Ditemukan 24650 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pansacila panasia pangalila pancarina
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-07-2007 — Upload : 21-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175PK/PDT/2004
Tanggal 12 Juli 2007 — SUDARYA PURWADA,SH. ; Drs. SOENARDI ; MANUEL ANTON TUKIDJO MARTOATMODJO ; NY. SRI WIDIATI ADI SUTJIPTO,SH
66 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 175 PK/Pdt/2004Bahwa Yayasan Karya Dharma Pancasila tersebut didirikan untukmelanjutkan pembinaan dan pengelolaan Akademi Uang dan Bank (AUB)Surakarta, yang sebelumnya dibawah asuhan Yayasan Karya DharmaPancasila;Bahwa dalam pasal 9 Anggaran Yayasan Karya Dahrma Pancasiladisebutkan Kekuasaan tertinggi yayasan ini adalah ditangan Badan PlenoYayasan yang terdiri dari para pendiri yayasan, badan pengurus, pengurusharian dan para fungsionaris yang tanggal 1 Juni 1998 tersebut adalah tidak sahdan
    batal demi hukum dengan segala akibatnya ;Bahwa atas perbuatan Tergugat I,Il secara melawan hukum PenggugatIll yang juga selaku Pendiri Yayasan Karya Dharma Pancasila sangat dirugikanhaknya, kerugian tersebut meliputi kKerugian materiil dan immateriil yangperinciannya sebagai berikut : Kerugian materiil yaitu biaya mengurus masalah ini sebesar Rp.10.000.000,(Ssepuluh juta rupiah) ; Kerugian immtaeriil sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) ;Bahwa kerugian Penggugat dan II tersebut harus
    Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I, Il dan Tergugat adalahpendiri sah Yayasan Karya Dharma Pancasila yang berkedudukan danberkantor pusat di Surakarta ;. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akte Notaris No.2, tanggal 2 Mei 1985yang dibuat oleh Akta Notaris R. Moeljatmo adalah sah dan berdasarkanhukum ;.
    Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat Il membuat Akte NotarisNo.1, tertanggal 1 Juni 1998 tentang perubahan Anggaran Dasar YayasanKarya Dharma Pancasila adalah tidak sah dan merupakan perbuatanmelawan hukum ;. Menyatakan sebagai hukum Akte Notaris No.1, tanggal 1 Juni 1998 tentangperubahan Anggaran Dasar Yayasan Karya Dharma Pancasila yang dibuatoleh Tergugat Il adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segalaakibatnya ;.
    No. 175 PK/Pdt/2004Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut jelas terdapat kehilafan Hakimdalam memutus perkara a quo, sehingga putusannya mengandungkekeliruan hukum yang nyata ;Bahwa jika ekspesi Tergugat mengenai kekeliruan subyek Tergugattersebut dipertimbangkan, maka akan muncul fakta hukum adanyakekurangan subyek hukum Tergugat karena Badan Pengurus YayasanKarya Dharma Pancasila tidak hanya Manuel Anton Tukidjo Martoatmodjo(Tergugat) saja, tetapi masih banyak yang lainnya antara lain Tn.Sismono,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 31-10-2019 — Upload : 07-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 31 Oktober 2019 — PANCASILA SIBARANI
140 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANCASILA SIBARANI
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-05-2017 — Putus : 07-07-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 12/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 7 Juli 2017 — PANCASILA SIBARANI
54 — 50
  • PANCASILA SIBARANI
    Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PANCASILA SIBARANI,berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangiselama terdakwaberada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000.
    (lima riburupiah).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, makaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telahmenjatuhkan putusan Nomor 120/Pid.SusTPK/2016/PN Mdn tanggal 20Maret 2017 amarnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa PANCASILA SIBARANI tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakandalam dakwaan primair;Membebaskan terdakwa PANCASILA SIBARANI dari dakwaan primair;Menyatakan terdakwa PANCASILA SIBARANI telah
    Samuel Sihombing Anggota;Bahwa terdakwa Pancasila Sibarani selaku Direktur CV.
    LumbanGaraga tidak masuk kualifikasi karena penawarannya terendah;Bahwa Agustinus Sitorus selaku PPK dan terdakwa Pancasila Sibaraniselaku Direktur CV.
