rumahtangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauhmelanggar norma agama, norma hukum dan normanorma lainnya yang hidupdi tengah masyarakat, Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadisolusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masingmasing pihak denganharapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firmanAllah SWT dalam Q.S AnNisa ayat 130:aisw po WS al (x pau leArtinya: Jika keduanya berceral, niscaya Allah akan memberikankecukupan masingmasing dari usahanya

rumahtangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauhmelanggar norma agama, norma hukum dan normanorma lainnya yang hidupdi tengah masyarakat, Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadisolusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masingmasing pihak denganharapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firmanAllah SWT dalam Q.S AnNisa ayat 130:aisw po US all yx Spat VlyArtinya: Jika keduanya berceral, niscaya Allah akan memberikankecukupan masingmasing dari usahanya

anak ; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak2 tahun yang lalu yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah ranjangsejak 3 bulan yang lalu ; Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungandengan perempuan lain, jarang pulang dan kurang bertanggung jawab dalammasalah nafkahnya ; Bahwa musyawarah keluarga belum ditempuh namun saksi sudah berusahamenasehati Penggugat agar tetap sabar dan mempertahankan rumah tangganyadengan Tergugat, akan tetapi usahanya

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugatbertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Blitar selamakurang lebih tahun 20042005 kemudian tinggal rumah orang tua Tergugat,selama tahun (20052006), kemudian karena penggugat dan tergugat bekerjasebagai pedagang bakso berpindahpindah tempat tinggal selama 1 tahun beradadi banyuwangi (20062007), kemudian penggugat dan tergugat tinggal di Jakartaselatan selama sate tahun (20072008), dikarenakan usahanya tidak be

Angka 5 yang berbunyi : Perbankan adalah segala sesuatu yangmenyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, sertacara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secarakonvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undangundangmengenai perbankan dan undangundang mengenai perbankan syariah. Angka 13 yang berbunyi : Bank Indonesia adalah Bank Sentral RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Tergugat dalam menjalankan usahanya di bidang ekonomi untukpelayanan jasa perbankan dalam membuat Klausula Baku ( PerjanjianKredit ) mengesampingkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1), (2), dan ayat (3) yangPutusan Nomor : 105/Pdt.G/2016/PN.Bjm Hal 14menyatakan batal demi hukum dan ayat 4 yang menyatakan : Pelaku usahawajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undangundang ini.5.

Bahwa selain itu Tergugat dalam menjalankan usahanya untuk memberidan/atau mencairkan fasilitas kredit terhadap konsumen/debitur yangmenerima fasilitas kredit sering konsumen / debitur tidak diberi CopyPerjanjian Kredit tersebut.7.

Bahwa tergugat dalam menjalankan usahanya yang berkaitan denganKlausula Baku terhadap Konsumen nya jelas melanggar pasal 18 ayat (1),(2), dan (3) juntco pasal 62 ayat (1) Undangundang Nomor 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dengan sangsi pidana penjara paling lama5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah).Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2016/PN.Bjm Hal 2232.

Bahwa karena TERGUGAT dalam menjalankan usahanya melanggarpasal 62 ayat (1) tersebut menyatakan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,(dua milyard rupiah) untuk dilaksanakan terhadap denda tersebut yangdipergunakan untuk pendidikan konsumen guna mensosialisasi Undangundang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untukpendidikan konsumen dengan mengadakan pelatihnan, seminar, yangbekerja sama dengan TERGUGAT disetiap kota /Kab yang ada pada kantorcabang Penggugat dengan estimasi setiap penyelenggaraan

sampai denganTergugat melunasi pinjamannya;23.Bahwa pada tanggal 12 bulan Februari 2016 Tergugat ataskesepakatan yang disebutkan di atas ada membayar kepada Penggugatsebesar Rp. 2.000.000, (Dua juta rupiah).24.Bahwa pada bulan Maret 2016, Tergugat kembali ingkar janji dan tidakmembayar jasa hasil usaha ataupun pengganti bunga bank sebesar Rp.2.000.000, (Dua juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 12 bulanMaret 2016, sehingga Penggugat kembali mendatangi Tergugat untukmeminta uang jasa hasil usahanya

