memposisikan sebagai pihak yang salah, lalau Termohonminta maaf dan menegnahi alasan pertengkarannya Termohon menyatakansemuanya tidak benar; Posita nomor 5 tidak benar sma sekali, yang benar Termohon tidak pernahmelakukan hal tersebut; Posita Nomor 6 benar, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama bahkanPemohon selama itu juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon; Posita nomor 7 tidak benar, yang benar Termohon tidak pernah berlaku kasardank eras terhadap anak; Posita nomor 8 bahwa hak asuh

anak merupakan tanggung jawab Pemohondan Termohon; Posita nomor 9 tidak benar, Termohon tetap ingin rumah tangganya bersatumaka Termohon tetap ingin menunggu Pemohon sadar dan kembali lagi dalamrumah tangganya karena Termohon menginginkan rumahtangganya tetaputuh;Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Repliksecara tertulis tertanggal 05 April 2015 sebagaimana yang tertera dalam BeritaAcara Sidang tanggal 09 April 2015 yang merupakan satu kesatuan yang tidakdapat terpisahkan dengan

anak, yangmana tuntutan hak asuh anak tersebut dicabut pada saat setelah permohonanPemohonan dibacakan dan sebelum Termohon mengajukan jawaban, akan tetapiTermohon dalam jawabannya Termohon telah mengajukan jawabannya terhadapposita yang berkaitan dengan hak asuh anak yaitu posita nomor 7 dan 8;Menimbang, bahwa mekipun Termohon telah mengajukan jawaban olehkarena pencabutan tuntutan hak asuh anak tersebut di lakukan sebelum jawaban,sehingga Termohon tidak perlu dimintai persetujuannya, oleh karena

jawabanTermohon terhadap posita nomor 7 dan 8 tersebut dikesampingkan, makapencabutan tentang petitum nomor 3 tentang hak asuh anak dapat benarkan danPutusan no.0080/Pdt.G/201 5/PA.

Menyatakan Petitum nomor. 3 tentang hak asuh anak telah selesai karenadicabut7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hinggakini diperhitungkan sebesar Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu riburupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim MajelisPengadilan Agama Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 Masehibertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1436 Hijriyah. oleh Abdul Basir, S.Ag, SHHakim Ketua Majelis, Drs. Munjid Lughowi dan Drs.

HadhanahMenimbang, selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat jugamengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama . lahir pada tanggal 03Desember 2014 ;Menimbang, bahwa dalam konsep Hukum Islam, anak adalah amanahdari Allah Swt. Sebagai amanah, anak harus dilindungi keselamatan jiwaraganya oleh kedua orangtuanya. Kedua orangtualah yang palingbertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya, baik di dunia maupunakhirat.

anak sebagaimana telah diuraikan di atas,terdapat unsur penting lain yang harus diperhatikan dalam menentukan hakasuh anak: rekam jejak orang tua anak.

anak, serta kepastian tidak ada penyakit menular yangmembahayakan anak;Halaman 16 dari 21 halaman putusan Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.PpgMenimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anakadalah aspek alokasi waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak.Untuk itu perlu digali apakah orang yang akan ditetapkan sebagai pemeganghak asuh anak tersebut adalah pribadi yang berkesempatan dan berkemauanbaik dalam urusan pemeliharaan anak, atau sebaliknya: abai terhadap urusanpemeliharaan anak

dengan alasan kesibukan lain;Menimbang, bahwa ketiga aspek kepribadian orang yang akanditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut sangat penting untukdiperhatikan.

Selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, anakPenggugat dan Tergugat diasuh secara baik oleh Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi unsurunsurprimer untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan tidak ada alasansedikitoun yang dapat dijadikan untuk mencabut hak asuh anak dariPenggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat patut untukditetapkan sebagai hadhin atau pemegang hak asuh.

Bahwa pada posita poin 10, Tergugat tidak keberatan bercerai denganPenggugat, tetapi Tergugat minta hak asuh anak Penggugat denganTergugat diberikan kepada Tergugat;Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telahmenyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap padasurat gugatanya semula kecuali halhal sebagai berikut:1.