    Siantar Trans terhitung mulai tanggal 26Juni 2015;;Bahwa terdakwa Pancasila Sibarani mengajukan permasalahan dankendala dilapangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaluisurat :1.
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 24-01-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 4/Pid.Pra/2016/PN Pms
Tanggal 24 Januari 2017 — - PANCASILA SIBARANI
157 — 40
  • - PANCASILA SIBARANI
    PUTUSANNomor 4/Pid.Prap/2016/PN.PMSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara Praperadilandalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :Nama lengkap : PANCASILA SIBARANI.Tempat lahir : Pematangsiantar.Tanggal lahir : 8 Mei 1969.Jenis kelamin > Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Jalan Binjai Nomor 18 Kelurahan KristenKecamatan Siantar Selatan KotaPematangsiantar.Pekerjaan : Direktur
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2016 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 20 Maret 2017 — - PANCASILA SIBARANI (TERDAKWA)
54 — 18
  • - PANCASILA SIBARANI (TERDAKWA)
    Samuel Sihombing AnggotaBahwa terdakwa Pancasila Sibarani selaku Direktur CV.
    ;Bahwa Agustinus Sitorus selaku PPK dan terdakwa Pancasila Sibarani selakuDirektur CV.
    Siantar Trans sebagai pemenanglelang, terdakwa Pancasila Sibarani selaku Direktur CV.
    Siantar Transditetapbkan sebagai pemenang lelang dan sebelum terdakwa Pancasila Sibaraniselaku Direktur CV.
    Menyatakan Terdakwa PANCASILA SIBARANI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalamdakwaan primair;Membebaskan terdakwa PANCASILA SIBARANI dari dakwaan primair;3. Menyatakan terdakwa PANCASILA SIBARANI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yangdiuraikan dalam dakwaan subsidair;4.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-08-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 939/Pid.Sus/2016/PN.Bdg
Tanggal 7 September 2016 — ANDYCA MAULANA Bin ADE PANCASILA
21 — 4
  • Menyatakan Terdakwa ANDYCA MAULANA Bin ADE PANCASILA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5.
    ANDYCA MAULANA Bin ADE PANCASILA
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 18-01-2024 — Putus : 02-02-2024 — Upload : 02-02-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Plg
Tanggal 2 Februari 2024 — Pemohon:
PANCASILA ILAIHA IRYANI
16 — 8

  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
    2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama PANCASILA ILAIHA IRYANI yang lahir di Palembang tanggal 08 Juni 1958 dan IRIANI AMIRULLAH SIDDIK NURDIN yang lahir di Palembang 06 Juni 1950 adalah orang yang sama;
    3. Memberi izin kepada Pemohon dalam sehari-hari akan menggunakan nama PANCASILA ILAIHA IRYANI yang lahir di Palembang tanggal 08 Juni 1958;
    4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya
    Pemohon:
    PANCASILA ILAIHA IRYANI
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-11-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 886/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 23 Nopember 2015 — WALIKOTA SURABAYA melawan YAYASAN GELORA PANCASILA Dkk
63 — 24
  • WALIKOTA SURABAYAmelawan YAYASAN GELORA PANCASILA Dkk
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-11-2015 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 511/PDT.G/2015/pn Bdg
Tanggal 25 Agustus 2016 — IWA SUJANA, SH LAWAN ADE PANCASILA, DKK
102 — 11
  • IWA SUJANA, SH LAWAN ADE PANCASILA, DKK
    ADE PANCASILA, dahulu beralamat di JI. Melania IV No. 5 Kelurahan Cihaurgeulis,KecCibeunying Kaler Kota Bandung, selanjutnya disebutTERGUGAT ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 08-05-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 760 K/Pdt/2018
Tanggal 8 Mei 2018 — ADE PANCASILA, DKK
26 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ADE PANCASILA, DKK
    ADE PANCASILA, bertempat tinggal di Jalan Melania IV No. 5Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler, KotaBandung;Termohon Kasasi semula Tergugat I/Terbanding ;2. HERLAN SONJAYA, bertempat tinggal di Jalan Buka Tanah IVNomor 129 Kelurahan Pasir Wangi, Kecamatan Ujung Berung,Kota Bandung;Termohon Kasasi II semula Tergugat II/Terbanding II:DanPT.BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO), CqKANTOR CABANG UTAMA PT.BANK NEGARA INDONESIA(PERSERO) Tbk.