berbusenessdengan memberikan sejumlah bantuan modal usaha membeli dan/ataumenjual getah karet sebagaimana disebut dalam gugatannya halaman 2poin 3, karenanya sesungguhnya tidaklah benar bahwa sejumlah uangdimaksud merupakan pinjaman atau hutang Tergugat kepadaPenggugat;Bahwa atas keuntungan yang diperoleh Penggugat dari modal usahanyatersebut, telah diterima Penggugat dari Tergugat seutuhnya tanpa adayang tersisa atau berada pada kekuasaan Tergugat I, namun kalaupunmenurut Penggugat hasil dari modal usahanya

membeli dan/atau menjualgetah karet terebut belum mendapatkan keuntungan yang maksimal ataubahkan Penggugat merasa merugi atas usahanya tersebut, maka tentukerugian Penggugat dimaksud merupakan bahagian dan sesuatu yangtidak terpisahkan dari resiko yang bisa saja terjadi dalam semua usahabusinees yang dilakukuan oleh setiap orang termasuk Penggugat, karenaitu tidak pantas dan tidak elok serta tidak pula beralasan hukumrisiko/kerugian Penggugat atas usahanya dibebankannya kepadaTergugat ;Bahwa oleh

IImelunasi pinjamannya;Bahwa pada tanggal 12 bulan Februari 2016 Tergugat dan Tergugat II ataskesepakatan yang disebutkan di atas membayar kepada Penggugat sebesarRp. 2.000.000, (Dua juta rupiah), namun pada bulan Maret 2016, Tergugat kembali ingkar janji dan tidak membayar jasa hasil usaha ataupun penggantibunga bank sebesar Rp. 2.000.000, (Dua juta rupiah) yang jatuh tempopada tanggal 12 bulan Maret 2016, sehingga Penggugat kembali menjumpaiTergugat dan Tergugat II untuk meminta uang jasa hasil usahanya

Dengan demikian pengajuangugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih dalamtenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalamketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009sehingga secara formal gugatan ini dapat diterima;Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan yang bidang usahanya bergerakdi perkebunan kelapa sawit dan dalam menjalankan

usahanya tersebutPenggugat memperoleh ijin lokasi dari Tergugat untuk keperluan inti danplasma perkebunan kelapa sawit atas lahan seluas kurang lebih 20.000 Hayang terletak di Kelurahan (Teluk Dalam, Dondang), Desa Pulau SeribuKecamatan Muara Jawa, Desa (Tani Bhakti, Batuah) Kecamatan Loa Janandan Kelurahan Jawa, Kecamatan SangaSanga, Kabupaten KutaiKartanegara, sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor10/DPtn/UM10/V2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang Pemberian jin Lokasiuntuk Keperluan Inti dan

Kutai Energi dengan lahan perkebunanPenggugat sebagai akibat adanya Keputusan Obyek Sengketa ,Halaman 12 dari 88 halaman Putusan Nomor 261 K/TUN/2012Keputusan Obyek Sengketa Il, Keputusan Obyek Sengketa Ill danKeputusan Obyek Sengketa IV;Hal tersebut menyebabkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat yangtelah terlebih dahulu memperoleh ijin lokasi dari Tergugat danPenggugat telah sangat dirugikan bagi kelangsungan usahanya.

Oleh karenanyaPenggugat tidak merasa terlindungi dan bahkan justru merasadiabaikan hakhaknya sebagai pemegang ijin usaha perkebunan karenaapabila asas proporsionalitas ditegakkan, seharusnya Penggugat dapatmemperoleh haknya untuk menjalankan usahanya tanopda ada rasaterganggu atau tidak terlindungi;Asas Profesionalitas : adalah asas yang mengutamakan keahlianyang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Tergugat telah secara nyata melakukan tindakan sewenangwenangdalam menerbitkan

/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2Tahun 1999 jelasjelas dinyatakan:sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemeganglin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak ataukepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yangbersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasukkewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hakatlas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dankewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnyabagi keperluan pribadi atau usahanya

Dalam usahanya penyerahan yang dilakukan hanya ataspenyerahan yang terutang pajak (CPO, PK, Jasa olah, Jasa angkut,dan sebagainya).5. Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan barangyang tidak terutang pajak/dibebaskan dari pengenaan PPN.6.