Mamuju Nomor 162/Pat.G/2020/PA.Mmj.Tergugat minta agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugatkarena selama ini anak tinggal dan diasuh oleh Penggugat, selain itu jugaanak masih kecil dan Tergugat suka minumminuman keras serta bekerja dikebun.Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikandupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap padajawabannya dan tetap minta hak asuh anak diberikan kepada Tergugat karenasecara ekonomi Tergugat lebin mapan dibanding

anak ditetapbkan kepada Penggugat, begitu juga Tergugattelah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokokya menyatakantidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun mohon hak asuh anakditetapkan kepada Tergugat;Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yangtercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di

Mamuju Nomor 162/Padt.G/2020/PA.Mmj.Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat konvensi telah memintahak asuh anak (hadhonah) terhadap seorang anak Tergugat dengan Penggugatyang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT;Menimbang, bahwa terhadap permintaan Tergugat konvensi tersebut,Hakim memahami sebagai gugatan rekonvensi;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut masihdalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan disampaikan bersamadengan jawaban Tergugat konvensi, maka sesuai ketentuan

Mamuju Nomor 162/Padt.G/2020/PA.Mmj.sehingga hakim berpendapat bahwa keluar rumahnya Tergugat ke rumah orangtuanya, dalam konteks pertimbangan hak asuh anak (hadhonah), bukanlahbentuk kenakalan, tetapi juteru sebagai bentuk kasin sayang anak terhadaporang tuanya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugatbekerja di kebun dari pagi hingga sore hari, sehingga jika anak tersebut diasuholeh Penggugat, maka dikhawatirkan anak tersebut tidak terawat dengan baikdan tidak terurus kebutuhan

Fakta hukum kedua gugatan hak asuh anak berdasarkan hukum;3.

anak berdasarkan hukum;Menimbang,bahwa sehubungan dengan fakta hukum ini dalilgugatan penggugat meminta agar hak asuh anak diserahkan kepadaPenggugat ;Hal.14 dari 21 hal.

No. 690/Pdt.G/2019/PA.Mtr.Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan hak asuhanak yang perlu untuk dipertimbangkan secara teliti, seksama dananalisis yang tepat dan proporsional, adalah meskipun dalil gugatantentang hak asuh anak berdasarkan hukum akan tetapi apakah bisadikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan berikut ini;Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan pertimbanganhukum yang jelas, terarah dan runtut maka harus bertitik tolak dari dalilyang dituangkan dan diuraikan dalam gugatannya;Menimbang

, bahwa sehubungan dengan dalil gugatanpenggugat yang meminta hak asuh anak, ada dua aspek hukum yangpenting untuk dipertimbangkan secara cermat yakni :1.

anak dapat dikabulkan atau tidak maka berpijak padaaspek hukum pertama yakni umur anak harus belum mumayyiz;Menimbang bahwa oleh karena umur anak masih belummumayyiz maka gugatan hak asuh anak dapat untuk dikabukan;Hal.15 dari 21 hal.

anak (hadhanah) dan nafkah anak, maka majelis perlumempertimbangkan hubungan hukum (innerlejk samen hagen) yangterkandung di dalamnya;Menimbang, bahwa terhadap kumulasi hak asuh anak dan nafkah anakadalah berhubungan erat dengan akibat yang ditimbulkan dari adanyaperceraian, sehingga kumulasi tersebut memiliki hubungan hukum dan dapatdibenarkan sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahannya yangpertama dan perubahan yang kedua

Hak asuh anak (hadhanah);Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannnya memohon agar hakasuh anak atas nama ANAK 1 umur 20 tahun, ANAK 2 umur 17 tahun, ANAK 3umur 13 tahun dan ANAK 4 umur 6 tahun ditetapkan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa alasan hak asuh anak ditetapbkan kepada Penggugatadalah keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat sedangkan Tergugatsudah jarang berada di rumah meski masih beralamat yang sama.

Anak pertama telahnyata lebin banyak berinteraksi dengan Tergugat ketika berada di Pontianak;Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka gugatanPenggugat atas hak asuh anak pertama harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa anak kedua bernama ANAK 2 umur 17 tahun 5 bulan,dan telah mumayyiz (vide pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam) telahmemberikan pernyataan bahwa lebih memilih untuk berada di bawahpengasuhan Penggugat;Menimbang, bahwa anak kedua telah memberikan pernyataannya

Dan orang tua yang menyekolahkan anaknya di ponpessecara tidak langsung telah mendelegasikan tugasnya dalam mengasuh danmendidik anak kepada pengurus atau pengasuh ponpes yang bersangkutan;Menimbang, bahwa anak yang menjadi santri tidak hanya diasuh dandibekali ilmu pengetahuan namun juga dididik untuk menjadi menjadi anaksaleh yang berguna di kemudian hari;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan di atas, makagugatan Penggugat atas hak asuh anak ketiga dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang

anak (Hadhanah) terhadapanak ketiga adalah patut untuk dikabulkan;2.

Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) Pemohon dan Termohon bernama Abdul Rauf Marasabessy, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 1 Februari 2019 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:

a. Nafkah selama idah sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap hari x 100 hari = Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

b.

No. 5019/Pdt.G/2020/PA.Cbn.Termohon kurang perhatian dan kasih sayang kepada anak, maka cukupberalasan jika Hak Pemeliharaan dan Hak Asuh Anak (hadhanah) yaituananda Anak Pemohon dan Termohon diserahkan sepenuhnya kepadaPemohon. Hal tersebut sesuai dan sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung R.I. Nomor 906 K/Sip/1973, Tanggal 25 Juni 1974berbuny!

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil a quo maka tidak berlebihandan cukup alasan hukum kiranya Pemohon mohon ke hadapan MajelisHakim yang menerima, memeriksa, serta mengadili perkara a quo agarberkenan untuk menerima Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak(hadhanah) Anak Pemohon dan Termohon diserahkan sepenuhnya kepadaPemohon.Maka, berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq.

Menetapkan hak hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dariperkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu Anak Pemohon danTermohon anak lakilaki yang lahir di Bogor pada tanggal 1 Februari2019 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;4.

Hak asuh anak diserahkan kepada Pemohon dan Termohon diberikankebebasan untuk menjenguk dan membawa anak terebut secara baikbaiksetelah terlebih dahulu dibicarakan antara Pemohon dengan Termohon;Hal. 6 dari 16 Hal. Put.

Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) Pemohon dan Termohon bernamaAnak Pemohon dan Termohon, lakilaki, lahir di Bogor pada tanggal 1Februari 2019 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:a. Nafkah selama idah sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)setiap hari x 100 hari = Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);b. Mutah berupa kalung mas 24 (dua puluh empat karat seberat 3 (tiga)gram;5.

Putusan No.3609/Pdt.G/2020/PA.DpkBahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatanbalik (rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,yaitu berkenaan dengan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi denganTergugat Rekonvensi;Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi bermohon agarhak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensidiberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dengan alasan selama ini anakPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut berada

di bawahtanggung jawab Penggugat Rekonvensi, dan juga demi untuk menjaminmasa depan anak tersebut, termasuk pendidikannya;Bahwa selama ini Penggugat Konvensi yang mengantar jemput anakbersekolah di TK (PAUD) Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Al Huda,Perum Griya Sari Permai Ratujaya, dan senantiasa mengawasi anaktersebut;Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan tetap sebagaiKaryawan BUMN (PT Kereta Api Indonesia), sedangkan TergugatRekonvensi selama ini tidak terouka mengenai pekerjaannya, dan

Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar hakperwalian anak/hak asuh anak sepenuhnya diberikan kepada TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi;3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulumeskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;Halaman5 dari 18 halaman.

anak diberikankepada Penggugat Rekonvensi:;Bahwa di persidangan TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi jugatelah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Dalam Konvensi@ Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;Dalam RekonvensiHalaman dari 18 halaman.

Putusan No.3609/Pdt.G/2020/PA.Dpkmenetapkan satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi yang bernama Jihan Ghea Mutiara binti Abdullah (lahir di Depok,21 Mei 2014), berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) PenggugatRekonvensi;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannyamenyatakan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan apabila PenggugatRekonvensi ditetaobkan sebagai pemegang hak asuh anak PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan ketentuan Tergugat Rekonvensidiberikan

PUTUSANNomor 2422/Pdt.G/2020/PA.MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Medan memeriksa dan mengadili perkara CeraiGugat dan Hak Asuh Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelishakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalamperkara antara:PENGGUGAT, tempat tanggal lahir: Jakarta, 16 Agustus 1997, umur 23 tahun,Warganegara Indonesia, NIK: 1271045608970003,Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan IbuRumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX,

anak, kemudian mohon kepadaMajelis hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatanPenggugat;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahuntuk bercerai dan menuntut hak asuh anak sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, maka Penggugatdan

;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraiandan hak asuh anak yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinansesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 3 Tahun2006 sebagai perubahan terhadap Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 dantelah mengalami perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut (absolute competentie)Pengadilan Agama Medan, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Jo

Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka secararelative competentie Pengadilan Agama Medan berwenang untuk memeriksa,mengadili dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yangmenjadi masalah pokok dalam perkara ini ialahn Penggugat menggugat ceraldan menuntut hak asuh anak sebagaimana telah diuraikan pada bagian dudukperkara;.