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 14-05-2010 — Putus : 27-09-2010 — Upload : 24-10-2011
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 66-K/PM.III-19/AD/IV/2010
Tanggal 27 September 2010 — PRADA AMAL LIMA PANCASILA. PRADA MEKSLY ECA HALIMURI.
26 — 15
  • PRADA AMAL LIMA PANCASILA.PRADA MEKSLY ECA HALIMURI.
    menyebabkan orang lainmengalami sakit dan luka,apalagi saksi 1 mengalami lukatusukan yang dilakukan olehTerdakwa 1 menggunakan pisaumengenai bagian punggung belakansebelah kiri saksi 1 lukarobek dan dijahit sebanyak 32jahitan.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orangorang yang bersalahmelakukan tindak pidana tetapi juga mempunyaitujuan untuk mendidik agar yang bersangkutandapat insyaf dan kembali ke jalan yang benarmenjadi warganegara dan prajurit yang baiksesuai falsafah Pancasila
    foto sarung pisau /sangkur warna hitam.Oleh karena barang bukti berupa surat ternyataberhubungan dengan tindak pidana yang dilakukanoleh para Terdakwa dan tidak sulit untukmelakukan penyimpanannya, maka Majelis akanmenentukan statusnya untuk tetap dilekatkandalam Berkas Perkara.Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) jo pasal 55 Ayat (1) Ke2. 1 KUHP, dan ketentuan perundang undanganlain yang bersangkutan dengan perkara ini.MENGaAODtI L IMenyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaituTerdakwa : AMAL LIMA PANCASILA
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 25-10-2023 — Putus : 20-06-2024 — Upload : 23-06-2024
Putusan PN TANGERANG Nomor 1149/Pdt.G/2023/PN Tng
Tanggal 20 Juni 2024 — MULYADI
Tergugat:
MAJELIS PIMPINAN WILAYAH PEMUDA PANCASILA PROVINSI BANTEN
Turut Tergugat:
MAJELIS PIMPINAN NASIONAL PEMUDA PANCASILA
10 — 5
  • MULYADI
    Tergugat:
    MAJELIS PIMPINAN WILAYAH PEMUDA PANCASILA PROVINSI BANTEN
    Turut Tergugat:
    MAJELIS PIMPINAN NASIONAL PEMUDA PANCASILA
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Khusus Pidsus Pra Peradilan
Putus : 07-06-2016 — Upload : 13-10-2017
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Pms
Tanggal 7 Juni 2016 — PANCASILA SIBARANI Sebagai Pemohon Lawan Kejaksaan Negeri Pematang Siantar Sebagai Termohon ;
158 — 42
  • PANCASILA SIBARANI Sebagai Pemohon Lawan Kejaksaan Negeri Pematang Siantar Sebagai Termohon ;
    PUTUSANNomor : 02/Pid.Pra/2016/PN.PMSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara dalam Tingkat Praperadilan, telah menjatuhkan putusansebagai berikut, dalam dan sehubungan dengan permohonan praperadilandari :PANCASILA SIBARANI, yang diwakili olen kuasa Hukumnya : EDYSYAHPUTRA SIREGAR, SH.MH, NOPERI PANDAPOTANAMBARITA, SH, ZAKARIA TAMBUNAN, SH, paraAdvokat,Pengacara/Penasehat Hukum dari REN LAW OFFICE &PARTNERS beralamat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 06-08-2011 — Putus : 11-12-2011 — Upload : 22-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 184/PHI.G/2011/ PN.JKT.PST
Tanggal 11 Desember 2011 — REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA JAKARTA, DKK > 37 — 3
  • REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA JAKARTA, DKK >
    M.Psi, Dosen Universitas Pancasila,Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kalibata Selatan, RT. 012, RW.004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta selatan, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat ;I. DRS.
    Bahwa Penggugat adalah Universitas Pancasila yang berada dibawah naunganYayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila sesuai akta pendirianyayasan tertanggal 19 Januari 1970 No. 14 yang dibuat dihadapan GustaafHumala Soangkoepon Loemban Tobing, SH yang telah beberapa kalimengalami perubahan dan perubahan terakhir sesuai dengan Akta PerubahanNo. 01 tertanggal 01 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Kartono Sarjana Hukum,Notaris di2.
    Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila.Diangkat sebagai dosen biasa (tetap) sesuai Keputusan RektorUniversitas Pancasila No. 1322/KEP.R/1993 tanggal 28 Agustus 1993.Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila No.546/Kep.R/UP/III/2011 tertanggal 11 Maret 2011 telah diberhentikantidak dengan hormat sebagai dosen biasa (tetap) Fakultas EkonomiUniversitas Pancasila;Hal. 2 dari 31 halaman Putusan No: 184/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. 2.2. Drs. Irfan Polem, MM.
    Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila.Diangkat sebagai dosen biasa (tetap) sesuai Keputusan RektorUniversitas Pancasila No. 101/KEP. R/1991 tanggal 16 Januari 1991.Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila No.547/Kep.R/UP/III/2011 tertanggal 16 Maret 2011 telah diberhentikantidak dengan hormat sebagai dosen biasa (tetap) Fakultas EkonomiUniversitas Pancasila;3.
    Suhairi AS, MPsi. sebagai dosenbiasa (tetap) Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila dan berdasarkan SuratKeputusan Rektor Universitas Pancasila No. 547/Kep.R/UP/III/2011tertanggal 16 Maret 2011 telah memberhentikan tidak dengan hormat Drs.Irfan Polem, MM. sebagai dosen biasa (tetap) Fakultas Ekonomi UniversitasPaineasila., jesseseeeseseeeseesnce14.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 02-12-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 09-02-2022
Putusan PN SEMARANG Nomor 593/Pdt.G/2019/PN Smg
Tanggal 19 Februari 2020 — Penggugat:
Pimpinan anak cabang PAC pemuda pancasila kecamatan Semarang Utara. Dkk
Tergugat:
1.Majelis pimpinan Cabang Pemuda pancasila Kota Semarang MPC PP Kota semarang
2.Majelis Pertimbangan Organisasi pemuda pancasila Kota semarang MPO PP kota semarang
3.Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Propinsi Jawa Tengah MPW PP Jateng
Turut Tergugat:
Kepala Badan Kesatuan bangsa dan politik Kota Semarang
49 — 10
  • Penggugat:
    Pimpinan anak cabang PAC pemuda pancasila kecamatan Semarang Utara. Dkk
    Tergugat:
    1.Majelis pimpinan Cabang Pemuda pancasila Kota Semarang MPC PP Kota semarang
    2.Majelis Pertimbangan Organisasi pemuda pancasila Kota semarang MPO PP kota semarang
    3.Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Propinsi Jawa Tengah MPW PP Jateng
    Turut Tergugat:
    Kepala Badan Kesatuan bangsa dan politik Kota Semarang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-03-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 851 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 19 Maret 2012 — ., SELAKU PIMPINAN/REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
55 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., SELAKU PIMPINAN/REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
    Bahwa, Pada tanggal 29 Oktober 2010 Penggugat Menerima dengan Nomor.2568/SKEP.R/UP/X/2010 dari Rektor Universitas Pancasila tentangpemberhentian Penggugat dari statusnya sebagai Pegawai Tetap (TenagaPengemudi) Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila karena Batas UsiaPurnabakti yang disertai lampiran mengenai Perhitungan Uang PesangonYang mengacu pada UndangUndang Nomor. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan. (Bukti P5).
    Bahwa, Mediator Hubungan Industrial kantor Dinas Tenaga kerja DanTranmigrasi DKI Jakarta tertanggal 15 Maret 2011, telah mengeluarkan suratPutusan Anjuran No. 27/ANJ/D/I/2011 kepada Pihak Penggugat dan kepadaPihak Pimpinan Universitas Pancasila Jakarta d/a JI. Srengseng Sawah,Jagakarsa, Jakarta 12640, tlp. 0217270086, fax. (021) 7271868. Bukti P8)Adapun Putusan Anjuran tersebut:MENGANJURKAN1. Agar pihak Universitas Pancasila membayar kompensasi kepada Pekerjasdr.
    Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah mencapai batas usia purnabakti,maka Penggugat Rekonvensi mengeluarkan Surat Keputusan RektorUniversitas Pancasila Nomor 2568/SKep.R/UP/X/2010 tanggal 29 Oktober2010 Tentang Pemberhentian Achmadi (Tergugat Rekonvensi) dariStatusnya Sebagai Pegawai Tetap (tenaga pengemudi) Fakultas EkonomiUniversitas Pancasila Karena Mencapai Batas Usia Purnabakti.
    Menyatakan surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor:2568/SKep.R/UP/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang PemberhentianAchmadi (Tergugat Rekonvensi) dari Statusnya Sebagai Pegawai Tetap(tenaga pengemudi) Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila KarenaMencapai Batas Usia Purnabakti adalah sah dan mempunyai kekuatanhukum berlakunya.3.
    Menyatakan Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor2568/SKEP.R/UP/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang PemberhentianAchmadi dari Statusnya sebagai Pegawai Tetap (tenaga Pengemudi)Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila Karena Mencapai Batas UsiaPurnabakti adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlakunya;3.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-05-2013 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 221/PDT/G/2013/PN.BDG.,.
Tanggal 27 Januari 2015 — JOICE VERA SCHEFFER KASTANJA, dkk LAWAN MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA BANDUNG, dkk
285 — 124
  • JOICE VERA SCHEFFER KASTANJA, dkk LAWAN MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA BANDUNG, dkk
    Cabang Pemuda Pancasila Kota Bandung maupun Tergugat II12.54.Asal (sekarang Tergugat III) ataa Rumah Makan Gampoeng Acehtersebut, kiranya akan Penggugat Intervensi jabarkan secara rinci dansejelasjelasnya pada bagian B.
    Lalu apakah Tergugat I Asal (sekarang Tergugat II) atau MajelisPimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Bandung pernah mencarikebenaran perihal alas hak apakah yang menjadi dasar kepemilikan para ahliwaris tersebut? Bahwa bukankah seharusnya Tergugat I Asal (sekarangTergugat I) atau Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota BandungMENGETAHUI bahwa pemilik sebenamya dari tanah dan bangunan objeksengketa adalah Penggugat Intervensi?
    I Asal (sekarang Tergugat II) atau MajelisPimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Bandung tersebut, kiranya akanPenggugat Intervensi jabarkan secara rinci dan sejelasjelasnya pada bagianB.
    :Bahwa perbuatan oleh Tergugat I Asal (sekarang Tergugat II) atau MajelisPimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Bandung menguasai tanah danbangunan objek sengketa yang terletak di Jalan Ir.
    NegaraKesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang adil,makmur dan sejahtera materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila danUUD 1945.ARTINYA bahwa Tergugat I Asal (sekarang Tergugat ID) atau MajelisPimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Bandung seharusnya mematuhikewajiban hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-02-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.SMG
Tanggal 5 Mei 2020 — Pemohon:
Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum Ksatria Pancasila
Termohon:
Bupati Karanganyar
227 — 100
  • Pemohon:
    Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum Ksatria Pancasila
    Termohon:
    Bupati Karanganyar
    Jawa, Pekerjaan: KetuaUmum LPBH Ksatria Pancasila, bertindak sebagai Ketua LembagaPemberdayaan dan Bantuan Hukum Ksatria Pancasila (LPBHKsatria Pancasila) berdasarkan Akta No.66 tanggal 27 April 2019yang dibuat dihadapan Esti Tri Darwanti, S.H.,MKn Notaris di Kab.Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2020 memberi kuasa kepada; = 1. FARIS AHMAD JUNDHI, S.Sy;2 jannnnennnncnnecneccnnenns NAFI'UDDIN FAUZI MAHFUDH, S.H., M.H.
    RAHANTOKNAM, S.H., M.H. j00007Para Advokat pada Kantor Lembaga Pemberdayaan dan BantuanHukum Ksatria Pancasila (LPBH Ksatria Pancasila) yang beralamat diDk. Pentuk, RT.002, RW.008, Ds. Buntar, Kec. Mojogedang, Kab.Karanganyar, Prov. Jawa Tengah; Berdasarkan pernyataan Pemohon Keberatan; Hal. 23 dari 51 hal.