Kena Pajak).Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha jasa yang ataspenyerahannya terutang dan tidak terutang PajakPertambahan Nilai, misalnya Pengusaha Kena Pajak yangbergerak di bidang perhotelan, disamping melakukan usahajJasa di bidang perhotelan, juga melakukan penyerahan jasapersewaan ruangan untuk tempat usaha.Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barangdan jasa yang atas penyerahannya terutang dan yang tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai, misal Pengusaha KenaPajak yang kegiatan usahanya

Koordinasi Penanaman ModalNomor 142/E/Industri/2004 tanggal 9 Juli 2004; Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 243/T/Pertanian/2005 tanggal 23 Maret 2005; Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 935/T/Industri/2006 tanggal 23 November 2006;c. bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembalimenyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali disampingmempunyai usaha perkebunan kelapa sawit juga mempunyaipabrik pengolahan kelapa sawit;d. bahwa perusahaan menjalankan kegiatan usahanya

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenaikondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberipenjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujurserta tidak diskriminatif;d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/ataudiperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barangdan/atau jasa yang berlaku;e.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen yang berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antarakonsumen dan pelaku usaha atau merlalui peradilan yang beradadilingkungan peradilan umum;h) Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut diatas, dapat diperolehsuatu petunjuk atau kesimpulan bahwa pelaku usaha berkewajibanmelindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barangdan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya

Nomor 370 K/Pdt.SusBPSK/2017i)Bahwa oleh karena itu pelaku usaha berkewajiban melindungi setiaporang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, makapelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimanadiatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13,Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;Bahwa secara umum (notoir) diketahui masyarakat bahwa kedudukankonsumen sangatlah lemah bila berhadapan

pembudidayaan, pegangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia wajib memiliki SIUP;(2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak berlaku pada nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil; bahwa Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa ParaPenggugat tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai Pembudi DayaIkan Kecil karena sebagai petani jala terapung dan keramba adalahsuatu mata pencaharian atau usaha yang mengharapkan keuntungandari usahanya

Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, tidak diwajibkan untukmemiliki Surat Izin Usaha Perikanan, maka Para Penggugat selakupembudidaya kecil tidak wajib untuk memiliki SIUP; bahwa meskipun Para Penggugat tidak wajib memiliki SIUP,namun berdasarkan pasal 12 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Nomor 49/PERMENKP/2014 yang sejalan denganperaturan terdahulu yaitu pasal 40 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Nomor: PER.12/MEN/2007, pembudidaya ikan kecil wajibmendaftarkan usahanya

Bahwa kami PARA PENGGUGAT tidak sependapat denganpertimbangan Hakim Judex Factie yaitu Menimbang, bahwameskipun Para Penggugat tidak wajib memiliki SIUP, namunberdasarkan pasal 12 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 49/PERMENKP/2014 yang sejalan dengan peraturanterdahulu yaitu pasal 40 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNomor: PER.12/MEN/2007, pembudidaya ikan kecil wajibmendaftarkan usahanya dan memiliki Tanda Pencatatan UsahaPembudidayaan Ikan (TPUPI) yang dikeluarkan oleh Bupati

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisidan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasanpenggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujurserta tidak diskriminatif;d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ ataudiperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;e.

dimanfaatkan tidak sesuaidengan perjanjian; Pasal 45 Ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 berbunyi setiap konsumen yangdirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yangbertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usahaatau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum;Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatupetunjuk atau kesimpulan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungiterhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/ jasa dari hasilkegiatan usahanya

;Bahwa oleh karena itu Pelaku usaha berkewajiban melindungi setiap orangyang memakai barang dan/ atau jasa dari hasil usahanya, maka pelakuusaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalampasal 7, pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14,Pasal 15, 18 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;Bahwa secara umum (notoir) diketahui masyarakat bahwa kedudukanhukum konsumen sangat lemah dihadapan Pelaku Usaha, sehinggaUndangundang Perlindungan konsumen

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenaikondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberipenjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujurserta tidak diskriminatif;d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/ataudiperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barangdan/atau jasa yang berlaku;e.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen yang berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antarakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum;h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat diperolehsuatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajibanmelindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/ataujasa dari hasil kegiatan usahanya

;Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiaporang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, makaPelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diaturdalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undangundang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;Bahwa secara umum (notoir) diketahui masyarakat bahwa kedudukanKonsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha,Sehingga

berbagai bidang ekonomi;Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa dalam setiapbenda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerakmaupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapatdihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai,dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen;Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen yang berbunyi: Kewajiban Pelaku Usahaadalah beriktikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya

Nomor 942 K/Pdt.SusBPSK/2017k)Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Setiap kKonsumen yangdirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yangbertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan PelakuUsaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilanumum;Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat diperolehsuatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajibanmelindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barangdan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;Bahwa

oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiaporang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, makaPelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimanadiatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13,Pasal 14, Pasal 15, Pasal 1,6, Pasal 17, Pasal 18 Undang UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;Bahwa secara umum (notoir) diketahui masyarakat bahwakedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan denganPelaku Usaha, sehingga Undang

dimanfaatkan oleh konsumenPasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen yang berbunyi :Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidakdapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai,dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumenPasal 7 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen yang berbunyi :Kewajiban Pelaku Usaha adalaha. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antarakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang beradadilingkungan peradilan umum;h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatupetunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungiterhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa darihasil kegiatan usahanya

;Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiaporang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, MakaPelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diaturdalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14,Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, UndangUndang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen;Bahwa secara umum (noto/r) diketahui masyarakat bahwa kedudukanKonsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha,Sehingga

Bahwa apabila tenyadi perubahan pada lahan yangtelah diberikan hak guna usahanya, maka tidak mungkinmemperpanjangnya sesuai dengan yang diberikanHalaman 22 dari 35 halaman. Putusan Nomor 161 PK/TUN/20162.4.2.5.2.6.pertama.

Cara yang tepat untuk mendapatkan hakadalah permohonan hak dengan persyaratan baru,Bahwa jika diperhatikan secara saksama pertimbangan Judex Jurispada halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 101 K/TUN//2015dimaksud adalah tidak dapat diterapbkan di dalam perkara yangdimohonkan Peninjauan Kembali a quo, karena secara nyata danfactual pendapat Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya yangmenyatakan: Bahwa apabila terjadi perubahan pada lahan yang telahdiberikan hak guna usahanya, maka tidak =mungkinmemperpanjangnya

Bahwa apabila terjadi perubahan pada lahan yang telahdiberikan hak guna usahanya, maka tidak mungkinmemperpanjangnya, sesuai dengan yang diberikan pertama.Cara yang tepat untuk mendapatkan hak adalah permohonanhak dengan persyaratan baru,Bahwa untuk mendukung bahwasanya ke2 (dua) pertimbanganhukum Judex Jurns, sebagaimana dikemukakan pada angka 4.1.1. dan4.2.1. tersebut di atas adalah merupakan pertimbangan hukum yangkontradiksi, hal ini dapat Pemohon Peninjauan Kembali kKemukakan:4.3.1.

Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;Halaman 20 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.SusBPSK/2017b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenaikondisi jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasanpenggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujurserta tidak diskriminatif;d.

tentang PerlindunganKonsumen pada Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan:Setiap konsumen yang dirugikan saat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antarakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum;Menimbang bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapatdiperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usahaberkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakaibarang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya

;Menimbang bahwa dengan Pelaku Usaha yang berkewajiban melindungisetiap orang yang memakai barang dan atau jasa dari hasil usahanya,maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimanadiatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13,Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18;Menimbang bahwa konsumen dengan menunjukkan iktikad baiknya yaitudengan menyelesaikan sengketa konsumen pada Badan PenyelesaianSengketa

Nasabah wajib menyediakan modal untuk usahanya dan tugas bankadalah menambahi modal tersebut;Bahwa atas dasar Pemohon Keberatan tidak membina Pemohon Kasasi(semula Termohon Keberatan) dengan baik, malahan tidak beriktikad baik,Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan salinan/foto copy dokumenperjanjian yang mengikat diri antara Pemohon Kasasi (Ssemula TermohonKeberatan) dengan Pemohon Keberatan seperti perjanjian kredit, polisasuransi dan akta pemberian hak tanggungan.