Putusan Nomor2422/Pdt.G/2020/PA.MdnMenimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka tiga menggugathak asuh anak (hadanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yangbernama XXXXX;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.2, dan P.3 sertaalat bukti saksi, sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3 sebagaimanatelah dipertimbangkan di atas, bahwa anak bernama XXXXX adalah anakPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa

Hak asuh anak diserahkan kepad pihak pertama dengan prinsippengasuhan dan pemeliharaan bersam;Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Penggugat, Penggugatmenyatakan mencabut posita nomor 8 dan 9 serta petitum nomor 3 dan 4gugatan Penggugat yaitu tentang gugatan hak asuh anak dan nafkah anak;Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 5879/Pdt.G/2018/PA.CbnBahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukanjawaban secara tertulis, sebagai berikut:Bahwa tentang pernikahan, tinggal bersama dan

1aAil dalle (gill Login he YI Ge pe lll Jac 5 ilArtinya : Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan padabuktibukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istrimerasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkanHakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itudengan talak satu bain ;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut posita nomor 8dan 9 serta petitum nomor 3 dan 4 gugatan Penggugat yaitu tentang gugatanhak asuh

anak dan nafkah anak, oleh karennya gugatan Penggugat tentanghak asuh anak dan nafkah anak tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa di dalam mediasi telah terjadi kKesepakatan tentangakibat cerai sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis akanmempertimbangkan sebagi berikut;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai yangdiajukan oleh Penggugat, sesuai dengan ketentuan hukum.......... dan gugatantentang hak asuh anak beserta nafkah anak telah dicabut oleh Penggugat,maka

Bahwa selain ingin bercerai Penggugat meminta hak asuh anak yangdibawah umur, yang bernama:a. Muhammad Faiz Rajbani, laki laki lahir di Bekasi, 01 Agustus 2006b. Dwi Putri Ramadhani, perempuan lahir di Bekasi, 15 Agustus 2012dibawah pengasuhan Penggugat;7. Bahwa demi menjamin kebutuhan anak Penggugat meminta nafkah anaksebesar Rp.3.000.000/Per bulan sampai dewasa (21 tahun) dengankenaikan 20% pertahun;8.

anak diettapbkan pada Penggugat; Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah dua orang anaksebesar Rp 3.000.000, (Tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebutdewasa; Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masihingin mempertahankan rumah tangga;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik secara tertulistertanggal 31 Maret 2017 sebagai berikut;1.

Penggugat tetap membutuhkan penetapan hak asuh anak karena Tergugatmenguasakan kehendak dan menguasai anakanak serta mendengarkesepakatan yang telah dibuat;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar yang berbuyi;1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugatpulang ke rumah orang tuanya;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang padapokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan menyatakan mencabutgugatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusanini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti

anak dannafkah anak telah dicabut oleh Penggugat, maka tidak perludipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lexspesialis drogat lex generalis, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang

PUTUSANNomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Btk. w . w DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Buntok yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkaracerai gugat dan hak asuh anak yang diajukan oleh:Xxx, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan MengurusRumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Xxx RT.Xxx Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten BaritoTimur, dan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa HukumnyaSusilayati, S.H

Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu, Xxx, lahir tanggal 14 Maret 2011 dan Xxx, lahir tanggal19 Nopember 2014, jatuh kepada Penggugat;4.

Tergugat juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukanjawabannya atas gugatan Penggugat, namun dalam sidang selanjutnya,Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadapsebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa adanya alasan yang sah menuruthukum atas ketidakhadiran Tergugat tersebut;Bahwa, sebelum mengajukan alat buktinya, atas nasehat dari MajelisHakim, Penggugat kemudian mencabut gugatannya tentang hak asuh

anak;Bahwa, untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinyaberupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya terdaftar pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Nomor 67/22/III/2010tertanggal 22 Maret 2010, kemudian diberi kode (P);Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan duaorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:1.

anak, namun dengan telahdicabutnya gugatan hak asuh anak pencabutan mana yang telah sesuaidengan ketentuan Pasal 272 RV., maka segala sesuatu yang terkait gugatantersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa dalam gugatan perceraiannya, Penggugat telahmengajukan dalil perselisinan dan pertengkaran yang sering terjadi antaraHlm. 7 dari 12 Hlm.

