Ditemukan 23753 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-12-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PA KEBUMEN Nomor 597/Pdt.P/2016/PA.Kbm Tanggal 10 Januari 2017 — Pemohon
18 — 3
18 — 3
Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah,serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, halini sesuai pula dengan dalil syar'i dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman83 yang berbunyi :douall bye kel de abl GyeArtinya: Pemerintah dalam =mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan
Register : 06-12-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 377/Pdt.P/2017/PA.TA Tanggal 20 Desember 2017 — Pemohon
80 — 16
80 — 16
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsyobah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerntah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan *,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu. permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
Register : 17-07-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 1129/Pdt.P/2018/PA.Sby Tanggal 31 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
14 — 7
14 — 7
8 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan Hal 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1129/Pdt.P/2018/PA.SbyMenimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminyatidak ada halangan menurut ketentuan syari maupun peraturan perundangundangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itupermohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebuttermasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89ayat (1)
Register : 18-04-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 122/Pdt.P/2018/PA.TA Tanggal 2 Mei 2018 — Pemohon
54 — 12
54 — 12
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
Register : 03-07-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan PA GARUT Nomor 149/Pdt.P/2018/PA.Grt Tanggal 31 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
7 — 0
7 — 0
a paArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahata;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telahberalasan dan tidak melawan hukum sehingga kerenanya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkanpasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangundang nomor 3 tahun 2006 jo.
Register : 24-10-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 24-11-2017
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Prob Tanggal 15 Nopember 2017 — PEMOHON
44 — 7
44 — 7
sebagaimanadimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua calon mempelai jugatelah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksudpasal 6 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan qaidahUshul Figh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yangberbunyi sebagai berikut :arbool beio us JI le lol 8 paiArtinya " Pengambilan kebijakan Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 30-11-2017 — Putus : 27-12-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan PA JOMBANG Nomor 362/Pdt.P/2017/PA.Jbg Tanggal 27 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
22 — 2
22 — 2
Tahun 1974penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telahdilakukan oleh para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk menikahkananaknya dipandang lebih besar maslahah dan manfaatnya dari padamafsadatnya, Sesuai dengan qaidah fiqhiyyah:Asybah wan Nadhaair halaman 83;Artinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
Register : 19-03-2015 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 6/Pdt.P/2015/PA.Gsg Tanggal 7 April 2015 — Pemohon
10 — 5
10 — 5
1974;Menimbang, bahwa oleh karena adanya penolakan dari PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung, karenaanak lakilaki Pemohon sebagai calon suami belum mencapai usia perkawinanmenurut UndangUndang sebagaimana surat bukti Surat P.5, maka MajelisHakim perlu memberikan penetapan atas permohonan dispensasi kawin dariPemohon tersebut sesuai dengan qgaidah fiqhiyyah dalam Kitab a/lAsybah wanNazhair hal 33 yang berbunyi:dala bgio at ll pale lol 8 pesArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 04-07-2012 — Putus : 26-07-2012 — Upload : 27-09-2012
Putusan PA GRESIK Nomor 101/Pdt.P/2012/PA.Gs Tanggal 26 Juli 2012 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
12 — 0
12 — 0
Asybah wan Nadhaair halaman 83 :arbaodl bygic ac JI le ploYl 3 paiPelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan.2. Qo'idah Fighiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :Lact! le le prio uwlasdl s >Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.