hitam Nopol F 1177 GW, sedangkan saksi Riki berangkat denganmenggunakan kendaraannya sendiri yaitu mobil Toyota Rush warna hitam danbersama Riki juga Ikut Hendra yang saat itu juga berada di salon.Bahwa saat sampainya di lokasi sawmill tersebut mobil yang terdakwakemudikan dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Riki datangnya hampirbersamaan dan parkir dihalaman sawmill tersebut berdampingan.Bahwa sepengetahuan sawmill tersebut adalah kepunyaan Dondon sedangkansaksi sebagai orang yang menjalankan usahanya

saat itu ikut bersama saksi Hendra, sedangkan saksi Yudi berangkatdengan menggunakan kendaraan yang dibawa oleh terdakwa BambangHermanto yaitu kendaraan Toyota avanza warna hitam.Bahwa saat sampainya di lokasi sawmill tersebut mobil yang saksi kemudikandan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Bambang Hermanto datangnyahampir bersamaan dan parkir dihalaman sawmill tersebut berdampingan.Bahwa sepengetahuan saksi sawmill tersebut adalah kepunyaan Dondonsedangkan Yudi sebagai orang yang menjalankan usahanya

kendaraan yang terdakwa bawayaitu kendaraan Toyota avanza warna hitam Nopol F 1177 GW, sedangkansaksi Riki berangkat dengan menggunakan kendaraannya sendiri yaitu mobilToyota Rush warna hitam.Bahwa saat sampainya di lokasi sawmill tersebut mobil yang terdakwakemudikan dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Riki datangnya hampirbersamaan dan parkir dihalaman sawmill tersebut berdampingan.Bahwa sepengetahuan terdakwa sawmill tersebut adalah kepunyaan Dondonsedangkan Yudi sebagai orang yang menjalankan usahanya

F 1177 GW, sedangkan saksiRiki berangkat dengan menggunakankendaraannya sendiri yaitu mobil ToyataRush warna hitam bersamasama denganHendra yang sebelumnya juga sudah adadisalon tersebut.e Bahwa saat sampainya di lokasi sawmilltersebut mobil yang terdakwa kemudikandan mobil yang dikemudikan oleh saksi Rikidatangnya hampir bersamaan dan parkirdihalaman sawmill tersebut berdampingan.e Bahwa sepengetahuan terdakwa sawmilltersebut adalah kepunyaan Dondonsedangkan Yudi sebagai orang yangmenjalankan usahanya

Bintang Kejora Cable Vision yangHalaman 17 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Ttekegiatan usahanya bergerak dibidang Lembaga Penyiaran Berlangganan(LPB) yang di dalam wilayah kota Ternate;Bahwa penyiaran konten piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018) yangdilakukan oleh Sdr. Ir. MUHAMMAD BAHMID, MBA selaku pemiliksekaligus Direktur dari PT. Bintang Kejora Cable Vision yang kegiatanusahanya bergerak dibidang Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB),harus memiliki izin hak siar dari PT.

Maluku Utara, yang kegiatan usahanya bergerakdibidang Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), dengan cara : Padatanggal 15 Juni s/d 15 Juli 2018,Sdr. Ir. MUHAMMAD BAHMID, MBA selakupemilik sekaligus Direktur PT.

Bintang Kejora CableVision yang kegiatan usahanya bergerak dibidang Lembaga PenyiaranBerlangganan (LPB) yang dengan sengaja melakukan penyiaran ulangdan atau/ Komunikasi siaran dengan caramerelai siaran luar negeriberisikan konten piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) tanpaseizin pemegang lisensi dari pihak PT. Futbal Momentum Asia (FMA)yang telah disublisensikan kepada PT.

Bintang Kejora Cable Visionyang kegiatan usahanya bergerak dibidang Lembaga PenyiaranBerlangganan (LPB) telah dengan sengaja tanpa hak/ tanpa izin melakukanpenyiaran ulang dan/atau menkomunikasikan siaran dengan cara merelaisiaran piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) dan disiarkan ulangdan/atau dikomunikasikan kembali kepada para pelanggannya denganmemungut biaya, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatanpemanfaatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait, bentuk pemanfaatanCiptaan dan

Bahwa dalam proses penandatanganan perjanjian tersebutPenggugat merasa sebagai pihak yang lemah karena Penggugatpada saat itu sangat membutuhkan alat transportasi untuk usahapengiriman tepung, sehingga yang terpikir oleh Penggugat padasaat itu adalah bagaimana caranya mendapatkan alat transportasiuntuk kelangsungan usahanya;9.

