTUSANNomor 385/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU622/PJ/2019, tanggal 13 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PANASIA

2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107760.15/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01012/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 13Juli 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00065/406/13/054/15tanggal 23 April 2015, atas nama PT Panasia

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01012/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00065/406/13/054/15tanggal 23 April 2015, atas nama PT Panasia Indo Resources,Tbk., NPWP 01.104.760.2054.000, beralamat di JI.

PANASIA INTERSARANA vs SIA CAHYONO PURNOMO BUDIONO

PANASIA INDOSYNTEC Tbk

PANASIA INDOSYNTEC Tbk., tempat kedudukan di Jalan Garuda No.153/74, Bojonagara, Bandung, Jawa Barat, diwakili oleh Suwadi Bing Andi,selaku Direktur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.22746/PP/M.X/99/2010, tanggal 22 Maret 2010 yang

Panasia Indosyntec Tbk, NPWP: 01.104.760.2054.000alamat: Jalan Garuda No. 153/74 Bojonagara, Bandung, Jawa Barat, sehingga jumlahpajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:1. Pajak yang terlanjut dikompensasikann ................00 Rp 79.430,002. Pajak yang telah dibayar oleh Penggugat .................. Rp 79.430.003. Pajak yang kurang dibayar 2.0.0... eeeseeeeeeeeeeeeeeeteeeees Rp 0,004.

Putusan Nomor 159/B/PK/PJK/201230Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.22746/PP/M.X/99/2010 tanggal 22 Maret 2010 yang menyatakan : Mengabulkan sebagian permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP1269/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 19 September 2008mengenai Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2007 Nomor00045/107/07/054/08 tanggal 10 April2008, atas nama: PT Panasia Indosyntec

EUIS WIDANINGSIH DK VS PT PANASIA FILAMENT INTI Tbk. DKK

PT PANASIA FILAMENT INTI Tbk., berkedudukan di JalanGaruda Nomor 153/74, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir,Kota Bandung;2.

PANASIA INDO RESOURCES, TBK;

Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU623/PJ/2019, tanggal 13 Februari 2019:Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada PradhikaYudha Dharma, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali,Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 27 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PANASIA

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111220.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01693/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 13Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2014 Nomor 00025/407/14/054/15 tanggal 23 September 2015, atas namaPT Panasia

Putusan Nomor 3766/B/PK/Pjk/2019nama PT Panasia Indo Resources, Tbk., NPWP01.104.760.2054.000, beralamat di Jalan Garuda 153/74Bojonagara Andir Kota Bandung, Jawa Barat, alamatkorespondensi di Jalan Moh. Toha KM.6 Bandung, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3.

PANASIA INTERSARANA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT., II. PT. GRAHA KARYA BERSAMA;;

PANASIA INTERSARANA, dkk.

PANASIA INTERSARANA, berkedudukan di Jakarta Pusat,Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 140, Kelurahan Karet Tengsin,Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali;1.Dan:TIRTA MULIADI, bertempat tinggal di Karet PedurenanNomor 10, RI 002 RW 008, Kelurahan Kuningan,Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atau di JalanPejagalan Nomor 30 Jakarta Barat;Turut Termohon Peninjauan Kembali ;Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 287 PK/Padt/20182.

Nomor 287 PK/Pdt/2018Putusan Peninjauan Kembali Nomor 21 PK/Pdt/2004 tanggal 9 Juni 2005tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa perkara Nomor 21 PK/Pdt/2004 juncto Nomor 2351 K/Pdt/2001juncto Nomor 494/PDT/2000/PT DKI juncto Nomor 179/Pdt.G/1999/PNJkt.Pst. adalah merupakan perkara bantahan (derden verzet) yang diajukanoleh Pembantah i.c PT Panasia Intersarana, sehubungan denganpenetapan pelaksanaan eksekusi yang diterbitkan oleh Ketua PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 111/1997/Eks

PT Panasia Intersarana bukan pemilik tanah objekeksekusi karena pembelian/pengoperan hak dari pihak Liana Hartono dankawankawan/ahli waris Tan Eng Kim, tidak menjadikan tanah objekeksekusi menjadi milik Pembantah /.c. PT Panasia Intersarana disebabkanpihak penjual/pihak yang mengoperkan hak /.c. Liana Hartono dan kawankawan/ahli waris Tan Eng Kim kepada Pembantah ic.

PT Panasia Intersarana atas tanah objek sengketa, sehinggadikabulkannya bantahan (derden verzet) yang diajukan Pembantah /.c.

Menolak bantahan Pembantah PT Panasia Intersarana tersebut;2. Memerintahkan tanah sengketa beserta turutannya agar dipulihkanseperti kKeadaan semula dan menyerahkan tanah objek sengketaHalaman 14 dari 15 hal. Put.

PANASIA INTERSARANA;1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;2.CAHYONO PURNOMO BUDIONO;

PANASIA INTERSARANA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav.33 A, Jakarta Pusat, diwakili oleh AWONG HIDJAJA, WargaNegara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. PanasiaIntersarana, tempat tinggal Jalan Hegarmanah Nomor : 30,Bandung, berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. PanasiaIntersarana Nomor : 3, tanggal 192010 dihadapan R.

Panasia Intersarana)mempunyai hak prioritas mengajukan permohonan hak ke Kanwil BPN, dantanah yang terletak di Jl. KH. Mas Mansyur No. 140 Kel.

Panasia Intersarana) mempunyai hakprioritas untuk mengajukan permohonan hak ke Kanwil BPNDKI Jakarta atas tanah tersebut ; = Sia Joe Sing alias Budiono dihukum untuk menyerahkan tanah diJI. KH Mas Mansyur No. 140 Kel. Karet Tengsin Jakarta Pusatkepada Pembantah (PT.

Panasia Intersarana) dalam keadaanBahwa dengan adanya faktafakta hukum tersebut diatas menurut majelishakim Banding Tergugat /Terbanding tidak bisa hanya mempertimbangkan adanyaputusan: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register No.82/G/2006/PTUN.JKT tanggal 31012007 jo. No. 53/B/2007/ PT.TUN.JKT tanggal06062007 jo. No. 378.K/TUN/2007 tanggal 13052009 dan Putusan Perdataberdasarkan putusan : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 146/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST tgl. 18112003 Jo.

Panasia Intersarana;1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,2.Cahyono Purnomo Budiono

PT PANASIA INTERSARANA VS I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA., II. PT GRAHA KARYA BERSAMA;;

PANASIA INTER SARANA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKPUS
Intervensi:
PT. GRAHA KARYA BERSAMA

Panasia Intersarana berkedudukan di kabupaten Bandung, beserta keputusan kepala kantor pertanahan kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 001357/HGB/BPN-31.71/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberian Hak Guna Banguan atas nama PT Panisia Intersarana Berkedudukan di Kabupaten Bandung atas tanah 1.890m2 terletak di Jaln K.H. Mas Mansyur Nomor 140 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta ;

3.

Mewajibkan Tergugat mencabut surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 01/Pbt/BPN.31/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 944/Karet Tengsin atas nama Perseroan Terbatas PT Panasia Intersarana, Berkedudukan di Kabupaten Bandung, beserta keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 01357/HGB/BPN-31.71/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang

PANASIA INTER SARANA
Tergugat:
KEPALA KANWIL BPN DKI JAKARTA
Intervensi:
PT Garaha Karya Bersama