Menetapkan hak asuh anak bernama Satriawan Yusuf K.Mahdi, umur 2tahun 3 bulan, berada dalam asuhan bersama (hadhanah) Penggugatdengan Tergugat;4. Menghukumflergugat untuk menanggungbiaya pemeliharaananakbernama Satriawan Yusuf K.Mahdi setiap bulan Rp 1.000.000, (satu jutarupiah) diberikan kepada Penggugat sejak Putusan ini berkekuatanhukum tetap dan setiap tahun akan bertambah 10% hingga anak tersebutdewasa (21 tahun);5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;6.

Bahwa Pembanding sangat tidak sependapatdengan pertimbanganhukum Majelis Hakim pada halaman 17 Paragraf ke4 dan halaman 18paragraf ke2 tentang hak asuh anak (Hadhana) karena selainberdasarkan Kompilasi hukum islam pasal 105 yang telah disebut diatas,terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K/Sip/1973tanggal 24 April 1975,3.

anak dalam perkara a quo diberikan sepenuhnyakepada Pembanding sebagai ibu kandung ;Berdasakan dalildalil tersebut Pembanding mohon agar Pengadilan TinggiAgama Maluku Utara memeriksa dan memutuskan dengan amar putusan :MENGADILI:1.

Menetapkan hak asuh anak bernama Satriawan Yusuf K. Mahdi,umur 2 tahun 3 bulan berada dalam asuhan Penggugat (Ilfa Assagafbinti Assagaf) sebagai ibu kandung ;4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemiliharaan anakbernama Satriawan Yusuf K. Mahdi setiap bulan Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) di berikan kepada Penggugat sejak putusan iniberkekuatan hukum tetap dan setiap tahun akan bertambah 10%hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);5.

Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Yang bernama SatriawanYusuf K. Mahdi, Umur 2 Tahun 3 Bulan berada dalam AsuhanTerbanding dahulu Tergugat;2.

Bahwa mengingat anak hasil perkawinan antara Penggugat danTergugat masih belum dewasa serta didasarkan pada sikap dan prilakudari Tergugat maka mohon agar hak asuh anak hasil perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat yang bernama Anak lahir pada tanggal 17November 2017 ada pada pengas uhan Penggugat;6.

anak yang terdiri atas kesepakatan dalamhal:a.

Bahwa atas segala upaya Penggugat ters ebut, ternyata siasia, Tergugattetap teguh untuk mengajukan cerai gugat dan hak asuh anak tertanggal66 dari 110 Hal.

Bahwa perkara cerai gugat dan hak asuh= anak . No.4235/Pdt.G/2018/PASda melibatkan fungsi litigasi dan Pusat PelayananTerpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) KabupatenSidoajjo yang menunjuk Vira Meyrawati Ramita, S.H. sebagai kuasahukum Tergugat namun Penggugat lebih memandang sebagai fasilitator76 dari 110 Hal.

Bahwa setelah anak ikut Penggugat, Tergugat tidaksetuju. anak ikut Penggugat, padahal' kenyataannyasehari hari anak tersebut lebih dekat denganPenggugat dari pada dengan Tergugat, dan Penggugatsangat menghawatirkan perkembangan anak tersebutkarena bekas suami Penggugat mempunyai' sifat yangkeras baik terhadap Penggugat maupun anaknyadisamping itu untuk mendapatkan kepastian hukum,Penggugat sangat memerlukan surat keputusan tentanghak asuh anak tersebut;Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut, Penggugatmohon

anak ini, bahwaPenggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah padatanggal 11 April 2008 dan telah dikaruniai 1 anak bernamaANAK I, umur 9 % bulan.