kedudukan antara hak (right) dankewajiban (Obligation) antara Penggugat dengan Tergugatadalah sama dan seimbang karena perjanjian telahditandatangani serta disepakati bersama, yang manasemestinya Penggugat harus bersyukur dengan adanya fasilitaspembiayaan yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugatyang saat itu tidak memiliki dana yang cukup untuk pembeliankendaraan truk namun dengan fasilitas pembiayaan yang telahdiberikan oleh Tergugat sehingga Penggugat dapat memilikitruk untuk kelangsungan usahanya

fasilitaspembiayaan kepada Penggugat telah dilaksanakan dengan baik,dan hak Penggugat telah di penuhi, namun demikian justrupihak Penggugat yang telah mengingkari kewajibannya dalammelaksanakan angsurannya, bahkan kalau dinilai dari sisimateriil justru yang lebih di untungkan adalah pihak Penggugatkarena kendaraan dengan nilai ratusan juta rupiah beradadalam penguasaan Penggugat dan Penggugat telahmendapatkan manfaat dari penggunaan kendaraan tersebutdalam kurun waktu) 2 tahun lebih untuk menjalankankelangsungan usahanya

yangtidak ditanggapi dinyatakan ditolak oleh Tergugat;.Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat Konpensidalam jawabannya, yakni Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat Konpensi telah sesuaidengan kaidahkaidah dan normanorma hukum yang berlaku, danselanjutnya dengan adanya fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat Konpensi, dimana Penggugat telah dapatmenikmati pemanfaatan kendaraan tersebut dan jugamendapatkan hasil besar untuk kelangsungan usahanya

Bahwa atas akibat ketidak kepatuhan para Termohon dalam mengabaikanketentuan hukum yang telah dibuatnya sendiri yaitu Permendag No. 44tahun 2019, maka telah membawa dampak hukum pada:a)b)sulitnya Pemohon menjalankan operasional usahanya khususnyadalam menyediakan bahan pangan kebutuhan pokok untuk konsumsibagi masyarakat Indonesia sebagaimana selama ini telah dijalankanoleh Pemohon sebagaimana mestinya;Pemohon terpaksa harus menambah biaya cost orperasional untukmelakukan PHK terhadap beberapa karyawannya

Kerugian yang bersifat Administrasi:> hilangnya hak hukum Pemohon untuk mendapatkan SuratPersetujuan Impor (SPI) dari para Termohon sampai denganpermohonan ini diajukan dan di daftarkan di Pengadilan TUNJakarat:> hilangnya kesempatan bagi Pemohon atas waktu dan kesempatanuntuk menjalankan usahanya dalam =menyediakan danmendistribusikan bahan pangan kebutuhan pokok masyarakatHalaman 19 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUNJKTmenjadi tidak jelas dan berkepastian hukum yang jelas karena hakhukum

Pemohon untuk mendapat Surat Persetujuan Impor (SPI)dari para Termohon TIDAK DIKELUARKAN atau TIDAKDITERBITKAN oleh para Termohon, walaupun ketentuan Pasal 9ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (3) dan (4); Pasal 12 ayat (3) dan (4)dan Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019 telah mengaturnya;> hilangnya hak hukum Pemohon menjalankan usahanya sebagaientitas usaha nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (e )dan huruf (f) UU No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura;b.

tidak lagimemerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat horizontalmaupun vertical, olen karena itu akibat perbuatan para Termohonberdampak hukum pada kerugian hukum bagi Pemohon;objek permohonan ini membawa beberapa kerugian hukum yaitu :> hilangnya hak hukum Pemohon untuk mendapatkan SuratPersetujuan Impor (SPI) dari para Termohon sampai denganpermohonan ini diajukan dan di daftarkan di Pengadilan TUNJakarat:> hilangnya kesempatan bagi Pemohon atas waktu dan kesempatanuntuk menjalankan usahanya

danmendistribusikan bahan pangan kebutuhan pokok masyarakatmenjadi tidak jelas dan berkepastian hukum yang jelas karena hakhukum Pemohon untuk mendapat Surat Persetujuan Impor (SPI)dari para Termohon TIDAK DIKELUARKAN atau TIDAKDITERBITKAN oleh para Termohon, walaupun ketentuan Pasal 9Halaman 24 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUNJKTayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (3) dan (4); Pasal 12 ayat (3) dan (4)dan Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019 telah mengaturnya;> hilangnya hak hukum Pemohon menjalankan usahanya