    ,M.H. yang menjabat sebagai Ketua Umum LPBH Ksatria Pancasilatidak disertai dengan KOP surat LPBH Ksatria Pancasila dan padaakhir Surat Kuasa, khususnya pada tanda tangan Pemberi Kuasa(Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H. yang menjabat sebagaiKetua Umum LPBH Ksatria Pancasila) tidak dibubuhi stempelLPBH Ksatria Pancasila, hal ini tidak sesuai dengan tata naskahsebuah organisasi, sehingga Surat Kuasa tersebut menjadi tidaksah karena ketika Surat Kuasa tersebut tidak menggunakan kertasKOP dan tidak
    ada stempel LPBH Ksatria Pancasila, maka DudinWaluyo Asmoro Santo, S.H., M.H. bertindak sebagai atas namapribadi, bukan sebagai Ketua Umum LPBH Ksatria Pancasila;n Bahwa dengan cacat hukum pada Surat Kuasa, maka KetigaPenerima Kuasa menjadi tidak sah bertindak untuk dan atas namaPemberi Kuasa LPBH Ksatria Pancasila, selain hal tersebut padaakhir surat tertanggal 5 Februari 2020 yang tujukan kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, tanda tangandari Pemohon Keberatan (berdasarkan
    SMG.LPBH Ksatria Pancasila serta tidak dibubuhinya stempel LPBH KsatriaPancasila pada tanda tangan pemberi kuasa (Dudin Waluyo Asmoro Santo,SH.
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 05-02-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 0341/Pdt.G/2018/PA.Mks
Tanggal 27 Maret 2018 — Penggugat:
Esa Haerunnisa Binti Anwar Pancasila
Tergugat:
Jamaluddin Bin Malla Dg. Bani
11 — 6
  • Bani) kepada Penggugat (Esa Haerunnisa Binti Anwar Pancasila);
  • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp671000,00 ( enam ratus tujuh puluh satu ribu ).
    • Penggugat:
    Esa Haerunnisa Binti Anwar Pancasila
    Tergugat:
    Jamaluddin Bin Malla Dg. Bani
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-10-2012 — Upload : 18-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 22 Oktober 2012 — IRFAN POLEM, MM. vs REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA JAKARTA
20 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IRFAN POLEM, MM. vs REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA JAKARTA
    Suhairi AS, MPsi., Dosen Fakultas Ekonomi UniversitasPancasila, diangkat sebagai dosen biasa (tetap) sesuai KeputusanRektor Universitas Pancasila No. 1322/KEP.R/1993 tanggal 28Agustus 1993, berdasarkan Surat Keputusan Rektor UniversitasPancasila No. 546/Kep.R/UP/III/2011 tertanggal 11 Maret 2011 telahdiberhentikan tidak dengan hormat sebagai dosen biasa (tetap)Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila ;2 Drs.
    ., Dosen Fakultas Ekonomi UniversitasPancasila, diangkat sebagai dosen biasa (tetap) sesuai KeputusanRektor Universitas Pancasila No. 101/KEP.
    Suhairi AS, MPsi., sebagaidosen biasa (tetap) Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila dan berdasarkanSurat Keputusan Rektor Universitas Pancasila No. 547/Kep.R/UP/III/201 1tertanggal 16 Maret 2011 telah memberhentikan tidak dengan hormat Drs.Irfan Polem, MM., sebagai dosen biasa (tetap) Fakultas EkonomiUniversitas Pancasila ;Bahwa oleh para Tergugat, keputusan pemberhentian tidak dengan hormatdiatas telah dilaporkan ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdminstrasi Jakarta Selatan untuk
    Suhairi, A.S M.Psi., bekerja pada Tergugat dengan jabatan terakhirselaku Dosen Biasa (Tetap) Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila sejak 1September 1993, dengan menerima upah pokok sebesar Rp 2.756.004,00 ;b DRS.
    .,) dari statusnya sebagai dosen biasa(tetap) Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila ;4 Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensidikarenakan diangap telah melakukan pelanggaran berat yaitu secara terencana dansistemaris mengerahkan massa, mengakibatkan kegiatan belajar mengajar diUniversitas Pancasila terganggu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Maret2011, sehingga dianggap citra Universitas Pancasila tercemar, tuduhan TergugatRekonvensi menjadi alasan terjadinya