Untuk mendapat kepastian hukum, = makaPenggugat mohon keputusan hak asuh anak bernama ANAK Iberada dalam asuhan Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugattersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannyakarena tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lainsebagai wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan,Majelis Hakim berpendapat secara hukum Tergugat tidakmenyangkal alasan alasan gugatan Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya,Penggugat mengajukan bukti

huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 TentangBea Materai, maka Majelis menilai bukti tersebutmerupakan bukti autentik dan dapat dijadikan sebagai alatHal 9 dari 15 hal Put No.1943/Pdt.G/2011/PA.Sdabukti yang sah dalam perkara inl;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danketerangan saksi saksi, dan dikuatkan bukti P.1terbukti Penggugat Beragama Islam dan bertempat tinggaldi wilayah Kabupaten Sidoarjo, dan gugatan Penggugatadalah hak asuh

anak, maka berdasarkan pasal 2, 4 danpasal 49 huruf (a) Undang Undang No.7 tahun 1989,sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 3tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka perkara ini wewenang PengadilanAgama Sidoarjo ;Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanyamemberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulusebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak bernamaANAK I, umur 9 % bulan

gugatannya, bahkankesempatan tersebut telah diberikan dalam tiga kali persidangan, namunPenggugat tidak dapat mengajukan saksisaksi untuk memperkuat dalilgugatannya;Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk beritaacara sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan gugatanhak asuh

anak adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama oleh karena ituberdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo.

anak demi kemaslahatan dan psikologisanak, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, parapihak juga telah menempuh proses mediasi melalui Mediator H.Mursid, S.Ag.

2015/PA.Sbsperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga telahmemenuhi ketentuan Pasal 2 dan 5 peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008;Menimbang, bahwa Penggugat adalah bekas istri Tergugat dari perceraianyang telah dilangsungkan di Pengadilan Agama Sambas dengan Akta CeraiNomor Xxxx/xx/xXxxx/xx.xxx, tanggal 5 Januari 2015, dan anakanak Penggugatdan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, oleh karena itu Penggugatmemiliki legal standing untuk mengajukan perkara gugatan hak asuh

anak(hadhanah);Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agarmendapatkan hak asuh anak kedua bernama A H, karena Penggugat tidakpernah diberi izin untuk menjenguk anakanak, sedangkan Penggugat inginmencurahkan kasih sayangnya sebagai ibu;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat tersebut,Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatanPenggugat yang pada pokoknya Penggugatlah yang memang jarang inginmenjenguk anakanak, bahkan diberi uang terlebin

PUTUSANNomor : 2254/Pdt.G/2016/PA.SdaKEM ash ByDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara :PENGGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu rumah tanggatempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;melawanTERGUGAT umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Batu tempatkediaman

di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagaiTergugat; Pengadilan Agama Sidoarjo; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi sertamemeriksa bukti lain di muka sidang;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2016yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor :2254/Pdt.G/2016/PA.Sda, telah mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak denganuraian/alasan sebagai

tidak berhasil;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 11 menentukan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidangperkawinan antara lain mengenai hak asuh

anak (Hadlonah), sehingga perkaraa quo berada dalam lingkup kKewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara iniadalah Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak (Hadlonah) Penggugatdan Tergugat bernama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir11052011 yang berada dalam penguasaan Penggugat dengan kepentinganuntuk mengurus kartu keluarga dan dokumen penting lainnya;Hlm.6 dari 10 him.

PUTUSANNomor 1900/Pdt.G/2019/PA.Nphese SN) (Ah Il al aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaragugatan hak asuh anak antara:Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxx, Kabupaten BandungBarat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIYANA S.AJISAKHA, S.Ag., SH., DZIKIR ZULKIFLI, S.Sy.

tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh,tempat tinggal di Xxxxxxxxx Kabupaten Bandung Barat, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alatalat bukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2019yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah denganNomor 1900/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 23 Agustus 2019 telah mengajukangugatan hak asuh

anak dengan dalildalil sebagai berikut:1.

anak, oleh karenanya Penggugatmengajukannya kemudian, dan Penggugat telah berusaha untukmenyelesaikannya secara kekeluargaan kepada Tergugat dengan caramengingatkan Tergugat agar memberikan kewajibannya dalam menafkahianak, akan tetapi tidak berhasil (menemui jalan buntu);Bahwa, Penggugat mampu dan sanggup untuk merawat sertamembesarkan anak tersebut yang bernama: AK, karena sedari lahir anaktersebut sangat dekat dengan Penggugat;Bahwa, demi untuk terjaminnya Penggugat dalam memberikanperlindungan

No. 1900/Pdt.G.2019/PA.Nphkarena selama ini Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkahuntukanak Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa,memutus, dan menyelesaikan gugatan hak asuh anak Penggugat terhadapTergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 joPasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang

PUTUSANNomor 0797/Pdt.G/2019/PA.SgIt7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara gugatan hak asuh anak (hadhonah) yang diajukan oleh:Dewi Intan Mayasari binti Syamsaimun, umur 33 tahun, agama Islam,pekerjaan tenaga pendidik di Ababil School House,pendidikan Si, tempat kediaman di Jalan Mentawai,Lingkungan Air Pengabis, RT.007, Dusun Damai

Pasal 156Kompilasi Hukum Islam, sistem pengasuhan anak yang dianut oleh KompilasiHukum Islam adalah Physical Custody (pengasuhan fisik);Menimbang, bahwa para ulama ahli figin menyebutkan sejumlah syaratuntuk mendapatkan hak asuh anak yang harus dipenuhi.