Register : 01-05-2013 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 09-09-2013
Putusan PA SIDOARJO Nomor 137/Pdt.P/2013/PA.Sda Tanggal 14 Mei 2013 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
11 — 2
11 — 2
jika merekamemerlukan;Menimbang, bahwa dengan demikian bila perkawinan anak Para Pemohondengan calon isteri tersebut dilaksanakan, maka tidak ada larangan untuk menikahmenurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku bahkandipandang mashlahatnya lebih besar daripada madhorotnya agar keduanya menjadi suamiistri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai qoidah fighiyah : Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan; Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 15-08-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Mpw Tanggal 12 September 2018 — 1. Aspar bin Mahmud
2. Pahmi binti Kahar
18 — 1
18 — 1
hukum mengenai sahnya perkawinan mereka,tersedianya peluang jaminan hukum bagi pemenuhan hakhak mereka sebagaisuami istri yang perkawinannya sah dan tercatat, dan terwujudnya kemudahandalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan hakhak dan ataukepentingankepentingan anakanak Para Pemohon ;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan tersebut,hakim memandang perlu mengetengahkan kaidah sebagai berikut:dotwealls be gis As Nghe ale) Ui paArtinya: "Tindakan penguasa (hakim) atas rakyatnya
Register : 16-07-2020 — Putus : 24-07-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PA SAMARINDA Nomor 350/Pdt.P/2020/PA.Smd Tanggal 24 Juli 2020 — Pemohon
201 — 102
201 — 102
Sunaryo) dapat diberikan dispensasi untuk menikahdengan seorang lakilaki bernama Kariye bin Matsuri, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 tahun 2019 tentangperubahan UndangUndang Nmor. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1);Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, MajelisHakim sependapat dengan qaedah fighiyah yang tercantum dalam kitab AlAsybah wannazhair halaman 128 sebagai berikut:arbacs L boyio ac JI We plo VI 9 uaArtinya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya
Register : 06-05-2015 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 26-07-2016
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 154/Pdt.P/2015/PA.TA Tanggal 20 Mei 2015 — pemohon
48 — 2
48 — 2
8 pulArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalilpermohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3),Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidangperkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang
Register : 03-02-2015 — Putus : 02-03-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PA MALANG Nomor 42/Pdt.P/2015/PA.Mlg. Tanggal 2 Maret 2015 — PEMOHON
11 — 5
11 — 5
Penetapan No 0357/Pdt.P/2014/PA.Mlg.Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelishakim sependapat dengan qaedah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab AlAsybah wannazhair halaman 128 sebagai berikut:dale Ly Legis Me I gle ple YG jetArtinya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan segala yangterjadi di dalam persidangan dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan
Register : 11-10-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 16-10-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 422/Pdt.P/2016/PA.Kbm Tanggal 1 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 0
15 — 0
Pasal6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis.pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i dalamkitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :toliall bas ed de cyl OpeArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Penetapan Nomor 0422/Padt.P/2016/PA.Kbm Menimbang, bahwa
Register : 22-06-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 06-05-2020
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Blu Tanggal 10 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
21 — 13
21 — 13
Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:Whlaodl ul> ols prado wleodils Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.aaboodh byis acl ute plVlisjei Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapatdikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan
Register : 07-02-2017 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PA KEBUMEN Nomor 83/Pdt.P/2017/PA.Kbm Tanggal 27 Februari 2017 — Pemohon
12 — 1
12 — 1
Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah,serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, halini sesuai pula dengan dalil syar'i dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman83 yang berbunyi :do ak ave Le yl as aley aArtinya: Pemerintah dalam =mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan
Register : 20-07-2010 — Putus : 07-09-2010 — Upload : 07-04-2011
Putusan PA GRESIK Nomor 0051/Pdt.P/2010/PA.Gs Tanggal 7 September 2010 — Pemohon ( wali adhol )
64 — 3
64 — 3
Penetapan No. 051/Pdt.P/2010/PA.Gs.Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuaidengan kemaslahatan Kaidah Syar'iyah dalam Kitab I'anah Al Tholibin juz IIIhalaman 319Lg2yj 05j25 91 alg Hl usssi a 9spSlodArtinya : Apabila telah terbukti bersembunyi ataumembangkangnya Wali, maka Hakim yang mengawinkan(wanita tersebut);Maka oleh sebab itu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan denganmenyatakan bahwa wali Pemohon adalah Adhol ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)Undang
Register : 01-04-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PA MARTAPURA Nomor 94_Pdt.P_2016_PA.Mtp Tanggal 21 April 2016 — PEMOHON
19 — 4
19 — 4
Hal ini sesuai dengan yang dimaksudkanpasal 18 Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan Qaidah UshulFigh yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagaiberikut:arbacdhl byio ac Jl We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
Register : 04-12-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA JOMBANG Nomor 521/Pdt.P/2020/PA.Jbg Tanggal 15 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
11 — 4
11 — 4
Jbg.Asybah wan Nadhaair halaman 83;fatal be gis due hl te ploy G yaaArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesualdengan kemaslahatan,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dalampermusyawaratannya berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohoncukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum angka 2permohonan