Jika syarat ini tidakterpenuhi, maka hak asuh anak hilang, syaratsyarat tersebut adalah sebagaiberikut;Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 0797/Pdt.G/2019/PA.Sglt" Syarat pertama dan kedua berakal dan telah baligh, sebab kelompok inimasih memerlukan orang yang dapat menjadi wali atau bahkan mengasuhmereka.

Hak asuh anak itu sama dengan perwalian. Allah berfirman;beeeee dan Allah sekalikali tidak akan memberi jalan kepada orangorangkafir untuk memusnahkan orangorang yang beriman.

anak (hadhonah) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa meskipun hak kuasa asuh anak yang bernamaAmrizal, lahir di Palembang, tanggal 01 Juni 2012, ditetapkan di bawahpemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, seyogyanya Penggugat tetapmemberikan keleluasaan dan kesempatan bagi Tergugat untuk mencurahkanrasa cinta kasih dan sayangnya sebagai ayah kandung kepada anak tersebut,seperti menjenguk atau mengunjungi anak pada harihari atau moment tertentuHalaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 0797/Pdt.G

Bahwa keterangan darikeluarga atau orang dekat dimaksud untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dansifat pertengkaran antara suami dan istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang pula bahwa oleh karena Penggugat juga menuntut hak asuh anak(hadlanah) ditetapkan kepada Penggugat, hal mana menyangkut kepentingan terbaikanak yang merupakan bagian dari hak asasi anak untuk mendapat

Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;Petitum II: Menetapkan hak asuh anak pada PenggugatMenimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannyasebagai berikut:Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK PERTAMAlahir pada tanggal 02 Agustus 2010;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaktidaknyaselama 1,5 bulan dan sejak berpisah keduanya sudah tidak

Tegasnya, penetapan siapa yang memeganghak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anaktersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, danberpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sertamendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 dan YursiprudensiMahkamah Agung Nomor 110 K/AG

anak.

tersebut di atas;Bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapattelah terdapat cukup alasan untuk menetapkan hak asuh anak (hadlanah) yangbernama ANAK PERTAMA lahir pada tanggal 02 Agustus 2010 kepada Penggugatselaku ibu kandungnya;Bahwa namun demikian, meski hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, namunhal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuktetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengankemampuannya

anak;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti berupa:1.

Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;Petitum II: Menetapkan hak asuh anak pada PenggugatMenimbang, bahwa terhadapsipetitum tersebut, Pengadilanmempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Penggugat meminta agar hak asuh anak Penggugat danTergugat ditetapbkan kepada Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernamaDhea Auliani Zahra, lahir tanggal 16 Juli 2013 di Pegiringan; Bahwa selama

Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harusdisandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuhsehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, danberpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatkemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi(vide Pasal 4 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun2015 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG

Vly aoeArtinya:Mempunyai sifat iffah dan amanah (yakni mencegah diri dari halhal yangtidak halal dan tidak disukal), jadi tidak berhak memelihara bagi perempuanyang fasik, dan sebagian kefasikan ialah meninggalkan sembahyang Bahwa perilaku Penggugat sepanjang pengetahuan para Saksi dinilalbaik dan tidak pernah melakukan halhal yang bertentangan dengan nilainilai kKesusilaan (geode zeden) dan ketertiban umum (openbare orde) halmana menjadi prasyarat utama bagi pemegang hak asuh anak.

tersebut di atas; Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat ternyata masih berumur dibawah 12 tahun, hal mana memenuhi ketentuan dalam Pasal 105 KompilasiHukum Islam tersebut di atas; Bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Pengadilanberpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan hak asuh anak(hadlanah) yang bernama Dhea Auliani Zahra, lahir tanggal 16 Juli 2013 diPegiringan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya; Bahwa namun demikian, meski hak asuh anak ditetapkan kepadaPenggugat